Category Archives: Biro Organisasi

Wakil Gubernur : Sifat Rasulullah Perlu Diteladani Kita Semua

SAMARINDA – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Korpri Unit Setdaprov  Kaltim hendaknya bukan kegiatan rutin semata tetapi harus mampu memberi hikmah dan perubahan prilaku yang lebih baik bagi jajaran pegawai di lingkup Pemprov Kaltim.
“Saya mengajak agar peringatan Maulid hari ini bukan sekadar melaksanakan tradisi atau rutinitas semata. Diharapkan  kita semua mampu mencontoh keteladanan yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW,” ujar Wakil Gubernur H Mukmin Faisyal usai Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (17/1).
Rasulullah SAW sangat dicintai umatnya karena sebagai pemimpin besar dunia memiliki sifat utama shidiq (benar, jujur) lahir maupun batin dalam tindakannya berlaku bijak, arif dan bijaksana, serta dijalankan dengan istiqamah dan amanah (konsisten dan sangat dipercaya).
Selain itu, mampu mendalami dan merenungkan kembali riwayat kelahiran maupun kehidupan Rasulullah SAW. Sebab, Beliau adalah suami teladan, ayah teladan, guru teladan, tokoh teladan, ekonom teladan, pejuang teladan dan pemimpin (kepala negara) teladan.
Bahkan, keteladanan Nabi Muhammad SAW mampu mereformasi sistem dan tatanan yang telah terbentuk ke arah yang lebih baik dengan tujuan yang lebih mulia. Demikian halnya, para pegawai harus mampu mengikuti sifat disiplin yang dimiliki Rasulullah.
Sikap dan perilaku Nabi tidak hanya sekadar untuk diketahui semata akan tetapi diharapkan kepada seluruh semua umat Islam untuk mencontoh, menghayati dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga, mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang oprimal bagi masyarakat. Selain itu, mampu bekerja keras, cerdas dan ikhlas dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW  jelas menjadi contoh yang harus diteladani seluruh umat, terlebih lagi sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat seperti pegawai pemerintah yang tergabung dalam Korpri Kaltim,” jelas Mukmin.
Maulid sekaligus peringatan HUT ke-57 Provinsi Kaltim diisi tausiyah yang disampaikan Ustadz Dr Muhammad Yahya Waloni dirangkai dengan penyerahan trofi bagi juara pertama Festival Syair Habsy Muslim yang dimenangkan Kelompok Habsy Al Hikmah dan Kelompok Habsy Ar Rosyidah untuk juara pertama kelompok muslimah.(Sumber : hmsprov)

Kaltim Raih Penghargaan LAKIP Kelima Kalinya

Untuk kelima kalinya secara berturut-turut (2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013) Pemprov Kaltim berhasil meraih peringkat tertinggi tingkat nasional dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Penyerahan Laporan Evaluasi Hasil (LHE) AKIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemprov terbaik se Indonesia dilakukan Wakil Presiden Boediono didampingi Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dan Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi yang diterima  Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, di Istana Wapres, Senin (2/11).

Pada kesempatan itu, Boediono mengungkapkan LAKIP merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kita melihat akuntabilitas kinerja pemerintah baik di pusat dan daerah semakin membaik, hal ini menunjukkan adanya upaya-upaya dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan untuk terus menggaris bawahi kepada stafnya bahwa LAKIP ini penting,” ujar Boediono.

Dia menjelaskan kunci dari peningkatan perekonomian pembangunan dari suatu negara adalah kualitas dari institusi, terutama institusi pemerintahan yang dalam hal ini adalah birokrasi. Birokrasi ibarat mesin yang akan menyelesaikan tugasnya guna mendapatkan hasil yang maksimal.

“Sangat penting untuk fokus pada perbaikan kualitas institusi yakni pada domain pemerintahan. Melalui LHE AKIP dapat kita ketahui akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Dan ini merupakan evaluasi tahunan untuk mengetahui capaian hasil kinerja pembangunan, yang sekarang dilihat dari outcome kepada pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan kegembiraannya atas capaian prestasi terbaik nasional di bidang akuntabilitas kinerja ini. Terlebih raihan kelima ini juga bertepatan akhir masa jabatannya untuk periode 2008-2013.

“Saya berterima kasih kepada Sekprov, Asisten, pimpinan SKPD dan seluruh pegawai negeri lingkup Pemprov atas kerja keras dan kekompakan,  sehingga kinerja dan prestasi semakin baik, sehingga akuntabilitas kinerja pemerintahan Kaltim mendapatkan penilaian terbaik untuk kelima kalinya dari Kementerian PAN-RB,” ucapnya.

Diketahui, untuk tingkat provinsi, Kaltim bersama Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mendapatkan penilaian tertinggi dari Kementerian PAN-RB dengan nilai 70,31 (B+). Dengan raihan tersebut, menurut Awang Faroek semakin melengkapi prestasi diberbagai bidang, seperti pembangunan perekonomian Kaltim yang memiliki daya saing tinggi dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dari BPK.

“Target kita ke depan adalah meraih nilai A untuk LAKIP. Komitmen kita sudah sangat jelas. Semua SKPD harus kerja keras, kerja cerdas dan dengan niatan yang ikhlas. Tahun 2014 tetap prestasi harus ditingkatkan dan kinerja juga harus ditingkatkan. Terpenting adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar melaporkan terdapat enam kementerian/lembaga yang berhasil meraih predikat A, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPK, KPK dan BPKP.

Sedangkan tingkat provinsi, belum ada yang meraih predikat A. Namun terjadi peningkatan jumlah provinsi yang meraih predikat B dari sebelumnya hanya enam menjadi sembilan provinsi, yaitu DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur (B+), Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

IMG_7189-1

“Akutabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselerasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. LHE AKIP ini dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun daerah,” urainya.

Ditambahkan, evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencaan kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja outputdan outcome serta kinerja lainnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie dan Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltim H Yuswadi. (her/adv).

Ceramah Agama di Kantor Gubernur Kaltim

IMG01765-20131129-0925Samarinda : Pada hari Jum’at tanggal 29 Nopember 2013 bertempat di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur telah diadakan ceramah agama atau tausiah, acara rutin tersebut atas kerjasama antara Biro Umum, Biro Sosial, Biro Humas dan Protokol serta Pengurus Korpri Setda Prov. Kaltim dan sebagai Ustadnya ialah  Bapak Habib Abdullah Bin Muhammad Tahir, dan acara tersebut dihadiri oleh pegawai  Setda Prov. Kaltim. Dalam kesempatan tersebut Bapak Drs. H. Abd. Wahab,  M.Si selaku perwakilan dari Biro Sosial memberikan sambutan pada acara tersebut yang  antara lain menjelaskan bahwa pentingnya setiap pegawai di lingkungan Pemprov. Kaltim untuk mengikuti acara ceramah agama tersebut, yang mana dengan mengikuti ceramah tersebut diharapkan semua pegawai saling bersilaturahim dan mendapatkan pencerahan hati  dengan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustad Penceramah, dalam kesempatan tersebut Bapak Ustad penceramah memberikan tausiahnya antara lain mengenai keiklasan kita dalam menjalankan ibadah serta menghindari kemaksiatan sekecil apapun .

Beliau menjelaskan bahwasanya bagi setiap Muslim dalam beribadah haruslah dengan ikhlas mengerjakannya, tanpa ada rasa terpaksa atau imbalan tetapi semua hanya karna Allah semata.  Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sekuat mungkin untuk menghindari segala kemaksiatan walaupun sekecil apapun, dikarenakan dengan melakukan kemaksiatan sekecil apapun tetap juga merupakan suatu kemaksiatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

IMG_20131008_085001Samarinda : Selasa  tanggal 19 Nopember 2013 bertempat di ruang Rapat Batiwakal (Lantai 5) Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda telah diadakan  Rapat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pada acara tersebut dihadiri oleh para Anggota Tim Teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari perwakilan Dinas, Badan dan Biro di Lingkungan Setda Prov. Kaltim diantaranya   dari BAPPEDA Prov. Kaltim, Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Kaltim, Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, Biro Organisasi, Biro Pembangunan Daerah, Biro Hukum, Biro Pemerintahan Umum, Biro Perekonomian, serta Biro Perlengkapan.

Pada acara rapat tersebut membahas beberapa  rencana aksi atau kegiatan sesuai dengan pokja masing-masing dan lembar kerja yang ada, yaitu mulai dari program / kegiatan, Tahapan Kegiatan, Indikator dan Target, perkiraan waktu penyelesaian kegiatan tersebut serta sampai ke perkiraan Anggaran, yang semua itu tertuang dalam lembar kerja 9.

Adapun rencana sebelum membahas Pinalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Batam Tanggal 11-13 Desember 2013, diharapkan awal bulan Desember ini  tim sudah melakukan paparan yang berisi hasil kegiatan yang dilakukan oleh tim RB ini, yaitu paparan yg berisi narasi dari pada draft Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2018.

Pada kesempatan tersebut perwakilan dari GIZ, yaitu bapak Suroto memberikan petunjuk / bimbingan teknis tentang cara pengisian yang sederhana terhadap lembar kerja 9, dan acara pinalisasi Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2018 yang rencananya akan dilaksanakan di Batam tanggal 11-13 Desember 2013 tersebut pelaksanaan tempat serta materi bahan untuk acara tersebut dipasilitasi dan dibantu oleh GIZ.

Fasilitasi dan Evaluasi Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan sebagai acuan dalam berpakaian sebagai PNS yang merupakan abdi negara. Pakaian dinas memiliki fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan terhadap pegawai itu sendiri. Oleh karena fungsinya sebagaimana disebutkan, maka sudah merupakan kewajiban bagi setiap PNS untuk mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PakaianDinas

Namun banyak ditemui PNS yang mengenakan pakaian dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu juga terdapat permasalahan-permasalahan mengenai pakaian dinas lapangan bagi instansi yang memiliki aturan mengenai pakaian dinas dari masing-masing kementerian/lembaga.

Dengan permasalahan tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kaltim berusaha melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Langkah awal adalah melakukan kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan sebagai wadah menjaring permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan aturan Pakaian Dinas sekaligus berusaha untuk mendapatkan masukan-masukan sebagai alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, yang kemudian akan dijadikan bahan masukan/saran perbaikan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat dicapai beberapa hal sebagai berikut:

  1. Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengetahui arti pentingnya Pakaian Dinas dalam kegiatan sehari-hari;
  2. Terdapat keseragaman dalam hal penerapan Pakaian Dinas;
  3. Diperoleh permasalahan-permasalahan beserta solusi untuk perbaikan Pakaian Dinas.

Fasilitasi dan Evaluasi Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan peserta adalah pejabat eselon IV (Pejabat yang membidangi ketatausahaan) dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kegiatan tersebut, didapatkan masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta dan langsung dihimpun ke dalam Matriks Permasalahan dan Solusi Pakaian Dinas yang dapat di unduh melalui link ini.

Peserta Fasilitasi dan Evaluasi Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan agar dilakukan perbaikan terhadap ketentuan Pakaian Dinas yang sudah ada, selain itu juga diminta kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur untuk kembali melakukan sosialisasi mengenai Ketentuan Pakaian Dinas.