Daily Archives: March 2, 2017

Lawatan Raja Salman Ke Indonesia Juga Dirasakan Kaltim

BERKAH lawatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia, sejak kemarin (1/3), dirasakan Kaltim. Salah satu poin kerja sama yang dijajaki Pemerintah RI dengan Pemerintah Arab Saudi adalah investasi di bidang energi.

Saat ini, pemerintah sedang getol membangun proyek pengembangan dan pembangunan refinery (kilang minyak) baru. Satu dari dua proyek refinery baru itu berada di Bontang, Kaltim. Kini proyek grass root refinery (GRR) Bontang dalam tahap penawaran proyek yang dilakukan pada 28 Februari.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, Pertamina sedang menjaring investor yang akan mendanai proyek multitriliun itu. Sebanyak 95 pemodal dari seluruh dunia disebut-sebut telah menyatakan minat.

Perusahaan calon mitra tersebut merupakan perusahaan refinery, trading company, dan institusi finansial. Di antaranya, sebanyak 12 perusahaan migas berskala besar. Selepas mengumpulkan puluhan calon mitra strategis proyek GRR Bontang dalam penawaran proyek, sekarang Pertamina meminta perusahaan tersebut mengumpulkan request for information pada 2 April.

“Banyak yang berpartisipasi pada project expose (penawaran proyek) ini. Ada dari Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, maupun Indonesia. Yang pasti, kami ingin bermitra dengan perusahaan yang punya komitmen tinggi menuntaskan proyek pada 2023,” ujar Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina Rachmad Hardadi, Selasa (28/2).

Lebih spesifik, dalam daftar yang ikut penawaran proyek kilang Bontang, disebut Rachmad, salah satunya yakni Saudi Aramco, BUMN perminyakan Arab Saudi. Diketahui, Saudi Aramco sejak 2016 telah memastikan menjadi investor di proyek pengembangan kilang di Cilacap, Jawa Tengah.

Menurut dia, terdapat empat karakteristik utama calon mitra yang dikehendaki Pertamina. Adapun itu, memiliki rekam jejak yang kuat terhadap industri pengolahan minyak, utamanya keandalan operasional dan eksekusi proyek.

Di samping itu, korporasi tersebut juga dapat menyesuaikan struktur dan model bisnis yang dikehendaki Pertamina. BUMN yang bergerak di bidang migas itu menargetkan memperoleh mitra strategis pada 28 April 2017.

Setelah itu, Pertamina bersama mitra strategis akan memulai proses bankable feasibility study yang ditargetkan selesai awal 2018. Itu sekaligus menuntaskan pembentukan konsorsium.

Tahapan berikutnya, preliminary-investment decision 1 akan ditetapkan untuk menggambarkan perkiraan awal investasi proyek GRR Bontang. Tak hanya diperuntukkan guna kebutuhan minyak dalam negeri, produksi kilang itu akan diekspor ke dua negara tujuan, Filipina dan Australia.

DUKUNG PENUH

Tahap penawaran proyek kilang minyak baru di Bontang yang dilaksanakan Pertamina sekaligus mengakhiri kabar bakal dipindahkannya proyek itu ke Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Jauh sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Balikpapan, Desember 2016, juga memastikan tak ada pemindahan GRR Bontang.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut baik langkah progresif Pertamina yang akan menetapkan investor kilang di Bontang, bulan depan. Pemerintah daerah dalam hal ini, akan membantu penyelesaian persoalan keperluan lahan untuk proyek yang diestimasi menelan USD 8–10 miliar itu.

Setelah pengujung 2016, Faroek menerangkan telah meninjau lokasi rencana berdirinya kilang bersama wali kota Bontang. Lokasi proyek tersebut, terang dia, milik PT Badak LNG yang notabene BUMN.

“Jadi, tidak ada masalah. Dananya dari Pertamina pusat semua,” ujarnya, di Kantor Gubernur, kemarin (1/3) siang. Sekalipun, lanjut dia, persoalan di lapangan ada klaim masyarakat bahwa lahan tersebut belum dibebaskan.

Dalam kunjungan Raja Salman ke Indonesia, dia memang mendapat informasi bahwa kilang  Bontang turut ditawarkan Pemerintah RI. “Mudah-mudahan itu betul dan bisa segera dikerjakan. Tidak ada provinsi yang memiliki dua refinery, kecuali Kaltim,” imbuhnya.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan bersyukur kilang minyak Bontang turut masuk dalam rencana kerja sama yang akan dibiayai Arab Saudi. Yang bisa diperbuat Pemkot Bontang, yakni mendukung dari sisi regulasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bontang dengan menyesuaikan keberadaan proyek kilang tersebut.

Diketahui, total keperluan lahan proyek kilang minyak itu seluas 661 hektare. Sementara itu, khusus area pembangunan kilang tersebut sekira 468 hektare. Nah, yang jadi persoalan, dalam RTRW Bontang yang lama, kawasan industri hanya diakomodasi seluas 254 hektare. “Dalam revisi RTRW, kawasan industri diusulkan diubah menjadi 454 hektare,” terang Neni.

Sembari menunggu pembahasan rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW di DPRD Bontang, secara teknis pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kaltim. BKPRD Bontang pun telah menindaklanjuti konsultasi itu dengan melakukan perbaikan. “Ini tinggal menunggu surat rekomendasi gubernur sebagai hasil konsultasi itu,” ucap dia.

Dalam revisi RTRW itu, pemkot juga melakukan konsultasi Badan Informasi Geospasial sebanyak tiga kali. Saat ini, hasil perbaikan BKPRD Bontang dalam pengecekan BIG sebelum diterbitkan surat persetujuan peta rencana tata ruang.

“Kedua surat itu (gubernur dan BIG) menjadi syarat surat persetujuan substansi dari Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) bisa terbit,” jelasnya. Meski demikian, bahan revisi RTRW Bontang sudah diserahkan ke Kementerian ATR untuk dibahas secara informasi.

Bila berdasar RTRW lama, laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang menyebut, seluas 162 hektare telah diterbitkan sertifikat. Sementara itu, seluas 262 hektare dalam proses melengkapi administrasi. Jelas dia, ada klaim masyarakat yang muncul. Mereka memohon ganti rugi terhadap kepemilikan lahan tersebut. “Ada juga yang sudah di-enclave. BPN tidak berani menerbitkan sertifikat tanahnya sekira 100 hektare,” paparnya.(sumber : http://kaltim.procal.co)

DPRD Kaltim Tetapkan Renja 2017–2018

DPRD Kaltim menetapkan Rencana Kerja (Renja) 2017–2018 yang akan dipakai sebagai acuan bagi alat kelengkapan dan anggota DPRD Kaltim menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya agar terarah. Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kaltim, Selasa (28/2) di gedung DPRD Kaltim.

“Selain supaya terarah, pedoman yang kita susun ini tujuannya agar dalam menjalankan tugas bisa berjalan efisien dan efektif untuk kurun waktu yang telah ditentukan. Tentu renja menyesuaikan tata tertib yang ada,” kata M Syahrun, ketua DPRD Kaltim saat memimpin rapat paripurna.

Selain sebagai dokumen, tujuan dari penyusunan renja adalah sebagai evaluasi kinerja dan kepastian hukum hubungan kerja antara DPRD Kaltim dengan SKPD.

Selain itu, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim diharapkan pula mampu menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat Kaltim berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

“Harapannya dokumen yang ditetapkan dapat memberi manfaat dan memenuhi harapan kita bersama, apalagi pembuatan renja berdasarkan landasan hukum. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD Kaltim dapat mengemban tanggung jawab secara demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas serta mengembangkan hubungan dan mekanisme check and balance antara DPRD Kaltim sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” paparnya.

Selain landasan hukum dan harapan atas Renja, visi dan misi DPRD Kaltim juga diharapkan bisa berjalan dengan baik, yaitu visi mewujudkan efektivitas tugas, wewenang dan fungsi DPRD dalam mendukung pencapaian visi Pemprov Kaltim.(sumber : http://kaltim.procal.co)

OPD Wajib Susun Program Kerja 100 Hari

SAMARINDA – Pemerintah telah menetapkan program-program prioritas pembangunan daerah yang harus diwujudkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Program prioritas pembangunan tersebut telah tertuang dalam RPJMD yang wajib diimplementasikan setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim. Oleh karena itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak kembali mengingatkan seluruh jajarannya untuk mengoptimalkan kinerja organisasi demi mencapai target kerja.

“Saya minta setiap OPD membuat atau menyusun program kerja 100 hari. Tolong sampaikan ke Saya. Cukup dua lembar kertas dan tidak perlu laporan yang tebal,” katanya pada Rakor Pangan se-Kaltim di Gedung Olah Bebaya Komplek Lamin Etam, Selasa (28/2).

Menurut Gubernur, masing-masing OPD sudah memiliki program kerja dengan target-target yang telah ditetapkan sesuai kondisi anggaran daerah yang tersedia saat ini. Misalnya, program prioritas untuk pertanian dalam arti luas terkait kegiatan subsektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan maupun kelautan dan perikanan.

Dimana lanjutnya, subsektor peternakan telah menetapkan program pencapaian populasi sapi sebanyak dua juta ekor didukung permodalan melalui lembaga keuangan daerah. Selain itu, penanaman kelapa sawit satu juta hektar tahap kedua setelah tahap pertama telah tercapai serta berbagai komoditi unggulan perkebunan melalui Kredit Sawit Sejahtera.

Demikian kegiatan kelautan dan perikanan melalui Kredit Perikanan Sejahtera serta pengembangan tanaman padi, jagung dan kedelai melalui Kredit Pangan Sejahtera. Bahkan untuk memacu kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dilakoni masyarakat luas maka Pemprov melalui BPD Kaltim telah menyediakan Kredit UKM Sejahtera.

“Pokoknya semua OPD harus menunjukkan kinerjanya. Terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau program pro rakyat untuk disusun dan dilaksanakan dalam program 100 hari kerja OPD,” tegas Awang Faroek.