Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

JpegJakarta : Kamis tanggal 30 Oktober 2014 bertempat di Meting Room Ketapang Hotel Grand Alya Prapatan Jakarta Pusat telah diadakan Rapat Fasilitasi Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan AKIP di lingkungan Pemprov. Kaltim.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Tim Reformasi Birokrasi dan sekuruh Kabupaten / Kota se Kaltim yang terdiri dari BKD, Inspektorat, BAPPEDA dan Bagian Organisasi. Sebagai Narasumber pada acara tersebut yaitu Bapak Ateh, Bapak Aan, dan Bapak Defi dari Kementrian PAN dan RB

Bagi Hasil Pajak Rokok Telah Ditransfer Ke Kasda Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 telah disalurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Kas Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur  dan  se Kalimantan Utara pada tanggal 27 Oktober 2014. Pentransferan dilakukan melalui SP2D nomor 08236/LS-BBH/B.KEU/2014 dengan nominal sebesar Rp. 39.126.690.000. Transferan ini merupakan penyaluran DBH Pajak Rokok triwulan I senilai Rp. 6.317.616.000 dan [...] Continue Reading…

Rapat persiapan kegiatan RADALOK Triwulan Ke – 3

Pada tangg10 Oktober 2014 dia adakan Rapat persiapan kegiatan RADALOK Triwulan ketiga yang di pimpin oleh Ir. Haji Lisa Hasliana Kabag Pengendalian pembangunan.

Peran Humas Pemerintah di Era Teknologi Informasi

 Harus Mampu Jawab Pergerakan Tuntutan Publik
SAMARINDA – Public Relations (PR) atau dikenal dengan Hubungan Masyarakat (Humas) khususnya di kalangan pemerintahan harus bisa mengikuti pola pikir masyarakat yang dinamis seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang selalu up to date.
Demikian diungkapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana saat menjadi pembicara pada Rakor Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) se Kaltim dan Kaltara, [...] Continue Reading…

BANTUAN SERVER SIAK DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE KAB.MAHULU

Dalam rangka pembangunan database kependuudukan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya mewujudkan Database Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pelayanan public, perencanaan pembangunan pembangunan ,alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakkan hukum dan pencegahan criminal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan 1(satu) unit server SIAK dengan spesifikas server [...] Continue Reading…