Category Archives: Biro Organisasi

Rancangan Perangkat Daerah Sudah Masuk ke DPRD Kaltim

SAMARINDA-Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat Daerah ditindaklanjuti Pemprov Kaltim dengan menyusun dan memasukan rancangan peraturan daerah tentang organisasi Perangkat Daerah Setdaprov Kaltim  ke DPRD Kaltim.

Asisten Administrasi Umum Sekprov Kaltim H Aji Sayid Fatur Rahman mengatakan,  rancangan peraturan daerah tentang organisasi Perangkat Daerah Setprov Kaltim sudah dimasukkan ke DPRD Kaltim, dan diharapkan dalam  waktu dekat  sudah bisa diagendakan rapat paripurna.

“Rancangan peraturan daerah tersebut sangat penting untuk segera dibahas dan diselesaikan, kerana juga terkait dengan persiapan kita menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2017, karena nanti penyelenggaraan itu harus jelas siapa atau SKPD apa yang mengampunya,” kata  Aji Sayid Fatur Rahman, Jumat (16/9).

Selain itu organisasi  perangkat daerah, Setprov  Kaltim  harus segera  mempersiapkan pejabat-pejabat yang akan mengisi organisasi perangkat daerah yang baru, yang ditargetkan Desember mendatang sudah  terisi atau dilantik, sehingga dengan demikian perangkat daerah dan personilnya sudah bisa menjalankan APBD 2017 pada awal Januari mendatang.

“Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016  tersebut sekretariat daerah Kaltim terdiri atas tiga asisten, masing-masing asisten tiga biro, masing-masing biro tiga bagian, masing-masing membawahi beberapa sub bagian,” jelas Fatur.

Untuk SKPD mendatang bila dibanding dengan SKPD yang ada sekarang  nomanklaturnya tentu  berbeda, ada istilah dinas, badan, yang dulu disebut badan  seperti Badan Perpustakaan nantinya bisa saja menjadi Dinas Perpustakaan.

“Kemudian rumpun pertanian ada  Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan, di dalam ketentuan  itu rumpun  pertanian hanya boleh dua dinas, berarti yang sekarang tiga  berkurang jadi satu,” ujarnya.

Yang belum diatur dalam PP  Nomor 18 tersebut, kata Fatur adalah yang menangani badan pembangunan perbatasan, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bagaimana ketentuannya nanti masih ditunggu petunjuk dari pusat.

“Karena belum diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka kita masih menunggu petunjuk dari pusat bagaimana ketentuannya nanti,”kata Fatur.

Pelayanan Publik Jangan Sampai Terganggu Karena Defisit Anggaran

SAMARINDA-Menurunnya alokasi APBD dari pusat ke daerah  membuat beberapa provinsi dan kabupaten/kota mengalami defisit anggaran termasuk yang dialami Provinsi Kaltim, untuk menyikapi hal tersebut Pemprov Kaltim telah melakukan efesiensi penghematan anggaran pengeluaran, walaupun demikian diharapkan defisit anggaran tidak menggangu pelayanan publik.

Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahhman mengingatkan  kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menyikapi dengan bijak. Ketika daerah mengalami defisit anggaran  tentu daerah juga  melakukan efisiensi penghematan anggaran pengeluaran, boleh jadi hal itu oleh PNS dipersepsi atau ditanggapi bahwa penghematan pembiayaan kegiatan-kegiatan tertentu dianggap sebagai penghapusan kegiatan.

Pedahal tidak selalu seperti itu, jadi pengurangan pembiayaan ataupun penghapusan pembiayaan suatu  kegiatan rutin pegawai negeri bukan berarti menghilangkan kegiatan itu. Kegiatan rutin tersebut harus tetap dijalankan dan dilaksanakan.

“Oleh karena itu diharapkan  kepada pegawai negeri dapat dipahami benar, mana kegiatan rutin yang tidak harus disediakan biayanya, sepanjang itu dapat beroperasi tanpa pembiayaan ataupun honorarium hendaklah tetap dijalankan degan baik. Defisit anggaran yang dialami sekarang ini  tidak terlalu mengganggu pelayanan publik,  jadi PNS dengan seluruh potensi yang dimiliki diharapkan dapat terus melaksanakan  tugas dan kewajibannya dengan baik,”kata Aji Sayid Fatur Rahman, Jumat (16/9).

Fatur mengatakan defisit anggaran yang  dialami Provinsi Kaltim sangat berdampak terhadap berbagai program pembangunan, khususnya program-program yang telah disusun dan dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Kaltim.

Terkait hal tersebut Pemprov Kaltim sudah mengeluarkan Surat Edaran  Gubernur Kaltim Nomor 903/4396/BPPD/Bangda pada tanggal 6 September 2016 lalu. Surat itu menindaklanjuti Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

Untuk menanggulangi defisit anggaran tersebut,  diminta kepada seluruh kepala SKPD agar melakukan penghematan  belanja perjalanan dinas, penghematan juga dilakukan untuk belanja honorarium kegiatan, belanja makan minum rapat, belanja sewa gedung, belanja publikasi, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan kantor, peralatan, kendaraan serta belanja BBM kendaraan dinas.

Survey Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemprov. Kaltim

Samarinda : Rabu, tanggal 7 September 2016 bertempat di Ruang rapat Tepian 1 Lantai 2 Kantor Gubernur telah diadakan Survey Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemprov. Kaltim, survey tersebut antara lain survey Integritas Jabatan dan Survey Integritas Organisasi (Revolusi Mental).

Survei Integritas Jabatan adalah survey yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB terhadap pejabat pada instansi pemerintah guna mengukur tingkat akuntabilitas/kepedulian aparatur dalam menjalankan peran sebagai Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada jabatannya. Survey ini merupakan bagian dari Survei  Integritas Organisasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur dan Organisasi Kementrian/Lembaga/Pemerintah daerah, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  melakukan Survei Integritas Organisasi (Revolusi Mental) di Kementrian/Lembaga/Pemerintah daerah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2016

SAMARINDA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melakukan evaluasi atas penerapan reformasi birokrasi (RB) dan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kaltim dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel dengan kinerja yang efektif dan efisien, serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang kian membaik.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB pada tahun 2015 Pemprov Kaltim mendapat nilai 75,14 poin atau  meraih predikat BB. Hasil tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 dengan nilai 70,97 poin atau meraih predikat B.

“Alhamdulillah tahun lalu kita sudah BB. Itu sudah mendekati sempurna. Mudah- mudahan ke depan dengan didukung penuh oleh seluruh jajaran, kita bisa mendapatkan predikat A,” kata Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Aji Sayid Fathur Rahman saat mewakili Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam Evaluasi Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 oleh Kementerian PAN RB pada Selasa (6/9) di Kantor Gubernur Kaltim.

Fatur Rahman menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai perwujudan reformasi birokrasi menuju good and clean government.

“Untuk mewujudkan good and clean government tersebut mustahil tanpa itu (SAKIP),” katanya.

Sementara itu Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PAN RB Didit Nurdiyatmoko mengatakan, tujuan evaluasi AKIP maupun evaluasi penerapan reformasi birokrasi diantaranya adalah untuk memetakan penerapan RB dan AKIP. Kemudian memberikan saran dan masukan untuk perbaikan agar menjadi semakin membaik.

Didit pun mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan survei kepada masyarakat dan juga kepada pegawai pemerintah. Survei kepada masyarakat ditujukan untuk melihat dan bertanya langsung kepada masyarakat apakah mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintahan.

“Sementara survei kepada pegawai pemerintah, kami akan bertanya langsung, apakah masyarakat sudah merasakan reformasi birokrasi di internal pemerintah atau belum,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengumpulkan sekitar 100 pegawai dengan sample random yang mewakili seluruh jajaran.

“Kita akan survei bagaimana reformasi birokrasi di internal. Jadi, kita ada survei eksternal dan internal. Dalam melakukan survei, kita akan dibantu BPS terkait dengan metodologi dan lain sebagainya,” katanya.

Lebih lanjut, Didit mengatakan bahwa evaluasi AKIP ini lebih mengarah pada sejauh mana efektifitas penggunaan anggaran yang  dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan.

“Kita akan menilai sejauh mana efektifitas penggunaan anggaran dalam menunjang kesejahteraan masyarakat,” urainya

Polling Penamaan Bandara Diputuskan Hari ini

SAMARINDA – Tim panitia pemberian nama Bandara Sungai Seiring Samarinda yang terdiri dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Biro Kerjasama, Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, akademisi, tokoh masyarakat, budayawan, PWI dan dari asosiasi-asosiasi media  akan melakukan rapat untuk memutuskan nama bandara berdasarkan hasil polling dari website kaltimprov.go.id  yang sudah dilakukan sejak 1 sampai 31 Agustus 2016.

Kepala Bagian Kehumasan, Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim H Imanudin mengatakan, hari ini tim akan melakukan rapat terkait hasil polling yang sudah dilakukan sejak 1 sampai 31 Agustus 2016.

“Besok (hari ini, red) akan kita putuskan hasil polling dari empat nominator yang sudah kita umumkan sebelumnya. Nama mana yang lebih unggul, setelah itu akan dilaporkan kepada gubernur Kaltim, kemudian  akan diinformasikan ke media untuk dapat diketahui bahwa sudah ada nama yang dipilih untuk penamaan bandara di Sungai Seiring Samarinda,” kata Imanudin, Rabu (31/8).

Diharapkan hasil polling ini adalah pilihan terbaik masyarakat, sehingga tidak ada pro kontra terkait penamaan bandara ini di kemudian hari.

“Apresiasi kami sampaikan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam polling ini,” tambah Imanudin.

Dia menambahkan, sedangkan untuk nama yang belum terpilih masih ada kesempatan  untuk pemberian nama lain misalnya nama untuk Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Panajam Paser Utara, kemudian penamaan jalan tol dan nama-nama lainnya,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya,  tim panitia melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nama-nama yang diusulkan.  Nama-nama yang diterima diantaranya merupakan nama-nama tokoh yang berjasa bagi Provinsi Kaltim. Bandara baru ini akan  menggantikan Bandara Temindung yang sudah tidak layak untuk operasional penerbangan. Empat nama terakhir yang masuk dalam polling adalah  Aji Pangeran Afloes, Haji Muhmmad Kadrie Oening, Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto dan HM Ardans.