Daily Archives: March 16, 2017

Raker LPTQ dan Pelatihan Calon Dewan Hakim MMQ se-Kaltim 2017

SAMARINDA – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) terus berusaha memasyarakatkan pengajaran dan pemahaman Al Qur’an sejak dini melalui TKA/TPA binaan BKPRMI maupun majelis taklim dan organisasi pengajian.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim H Saifi saat mewakili Gubernur pada Raker LPTQ dan Pelatihan Calon Dewan Hakim MMQ se-Kaltim 2017 di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/3), mengajak LPTQ meningkatkan kerjasama yang sinergi dengan berbagai pihak baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun organisasi-organisasi pengajian di daerah.

“Peran LPTQ sangat penting dalam pembinaan dan pengajaran Al Qur’an bagi umat Islam agar mampu membaca dan memahami serta mengamalkan bahkan meraih prestasi dalam ajang lomba,” katanya.

Pengajaran dan pemahaman sejak ini menurut Saifi, sangat penting selain pembudayaan juga mampu mencapai prestasi terbaik untuk Kaltim.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Raker H Syafrian Hasani mengatakan raker bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan menetapkan rencana strategis program kerja LPTQ Kaltim.

“Melalui raker ini terhimpun pemikiran untuk penyusunan pola pembinaan dan pengembangan LPTQ serta terintegrasi program pembinaan kabupaten dan kota dengan provinsi,” ujar Syafrian Hasani.

Raker mengangkat tema “Membumikan Al Qur’an dan membudayakan nilai-nilai Al Qur’an dalam kebhinekaan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari (15-17 Maret) diikuti 100 peserta dari pengurus LPTQ, dewan hakim serta Kemenag kabupaten dan kota se-Kaltim

Kaltim Peringkat Kedua Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2016.

Penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi. Pelibatan seluruh unsur tingkatan pemerintahan baik di nasional hingga provinsi, kabupaten/ kota juga sangat diperlukan.

“Untuk itu, dibentuk tim terpadu penanganan konflik sosial di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017, Rabu (15/3).

Pembentukan Tim Terpadu sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 42/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penanganan konflik sosial tersebut, juga harus dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran, melalui beberapa langkah strategis. “Langkah pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik,” ujar Mendagri.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Tim Terpadu, menurutnya, telah disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang meliputi kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. “Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan rencana aksi penanganan konflik sosial tersebut, dilakukan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan terhadap target keberhasilan rencana aksi dalam waktu/periode yang ditentukan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, diadakan Penandatanganan Pedoman Kerja Atas Nota Kesepakatan antara Polri dengan Kemdagri, Kemsos, Kemkes, Kemkominfo, Kem-PPA, TNI, dan BIN tentang Penghentian Kekerasan Fisik dan Perlindungan Korban dalam rangka penanganan konflik sosial.

Menurut Tjahjo, melalui pedoman kerja tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pola pikir dan pola tindak. Khususnya dalam melaksanakan kerjasama penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial. “Terutama guna mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan fisik pascapelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Soedarmo mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaporan dari pencapaian target Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Provinsi Tahun 2016. “Hasil evaluasi akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan dalam rangka penanganan konflik sosial di daerah,” kata Soedarmo.

Rakornas bertema Optimalisasi Peran Tim Terpadu Dalam Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Pusat dan Daerah. Kegiatan diikuti sekitar 1.500 orang peserta.

Pemprov Kaltim mendapatkan penghargaan peringkat kedua Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2016.