Category Archives: Biro Organisasi

Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov. Kaltim

IMG_20131008_085041Samarinda : Selasa  tanggal 8 Oktober 2013 bertempat di ruang Rapat Batiwakal (Lantai 5) Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda telah diadakan  Rapat Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada acara tersebut dihadiri oleh para Anggota Tim Teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari perwakilan Dinas, Badan dan Biro di Lingkungan Setda Prov. Kaltim diantaranya   dari BAPPEDA Prov. Kaltim, Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Kaltim, Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kaltim, Badan Perijinan Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, Biro Organisasi, Biro Pembangunan Daerah, Biro Hukum, Biro Pemerintahan Umum, Biro Perekonomian, serta Biro Perlengkapan.

Pada acara rapat tersebut membahas beberapa  lembar kerja yang berisi tentang hal-hal yang sudah dicapai, hal-hal yang  perlu diperbaiki (masalah) serta harapan dari Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi sesuai Area kerja masing-masing.

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta menjadi pendorong mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur.

Muslim Yang Mampu Wajib Bequrban

IMG01431-20130927-0918Samarinda : Pada hari Jum’at tanggal 27 September 2013 bertempat di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur telah diadakan ceramah agama atau tausiah, acara rutin tersebut atas kerjasama antara Biro Umum, Biro Sosial, Biro Humas dan Protokol serta Pengurus Korpri Setda Prov. Kaltim dan sebagai Ustadnya ialah  Bapak H. Yusuf Mansur, acara tersebut dihadiri oleh beberapa Kepala SKPD dan Staf Ahli Gubernur dan Asisten di lingkungan Setda Prov. Kaltim. Dalam kesempatan tersebut Bapak Ir. Muhammad Sa’bani, M.Si selaku Asisten II Ekonomi dan Pembangunan memberikan sambutan pada acara tersebut yang  antara lain menjelaskan bahwa pentingnya setiap pegawai di lingkungan Pemprov. Kaltim untuk mengikuti acara ceramah agama tersebut, yang mana dengan mengikuti ceramah tersebut diharapkan semua pegawai saling bersilaturahim dan mendapatkan pencerahan hati  dengan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustad Penceramah, dalam kesempatan tersebut Bapak Ustad penceramah meIMG01430-20130927-0904mberikan tausiahnya antaralain mengenai ibadah Qurban dan amalan- amalan di Bulan Julhijah, beliau menjelaskan bahwasanya bagi setiap Muslim yang mampu wajib untuk bequrban, dan beliau juga menjelaskan siapa-siapa yang berhak mendapat daging Qurban tersebut. Dengan datangnya bulan Julhijah mendatang diharpkan kita mampu memanfaatkan bulan tersebut untuk meningkatkan ibadah kita khususnya  kita bisa menyisihkan rejeki kita untuk beribadah Qurban dan melaksanakan amalan-amalan lain dibulan Julhijah tersebut

Perkembangan Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan 5 simbol flowchart dalam penyusunan SOP yang juga sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2012. Langkah ini dipilih adalah guna menyeragamkan pemahaman bahwa dalam SOP Administrasi Pemerintahan 5 simbol utama flowchart sudah dapat mewakili dari setiap langkah-langkah kerja, sehingga nantinya seluruh unit kerja yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seragam dalam penggunaan simbol untuk penyusunan SOP, mengingat ada banyak sekali perdebatan apakah pedoman SOP dari Kemendagri atau dari KemenPAN dan RB yang digunakan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2012 telah disosialisasikan ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 dengan peserta sosialisasi adalah para pejabat yang membidangi ketatausahaan.

Biro Organisasi sendiri telah melakukan penyusunan SOP dengan bantuan fasilitasi dari pihak GIZ DeCGG SNI Kaltim yang dilakukan pada tanggal 26 s.d. 27 Juli 2012 di Balikpapan, yang kemudian terus dilakukan pembahasan lanjutan secara internal sehingga menghasilkan SOP Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah sebanyak 40 SOP, dengan rincian sebagai berikut:

  1. 14 SOP yang disusun Bagian Ketatalaksanaan;
  2. 11 SOP yang disusun Bagian AKIP;
  3. 2 SOP yang disusun Bagian Kelembagaan;
  4. 13 SOP yang disusun Bagian Pendayagunaan Aparatur.

Untuk mendorong agar setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki SOP, maka selain melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Organisasi juga telah melakukan fasilitasi untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada setiap SKPD dalam rangka penyusunan dan penerapan SOP pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 dengan menghadirkan Pejabat Struktural (Eselon III atau Eselon IV), dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah + 100 orang.

Narasumber berasal dari GIZ deCGG SNI Kaltim dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan pemahaman umum tentang SOP dan dilanjutkan dengan praktek penyusunan SOP.

Kemudian diadakan pelatihan Fasilitator Penyusunan SOP bagi setiap SKPD pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2013 di Balikpapan, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara detil kepada perwakilan dari SKPD yang nantinya diharapkan mampu mengarahkan dan memberikan pemahaman penyusunan SOP di SKPD masing-masing (Fasilitator Lokal di masing-masing SKPD).

Langkah terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan melayangkan surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 065/8164/Org Tanggal 4 September 2013 Hal: Percepatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai tindak lanjut hasil Pelatihan Fasilitator Penyusunan SOP yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2013 di Balikpapan.

Pada surat tersebut, mengamanatkan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk segera membentuk Tim Penyusunan SOP dan menggerakkan fasilitator lokal pada SKPD masing-masing untuk memberikan fasilitasi dalam penyusunan SOP. Pada surat tersebut juga diharapkan seluruh jajaran pada SKPD masing-masing memberikan kerjasama dan komitmen yang kuat baik dalam bentuk tenaga, pikiran, fasilitas, maupun dukungan finansial, sehingga diharapkan paling lambat minggu I Nopember 2013 draft SOP masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diterima oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Kaltim Predikat Pemprov Terbaik Untuk Reformasi Birokrasi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir  (2008-2013) di bawah kepemipinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy, kinerja Pemrov Kaltim dibidang Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat baik. Kaltim selama empat tahun berturut-turut (2009-2012) mencatat prestasi dengan predikat Pemprov terbaik atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Atas prestasi tersebut, Pemprov mendapat penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan –RB), serta piagam penghargaan dari Deputi Akuntabilitas  Aparatur Kemenpan, atas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepadaPresiden melalui Kemenpan-RB secara tepat waktu sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 7/1999. Selain itu, Gubernur Awang Faroek mengungkapkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan telah menunjukkan capaian yang sangat baik. Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kerja sama antardaerah, Pemprov telah membuat kesepakatan dan mengimplementasikan bentuk kerja sama dengan beberapa daerah, baik dalam skala internasional, nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Jumlah kesepakatan kerja sama periode 2009-2013 sebanyak 81 kesepakatan dengan implementasi kegiatan mencapai 47,8 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 26,2 persen.

“Beberapa kesepakatan kerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM adalah degan Ausatralia dan beberapa Perguruan Tinggi seperti UGM, UNDIP, IPB dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya. Kemudian dalam rangka penyediaan transmigrasi dan ketenagakerjaan, Kaltim juga telah bekerjasama dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa  Jogjakarta,” ungkap Bapak Awang Faroek. (Sumber : Sapos)

2014, PP 46 Tahun 2011 akan diterapkan “Penilaian Kinerja Pegawai”

Peraturan Pemerintah No. 46/2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai akan berlaku pada instansi pusat dan daerah mulai tahun 2014. Seluruh pejabat karir agar menerapkan Penilaian Kinerja Pegawai. Pasalnya, semua itu sudah masuk dalam PP, sebagai turunan UU No. 43 th. 99 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dengan penerapan PP 46 tersebut kinerja pegawai semakin termonitor dan terukur. Dengan adanya pengukuran kinerja birokrasi yang semakin membaik dan dengan perbaikan kinerja birokrasi Indonesia akan maju dengan pesat. Karena semua program pembangunan dilakukan oleh mesin birokrasi. Masyarakat juga diharapkan aktif, bukan hanya mengkritik tapi terus terlibat aktif dalam pengawasan.

Perlu teladan

Pegawai yang berkinerja akan muncul dari pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik harus memberi contoh yang baik pula untuk bawahannya. Komitmen pimpinan memang sangat penting, apalagi sekaligus memberi contoh dan mengawasi para pegawai. Birokrasi selama ini ukuran kinerjanya masih kurang jelas. Mudah-mudahan dengan adanya Penilaian Kinerja Pegawai ini kita harapkan bisa memperjelas tugas pokoknya dan target bisa terukur.  Kemudian pelan-pelan kita membiasakan para pegawai dengan budaya kinerja melalui sistem yg baru.

Namun disadari bahwa membiasakan sesuatu yang baru memang tidak mudah. Meningkatkan kinerja untuk PNS memang banyak mengundang sorotan dari berbagai masyarakat. Jumlahnya banyak tapi tidak memberi pengaruh signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat, kita berharap dengan Penilaian Kinerja Pegawai ini kita bisa mendorong kualitas dan komponen perilaku.