Monthly Archives: April 2013

PEMBENTUKAN PERDA NO 1 TAHUN 2013

Samarinda – Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi dan industri yang dapat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga diperlukan adanya payung hukum terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara berkelanjutan. Maka pada tanggal 15 Februari 2013 telah ditetapkan Perda No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perda ini secara umum bertujuan agar terdapat perlindungan terhadap lahan pertanian, untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Secara umum Perda tersebut dijelaskan pada Abstrak dibawah ini

 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 1 TAHUN 2013, LD NO.1 , 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN KERKELANJUTAN

ABSTRAK

1. Peraturan Daerah ini dibuat dengan pertimbangan ;
a. Lahan pertanian merupakan bagian karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945;
b. Untuk meningkatkan produksi pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan di Kalimantan Timur dibutuhkan penyediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada masyarakat;
c. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi dan industri yang dapat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga diperlukan adanya payung hukum terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara berkelanjutan.
2. Perda ini dibentuk dengan tujuan :
a. Mempertahankan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan
b. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian pangan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan di Kalimantan Timur.
c. Melindungi dan pemberdayakan petani dan masyarakat disekitar lahan pertanian pangan berkelanjutan
d. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
e. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
f. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
g. Melingkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
h. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
i. Mewujudkan revitalisasi pertanian
j. Mempertahankan keseimbangan ekosistem

Perda tersebut dapat dilihat dan didownload pada http://www.kaltimjdih.com/index.php/peraturan/perda/2013

Peraturan Perundang-Undangan terkait Jabatan Fungsional

Berikut ini beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Tertentu beserta Angka Kreditnya.
Analis Kepegawaian
  • Keputusan Kepala BKN No. 162 tahun 2000 tentang Juknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya.
  • Perka BKN No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Analis Kepegawaian.
  • Permenpan No. Per/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan atas Permenpan No. Per/36/M.PAN/1/1/2005 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 45 tahun 2007 tentang Tunjungan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.
Arsiparis
  • Peraturan Bersama Kepala Anri & Kepala BKN No 18 tahun 2009 dan No. 21 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menpan No. PER 3 MPAN 3 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 46 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis.
  • UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Asisten Apoteker
  • Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala BKN No. 413 MENKES SKB III 2000 dan No. 14 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya.
  • Perkemenkes No. 376 MENKES PER V 2009 tentang Petunjuk Tenis Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya.
  • Permenpan No. PER 06 MPAN 4 2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
Auditor
  • Perpres No. 66 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
  • Permenpan No. PER 220 MPAN 7 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN No. 24 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
Bidan
  • Permenpan No. 01 PER MPAN 1 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan.
  • Peraturan Menkes No. 551 MENKES Per VII 2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya.
Dokter
  • Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN No. 1738 Menkes SKB XII 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN No. 1738 MENKES SKB XII 2003 dan No. 52 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
Fisioterapis
  • Keputusan Menpan No. KEP 04 MPAN I 2004 tentang Jabatan Fungsional Fisio Terapis dan Angka Kreditnya.
  • Lampiran Keputusan Menpan No. KEP 04 MPAN I 2004.
  • Keputusan Menkes No. 778 MENKES SK VIII 2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapis di Sarana Kesehatan.
  • Keputusan Menpan No. 12 MPAN 3 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP 04 MPAN 1 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 34 tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Tenisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi.
Guru
  • Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 03 V PB 2010 dan No. 14 tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  • Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.
  • Peraturan Menpan & RB No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  • PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru.
  • Lampiran Perpes No. 58 tahun 2006.
Instruktur
  • Keputusan Bersama Mennakertrans dan Kepala BKN No. KEP 188 MEN 2003 dan No. 25A tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Menpan No. 36 KEP MPAN 3 2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 58 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa)
  • Keputusan Kepala BPPT No. 147 Kp BPPT V 2007 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa) dan Angka Kreditnya.
  • Perpes No. 31 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Keknisi Penelitian dan Perekayasaan.
  • Perpres No. 25 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  • Perpres No. 43 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
  • Keputusan Kepala BKN No. 10 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali.
  • Perpres No. 34 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
  • Lampiran Perpres No. 28 tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
Peneliti
  • Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN No. 3719 D 2004 dan No. 60 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Kepala LIPI No. 06 E 2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
  • Perpres No. 30 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.
Penyuluh Kehutanan
  • Peraturan Kepala BKN No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil.
  • Perpres No. 33 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
  • Perpres No. 27 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
Perawat
  • Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN No. 733 MENKES SKB VI 2002 dan No 10 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
Perawat Gigi
  • Keputusan Menpan No. 22 KEP MPAN 4 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.
  • Lampiran Keputusan Menpan No. 22 KEP MPAN 4 2001.
  • Peraturan Menpan No. PER 13 MPAN 3 2006 tentang Perubahan Atas Kepmenpan No. 22 KEP MPAN 4 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.
Perencana
  • Perpres No. 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.
  • Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BPPN No. KEP 013 MPAN 02 2003 tentang Penyelenggaraan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana.
  • Keputusan Menpan No. 16 KEP MPAN 3 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 17 tahun 2009 tentang Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional perencana.
  • Keputusan Bersama Kepala BPPN dan Kepala BKN No. KEP 1106 Ka 08 2001 dan No. 34 A tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan fungsional perencana dan angka kreditnya.
Polisi Kehutanan (Polhut)
  • Kepres No. 24 tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PEH & POLHUT.
  • Perpres No. 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional POLHUT.
  • Perpres No. 42 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional POLHUT.
Pranata Humas
  • Keputusan Bersama Kepala LIN dan Kepala BKN No. 01 SKB KALIN 2003 dan No. 48 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Bersama Menkominfo dan Kepala BKN No. 19 PER MKOMINFO 8 2006 dan No. 18 A tahun 2006 tengang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menpan No. PER 109 MPAN 11 2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas.
  • Permekoinfo No. 20 PER MKOMINFO 4 2009 tentang Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas.
  • Lampiran Perpers No. 23 tahun 2006 tentang Tunjangan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.
Pranata Komputer
  • Perpres No. 39 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
  • Peraturan Kepala BPS No. 16 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.
  • Keputusan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN No. 002 BPS SKB II 2004 dan No. 04 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Menpan No. 66 KEP MPAN 7 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Kepala BPS No. 051 tahun 2004 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
Pranata Laboratorium Kesehatan
  • Permenpan No. Per 08 MPAN 3 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
Pustakawan
  • Peraturan Kepala PNRI No. 2 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Menpan No. 132 KEP MPAN 12 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.
Radiografer
  • Peraturan Menpan No. PER 15 MPAN 3 2006 tentang Perubahan Atas Kepmenpan No. 133 KEP MPAN 12 2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.
Statistisi
  • Perpres No. 40 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fugnsional Statistisi.
  • Lampiran Perpres No. 34 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.
Surveyor Pemetaan
  • Perpres No. 37 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
  • Lampiran Perpres No. 31 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fugnsional Pemetaan.
Widyaiswara
  • Perpres No. 59 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara.
  • Perka LAN No. 1 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN No. 1 tahun 2010 dan No. 2 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menpan No. 14 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Kualitas Pelayanan Publik Masih Perlu Perbaikan

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi  titik penting dan utama  sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan, termasuk di Kaltim.

Kualitas pelayanan yang diselenggarakan lembaga publik di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, yang ditandai dengan banyaknya pengaduan dan keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan tersebut.

Hal ini dikatakan Kepala Bagian Tata Kelaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Syaiful Anwar pada Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Kerjasama  Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim dengan Kantor Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A-LAN), di ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (3/4).

“Sebab itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis dimana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan,” ujarnya.

Dijelaskan Syaiful Anwar, pada 27 Maret 2013, Kaltim berhasil mendapat penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dengan nilai CC yang diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar kepada Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak.

Selain itu prestasi Kaltim juga meraih prestasi bersama dengan delapan provinsi terbaik lainnya menerima penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) untuk Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim dengan nilai B.

”Penghargaan CBAN dan CPP membuktikan bahwa Kaltim dinilai sebagai yang terbaik dalam pelayanan publik,” jelasnya.

Kegiatan tersebut dijadwalkan dua hari sejak 3-4 April, diikuti sekitar 100 perserta dari 11 biro di lingkungan Setprov Kaltim.

LAKIP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 merupakan salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012 dan disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan bagian dari siklus Sistem AKIP.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 26 sasaran dengan 83 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja keseluruhan 86.77% dengan interpretasi “Memuaskan”. Kesemuanya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksana program dan kegiatan tersebut adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan tersebut adalah berkat dukungan dan hasil kerja seluruh jajaran instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara konsisten dan akuntabel.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran I
Meningkatnya kewaspadaan dan wawasan kebangsaan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan % 32 0 0
2. Penurunan Gangguan Kamtibmas Kejadian 30 74 41
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran I 20,5
Sasaran II
Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan Konflik
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 Persentase Penurunan Jumlah Konflik % 50 35,56 71,12
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran II 71,12
Sasaran III
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
2 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pilkada Pemilu % 70 - -
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran III 0
Sasaran IV
Terlaksananya kerjasama dan penyelesaian dan tata batas antar Provinsi dan Kab/Kota serta perbatasan antara Negara di Kaltim
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 Penurunan kasus sengketa perbatasan Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota 
- Jumlah Kasus Kab/Kota Kasus 11 6 54,55
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran IV 54,55
Sasaran V
Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat.
UIndikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Pertumbuhan ekonomi (%) % 3,53 4,75 135
2 PDRB harga berlaku Rp.Milyar 519.808,67 321.770,6 62
3. PDRB harga konstan Rp.Milyar 116.724,21 89.779,1 77
4. PDRB per kapita Rp.000,- 104..868,49 112.071,91 107
5. Pendapatan per kapita Rp.Juta 59.165.,20 41.428,53 70
6. Nilai investasi
- PMDN Rupiah Juta 13 7,77 60
- PMA Rupiah Juta 17 22,71 134
7. Nilai ekspor (USD)
-Nilai ekspor  migas US $ Juta 3300 5338,31 97,4
8 Nilai Impor (USD)
-Nilai impor migas US $ Juta 5,200 8.143,54 156,61
9. Keuangan Daerah (Rp.000) (Milyar Rp.) 8,347.56 9,760,62 116,93
- Dana Perimbangan Rp.000) (Milyar Rp.) 4,349,21 5,292.88 121,7
- Nilai PAD (Rp.000) (Milyar Rp.) 3,984,05 4,450.00 111,7
10. Inflasi
- Icor Ratio 5,6
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran V          104,11
Sasaran VI
Terwujudnya pemenuhan infrastruktur yang mendukung sektor ketahanan pangan.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Lumbung Pangan Desa (Desa) Desa 3 1 33
2. Pola Pangan Harapan (Skor) Skor 88,80 81,2 91,44
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran VI 62,22
Sasaran VII
Tercapainya Swasembada beras.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Produksi Padi (GKG) Ton 557.394 553.441 99,29
2. Rasio produksi padi dan kebutuhan padi % 82,21 81,63 99
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran VII 99,145
3
Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan luasan lahan perkebunan.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Produksi perkebunan (ton)
-       Kelapa Sawit Ton 4,500,000 4,997,892 111,06
-       Kakao Ton 37,596 27,217 72,39
-       Karet Ton 62,55 65,088 104,06
2. Peningkatan perluasan areal kelapa sawit rakyat
-       Kelapa Sawit Ha 700 961.802 137
-       Kakao Ha  52 24,938 47,96
-       Karet Ha  90 85,933 95,48
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran VIII 94,65
Sasaran IX
Terwujudnya Swasembada hasil peternakan.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Populasi hewan ternak
-Sapi Potong Ekor 122.737 104.017 84,75
-Sapi Perah Ekor 7 50 714,29
-Kerbau Ekor 14.699 10.499 71,43
-Kambing Ekor 66.479 63.542 95,58
-Domba Ekor 959 383 39,94
-Babi Ekor 97.197 101.483 104,41
-Kuda Ekor 147 109 74,15
-Ayam Buras Ekor 5.019.146 5.972.102 118,99
-Ayam ras petelur Ekor 1.633.836 1.398.593 85,6
-Ayam ras pedaging Ekor 46.578.920 40.993.380 88,01
-Itik Ekor 197.756 232.896 117,77
2. Rasio produksi dan konsumsi
-           Produksi daging Ton 53.206,17 55.381,70 104,09
-           Produksi telur Ton 12.176,67 15.743,15 129,29
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran IX 140,63
Sasaran X
Meningkatnya Ekspor komoditas perikanan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Nilai ekspor komoditas perikanan US $ 170.098.701 124.302.557 73
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran X 73
Sasaran XI
Meningkatnya Target Produksi Tambang
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Produksi batubara (ton)  Ribu Ton 168.000 160.786 95,71
- PKP2B Ribu Ton 150.000 113.836 75,89
- IUP Ribu Ton 18.000 46.950 260,83
2. Produksi minyak bumi (barel 000) Ribu barrel 55.937 47.436 84,8
3. Gas bumi (MMBTU 000) Ribu MMBTU 1.080.710 822.229 76,08
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XI 118,66
Sasaran XII
Meningkatnya ketersediaan energi
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Daya Terpasang (mw) MW 716,06 665,8 92,98
2. Daya Mampu (mw) MW 608,65 494,5 81,25
3. Beban Puncak (mw) MW 481 428,8 89,15
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XII 87,79
Sasaran XIII
Terciptanya investasi baru untuk mengembangkan industri turunan/industri hiir yang bahan bakunya telah tersedia di Kaltim; Meningkatnya IKM berbasis industri
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jumlah investor kecil menengah 
- Jumlah unit usaha Unit 247 268 108,5
2 Nilai investasi pada industri kecil/menengah  
- besar Rp. Juta 526.109 158.125 30,06
- kecil/menengah Rp. Juta 3.706 4.170 112,52
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XIII 83,69
Sasaran XIV
Meningkatnya ekspor dan Impor migas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Nilai ekspor non migas US $ Juta 11..500 18.792,90 163,42
2. Nilai impor non migas US $ Juta 1.900 2.805,23 147,64
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XIV 155,53
Sasaran XV
Meningkatnya jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, volume usaha koperasi serta jumlah UKM dan Lembaga perekonomian didaerah transmigrasi
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Peningkatan jumlah Koperasi
-Jumah Koperasi Unit 175 177 101,14
2. Peningkatan omset/volume koperasi
- Jumlah volume usaha Rp. Juta 98.299 98.699 100,41
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XV 100,78
Sasaran XVI
Terlaksananya kerjasama bilateral maupun multilateral dalam upaya memperbesar jumlah dan memperlancar arus kunjungan wisata dengan berbasis Sadar Wisata.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jumlah kedatangan wisatawan
- Wisnus Orang 1.500.000 1.337.300 89
- Wisman Orang 30.000 26.148 87,16
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XVI 88,08
Sasaran XVII
Meningkatnya cakupan kualitas pendidikan yang berkualitas.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jenjang Pendidikan yang ditamatkan :
- SD % 33 22,25 67,42
- SLTP % 26,22 22,50 99,47
- SLTA % 30 30,90 103
- PT % 7 7,20 102,86
2. Persentase lulusan UAN pada :
- SD % 100 100 100
- SMP % 100 99,88 99,88
- SMA % 100 99,59 99,59
3. Rasio Murid SMK terhadap Murid SMU % 67 47,77 71,3
4. Guru SD/MI Kualifikasi S1/D-IV (%) % 95 51,99 54,73
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XVII 88,69
Sasaran XVIII
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2013.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran Per 1000 21 21 100
2. Angka kematian balita per 1000 Per 1000 31 31 100
3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Per  100.000 112 - -
4. Umur harapan hidup Tahun 72,9 73 100,14
5. Prevalensi Balita dengan gizi kurang + gizi buruk % 15 17,1 87,72
6. Angka kesakitan
-       -Penemuan penderita pneumonia balita % 45 32 71,11
-       -Penemuan pasien baru TB BTA positif % ≥70 49,7 71
-       -Penemuan penderita Diare % 10 5,91 59,1
-       -Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate -       Per 100.000 penduduk <15 th ≥2 2,6 130
-       -Penderita DBD yang ditangani % 95 100 105,26
-       -Angka Kesakitan Malaria Per 1000 <4 1,4 285,71
7 Rasio dokter terhadap penduduk Per 35 28 80
1.000.000
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XVIII 108,18
Sasaran XIX
Tercapainya pemantapan persatuan, kesatuan dan kerukunan beragama
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jumlah kejadian/insiden yang disebabkan masalah keagamaan Buah 3 2 66,67
2. Jumah perselisihan antar umat beragama Buah 3 5 60
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XIX 63,33
Sasaran XX
Menurunnya jumlah penduduk miskin
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Angka kemiskinan % 6,27 6,68 93,86
2. Jumlah Penduduk miskin Jiwa 246.670 253.340 97
3. Rasio Penduduk Miskin terhadap total penduduk Per 1000 Penduduk 65,36 67,11 102,69
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XX 97,85
Sasaran XXI
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial % 10,9 10,4 95
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXI 95
Sasaran XXII
Tersedianya kualitas dan produktifitas SDM di bidang Ketenagakerjaan dan ketramigrasian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Angkatan kerja Jiwa 1.380.176 1.777.381 128,78
2. Bekerja Jiwa 1.265.493 1.619.118 127,94
3. Angka Pengangguran terbuka/Pencari Kerja Orang 114.683 158.263 72
4. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Lokasi 4 1 25
5. Penempatan Transmigrasi KK 4.010 1.584 39,5
6 Pertumbuhan Penduduk % 2,13 3,82 56
7 Indeks Pembangunan Manusia % 76,46 - -
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXII 74,87
Sasaran XXIII
Meningkatnya peran serta perempuan dalam bidang pembangunan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Persentase Perempuan yang menduduki Jabatan pemerintahan. % 30 27 90
2. GEM (Gender enpowerment measurement) Peringkat 25 22 113,64
3. Persentase penurunan KDRT % 30 41 137
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXIII 113,54
Sasaran XXIV
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Jalan, Jembantan, pelabuhan dan  lapangan terbang.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Panjang jalan provinsi Km 320,13 320,13 100
2. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik % 71,5 71,5 100
3. Panjang Jembatan M 762,79 762,79 100
4. Sawah yang dialiri Irigasi Ha 498,82 498,82 100
5. Jumlah Irigasi Bh 2 2 100
6. Pembangunan Perumahan dan Pemukinan Unit 1,335 1,335 100
7. Panjang jaringan irigasi M2 2,7 2,7 100
8. Jumlah/ luas bendungan Bh 0,22 0,22 100
9. Pembangunan Darat
-  Jumlah Jembatan Timbang Buah 1 1 100
-  Pembangunan/optimalisasi terminal type A Buah 2 2 100
-  Jumlah terminal Perbatasan Buah - - -
-  Jumlah rambu lalu  lintas yang terpasang  Unit 1.559 865 55
10. Angkutan Sungai dan dan Penyebrangan
-Dermaga Penyebrangan Buah 6 4 67
-Dermaga Sungai Buah 34 33 97
-Kapal penyebrangan Buah 12 12 100
11. Perhubungan Laut
-Jumlah Pelabuhan laut Buah 22 18 82
12. Perhubungan Udara
-Jumlah Bandara Umum Buah 11 11 100
-Jumlah Bandara Khusus Buah 8 8 100
-Jumlah Bandara Perintis/Airstrip Buah 51 - -
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXIV 94,176
Sasaran XXV
Telaksananya adanya hutan cadangan reboisasi, rehabilitasi hutan dan menurunnya lahan kritis, dan kebakaran hutan serta terjaminnya taman-taman nasional yang sudah ditetapkan.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Penurunan lahan hutan yang rusak Ha 3.780.596 28.357 0,75
2. Revitalisasi industri Kehutanan Unit 179 74 41,34
3. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kab/Kota 14 9 64,29
4. Luas Konservasi kawasan Ha 67.766 67.766 100
5. Jumlah titik/Api (Hot Spot) Titik Api 915 1.501 60,96
6. Persentase penurunan Hot Spot % 80 131 163,75
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXV 71,84
Sasaran XXVI
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jumlah kab/kota yang kualitas emisinya sesuai dengan standar… Kab/Kota 13 13 100
2. % perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 Perusahaan 77 77 100
3. Persentase penurunan kejadian/permasalahan yg disebabkan kerusakan lingkungan hidup Kasus 33 28 82
Rata-rata capaian klinerja pada Sasaran XXVI 94
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 86,77

 

Sasaran I
Meningkatnya kewaspadaan dan wawasan kebangsaan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan % 32 0 0
2. Penurunan Gangguan Kamtibmas Kejadian 30 74 41
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran I 20,5
Sasaran II
Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan Konflik
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 Persentase Penurunan Jumlah Konflik % 50 35,56 71,12
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran II 71,12
Sasaran III
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
2 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pilkada Pemilu % 70 - -
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran III 0
Sasaran IV
Terlaksananya kerjasama dan penyelesaian dan tata batas antar Provinsi dan Kab/Kota serta perbatasan antara Negara di Kaltim
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 Penurunan kasus sengketa perbatasan Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota 
- Jumlah Kasus Kab/Kota Kasus 11 6 54,55
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran IV 54,55
Sasaran V
Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat.
UIndikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Pertumbuhan ekonomi (%) % 3,53 4,75 135
2 PDRB harga berlaku Rp.Milyar 519.808,67 321.770,6 62
3. PDRB harga konstan Rp.Milyar 116.724,21 89.779,1 77
4. PDRB per kapita Rp.000,- 104..868,49 112.071,91 107
5. Pendapatan per kapita Rp.Juta 59.165.,20 41.428,53 70
6. Nilai investasi
- PMDN Rupiah Juta 13 7,77 60
- PMA Rupiah Juta 17 22,71 134
7. Nilai ekspor (USD)
-Nilai ekspor  migas US $ Juta 3300 5338,31 97,4
8 Nilai Impor (USD)
-Nilai impor migas US $ Juta 5,200 8.143,54 156,61
9. Keuangan Daerah (Rp.000) (Milyar Rp.) 8,347.56 9,760,62 116,93
- Dana Perimbangan Rp.000) (Milyar Rp.) 4,349,21 5,292.88 121,7
- Nilai PAD (Rp.000) (Milyar Rp.) 3,984,05 4,450.00 111,7
10. Inflasi
- Icor Ratio 5,6
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran V          104,11
Sasaran VI
Terwujudnya pemenuhan infrastruktur yang mendukung sektor ketahanan pangan.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Lumbung Pangan Desa (Desa) Desa 3 1 33
2. Pola Pangan Harapan (Skor) Skor 88,80 81,2 91,44
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran VI 62,22
Sasaran VII
Tercapainya Swasembada beras.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Produksi Padi (GKG) Ton 557.394 553.441 99,29
2. Rasio produksi padi dan kebutuhan padi % 82,21 81,63 99
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran VII 99,145
3
Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan luasan lahan perkebunan.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Produksi perkebunan (ton)
-       Kelapa Sawit Ton 4,500,000 4,997,892 111,06
-       Kakao Ton 37,596 27,217 72,39
-       Karet Ton 62,55 65,088 104,06
2. Peningkatan perluasan areal kelapa sawit rakyat
-       Kelapa Sawit Ha 700 961.802 137
-       Kakao Ha  52 24,938 47,96
-       Karet Ha  90 85,933 95,48
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran VIII 94,65
Sasaran IX
Terwujudnya Swasembada hasil peternakan.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Populasi hewan ternak
-Sapi Potong Ekor 122.737 104.017 84,75
-Sapi Perah Ekor 7 50 714,29
-Kerbau Ekor 14.699 10.499 71,43
-Kambing Ekor 66.479 63.542 95,58
-Domba Ekor 959 383 39,94
-Babi Ekor 97.197 101.483 104,41
-Kuda Ekor 147 109 74,15
-Ayam Buras Ekor 5.019.146 5.972.102 118,99
-Ayam ras petelur Ekor 1.633.836 1.398.593 85,6
-Ayam ras pedaging Ekor 46.578.920 40.993.380 88,01
-Itik Ekor 197.756 232.896 117,77
2. Rasio produksi dan konsumsi
-           Produksi daging Ton 53.206,17 55.381,70 104,09
-           Produksi telur Ton 12.176,67 15.743,15 129,29
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran IX 140,63
Sasaran X
Meningkatnya Ekspor komoditas perikanan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Nilai ekspor komoditas perikanan US $ 170.098.701 124.302.557 73
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran X 73
Sasaran XI
Meningkatnya Target Produksi Tambang
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Produksi batubara (ton)  Ribu Ton 168.000 160.786 95,71
- PKP2B Ribu Ton 150.000 113.836 75,89
- IUP Ribu Ton 18.000 46.950 260,83
2. Produksi minyak bumi (barel 000) Ribu barrel 55.937 47.436 84,8
3. Gas bumi (MMBTU 000) Ribu MMBTU 1.080.710 822.229 76,08
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XI 118,66
Sasaran XII
Meningkatnya ketersediaan energi
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Daya Terpasang (mw) MW 716,06 665,8 92,98
2. Daya Mampu (mw) MW 608,65 494,5 81,25
3. Beban Puncak (mw) MW 481 428,8 89,15
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XII 87,79
Sasaran XIII
Terciptanya investasi baru untuk mengembangkan industri turunan/industri hiir yang bahan bakunya telah tersedia di Kaltim; Meningkatnya IKM berbasis industri
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jumlah investor kecil menengah 
- Jumlah unit usaha Unit 247 268 108,5
2 Nilai investasi pada industri kecil/menengah  
- besar Rp. Juta 526.109 158.125 30,06
- kecil/menengah Rp. Juta 3.706 4.170 112,52
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XIII 83,69
Sasaran XIV
Meningkatnya ekspor dan Impor migas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Nilai ekspor non migas US $ Juta 11..500 18.792,90 163,42
2. Nilai impor non migas US $ Juta 1.900 2.805,23 147,64
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XIV 155,53
Sasaran XV
Meningkatnya jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, volume usaha koperasi serta jumlah UKM dan Lembaga perekonomian didaerah transmigrasi
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Peningkatan jumlah Koperasi
-Jumah Koperasi Unit 175 177 101,14
2. Peningkatan omset/volume koperasi
- Jumlah volume usaha Rp. Juta 98.299 98.699 100,41
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XV 100,78
Sasaran XVI
Terlaksananya kerjasama bilateral maupun multilateral dalam upaya memperbesar jumlah dan memperlancar arus kunjungan wisata dengan berbasis Sadar Wisata.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jumlah kedatangan wisatawan
- Wisnus Orang 1.500.000 1.337.300 89
- Wisman Orang 30.000 26.148 87,16
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XVI 88,08
Sasaran XVII
Meningkatnya cakupan kualitas pendidikan yang berkualitas.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jenjang Pendidikan yang ditamatkan :
- SD % 33 22,25 67,42
- SLTP % 26,22 22,50 99,47
- SLTA % 30 30,90 103
- PT % 7 7,20 102,86
2. Persentase lulusan UAN pada :
- SD % 100 100 100
- SMP % 100 99,88 99,88
- SMA % 100 99,59 99,59
3. Rasio Murid SMK terhadap Murid SMU % 67 47,77 71,3
4. Guru SD/MI Kualifikasi S1/D-IV (%) % 95 51,99 54,73
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XVII 88,69
Sasaran XVIII
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2013.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran Per 1000 21 21 100
2. Angka kematian balita per 1000 Per 1000 31 31 100
3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Per  100.000 112 - -
4. Umur harapan hidup Tahun 72,9 73 100,14
5. Prevalensi Balita dengan gizi kurang + gizi buruk % 15 17,1 87,72
6. Angka kesakitan
-       -Penemuan penderita pneumonia balita % 45 32 71,11
-       -Penemuan pasien baru TB BTA positif % ≥70 49,7 71
-       -Penemuan penderita Diare % 10 5,91 59,1
-       -Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate -       Per 100.000 penduduk <15 th ≥2 2,6 130
-       -Penderita DBD yang ditangani % 95 100 105,26
-       -Angka Kesakitan Malaria Per 1000 <4 1,4 285,71
7 Rasio dokter terhadap penduduk Per 35 28 80
1.000.000
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XVIII 108,18
Sasaran XIX
Tercapainya pemantapan persatuan, kesatuan dan kerukunan beragama
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jumlah kejadian/insiden yang disebabkan masalah keagamaan Buah 3 2 66,67
2. Jumah perselisihan antar umat beragama Buah 3 5 60
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XIX 63,33
Sasaran XX
Menurunnya jumlah penduduk miskin
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Angka kemiskinan % 6,27 6,68 93,86
2. Jumlah Penduduk miskin Jiwa 246.670 253.340 97
3. Rasio Penduduk Miskin terhadap total penduduk Per 1000 Penduduk 65,36 67,11 102,69
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XX 97,85
Sasaran XXI
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial % 10,9 10,4 95
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXI 95
Sasaran XXII
Tersedianya kualitas dan produktifitas SDM di bidang Ketenagakerjaan dan ketramigrasian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Angkatan kerja Jiwa 1.380.176 1.777.381 128,78
2. Bekerja Jiwa 1.265.493 1.619.118 127,94
3. Angka Pengangguran terbuka/Pencari Kerja Orang 114.683 158.263 72
4. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Lokasi 4 1 25
5. Penempatan Transmigrasi KK 4.010 1.584 39,5
6 Pertumbuhan Penduduk % 2,13 3,82 56
7 Indeks Pembangunan Manusia % 76,46 - -
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXII 74,87
Sasaran XXIII
Meningkatnya peran serta perempuan dalam bidang pembangunan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Persentase Perempuan yang menduduki Jabatan pemerintahan. % 30 27 90
2. GEM (Gender enpowerment measurement) Peringkat 25 22 113,64
3. Persentase penurunan KDRT % 30 41 137
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXIII 113,54
Sasaran XXIV
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Jalan, Jembantan, pelabuhan dan  lapangan terbang.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Panjang jalan provinsi Km 320,13 320,13 100
2. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik % 71,5 71,5 100
3. Panjang Jembatan M 762,79 762,79 100
4. Sawah yang dialiri Irigasi Ha 498,82 498,82 100
5. Jumlah Irigasi Bh 2 2 100
6. Pembangunan Perumahan dan Pemukinan Unit 1,335 1,335 100
7. Panjang jaringan irigasi M2 2,7 2,7 100
8. Jumlah/ luas bendungan Bh 0,22 0,22 100
9. Pembangunan Darat
-  Jumlah Jembatan Timbang Buah 1 1 100
-  Pembangunan/optimalisasi terminal type A Buah 2 2 100
-  Jumlah terminal Perbatasan Buah - - -
-  Jumlah rambu lalu  lintas yang terpasang  Unit 1.559 865 55
10. Angkutan Sungai dan dan Penyebrangan
-Dermaga Penyebrangan Buah 6 4 67
-Dermaga Sungai Buah 34 33 97
-Kapal penyebrangan Buah 12 12 100
11. Perhubungan Laut
-Jumlah Pelabuhan laut Buah 22 18 82
12. Perhubungan Udara
-Jumlah Bandara Umum Buah 11 11 100
-Jumlah Bandara Khusus Buah 8 8 100
-Jumlah Bandara Perintis/Airstrip Buah 51 - -
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXIV 94,176
Sasaran XXV
Telaksananya adanya hutan cadangan reboisasi, rehabilitasi hutan dan menurunnya lahan kritis, dan kebakaran hutan serta terjaminnya taman-taman nasional yang sudah ditetapkan.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Penurunan lahan hutan yang rusak Ha 3.780.596 28.357 0,75
2. Revitalisasi industri Kehutanan Unit 179 74 41,34
3. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kab/Kota 14 9 64,29
4. Luas Konservasi kawasan Ha 67.766 67.766 100
5. Jumlah titik/Api (Hot Spot) Titik Api 915 1.501 60,96
6. Persentase penurunan Hot Spot % 80 131 163,75
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran XXV 71,84
Sasaran XXVI
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1. Jumlah kab/kota yang kualitas emisinya sesuai dengan standar… Kab/Kota 13 13 100
2. % perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 Perusahaan 77 77 100
3. Persentase penurunan kejadian/permasalahan yg disebabkan kerusakan lingkungan hidup Kasus 33 28 82
Rata-rata capaian klinerja pada Sasaran XXVI 94
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 86,77

Irianto: Bekerja Adalah Bagian dari Ibadah

SOSIALISASI PP-46 (2)

Sosialisasi PP 46/2011 Tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS

SAMARINDA - Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie mengatakan kunci sukses PNS dalam bekerja adalah bagaimana mereka bisa menganggap pekerjaan  sebagai ibadah yang penting. Artinya, jika setiap pekerjaan dianggap bagian dari ibadah, tentu niatnya pasti untuk hal-hal yang baik.

“Apabila dimulai dengan niat yang baik, akan menciptakan hal-hal yang baik pula.  Jika itu bisa dilaksanakan, maka PNS akan bekerja profesional dengan loyalitas tinggi sehingga kinerjanya pun akan lebih baik,” kata Irianto Lambrie usai membuka Sosialisasi PP 46/2011 tentang  Penilaian Prestasi Kerja  PNS, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Selasa (2/4).

Dengan niat tulus, PNS tidak ingin dipuji, karena niat utamanya adalah untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Terkait hal itu, PNS juga perlu memahami metode penilaian yang baru tentang prestasi PNS yang diatur dalam PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

“Nantinya PNS akan membuat rencana kerjanya secara individual. Dengan rencana kerja tersebut, penilaiannya akan dilakukan oleh atasannya,” jelas Irianto.

Selain itu ada juga penilaian prilaku.  Penilaian kinerja berbobot 60 persen dan  penilaian prilaku dengan bobot 40 persen.

Penilaian tersebut, sambung dia, tidak lagi bersifat rahasia seperti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).  Penilaian dilakukan secara transparan.  Jika perlu, lanjut dia, hasil penilaian tersebut disampaikan kepada pegawai lainnya.

“Melalui pola ini akan jelas, apakah pegawai itu layak dipromosikan atau tidak.  Sebab PNS   yang akan dipromosikan, tentu mereka yang sudah memiliki nilai baik,” tegasnya.

Pejabat pembina kepegawaian  atau Sekretaris Daerah tidak berhak menentukan seseorang   menduduki jabatan tertentu.

Sementara itu, Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor menjelaskan bahwa peraturan kepegawaian ini lebih objektif.

“Model penilaian tersebut akan menciptakan pegawai yang lebih berkualitas dan profesional,” jelasnya.

Menurut dia, dengan penilaian itu, tentu tidak akan ada keluhan dari masing-masing individu. Setiap pegawai telah merencanakan kinerjanya sendiri  dalam satu tahun, sejak Desember tahun sebelumnya.  Rencana penilaian dilakukan sejak Januari hingga Desember.

“Jadi dengan adanya rencana individu, maka kinerja pegawai akan jelas terlihat. Artinya, dalam penilaian tersebut minimal ada lima uraian tugas yang harus dimiliki dan maksimal 12 uraian tugas, sehingga beban kerja dan apa yang dikerjakan jelas,” beber Roby.

Ada empat hal yang perlu diketahui,  yakni kuantitas pekerjaan,  kualitas kerja, waktu penyelesaian kerja dan berapa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan.

“Artinya, jika penilaian lebih tinggi bisa diraih, bisa saja gaji yang mereka dapatkan  lebih besar dari sebelumnya. Bahkan, bisa saja pendapatan kepala instansi dengan bawahannya berbeda,” jelasnya.

Sosialisasi diikuti seluruh perwakilan BKD se-Kaltim dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim dan perwakilan masing-masing SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (jay/ros/hms).