Category Archives: Biro Organisasi

Kaltim Maksimal Hanya Dapat 10 % Saham Dari Blok Mahakam

SAMARINDA – Pemerintah pusat memang sudah memastikan Kaltim maksimal hanya dapat 10 persen saham dari Blok Mahakam. Namun, production sharing contract (kontrak bagi hasil produksi) baru pengelolaan ladang minyak dan gas terbesar se-Nusantara masih belum diteken. Presiden Joko Widodo padahal sudah mewanti-wanti agar persoalan itu beres sebelum pengujung 2015. Praktis, kini hanya tersisa sebulan untuk merampungkan itu.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, pihaknya terus melakukan pembicaraan dengan petinggi PT Pertamina (Persero). Mengenai besaran saham, tak bergeser dari 10 persen. Badan usaha milik negara bidang energi tersebut menjadi pemegang saham mayoritas pengelolaan Blok Mahakam sebesar 70 persen setelah kontrak Total E&P-Inpex Corporation akan berakhir 31 Desember 2017.
Nah, kepemilikan saham Kaltim diambil dari milik Pertamina tersebut. Soal apa yang dibahas dengan Pertamina, Faroek tak merincikan secara detail. Tapi, dia tak menampik bahwa 10 syarat yang diajukan Kaltim akibat keinginan saham 19 persen tak dipenuhi masih diperjuangkan. Poin tuntutan di antaranya, pemerintah atau Pertamina wajib memprogramkan pembangunan jaringan pipa gas ke seluruh Kaltim. Di samping itu, Pertamina wajib menyerahkan asetnya — bukan core business — di Kaltim untuk kepentingan daerah.
Sebab, sejauh ini belum ada keputusan final dari tuntutan tersebut. “Tunggu saja hasilnya. Perwakilan pemprov dipimpin asisten II (Muhammad Sabani),” ucap dia di Kantor Gubernur Kaltim, kemarin (23/11).
Beredar kabar, Kaltim mesti membentuk perusda gabungan Pemprov dengan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) untuk turut serta dalam pengelolaan Blok Mahakam. Kaltim di-deadline akhir tahun untuk itu. Bila tidak, jatah saham Kaltim terancam hangus. Menanggapi itu, Faroek lekas-lekas membantah. Mantan bupati Kutai Timur itu mengatakan, Kaltim sudah memiliki perusda.
Lagi pula, dalam surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Mandiri Migas Pratama — perusahaan daerah milik Pemprov– yang ditunjuk untuk berbicara business to business (b to b) dengan Pertamina. “Pusat hanya menunjuk Kaltim saja. Tidak ada menyinggung perusda Kukar. Tapi, Kukar tetap masuk di pembicaraan,” terangnya.
Dalam jawaban dan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi di DPRD Kaltim terhadap nota keuangan Rancangan APBD Kaltim 2016, belum lama ini, sumber pembiayaan PI 10 persen Kaltim turut disinggung. Disebutkan bahwa Pemprov melalui PT MMP akan berkoordinasi dengan Bank Nasional Indonesia. Terlebih, BNI merupakan trustee and paying agent penjualan LNG Blok Mahakam.
Asisten Sekprov Kaltim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhammad Sabani dijumpai di Kantor Gubernur, enggan berkomentar perihal Blok Mahakam. “Tanya Pak Gubernur saja,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan mengatakan, Karang Paci tak ingin mencampuri pengelolaan Blok Mahakam yang masih dibahas secara b to b antara MMP dengan Pertamina. Namun, ketika semuanya sudah final, baru seluruh pihak terkait duduk bersama menyikapi hasil perundingan.

“Kukar tetap dapat bagian. Cuma memang (perusda) yang ditunjuk pusat, ya dari provinsi. Bukan berarti tidak dilibatkan. Biarkan dulu ini bergulir,” ujar Edy yang tengah di Jakarta, tadi malam. Sejauh ini, informasi yang diterimanya memang besar kemungkinan modal Kaltim ditanggung Pertamina. Dan, pada Desember ini teken kontrak baru akan dilakukan Pertamina — operator baru — dengan Total-Inpex sebagai operator lama di Blok Mahakam. Itu sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi.

Sekarang, lanjutnya, tinggal menyiapkan MMP. Ke depan, perusahaan pelat merah tersebut akan diarahkan untuk turut terlibat dalam bisnis turunan dari Blok Mahakam, seperti pengapalan, transportasi, hingga proyek pemipaan gas. “Faktor pendukungnya harus segera disiapkan, termasuk struktur organisasi,” tutur dia. Di samping itu, pembangunan tangki timbun. Sebab, begitu masuk masa peralihan dari operator lama ke baru, maka bisnis tersebut telah dimulai.
Namun, dia menyayangkan penyertaan modal perusda dalam batang tubuh APBD Kaltim 2016 nihil. Dalam pembahasan APBD selanjutnya, itu tak boleh terulang. Sebab, melihat tren APBD yang terus menurun, pendapatan asli daerah menjadi andalan untuk meningkatkan APBD. “Bagaimana mau menambah, kalau jatah perusda tidak ada. Seharusnya jatah proyek MYC (multiyears contract) yang dikurangi,” tuturnya. (sumber : kaltimpost.co.id)

Kewenangan Penandatanganan Sesuai Pergub Kaltim Nomor 40 Tahun 2010

Definisi Tata Naskah Dinas sesuai ketentuan umum pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tata Naskah Dinas juga mengatur mengenai kewenangan penandatanganan yang melekat pada suatu jabatan. Seseorang pejabat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

Namun tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) mengetahui apalagi memahami ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010. Tata Naskah Dinas merupakan salah satu hal penting yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh ASN, karena setiap hari pasti bergelut dengannya. Tidak ada suatu kantor yang memiliki kegiatan yang tidak menerapkan surat-menyurat, padahal kegiatan surat-menyurat di lingkup pemerintahan telah dibuatkan aturannya, ada aturan mainnya, sehingga apabila diterapkan secara baik akan dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan. Ibarat kode atau sandi, Tata Naskah Dinas merupakan kode ataupun sandi di dalam lingkungan ASN, karena TND mengatur jenis, format, dan ketentuan-ketentuan baku dalam pelaksanaan tata persuratan dinas, yang apabila ada pihak-pihak yang ingin melakukan hal-hal yang kurang baik dengan membuat naskah dinas palsu, maka akan dengan mudah dapat diketahui.

Oleh karena itu, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 sudah seharusnya dipedomani dalam melaksanakan tata persuratan dinas, sehingga naskah dinas yang dibuat sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas.

Berikut ini dilampirkan kewenangan-kewenangan mengenai penandatanganan naskah dinas.

Verifikasi dan Finalisasi IKU dan Kertas Kerja Perjanjian Kinerja Eselon II, II, dan IV

Balikpapan : bertempat di Hotel Jatra Balikpapan hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 telah diadakan Verifikasi dan Finalisasi Indikator Kinerja Utama dan Kertas Kerja Perjanjian Kinerja Eselon II, II, dan IV.  Berdasarkan hasil asistensi keselarasan/kesesuaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi pada Renstra SKPD oleh Tim asistensi yang terdiri dari Kementrian PAN dan RB, BAPPEDA Provinsi, Inspektorat Provinsi dan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  diminta untuk memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) pa Restra SKPD dan membuat kertas kerja PErjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemprov. Kaltim Tim khususnya eselon III dan IV, dan Tim Asistensi beserta Kementrian PAN dan RB, dan dibuka oleh Bapak Drs. Yuswadi selaku Kepala Biro Organsiasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pansel Umumkan 7 Nama Calon Sekda Kaltim

Lulus Seleksi Administrasi

SAMARINDA – Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT)  Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim secara resmi mengumumkan 7 nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Drs Eko Sutrisno, M.Si dengan nomor 005/PANSEL-JPT Madya-KT/11/2015, tertanggal 10 November 2015.

Tujuh nama yang dinyatakan lolos seleksi administrasi itu adalah  Drs Firmananur, M.Si (Sekretariat Daerah Tarakan),  Ir H Ichwansyah MM (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim), Dr Meiliana SE MM (Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim), Dr HM Aswin MM (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaltim), Ir Muhammad Sabani M.Sc (Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim), Dr Ir H Rusmadi MS (Bappeda Kaltim) dan Dr Ir H Zairin Zain (Dinas Perhubungan Kaltim).

 “Semua pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kami umumkan Senin, 10 Nopember 2015 pukul 15.30 Wita hari ini (kemarin). Pengumuman ini tepat waktu sesuai jadual,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, HM Yadi Robyan Noor, selaku Sekretaris Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Selasa (10/11).

Selanjutnya, para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut harus menjalani tahapan seleksi lanjutan yakni, seleksi penulisan makalah yang akan dilaksanakan pada 16 Nopember mendatang. Menariknya, penulisan makalah hanya akan dilakukan dengan penulisan komputer dan bukan penulisan makalah dengan tulisan tangan. Makalah akan langsung dinilai dan diumumkan pada hari yang sama.

Peserta yang penulisan makalahnya dinyatakan lulus, akan melanjutkan dengan seleksi presentasi atas makalah yang telah ditulis. Presentasi dilaksanakan pada 17 November 2015. Semua rangkaian mulai dari penulisan makalah dan presentasi makalah akan dilakukan di Gedung Asesstment Center di Jalan Kartini Samarinda.

“Metode penulisan makalah ini semua menggunakan komputer, tidak ada tulis tangan. Kuncinya harus bisa komputer dan selanjutnya akan ada panduan dari panitia seleksi nasional yang wajib diikuti,” jelas Robby, sapaan akrabnya.

Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seleksi presentasi makalah akan dilakukan pada 18 November 2015. Selanjutnya akan dilakukan uji publik kepada nama-nama calon Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang telah dinyatakan lulus pada seleksi presentasi makalah tersebut.

Uji publik akan dilakukan pada 20 November hingga 27 November 2015. Uji publik ini akan menjadi ruang yang sangat terbuka bagi masyarakat untuk menilai dan mengajukan protes atau keberatan terhadap para calon Sekda.

“Form standar portofolio sudah kami siapkan di ruang uji publik, melalui website www.kaltimbkd.info. Namun semua harus jelas. Mulai dari alamat, nomor telepon dan masukan yang disampaikan juga harus jelas,” imbuhnya.

Selanjutnya, pada 27 Nopember 2015 yang masih menjadi bagian akhir uji publik akan dilakukan tatap muka antara seluruh peserta seleksi menghadirkan para pemberi masukan portofolio, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh stake holder untuk membahas para calon yang ada serta memberikan masukan secara langsung. Gubernur Awang Faroek Ishak rencananya akan hadir dalam tatap muka tersebut.

Berikutnya dilakukan asesstment center kepada para calon Sekda yang lolos uji publik pada 7-8 Desember. Tiga besar nama calon Sekda nantinya akan disampaikan ke Sekretariat Kabinet dan dijadualkan pengumuman hasil akhir untuk nama Sekda definitif akan dilakukan pada 18 Desember 2015.

Penjadualan ulang hanya akan dilakukan jika pada tenggang waktu tersebut ada kegiatan nasional yang sangat penting hingga mengganggu jadual panitia seleksi nasional. Jika tidak ada aral melintang, maka Sekda Kaltim definitif sudah bisa diumumkan pada 18 Desember mendatang.

Para pendaftar yang lulus seleksi administrasi diminta agar membaca dengan seksama pengumuman lengkap dengan jadualnya. Mereka juga diminta memperhatikan dengan baik pengumuman yang menjelaskan persiapan sebelum mengikuti pelaksanaan seleksi penulisan makalah, seleksi presentasi dan wawancara. Semua pendaftar wajib mengikuti semua tahapan seleksi jika dinyatakan lulus. (sul/hmsporv)

Pemprov Kaltim Menyiapkan SDM Berkualitas Dengan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang

SAMARINDA –  Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan salah satu program prioritas pembangunan di Kaltim adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung terwujudnya percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.

“Kualitas SDM Kaltim harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan SDM dari provinsi lain bahkan negara lain di dunia, terutama memasuki era globalisasi yang memungkinkan masuknya tenaga kerja dari seluruh negara di dunia ke Indonesia, termasuk ke Kaltim,” kata Awang Faroek Ishak pada pembukaan Musyawarah Nasional (Musda) IV Hidayatullah di Balikpapan, Sabtu (7/11).

Mengantisipasi hal tesebut, Pemprov telah menyiapkan SDM berkualitas melalui program Beasiswa Kaltim Cemerlang (Cerdas, Merata dan Prestasi Gemilang) yang sudah berlangsung sejak 2009 lalu.

Lebih lanjut Gubernur Awang Faroek menjelaskan, sudah ratusan miliar rupiah dikucurkan Pemprov dalam program beasiswa bagi ribuan pelajar dan mahasiswa Kaltim yang menuntut ilmu baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.

“Tahun 2018 mendatang Pemprov Kaltim menargetkan 400 ribu penerima Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC). Setiap tahun  jumlah penerima terus kita tingkatkan. Hari ini (Sabtu lalu) saya serahkan beasiswa kepada 250 santri Ponpes Hidayatullah,” kata Awang.

Menurutnya, beasiswa  yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, guru, dosen dan penerima lainnya merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya memang belum bisa  dinikmati saat sekarang, tetapi 10 hingga 20 tahun mendatang Kaltim akan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM dari negara lainnya.

Selain itu,  Kaltim juga telah melaksanakan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun,  pemenuhan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari nilai APBD, dimana alokasi dana pendidikan terus mengalami peningkatan.

Pemprov juga terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan Kaltim dengan melaksanakan penambahan penghasilan guru (insentif), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), serta peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru ke jenjang yang lebih tinggi

“Semua itu kita lakukan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas melalui sektor pendidikan yang merupakan bagian terpenting dari kebutuhan dasar masyarakat disamping sandang, pangan dan papan serta kesehatan,” katanya. (Sumber : http://kaltimprov.go.id)