Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

JAKARTA – Pemprov Kaltim siap mengoptimalkan peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dapat mengurangi dan mencegah permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dengan adanya APIP, maka Pemprov Kaltim dapat fokus dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Termasuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan anggaran daerah,” kata Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal usai Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Hotel Borobudur Jakarta pada Senin (26/9).

Mukmin menyampaikan bahwa APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel, lebih transparan dan terbebas dari sanksi administratif maupun sanksi pidana.

“Sebagai langkah awal dalam menekan penyimpangan, APIP harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah melalui pelaksanaan review dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Yang terpenting, APIP harus mampu menjamin bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah berjalan efektif dan efesien,” katanya.

Raker dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo dan dihadiri seluruh Wakil Gubernur dan insprektorat seluruh Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa terdapat lima permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

“Keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai dan yang kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah belum optimal,” kata Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menyebutkan bahwa ada lima langkah yang dapat ditempuh kepala daerah untuk memaksimalkan peran APIP. Pertama dengan membentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme serta kapabilitas. Kedua dengan mewujudkan APIP yang independen.

“Ketiga dengan memenuhi kebutuhan jumlah personel APIP. Keempat memenuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP dan kelima memperkuat orientasi pengawasan APIP,” ucapnya.

Mendagri mengajak kepada seluruh pemerintah daerah untuk saling bekerja sama mengelola daerah baik dari segi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah maupun kepatuhan dari masing-masing daerah.

“Kami berharap, pemerintah daerah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan daerah lain tentang tata kelola pemerintahan yang baik, serta efektif dan efisien,” katanya.

Festival Kemilau Kaltim X 2016 Ajang Budaya Pemersatu Bangsa

SAMARINDA- Festival Kemilau Kaltim X tahun ini  diharapkan dapat menjadi ajang promosi budaya sebagai pemersatu bangsa. Karena, Kaltim memiliki 29 budaya yang beragam, sehingga wajar jika festival kemilau dilaksanakan setiap tahun. Apalagi tahun ini penyelenggaraan yang ke 10.
Melalui even tahun ini diharapkan seni dan kebudayaan di Kaltim semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Dengan begitu melalui seni dan […] Continue Reading…

Pemprov Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Victoria University

SAMARINDA – Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Benua Etam. Terbaru perjanjian kerja sama bidang pendidikan dilakukan Pemprov Kaltim dengan Victoria University di Melbourne, Australia, Selasa (20/9).
“Benar, Pemprov Kaltim baru saja melakukan kerjasama dengan  Victoria University di Melbourne, Australia. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Kaltim agar lebih profesional dan […] Continue Reading…

Seminar Pemartabatan Bahasa Negara di Kaltim

SAMARINDA – Membudayakan bahasa daerah di Bumi Etam nampaknya tidaklah mudah. Diperlukan kajian mendalam melibatkan semua komponen dan pemerintah daerah untuk menciptakan satu bahasa daerah yang menjadi bahasa wajib yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Kaltim.
Hal ini karena, jika disatukan Kaltim dan Kaltara dari 15 kabupaten/kota memiliki 27 kebudayaan dan bahasa. Karena adanya pemekaran, sehingga terbagi dua, maka […] Continue Reading…

Bendungan Teritip Ditarget Tuntas 2017

SAMARINDA – Ditarget Bendungan Teritip Balikpapan usai digroundbreaking Presiden Joko Widodo pada Maret lalu akan tuntas pembangunannya pada 2017, sehingga sudah dapat digenangi air pada awal 2018.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono saat menerima kunjungan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Kementerian PUPR Jakarta, baru-baru ini.

Pembangunan bendungan itu dilakukan Kementerian PUPR melalui […] Continue Reading…