Rakor Terpadu Bidang Kepemudaan

Foto Edit 1foto edit 2Samarinda. Dalam rangka meningkatkan daya saing Pemuda Kaltim melalui Kemitraan berbasis program kepemudaan untuk mewujudkan Kaltim Maju 2018, maka Biro Sosial mengadakan Rakor Terpadu Bidang Kepemudaan Tahun 2014. Rakor Terpadu ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2014 bertempat di ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim.

Drs. Mohammad Suhaidy (Kabag Kelembagaan dan Kepemudaan) Biro Sosial selaku ketua panitia menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya rakor terpadu ini adalah untuk :

  1. Mensosialisasikan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
  2. Dijadikannya Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2009 sebagai acuan dan rujukan pelaksanaan kegiatan kepemudaan.
  3. Terwujudnya persepsi yang sama antar pemangku kebijakan dalam menyikapi masalah kepemudaan.

Peserta rakor ini terdiri dari Dinas/Instansi di Lingkungan Provinsi Kaltim, Dinas/Instansi Kabupaten/Kota se-Kaltim, DPD KNPI Kaltim, HIPMI Kaltim dan Organisasi-Organisasi kemasyarakatan dan Organisasi Profesi yang ada di Kaltim dengan jumlah peserta ± 130 orang.

Sedangkan Narasumber yang dihadirkan adalah :

  1. Drs. H. Syahril, M.Si (Kabid Kepemudaan) Dispora Kaltim yang menyampaikan materi tentang Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan
  2. Oni Fakhrizni Hasan (Ketua Bidang Perdagangan, Logistik dan Perhubungan Badan Pengurus Daerah) HIPMI Kaltim yang menyampaikan materi Rencana Strategis HIPMI Kaltim.
  3. Arif Rahman Hakim, HI (Ketua OKK) DPD KNPI Kaltim yang menyampaikan materi tentang Rencana Strategis DPD KNPI Kaltim

Sementara itu Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ir. H. Syafrian Hasani, MM (Kepala Biro Sosial) menyambut baik rakor ini sebagai upaya kita bersama dalam meningkatkan koordinasi dan menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, sehingga dapat diperoleh keputusan dan masukan-masukan yang berarti menyangkut mekanisme perencanaan, penganggaran, programkerja serta kebijakan dan kesepakatan lain yang lebih terpadu, transparan, lebih mengena dan lebih menyentuh kepentingan pembangunan kepemudaan di Kaltim.

Dalam Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan disebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 s/d 30 tahun.

Dalam kenyataannya terdapat masalah yang cukup rumit dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan kepemudaan, yaitu belum adanya Sinergitas atau keterpaduan program-program kegiatan dalam bentuk kemitraan berbasis program pelayanan kepemudaan antar pemangku kepentingan dengan lembaga kepemudaan di daerah. (Arby)

SOSIALISASI PERDA NO 9 TAHUN 2014

sosialisasi perda nelayan muarabadak

MUARA BADAK. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (21/8)  melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sosialisasi ini dilakukan di desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu desa nelayan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Bapak H. [...] Continue Reading…

Tingkatkan Pelayanan Menjadi Lebih Baik

MENINGKATKAN pelayanan dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itulah komitmen Asisten IV Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setprov Kaltim, Meiliana. Belum genap sebulan dilantik menduduki jabatan tersebut, ia sudah memiliki segudang pemikiran untuk berbuat yang lebih baik bagi Setprov Kaltim, khususnya biro-biro yang dikoordinasi olehnya.
“Capaian yang ada selama ini sudah baik, tapi tentu kita harus terus memiliki [...] Continue Reading…

Pelaksanaan HUT RI Ke 69

Samarinda, 18 Agustus 2014. Upacara Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung dengan penuh khidmat yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak selaku Inspektur Upacara dan Letnan Kolonel Inf. Sriyono sebagai Komandan Upacara. Peringatan Detik-detik Proklamasi ditandai dengan pembunyian sirine. Setelah pembunyian sirine [...] Continue Reading…

Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2014

Rapat Kordinasi Ketatalaksanaan merupakan wadah untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan  penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang ketatalaksanaan dalam hal ini Pelayanan Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja, dalam Rakor ini juga akan memberikan masukan dalam rangka membangun keserasian hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam menyikapi perkembangan dan mengatasi permasalahan penerapan pelayanan publik dan mekanisme prosedur kerja serta [...] Continue Reading…