Category Archives: Biro Organisasi

Plt Sekprov: Wujud Komitmen Pemprov untuk Warga Perbatasan

SAMARINDA - Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi mengatakan peresmian lima  tower di perbatasan Kaltim dan Kaltara merupakan komitmen Pemprov Kaltim untuk menciptakan peningkatan sarana komunikasi, pengetahuan dan tekonologi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal itu dikatakan Rusmadi terkait dengan beroperasinya lima Base Transceiver Station (BTS) di kawasan perbatasan yang akan diresmikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang akan berlangsung di Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, hari ini (15/12).

Sejumlah tower yang dibangun,  yakni di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari dan di Desa Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangay. Ketiganya berada di Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim. Sedangkan dua tower lainnya di wilayah Kaltara masing-masing di Desa Agung Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau dan di Desa Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan.

“Semua tower dibangun melalui APBD Pemprov Kaltim. Sedangkan  jaringan BTS dibangun oleh PT Telkom dan kini telah beroperasi, sehingga warga perbatasan sudah bisa beromunikasi melalui telepon seluler. Insyaallah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara siap meresmikan pengoperasian lima tower hari ini,” kata Rusmadi, di Samarinda, Jumat (12/12).

 “Ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Kaltim mendukung peningkatan sarana komunikasi untuk masyarakat di wilayah perbatasan. Tentunya pembangunan  tower serupa akan terus dilakukan seiring dengan kebutuhan warga setempat, sehingga komunikasi masyarakat kian membaik,” ujarnya.

Menurut dia, Terbukanya akses telekomunikasi, selain berfungsi membuka isolasi, juga sangat penting artinya untuk membangkitkan semangat kebangsaan bahwa mereka adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang juga perlu mendapat perhatian yang sama dari pemerintah.(jay/es/hmsprov)

Pelantikan Saka Pramuka Kalpataru Kaltim

SAMARINDA - Satuan Karya (Saka) Pramuka Kalpataru Kaltim periode 2014-2019 resmi dilantik Wakil Ketua Kwartir Daerah Pramuka Kaltim Dr H Rusmadi di Aula Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim Samarinda.

Rusmadi berharap setelah dibentuk dan dilantiknya Saka Pramuka Kalpataru Kaltim diharapkan bisa menjadi wadah pembina generasi muda, agar selalu mencintai lingkungan. Sebab, jika tidak mencintai lingkungan, tentu tidak mungkin memelihara lingkungan dengan baik.

“Dinamika pembangunan saat ini semakin tinggi. Jika tidak bijak dan hati-hati, maka pembangunan bisa saja merusak ekosistem. Karena itu, terbentuknya dan dilantik pengurus Saka Pramuka Kalpataru Kaltim diharapkan semakin banyak kader-kader muda yang memahami tentang lingkungan hidup ini,” kata Rusmadi usai pelantikan Saka Kalpataru Kaltim di Kantor BLH Kaltim Samarinda, Jumat (12/12).

Pemprov Kaltim menyambut baik terbentuknya Saka Pramuka Kalpataru. Diharapkan saka ini dapat menjadi tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan, kepemimpinan pramuka penegak dan pandega serta wadah untuk menanamkan kepedulian dan rasa tanggungjawab mengelola dan menjaga serta melestarikan lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.

Saka tersebut lebih mengedepankan program lingkungan hidup yang diharapkan dapat dipahami secara mendalam oleh generasi muda saat ini. Implementasinya diarahkan pada tiga krida, antara lain krida 3R reduce, reuce, recycle, krida perubahan iklim dan krida keanekaragaman hayati.

“Dari tiga krida tersebut ke depan dapat dikembangkan dengan isu lingkungan dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Menurut dia, zaman era globalisasi saat ini penuh kemajuan pengetahuan dan teknologi, akan tetapi manusia tetap menjadi faktor penentu utama. Untuk itulah, Saka Kalpataru juga berperan dalam membentuk manusia yang berkarakter dan membangun bangsa berwatak yang kuat.

Bukan hanya membangun manusia yang memiliki pengetahuan dan teknologi, tetapi pemuda yang tangguh kepribadiannya, mencintai lingkungan, luhur budi pekerti dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

“Karena itu, pemuda demikianlah yang sanggup menghadapi tantangan globalisasi,” jelasnya.

Saka Kalpataru memiliki tiga pilar utama yang harus dipahami seluruh pengurus, yaitu ketaqwaan kepada sang khalik, cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia dan mencintai alam sekitar.

Karena itu, diharapkan Saka Kalpataru dapat menjadi wadah yang memberikan pendidikan dan pembinaan bagi pramuka penegak dan pandega untuk menyalurkan minat dan bakat, kemampuan dan pengalaman bidang pengetahuan teknologi.

Ketua Majelis Pembimbing Daerah Saka Pramuka Kalpataru Kaltim Riza Indra Riadi berharap dengan dibentuknya Saka tingkat provinsi, di kabupaten/kota juga dapat dibentuk, sehingga dapat membantu petugas-petugas di bidang lingkungan di daerah.

“Melalui pembentukan Saka Kalpataru kami yakin pelaksanaan program pelestarian lingkungan dapat lebih baik ke depannya. Begitu pula di lingkungan sekolah, diharapkan gerakan pramuka Kalpataru dapat dikembangkan, sehingga pemahaman tentang pelestarian lingkungan sudah diterapkan sejak dini,” jelasnya. (jay/sul/hmsprov)


Lindungi dan Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

SAMARINDA–Tiada Hari Tanpa Solidaritas atau “No Day Without Solidarity” tidak henti-hentinya digaungkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam setiap kesempatan. Begitulah perhatian besar dan kepedulian Gubernur Awang Faroek kepada penyandang disabilitas.

Gubernur melalui Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Dr Meiliana mengatakan, peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2014 merupakan momentum tepat bagi pemerintah untuk terus berupaya menyosialisasikan program pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

“Kita akan terus berupaya memenuhi aksesibilitas fisik, pendidikan inklusi serta ketenagakerjaan untuk para penyandan

g disabilitas sebagai wujud kepedulian pemerintah memberi kesetaraan, tanpa memandang fisik sebagai kesamaan hak asasi manusia,” kata Meiliana, pada peringatan HDI 2014, di GOR Segiri Samarinda, Rabu (10/12).

Menurut dia, sesuai dengan tema HDI 2014, yakni “Pembangunan Berkelanjutan Melalui Aksesibilitas Rekayasa Teknologi Inovatif”, Pemprov Kaltim melalui instansi terkait terus memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas di Kaltim yang cukup banyak, khususnya dalam mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan hidup dalam kemandirian.

“Kita akan terus berusaha melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Paradigma penanganan penyandang disabilitas telah bergeser dari pendekatan belas kasihan (charity based approach). Kini lebih mengedepankan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (right based approach),” jelasnya.

Hal itu, ujar dia, sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat dan UU Nomor 19/2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabiltas. Untuk itu, Gubernur Kaltim mengajak semua stakeholder dari seluruh masyarakat untuk menangani masalah disabilitas sesuai undang-undang.

Selanjutnya, kuota satu persen di berbagai tempat kerja, baik di pemerintahan maupun perusahaan swasta di seluruh Kaltim harus betul-betul dapat dipenuhi. Kemudian, jajaran Pemprov dan kabupaten/kota, termasuk perusahaan swasta diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabiilitas dalam rangka memenuhi persyaratan UU, sehingga para penyandang disabilitas terampil dan bisa melakukan pekerjaan tertentu.

Demikian halnya untuk penyediaan fasilitas bagi para penyandang disabilitas di tempat-tempat umum, bandara, terminal bus, pelabuhan, instansi pemerintah/swasta dan lainnya, harus terus ditingkatkan sehingga penyandang disabilitas dapat dengan mudah melakukan aktivitasnya.

“Seluruh masyarakat Kaltim khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan berlebih agar dapat terus meningkatkan kepedulian dan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Karena sebagai bangsa yang besar maka sudah sepatutnya kita saling menyayangi, peduli, dan memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi kepada para penyandang disabilitas serta membantu mereka secara tulus dan ikhlas,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Ani Juwairiyah memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kaltim khususnya kepada Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak atas perhatian dan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas.

Hal itu, ujar dia, salah satunya terbukti dengan program Beasiswa Kaltim Cemerlang yang sudah mengakomodir penyandang disabilitas dengan memberikan beasiswa dengan menyebutkan secara eksplisit khusus bagi penyandang disabilitas. Karena, menurut dia, setiap pemberian apapun jika tidak disebutkan secara eksplisit bagi penyandang disabilitas biasanya seringkali terlewatkan.

“Perhatian dari Pemprov sangat baik. Walaupun jumlah baru 900 orang, namun itu sangat berarti untuk semua penyandang disabilitas di setiap jenjang pendidikan. Ke depan kita harapkan program-program untuk penyandang disabilitas terus ditingkatkan, terutama untuk bantuan usaha produktif,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, diserahkan sejumlah bantuan baik dari Pemprov Kaltim, yakni alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas dalam rangka kegiatan UPSK (berupa kursi roda, tongkat dan hearing aid) kepada Dinas Sosial Kutai Kartanegara dan Paser.

Selanjutnya, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui lembaga kesejahteraan sosial, bagi orang dengan disabilitas sebanyak 100 orang, kepada Yayasan Joint Adulam Ministry Samarinda sebanyak 78 orang, Yayasan Untung Tuah Samarinda untuk 10 orang dan SLB Tenggarong, Kutai Kartanegara untuk 12 orang.

Bantuan program asistensi orang dengan disabilitas berat kepada 253 orang yang diwakili oleh Setiawan Putra. Bantuan ini diberikan berupa uang tunai senilai Rp300 ribu/orang selama 10 bulan. Selain itu, juga diserahkan piagam penghargaan kepada pemenang lomba karaoke, fashion show, melukis kategori SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kaltim. (her/sul/es/hmsprov)

Besok, Penyerahan DIPA dan DPA

SAMARINDA–Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2015 untuk Kaltim yang diterima Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP dari Presiden Joko Widodo, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp27,321 triliun tersebut akan diserahkan secara simbolis kepada bupati/walikota se-Kaltim pada Jumat (12/12) di Pendopo Lamin Etam Samarinda.

“Penyerahan DIPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015, termasuk bantuan keuangan provinsi akan dilakukan oleh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak kepada bupati/walikota termasuk instansi vertikal dan SKPD lingkup Pemprov Kaltim,” ungkap Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi MS, Rabu (10/12).

Selain itu, ujar Rusmadi, juga dilakukan rapat kerja antara gubernur dan bupati/walikota terkait evaluasi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2014-2018. Evaluasi tersebut disampaikan oleh tim dari Universitas Mulawarman yang diketuai oleh Prof Dr Mustofa Agung Sardjono.

“Mengingat pentingnya kegiatan ini, gubernur berharap agar bupati/walikota dapat menghadiri rapat kerja sekaligus penyerahan DIPA, DPA dan bantuan keuangan provinsi ini. Jadi tidak diwakilkan kepada siapapun,” ujar Rusmadi.

Rusmadi menambahkan kegiatan ini juga mengundang seluruh pemangku kepentingan, baik dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim, SKPD lingkup Pemprov, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan oganisasi kemasyarakatan.

Dengan diserahkannya dokumen anggaran tersebut, Rusmadi berharap instansi pelaksana dapat segera melaksanakan proses pembangunan dan tidak menunda-nundanya, sehingga pembangunan dapat segera dikerjakan dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita ingin seluruh kegiatan pembangunan dapat dimulai Januari 2015, sehingga penyerapan anggaran akan lebih efektif dan optimal,” harapnya. (Sumber: Kaltim Post)

Gubernur Keluarkan Surat Edaran Soal Efisiensi Kerja

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja.

Juru Bicara Pemprov Kaltim S Adiyat di Samarinda, Rabu, mengatakan SE Nomor 065/8095/Org itu sebagai tindak lanjut dari SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Pemerintah tertanggal 4 November 2014.

Dalam surat yang ditandatangani Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak 1 Desember 2014 tersebut ditegaskan agar seluruh kegiatan instansi pemerintah dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya. Kecuali untuk kegiatan yang jumlah pesertanya melebihi kapasitas dari ruang pertemuan yang tersedia.

Ia mengatakan poin penting lain dari surat edaran gubernur ini adalah imbauan untuk menyajikan makanan tradisional berbahan singkong dalam menu konsumsi berbagai rapat/pertemuan. Imbauan ini sebagai perwujudan dari seruan surat edaran Menpan dan RB.

“Sebelum adanya surat edaran Menpan dan RB ini, sesungguhnya gubernur telah mengeluarkan surat edaran nomor 065/301/Org pada 20 Januari 2014 tentang Pola Hidup Sederhana Aparatur Pemerintah dan Penghematan Energi serta Efisiensi,” kata Adiyat yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim.

Jadi ini semacam penegasan saja, kata dia, karena sebelum adanya surat edaran Menpan dan RB, gubernur telah melakukannya sejak awal tahun lalu.

Adiyat menjelaskan gubernur juga meminta dilakukan penghentian rencana kegiatan konsinyering/focus group discussion (FGD) dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti di hotel dan villa/cottage resort, selama masih tersedia fasilitas ruang pertemuan yang memadai di instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.

Dia mengatakan gubernur juga mengingatkan agar dilakukan evaluasi pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap enam bulan dan melaporkannya kepada gubernur.

“Batas akhir penyelenggaraan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang menggunakan fasilitas di luar kantor adalah sejak diterbitkannya surat gubernur ini,” kata Adiyat.

Surat edaran gubernur ini ditujukan kepada seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan RSJD Atma Husada Mahakam dan instansi vertikal, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kepada mereka juga diminta untuk menyosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh jajaran hingga unit organisasi terkecil. Dan yang lebih penting, melaksanakan dan mematuhi ketentuan tersebut secara konsisten dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Download Surat Edaran No. 065/8095/Org.