Category Archives: Biro Hukum

Gubernur Setujui UMK 2017, Pengusaha Nakal Diancam Tutup

SAMARINDA – Angka upah minimum kota (UMK) 2017 Samarinda dipastikan menjadi Rp 2.442.180. Hal tersebut dipastikan setelah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyetujui rekomendasi UMK 2017 yang diusulkan Wali Kota Syaharie Jaang sejak medio November lalu.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kaltim Suroto mengungkapkan, dokumen tersebut sudah ditandatangani sejak Jumat (23/12). “Tinggal diserahkan saja lagi pada kabupaten atau kota. Kami berharap dapat diterapkan dengan baik bagi yang bersangkutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda Sucipto Wasis mengaku belum menerima dokumen yang dimaksud. Menurut dia, jika itu sudah turun, pihaknya bisa menyegerakan sosialisasi ke perusahaan.

Meski tergolong telat, menurut dia, tak masalah. “Asal tidak lewat dari 1 Januari, tidak masalah, karena awal tahun baru diberlakukan. Kecuali sudah lewat, baru dipertanyakan,” tuturnya.

Dia mengatakan, sejauh ini masih ada perusahaan yang enggan menerapkan UMK. Meskipun sudah diimbau, masih saja ada yang tidak menerapkan. “Kalau perusahaan besar, sebagian besar sudah menerapkan. Sementara perusahaan-perusahaan kecil yang belum,” jelasnya.

“Jadi, kami harap semua menerapkan UMK. Akan ada sanksi untuk perusahaan yang tidak menerapkan UMK,” terang dia. Meski proses pemberian sanksi memerlukan waktu, tentu saja realisasinya berat, yakni penutupan perusahaan yang membandel itu.

“Sejauh ini belum ada perusahaan yang ditutup karena tidak menerapkan UMK. Kami sudah memberikan peringatan-peringatan, itu toleransi yang kami berikan,” paparnya.(sumber : http://kaltim.procal.co)

PENETAPAN UMP DAN UMK DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

SAMARINDA, telah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Kota serta Upah Minimum Sektoral Kabupate/Kota Tahun 2017 di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Upah Minimum tersebut adalah sebagaimana pada daftar dibawah ini.

  1. 561/K.573/2016 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 Download di sini UMP 2017
  1. SK No. 561/K.634/2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 Download di sini UMK KUTIM 2017
  1. SK No. 561/K.625 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 Download di sini UMK KOTA BALIKPAPAN
  1. SK No. 561/K.607 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 Download di sini UMK KOTA SAMARINDA
  1. SK No. 561/K.637 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 Download di sini UMK BERAU
  1. SK No. 561/K.627 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 Download di sini UMK PPU
  1. SK No. 561/K.626 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2017 Download di sini UMK PASER
  1. SK No. 561/K.636 / 2016 PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTOR PERTAMBANGAN BARU BARA TAHUN 2017 Download di sini UMK PASER SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA
  1. SK No. 561/K.624 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 2017 Download di sini UMK KOTA BONTANG

(rn/rokumkaltim)

TIGA PERDA AKHIRNYA DISAHKAN

PROKAL.CO, SAMARINDA. Tiga Peraturan Daerah (Perda) akhirnya disahkan. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Samarinda, ke-11 masa sidang ke-3, Senin (21/11) di rumah jabatan wali kota, Jalan S Parman. Tiga perda tersebut tersebut diantaranya, izin usaha konstruksi, peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan kumuh serta pedoman pembentukan produk hukum.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Samarinda, Jasno SP mengatakan, dari ketiga perda itu, dua diantaranya merupakan usulan pemkot. Sementara perda tentang pedoman pembentukan produk hukum merupakan usulan DPRD. Menurutnya ketiga aturan itu bertujuan untuk memberi perlindungan serta mendorong pembangunan di Kota Tepian. “Semua fraksi sudah menyetujui disahkannya ketiga perda itu. Karena kebutuhannya sangat penting untuk disahkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Jasno menjelaskan, dengan disahkan ketiga perda tersebut setidak menjadi prasyarat campur tangan pemerintah pusat ke Kota Tepian. Seperti halnya perda Perumahan dan Pemukiman Kumuh. Dengan adanya aturan ini, ke depan pemkot akan mendapat bantuan APBN untuk penataan kembali dengan merelokasi semua warga di kawasan kumuh. Menurutnya data yang dimiliki Ketua DPD PAN Samarinda ini, ada sembilan titik kawasan kumuh yang tersebar di Kota Tepian. Pada umunya didominasi kawasan bantaran tepi Sungai Karang Mumus (SKM). Selanjutnya kawasan kumuh tersebut akan disulap menjadi kawasan hijau. “Kita lihat saja nanti kawasan tepi SKM akan jadi bersih dan sehat. Setelah adanya perda ini,” terangnya.

Terpisah, Pj Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Hermanto juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menyebut ketiga perda itu akan menjamin hak setiap orang untuk hidup di kawasan sehat. Hal ini menurutnya sebagai salah satu upaya membangun manusia yang lebih baik. “Tujuan itu yang tertanam dalam perda pemukiman dan perumahan kumuh,” ujarnya.
Sebab saat ini Kota Tepian masih memiliki kawasan kumuh sekitar 30 hektare. Padahal jika ada daerah yang mempunyai kawasan kumuh lebih dari 10 hektare harusnya itu menjadi campur tangan pemerintah pusat. “Namun sejauh ini kita belum punya perda soal itu, maka dana APBN susah masuk untuk menata kembali kawasan itu,” tuturnya.

Selain itu, Perda mengenai Izin Jasa Konstruksi punya peran strategis dalam pembangunan di Samarinda. Sehingga dengan adanya perda ini, berbagai bidang akan diwujudkan kehidupan masyarakat. Sekaligus memberi kepastian pada izin usaha jasa konstruksi. Sementara untuk perda tentang pembentukan pedoman hukum juga merupakan landasan dari setiap unsur. Sehingga selaras dengan pembangunan pemerintah daerah. (zak/aya)

Sumber : http://samarinda.prokal.co/read/news/6452-tiga-perda-akhirnya-disahkan.html

STUDY KOMPARATIF BIRO HUKUM PEMPROV JAWA BARAT

PhotoGrid_1474511729252

SAMARINDA – Pada hari Rabu (21/9) kemarin Biro Hukum Pemprov Kaltim kedatangan tamu dari Biro Hukum Pemprov Bandung beserta rombongan dan diterima oleh Bapak Radiansyah SH.,M.HUM mewakili Kepala Biro Hukum.

Rombongan tersebut dipimpin oleh H.J.J Bapak Budi Prasetyo, SH.,MH, Kabag Bantuan Hukum Deny Wahjudin, SH, Kasubbag Litigasi Tatang Firmansyah, SH.,MH, Kasubbag Non Litigasi Yusuf Supriatna, SH., MAP, Kasubbag HAM Dewi Matiningsih SH.,MH. Sedangkan rombongan yang mengikuti yaitu Kabag Hukum Kota Bogor beserta Subbag, Kabag Hukum Kota Cimahi beserta subbag serta Kabag Hukum dan Subbag se Bandung Barat dengan jumlah rombongan kurang lebih 20 orang.

Kedatangan tamu dari Biro Hukum Pemprov Jawa Barat ini dalam rangka studi komparatif yang berkaitan dengan penanganan kasus dan HAM yang telah dilakukan oleh Biro Hukum Pemprov Kaltim.

Secara umum pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim, prosedur kerjasama dengan pengacara negara dan kepolisian. Bagaimana hubungan kerjasama dengan bagian hukum kabupaten/kota, hingga pembiayaan yang dipergunakan selama proses penanganan perkara. (rokumkaltim/rn)

PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 6 TAHUN 2016

REHABILITASI HUTAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS

PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 6 TAHUN 2016, LD NO.6 , 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG REHABILITASI HUTAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS

Perda ini dibuat dengan pertimbangan :

  1. Kondisi hutan, lahan dan lingkungan di wiayah Kalimantan Timur telah mengalami kerusakan dan degradasi, sehingga belum berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS)
  2. Untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi hutan dan lahan kritis sebagai penyangga kehidupan dan pengatur tata air, dipandang perlu adayanya upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, agar dapat menjamin kesinambungan perkembangan kehidupan.

Rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis diselenggarakan berdasarkan asas :

  1. Penggunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit pengolahan;
  2. Kelestarian dan optimal;
  3. Kejelasan kewenangan;
  4. Pemahaman tenurial;
  5. Andil biaya (chost sharing);
  6. Penerapan sistem insentif;
  7. Pemberdayaan masyarakat;
  8. Pendekatan partisipatif; dan
  9. Transparasi dan akuntabilitas.

Tujuan dan sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah :

  1. Memulihkan dan memperbaiki kondisi ekosistem hutan, lahan dan lingkungan;
  2. Meningkatkan fungsi ekologis, hidrologisdan keberlanjutan layanan alam dari hutan dan lahan;
  3. Memanfaatkan lahan kritis sebagai pengembang bioenergi lestari; dan
  4. Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat
  5. Mewujudkan upaya pemulihan kerusakan fungsi hutan dan lahan kritis serta lingkungan;
  6. Mewujudkan kualitas hutan dan lahan sebagai penyangga kehidupan dan perlindungan tata air Daerah Aliran Sungan (DAS);
  7. Mewujudkan kemampuan dan daya dukung hutan dan lahan sesuai fungsi dan peruntukkannya;
  8. Mewujudkan program pengembangan bioenergi lestari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian di daerah;
  9. Mewujudkan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Ruang lingkup rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis ini yaitu :

  1. Hutan yang berada diluar kawasan Hutan Negara, yaitu Hutan Hak dan Hutan Adat;
  2. Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Kabupaten/Kota; dan
  3. Areal Penggunaan Lain (APL) yang mengalami penurunan fungsi ekosistem dan pengatur tata air.

Peraturan Daerah Nomor 6 tentang peraturan daerah tentang rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis adalah upaya untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukunga sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Perda nomor 6 Tahun 2016 ini dapat didownload pada website www.jdih.kaltimprov.go.id (rokumkaltim/rn)