Monthly Archives: November 2010

Masalah pertanahan di Provinsi Kaltim masih tinggi

Sebagaimana diketahui masalah pertanahan atau sektor-sektor keagarariaan memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan reformasi keagrariaan, seperti pertanahan, kehutanan, pertanian dan perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan.

Kasus pertanahan pada sektor-sektor tersebut cukup tinggi, khusus di Kalimantan Timur. Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan perekonomian daerah, maka aktivitas penggunaan tanah atau lahan terutama oleh perusahaan-perusahaan pertambangan batubara, perkebunan sawit dan perkebunan hutan tanaman industri menjadi primadona yang semakin tahun menjadi semakin meningkat dan ekskalasi permasalahannya semakin rumit.

Meningkatnya pembangunan di Kab/Kota tidak jarang pula terjadi konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dan perusahaan.

Berkaitan dengan kasus pertanahan yang terjadi di Kab/Kota  pada tahun 2010 ada 22 kasus yang masuk ke Provinsi, sebagian besar meminta fasilitasi untuk penyelesaian, dan dari 22 kasus tersebut baru 2  kasus yang telah mendapat kejelasan yaitu :

  1. Permohonan membangun lapangan tembak Kodam VI Tanjungpura di kawasan Tahura Bukit Soeharto, dijawab oleh Menhut tidak dapat di pertimbangkan.
  2. Permasalahan tanah Respen (Resetlemen penduduk)  Tubu Sembuak Kab. Malinau, sudah dicabut gugatannya oleh penggugat karena tanah yang di permasalahkan  merupakan lahan yang tidak termasuk wilayah Respen Tubu Sembuak.

Selebihnya masih dalam proses penyelesaian di Kab/Kota, untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.(Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Umum SetdaProv Kaltim)

Kabupaten/Kota di Kaltim telah melaksanakan SPM SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tahun 2010

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan seluruh Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 sudah melaksanakan sistem pelayanan yang menggunakan SPM/ berdasarkan waktu proses dengan penjelasan :

(1)  Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran penduduk sebagai berikut :

  1. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  2. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  3. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  4. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  5. Surat Keterangan Datang dan Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  6. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  7. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  8. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja ;
  9. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
  10. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dipenuhinya semua persyaratan ;

(2)  Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Tetapi di dalam praktek pelaksanaannya biasa lebih cepat dari ketentuan apabila data pendukung yang menjadi persyaratan semuanya lengkap.

  1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah “On-Line” dengan kecamatan  dan yang masih “Off-Line” sebagai berikut ;

ON LINE (dari Dinas Kependudukan ke kecamatan di dalam ibukota Kabupaten/Kota) :

  1. Kabupaten Bulungan
  2. Kabupaten Malinau
  3. Kabupaten Penajam Paser Utara
  4. Kota Balikpapan
  5. Kota Samarinda
  6. Kota Tarakan.
  7. Kota Bontang.

OFF LINE (input data masih manual) :

  1. Kabupaten Paser
    1. Kabupaten Kutai Kartanegara
    2. Kabupaten Berau
    3. Kabupaten Nunukan
    4. Kabupaten Kutai Barat
    5. Kabupaten Kutai Timur
    6. Kabupaten Tana Tidung.
    1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam tahun 2010 melaksanakan SIAK terkoneksi dengan 2 Kota yaitu Kota Samarinda dan Kota Bontang, untuk Kab/Kota lainnya akan diprogramkan secara bertahap.(Sumber : Bagian Kependudukan Biro Pemerintahan Umum dan Dinas Kependudukan Kab/Kota se Kaltim)

Bimtek dan Asistensi Pengisian LHKPN dan Bimtek User Wajib Lapor LHKPN

Pada hari senin tanggal 15 Nopember 2010 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengisian LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bimbingan Teknis User Aplikasi Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengisian LHKPN dilakanakan di Ruang Rapat Tepian 1 (lantai 2) Kantor Gubernur pada pukul 08.30 Wita sedangkan Bimbingan Teknis User Aplikasi Wajib Lapor LHKPN dilaksanakan pada pukul 09.30 Wita sampai selesai.


Adapun peserta Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengisian LHKPN terdiri dari Kepala SKPD beserta Sekretaris dan Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan acara tersebut di p, jadi semua Kepala SKPD serta Pengelola Keuangan di Setiap SKPD yang belum membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada acara tersebut telah mendapatkan asistensi langsung dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Sedangkan untuk acara Bimbingan Teknis User Aplikasi Wajib Lapor LHKPN di ikuti oleh User Aplikasi Wajib Lapor LHKPN dari beberapa Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota Setempat. Sedangkan sebagai Koordinator yang menjadi pejabat penghubung (Person in Charge) untuk berkoordinasi dengan KPK mengenai kegiatan pengelolaan LHKPN tersebut adalah Ibu Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT selaku Kabag AKIP di Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim. dan setiap User dari Kabupaten/Kota diberikan Username dan Pasword oleh Koordinator.
Narasumber pada acara Bimtek User Aplikasi Wajib Lapor LHKPN tersebut adalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Rapat Forum Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kaltim semester II tahun 2010

Sebagai kelanjutan dari  Rapat Forum Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kaltim semester I yang telah dilaksanakan di Kab Malinau pada bulan Juni tahun 2010 dengan hasil 4 rumusan kesepakatan, kali ini kembali pemprov kaltim yang dimotori Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim  melaksanakan Rapat Forum Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kaltim semester II, diselenggarakan pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 bertempat di ruang Tepian lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada Samarinda dan orientasi lapangan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara.

Maksud diselenggarakan Rapat Forum ini adalah untuk menghimpun, mengindentifikasi dan untuk mencari solusi bersama terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tukar menukar pengalaman dalam mengatasi permasalahan yang sama,  dengan  tujuan :

1)        Untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah serta  untuk memperkuat arus informasi dan komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal mengenai pelaksanaan otonomi daerah.

2)        Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkaitan dengan pelayanan masyarakat

3)        Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan Nasional.

Materi pokok yang dibahas dalam Rapat Forum Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota kali ini adalah :

  1. Penilaian Kinerja Kecamatan.
  1. Persamaan Persepsi tentang Penyusunan LPPD dan ILPPD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Forum ini berjalan sukses dan lancar dengan menghasilkan 6 butir kesepakatan dari pemerintah Kab/Kota se Kaltim yang kemudian akan direkomendasikan kepada Pemerintah maupun pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah terutama bagi yang mudah diselesaikan oleh daerah sendiri. antara lain :

1)         Untuk melaksanakan penilaian kinerja kecamatan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sambil menunggu pedoman pelaksanaan evaluasi yang termuat di dalam Permendagri sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2)         Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk tahun 2010 tetap memakai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sambil menunggu sosialisasi Permendagri  Nomor 73 tahun 2009 tentang penyempurnaan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

3)         Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 7A tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau saran dari masyarakat atas ILPPD dibuat bersamaan dengan LPPD (paling lambat Maret) dan ILPPD (paling lambat bulan April).

4)         Dalam penyusunan ILPPD perlu disusun kerangka sederhana memudahkan masyarakat mengetahui dan memahami melalui rapat koordinasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

5)         Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ) adalah Laporan pada tahun terakhir seorang Kepala Daerah menjabat.

6)         Dalam persiapan penyusunan LPPD didahului dengan kegiatan sosialisasi, rakor, bimtek dan workshop kepada SKPD.

Peserta Rapat Forum Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur terdiri dari ;  Asisten yang membidangi Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kepala  Bagian  Pemerintahan/Bappeda yang menyusun LPPD dan ILPPD serta Pejabat yang menangani Kecamatan se Kalimantan Timur beserta para pejabat dilingkup Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil Penyelenggaraan Survey dan Pembangunan PBU di daerah Kalimantan Timur melalui APBN 2010 di Konfirmasi dan Dikoordinasikan

 

Sejak tahun 2007 yang lalu, Dirjen PUM terus secara pro aktif melakukan penataan batas di Provinsi-provinsi di Indonesia. Kalimantan Timur, bersama-sama dengan Provinsi-provinsi Kalteng, Kalbar, Jateng, Jabar dan NTT pada tahun 2010 ini mendapatkan program/kegiatan pelacakan dan pemasangan PBU. Walaupun kegiatan ini dilakukan sejak awal Januari 2010, namun dengan berbagai kendala pemenang hasil pelelangan terbuka baru diputuskan akhir Agustus 2010 yang lalu. Dengan demikian tidak banyak waktu efektif yang tersedia. Sementara itu, banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan. Pemerintah Provinsi, ingin kegiatan ini berjalan dengan sukses. Oleh karena itu terus diupayakan dukungannya sesuai dengan potensi dan kewenangan yang dimiliki. Hasil Penyelenggaraan Survey Pelacakan dan Pembangunan Tugu Batas Utama Sementara antar Kabupaten di lokasi-lokasi  kecamatan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur dengan dana APBN tahun 2010 di konfirmasikan dan dikoordinasikan oleh Kepala Biro Penataan Wilayah dan Kerjasama dengan Dirjen PUM tanggal 26 Oktober 2010 yang lalu. Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi diterima oleh Ibu Siti Merianda, Kepala Sub Direktorat Wilayah II yang membidangi, wilayah Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali, Sulawesi, Ambon dan Papua. Mestinya kami diterima oleh Kasubdit Wilayah I yang membawahi Sumatera, Kalimantan, dan Sebagian Sulawesi, namun yang bersangkutan tidak berada ditempat. Dalam kesempatan diatas, Kasubdit Wilayah II, didampingi oleh staf, dan Pimpinan Proyek.

Perlu diinformasikan bahwa kegiatan merencanakan pelacakan batas antar daerah sepanjang 1.272,6 km atau sebesar 43,36 persen dari total panjang segmen di Kalimantan Timur; dan pemasangan pilar sebanyak 315 buah atau 54 persen terhadap total PBU dapat dibangun. Kegatan-kegiatan tersebut, sedinya dilakukan oleh Perusahaan jasa konsultan yang telah ditetapkan oleh Dirjen PUM melalui tender terbuka. Maing-masing PT. Exsa Internasional sepanjang 160 km (batas antar Provinsi Kalimantan Timur – Kalbar); PT. Geojaya Teknik sepanjang 341,1 km (Segmen Malinau dengan Tana Tidung, Nunukan, Berau, Kutai Timur, dan Nunukan – Tana Tidung).PT. Aren Internasional sepanjang 541,1 km (Segmen Malinau dengan Bulungan, Kutai Kertanegara dan Kuar) dan PT. Wahyudi Andi Laksito Setiarso sepanjang 417,5 km Segmen Kubar dengan Kukar dan Paser). Kegiatan penataan ini telah dilakukan sejak pertengahan September 2010 yang lalu, dan diharapkan dapat dituntaskan pada pertengahan Desember 2010 ini.

Mengawali kegiatan diatas, Pemerintah Provinsi melalui Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama telah melakukan beberapa rapat dan pembahasan. Beberapa fasilitasi/mediasi yang telah dilakukan diantaranya adalah pertemuan teknis antara Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi Kaltim, Tim PBD Kabupaten dan pihak jasa kosultan diatas (kecuali PT. Exsa Internasional), pada tanggal 2 September 2010 yang lalu di Samarinda. Fasilitasi ini dilakukan guna mendapatkan penetapan peta kerja, dan penentuan ruas-ruas batas yang akan dilakukan pelacakan dan pemasangan Pilar Batas Utama  (PBU) oleh pihak konsultan. Dan pertemuan tanggal 6 September 2010 di Palangkaraya, yang menghadirkan selain Kaltim, diikuti oleh Kalbar dan Kalteng untuk menyepakati dasar penegasan batas, dan skala Peta Rupa Bumi yang dijadikan acuan yaitu 1 : 50.000 tahun 1999. Pertemuan di Palangkaraya ini juga memasukkan kesepakatan penjadwalan pelacakan, dan pemasangan pilar batas Tipe A  antar Provinsi Kaltim – Kalbar pada tanggal 7 Oktober 2010.

Selanjutrnya secara teknis, kegiatan tersebut diatas untuk Kabupaten di Kalimantan Timur di koordinasikan oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama. Untuk menjabarkan ruas-ruas yang di programkan melalui dana APBN diatas. Untuk pelacakan dan pemasangan PBU ini, dibahas secara intensif alternative batas kesepakatan yang diusulkan, baik oleh Provinsi maupun kabupaten terkait di 3(tiga) kabupaten/kota. Masing-masing di Samarinda menghadirkan Kukar, Kutim dan Kubar; di Balikpapan menghadirkan Kukar, Kubar, Bulungan, Berau dan Malinau, serta Tarakan (konflik) yang dipindah ke Berau menghadirkan Malinau, Tana Tidung, dan Nunukan. Dipilihnya kota-kota tersebut diatas, dinilai lokasi berdekatan, dengan daerah-daerah yang berbatasan yang akan dilacak dan pemasangan PBU masing-masing. Hasil rapat di 3(tiga) kota masing-masing dimasukkan kedalam kesepakatan yang memuat ruas-ruas kesepakatan awal, jadwal pelaksanaan dan tanggung jawab pembiayaan yang ditanda tangani oleh ketua Tim PBD masing-masing.  Kesepakatan jadwal pelacakan dan pemasangan Pilar Batas Tipe B untuk kabupaten adalah sebagai berikut :

Pertama, Pelacakan dan Pemasangan Pilar Batas Tipe B untuk batas Kubar dan Malinau, Kukar dengan Malinau dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2010; Kedua, Pelacakan dan Pemasangan Pilar Batas Tipe B untuk Bulungan – Malinau, minggu ke III bulan Oktober 2010; dan Ketiga, Pelacakan dan Pemasangan Pilar Batas Tipe B untuk  batas Malinau dengan Nunukan, Malinau dengan Tana Tidung, Malinau dengan Berau, Malinau dengan Kutai Timur masih dijadwalkan;

Untuk menjamin agar program diatas dapat terlaksana, sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dan kesepakatan, dengan batas waktu yang tersedia, maka Pemerintah Provinsi terus memantau pelaksanaanya dilapangan. Hasil pemantauan dilapangan, guna mendapatkan umpan balik terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh konsultan pelaksana telah disampaikan Pemerintah Provinsi ke Dirjen PUM pada hari Selasa, 26 Oktober 2010 yang lalu. Dalam pertemuan yang dilakukan diruangan, kerja Kasubdit Wilayah II yang berlangsung selama lebih dari 2(dua) jam ini, beberapa hal yang dikonfirmasikan adalah seberapa jauh rencana kegiatan telah dilakukan, dan dikoordinasikan respon pusat terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan konsultan dilapangan. Dalam kaitan realisasi, karena belum dilaporkan perkembangannya, Pusat akan menginformasikan kemajuannya, setelah mengumpulkan laporan dari konsultan pelaksana. Pada kesempatan ini Pemerintah Pusat menyampaikan pula, bahwa pelaksanaanya cukup baik, namun pada kesempatan ini. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerjasama menyampaikan perlunya monitoring, dan merespon dengan memediasi beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak konsultan. Pada kesempatan ini, Kepala Biro juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mendukung sepenuhnya atas program pusat didaerah. Fuad Asaddin, Ir.,M.Si. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.