Category Archives: Biro Organisasi

Peran Kawasan Industri di Kaltim Terus Diharap Untuk Mengembangkan Ekonomi

SAMARINDA – Resah dirasakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi melihat industri-industri terus tumbuh berpusat di Jawa. Kaltim yang direncanakan pemprov untuk bertransformasi ekonomi ke arah industri terbarukan yang basisnya sumber daya alam (SDA), dikhawatirkan terganggu jika industri hilirisasi terus berada di Jawa. Peran kawasan industri di Kaltim terus diharap untuk mengembangkan ekonomi.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi mengatakan, meski ada pendapat bahwa melakukan pembangunan harus berdasar prinsip pertimbangan antara bencana atau keuntungan yang bakal dipetik di akhir cerita, Pemprov Kaltim sudah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA). Jadi, peran kelapa sawit di Kaltim pasti diutamakan, meski memang ada pihak yang beranggapan sawit bisa merugikan. “Lagi pula, tak ada petani sawit yang kesulitan perekonomiannya. Itu artinya sawit tidak merugikan,” ujarnya, saat berpendapat di diskusi publik peringatan Hari Perkebunan ke-59, kemarin.

Dia menjelaskan, mimpi besar pemerintah terhadap peran kawasan industri KIPI Maloy di Kutim untuk mengembangkan ekonomi berbasis industri hilirisasi, jangan sampai tak terganggu. Disadari, pusat pembangunan industri masih terpusat di Jawa. Hilirisasi produk turunan kelapa sawit dari Kaltim mestinya bisa dipusatkan ke Kaltim.(sumber : kaltim.procal.co)

Alhamdulillah Jokowi Setuju Tol Samarinda-Bontang

DUA kali mengunjungi Balikpapan dalam kurun waktu delapan bulan terakhir, membuat Presiden Joko Widodo ingat betul apa saja program prioritas di Benua Etam. Bahkan, kali ini dia siap menambah megaproyek yang akan dibiayai negara. Yaitu, pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang.

“Baru dihitung ini (pembiayaannya) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Kalau sudah dapat jawaban, hari ini juga saya siapkan ke Pak Gubernur (Awang Faroek Ishak). Tapi, belum ada jawabannya,” kata Jokowi, selepas meninjau penggunaan dana desa kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Tani Bakti, Samboja, Kutai Kartanegara, kemarin (5/12).

“Baru dalam proses. Baru diminta tadi malam (Minggu) kok. Dan kita rapat dengan Jakarta dan diputuskan tadi pagi. Bahwa iya, bisa,” ungkapnya. Dikatakan, proyek ini akan melibatkan konsorsium. Presiden mengatakan, alasan dibangunnya Jalan Tol Samarinda-Bontang untuk mempercepat pembangunan. “Manfaatnya untuk rakyat. Sehingga bisa membuat harga sembako menjadi murah,” katanya.

Dia sekaligus memastikan, bahwa pembangunan kilang minyak tetap akan dibangun di Bontang. “Berkaitan soal kilang minyak dan zona pupuk. Tidak akan dipindah ke daerah lain tetap di Kaltim,” tegasnya.

Apa yang dikatakan Jokowi sekaligus menjawab kegusaran Awang Faroek yang kerap “menodongnya” dengan berbagai macam proyek di Kaltim.  Sehingga dia pun menyebut gubernur banyak maunya. “Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sudah klir. Tidak ada masalah. Pembebasan lahan sudah dibebaskan gubernur. Sekarang penyelesaiannya di kementerian. Konstruksi dikejar dalam dua tahun, akhir 2018 harus selesai,” katanya.

Sementara itu, Awang Faroek meminta agar pembangunan kilang tidak dipindah, tetap di Bontang. Karena, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyelesaikan urusan sertifikat lahan kilang. Khusus, Jalan Tol Samarinda-Bontang, dia menegaskan sangat layak secara ekonomi. (kaltim.procal.co)

Seribu Peserta Ikuti BIMP-EAGA IX 2016 di Kaltim

SAMARINDA- Provinsi Kaltim kembali dipercaya menjadi penyelenggara even olahraga yang sebelumnya di tingkat nasional, yakni PON XVII 2008 dan kini Kaltim kembali melaksanakan even olahraga tetap dengan skala Internasional, yaitu Brunai Indonesia Malaysia Philipina-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Friendship Games IX 2016 yang dilaksanakan sejak 6-12 Desember 2016 di Samarinda, Kaltim.

Peserta dipastikan kurang lebih 1.000 atlet dan official yang diperkirakan hadir di Kaltim, tepatnya di Samarinda. Menjelang even tersebut, persiapan telah dilakukan Pemprov Kaltim, terutama terkait venue yang akan menjadi lokasi pertandingan para peserta.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Fachruddin Djaprie mengatakan peserta dipastikan 6 Desember 2016 sudah berada di Bumi Etam Kaltim. Pembukaan direncanakan Senin malam, 7 Desember 2016 di Convention Hall Samarinda.

Sedangkan Liaison Officer (LO) siap membantu para peserta sejak dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan hingga ke Samarinda. Begitu juga ketika peserta kembali ke daerah masing-masing, sejak dari Samarinda ke Balikpapan akan didampingi LO. Bahkan transportasi peserta dari bandara hingga ke Samarinda telah disiapkan atau difasilitasi panitia.

“Tanggal 6 Desember 2016 peserta sudah masuk ke Kaltim,” kata Fachruddin Djaprie di Kantor Dispora Kaltim, Kamis (1/12).

Fachruddin mengatakan dari kurang lebih 1.000 peserta terdiri dari 15 kontingen, yakni Brunai, Malaysia (Sabah, Serawak, Labuan), Philipina (Belawan dan Mindanao), Indonesia (Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltara, Sulsel, Sulawesi Utara dan Maluku serta Australia (Darwin).

Cabor yang dilaksanakan, yakni tenis meja, panahan, atletik, volley pantai, futsal, takraw, basket, badminton, pencak silat, karate, tenis lapangan dan pertandingan eksibisi golf. “Peserta yang mengikuti usia maksimal 21 tahun,” jelasnya.

Terkait teknis pertandingan, Tim Aju telah berada di Kaltim, 1 Desember 2016 ini. Untuk mengetahui dan memantapkan persiapan pertandingan di masing-masing venue. Sedangkan technical meeting tidak serentak dilaksanakan, yaitu disesuai dengan panitia pelaksana di masing-masing cabang olahraga.

Selain itu, terkait dengan akomodasi peserta atau penginapan peserta selain diinapkan di Asrama Atlet di Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda, peserta juga telah menentukan tempat menginap di sejumlah hotel di Samarinda.

“Bahkan Philipina dan Australia sudah menetapkan hotel untuk kontingen mereka,” jelasnya.

Tujuan kegiatan ini untuk mempererat silaturrahim antar lingkup satu rumpun di ASEAN. Sifatnya adalah persahabatan. Melalui kegiatan ini membangun hubungan yang baik antar Negara se ASEAN.

“Selain olahraga juga ada budaya yang ditampilkan dalam even tersebut yang dibawakan masing-masing peserta. Kegiatan direncanakan dibuka Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak selaku tuan rumah,” jelasnya

Peringatan HUT ke-45 Korpri Tahun 2016

SAMARINDA – Kembali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan agar pegawai negeri sipil (PNS) tetap menjaga netralitas dan terus meningkatkan profesionalitasnya.

Hal itu ditegaskan dalam sambutan tertulis yang disampaikan Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada upacara peringatan HUT ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2016 di halaman parkir GOR Segiri Samarinda, Selasa (29/11).

Menurut dia, PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korpri sebagai abdi negara harus menjaga netralitas atau tidak memihak siapapun dalam penyelengaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Demikian pula sebagai abdi masyarakat maka ASN harus terus berupaya meningkatkan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik guna memenuhi tuntutan masyarakat saat ini,” katanya.

Karenanya, Korpri sebagai organisasi ASN harus membina anggotanya agar ikut menyukseskan penyelenggaraan demokrasi dan menyampaikan aspirasi secara baik.

Selain itu, Korpri juga harus mampu mendorong dan memotivasi ASN bekerja secara optimal dalam pelayanan dan pengabdian kepada negara dan masyarakat.

“Korpri selaku organisasi para pelayan rakyat, abdi negara dan pemerintah selain mampu membina anggotanya menjaga netralitas juga berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan bangsa agar Indonesia berdaya saing,” harapnya.

Dalam peringatan HUT ke-45 Korpri Tahun 2016, Gubernur Awang Faroek Ishak menandatangani prasasti peresmian RSUD Korpri AWS Kelas D Samarinda.

Tampak hadir Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan Wakil Walikota Samarinda H Nusyirwan Ismail serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Abdoel Kadiroen dan para pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

Pemprov Kaltim Manfaatkan Aplikasi Online

Bandung (ANTARA Kaltim) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong 17 pemerintah provinsi di Indonesia memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) seperti diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh 17 pemerintah provinsi di Gedung Sate, Bandung, Jumat (25/11) disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Ke-17 provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal mengatakan, nota kesepahaman itu berisi tentang kerjasama replikasi program jaringan lintas daerah dalam rangka peningkatan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. “Penandatangan kesepakatan ini dalam rangka melaksanakan program pencegahan korupsi. KPK sebagai lembaga negara yang berwenang melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi telah melakukan pengamatan berkaitan dengan penerapan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis informasi dan teknologi,” kata Mukmin usai penandatangan kerjasama tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, Pemprov Kaltim dan Pemprov Jabar telah bersepakat untuk meningkatkan kerjasama replikasi program jaringan lintas daerah dalam rangka peningkatan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik secara teknis dan operasional dengan memanfaatkan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara online dan E-Samsat. “Maksud perjanjian ini adalah untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas manajemen pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan oleh 17 Pemprov merupakan bagian dari diseminasi praktik terbaik tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik yang mendorong terimplementasinya sistem pengelolaan pemerintahan berbasis aplikasi elektronik pada tata kelola pemerintahan daerah. “KPK mengapresiasi kepada 17 pemprov yang telah menunjukkan keinginannya dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Kita harapkan 17 Pemprov dalam pelaksanaannya nanti benar-benar diawasi dan harus dijalankan kesepakatan yang telah dibuat,” katanya.(sumber : http://kaltimbkd.info)