Category Archives: Biro Organisasi

Kunjungan Kerja Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Rombongan ke Rusia

SAMARINDA-  Kunjungan kerja Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan rombongan ke Rusia hampir berakhir. Sejak pekan lalu, delegasi Bumi Etam yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo, telah menyelesaikan sejumlah pertemuan penting.

Kamis (19/5) lalu, gubernur bertemu dengan Vice President Russians Railways. Dalam rapat terbatas dengan investor itu, dibicarakan pemantapan dan percepatan pembangunan konstruksi rel kereta api. Dalam rombongan, gubernur didampingi Bupati Kutai Timur Ismunandar, Bupati Mahakam Hulu Bonafius Belawan Geh, pimpinan DPRD Kaltim dan SKPD terkait.

Untuk diketahui, investor Rusia menurut rencana membangun jalur rel kereta api pertama di Kaltim. Rel membentang dari Penajam Paser Utara (PPU) ke Kutai Barat (Kubar) sepanjang 2013 Km, investasi yang dikucurkan diperkirakan USD 2,2 miliar atau setara Rp 28 triliun.

Beberapa pertemuan lain juga diikuti rombongan Kaltim. Salah satunya  bersama Negara anggota ASEAN dengan Rusia. Forum tersebut focus kepada implementasi strategi prioritas antara Rusia dengan Negara ASEAN. Dibicarakan juga kerja sama ekonomi kedua kawasan.

“Forum ini sangat potensial dimanfaatkan. Utamanya Kaltim dan Indonesia,” kata Kepala Humas dan Protokol Tri Murti Rahayu. Menurutnya, kerja sama yang berkesinambungan dengan Rusia membuat perdagangan kedua kawasan meningkat. Hal itu diperlukan ketika Kaltim dilanda kelesuan ekonomi seperti saat ini.(sumber : www.kaltimpost.co.id)

Sosialisasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

SAMARINDA – Sebagai aparatur sipil negara (ASN), setiap aparatur pemerintahan dituntut meningkatkan kualitas kompetensi, sehingga mendukung pelayanan publik di daerah serta kinerja lebih baik. Sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN.

Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan ASN profesional, netral, dan berintegritas. Dengan aturan tersebut, diamanatkan untuk menduduki jabatan pimpinan, baik eselon II, III dan IV di daerah, termasuk  Kaltim dilakukan seleksi secara terbuka dan hal itu sudah dilakukan jajaran Pemprov melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim.

Kaltim sudah melaksanakan Job Fit Evaluation yang dilaksanakan terbuka dan objektif. Bahkan untuk menguji kompetensi calon pejabat tinggi pratama Pemprov Kaltim menggunakan tim seleksi dari lembaga independen atau dari akademisi.

“Amanat UU ASN ini menuntut setiap aparatur harus siap berkompetisi,” kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Budi Pranowo saat membuka dan memberi arahan pada Sosialisasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kaltim di aula Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/5).

Budi Pranowo mencontohkan penyelenggaraan pengisian JPT di Kaltim, baru-baru ini terlaksana dengan baik dan diikuti 29 aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kaltim. Dari seleksi tersebut, terpilih 12 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menduduki sejumlah jabatan setingkat eselon II dan telah dilantik oleh Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu.

Dengan sistem ini, diharapkan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kaltim bisa berjenjang dan berkompetisi, sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai harapan untuk kepentingan publik. Misalnya  untuk jabatan eselon II, mereka yang mengikuti seleksi harus menjabat terlebih dulu jabatan eselon III serta wajib mengikuti Job Fit Evaluation. Salah satunya dengan membuat makalah dengan media komputer.

“Pemprov Kaltim telah melaksanakan apa yang diatur dalam perundang-undangan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi tersebut. Apalagi saat ini, Pemprov Kaltim diberi bekal untuk informasi tata cara pengisian tersebut oleh KASN,” jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim M Yadi Robyan Noor mengatakan tujuan dari sosialisasi pengisian JPT di Kaltim untuk memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur di Kaltim, khususnya di lingkungan Pemprov Kaltim. Bahkan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut baik pelaksanaan tersebut.

“Hanya saja, untuk di lingkungan pemerintah kabupaten/kota terus ditingkatkan. Semua daerah di Kaltim siap melaksanakan aturan tersebut. Gubernur selaku pembina kepegawaian wajib memberi pembinaan terhadap pengisian JPT tingkat pratama di lingkungan Pemprov Kaltim,” jelasnya.

Sosialisasi diikuti 100 orang, terdiri dari pejabat pratama dan pejabat tinggi eselon III di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk yang telah lulus pendidikan revolusi mental. Sekda se-Kaltim, kepala BKD se-Kaltim dan Bupati Kutai Barat dan Wakil Bupati Kutai Barat FX Yapan dan Edyanto Arkan turut hadir dalam sosialisasi tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi mengatakan saat ini, Kaltim menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan pengisian JPT. Pertimbangannya daerah ini telah melaksanakan dengan baik. (sumber : www.kaltimpost.co.id)

Pembahasan Standar Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat (1) mengamanatkan bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Pada Pasal 20 ayat (2) dikatakan bahwa dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, serta untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 20 ayat (2) maka diadakanlah kegiatan Pembahasan Standar Pelayanan (SP) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Mei 2016 di Ruang Rapat VIP Room Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Bandar Udara Sepinggan di Balikpapan, dengan menghadirkan pengguna layanan pada Biro Organisasi, seperti Bagian Organisasi Kabupaten/Kota, dan Biro-biro di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan Janji Perbaikan Pelayanan melalui Survey Ketidakpuasan Masyarakat sebagaimana Peraturan Menteri PAN Nomor 13 Tahun 2009 yang telah dilakukan di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Pembahasan Standar Pelayanan

Pembahasan Standar Pelayanan

Kegiatan pembahasan ini dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur yang didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Kalimantan Timur, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan publik.

Standar Pelayanan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim mencakup jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bagian baik itu pelayanan langsung maupun tidak langsung, pelayanan internal maupun eksternal.

Ada 9 jenis pelayanan yang telah distandarkan disini yaitu :

  1. Fasilitasi organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Fasilitasi Pelayanan Publik;
  3. Fasilitasi Bimtek dan Perumusan tentang SOP, Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, Mekanisme Prosedur Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  4. Fasilitasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Fasilitasi Analisis Kebijakan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  7. Fasilitasi Pengembangan Akuntabilitas Kinerja;
  8. Fasilitasi Pengolahan Data dan Informasi Provinsi dan Kab/Kota;
  9. Fasilitasi Tata Usaha Biro.

Standar Pelayanan ini merupakan kondisi ideal perencanaan sebuah organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang akan dilaporkan perkembangannya setiap 1 (satu) tahun sekali sampai dengan tercapainya standar yang dibuat dan sebagai bahan evaluasi penataan pegawai, SDM dan kebijakan organisasi.

Kegiatan Olahraga Sehat Gembira di Halaman Kantor Gubernur Kaltim

SAMARINDA – Olahraga sehat gembira yang digagas Pemprov Kaltim diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan antara Pemprov Kaltim bersama stakeholder lainnya, mulai TNI dan Polri serta instansi vertikal sehingga sinergisitas pembangunan daerah terwujud dengan baik.

“Alhamdulillah semua SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim turut serta memeriahkan kegiatan olahraga sehat ini. Begitu juga dengan instansi vertikal turut serta mengikuti kegiatan ini. Kita yakin kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk memupuk kebersamaan, sehingga kita bisa bersinergi dalam melaksanakan tugas masing-masing,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak usai mengikuti olahraga sehat gembira di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (13/5).

Semua pihak telah bertekad bersama bagaimana mengatasi permasalahan pembangunan di daerah. Karena itu, dengan adanya kebersamaan diharapkan mampu memberikan motivasi untuk menyukseskan program pembangunan.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun kebersamaan serta meningkatkan tali silaturrahim sekaligus memeriahkan peringatan Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional 2016.

“Melalui kegiatan ini solidaritas antarpegawai maupun instansi vertikal semakin baik, sehingga mampu bersama-sama membangun Kaltim lebih baik,” jelasnya.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan senam massal, jalan sehat, sepeda sehat gembira, pasar murah, perpanjangan STNK dan SIM, donor darah serta wisata kuliner. Sajian kuliner dari Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim dengan menu sayur ayam kampung rica-rica dan sayur asam ayam kampung mendapatkan perhatian khusus, karena disantap langsung oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemberian doorprize yang merupakan sumbangan dari SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Gubernur juga menyempatkan waktu untuk bersepeda santai di sekitar Tepian Mahakam.

Pemprov Siap Laksanakan SPM

SAMARINDA – Pemprov Kaltim siap melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Karena saat ini sedang dirancang Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan SPM. Sebab, berdasarkan Undang-Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintah Daerah masih ada SPM yang harus dilaksanakan.
Meski saat ini pelaksanaan SPM sudah berakhir sejak 2015. Tetapi, implementasi dari pelaksanaan itu harus tetap dijalankan, sehingga membantu setiap SKPD untuk melaksanakan tugas dengan baik.
Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman mengatakan jika ada kelemahan masing-masing SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim dalam menjalankan SPM, hendaknya harus segera diatasi. Karena itu, ke depan SKPD harus berkomitmen melaksanakan SPM dengan baik.
“Prinsipnya Pemprov Kaltim siap mengikuti apa yang akan diterapkan pemerintah pusat tentang pelaksanaan SPM. Kondisi ini menuntut setiap pegawai harus memahami obyek yang akan dikerjakan, sehingga perlu adanya strategi yang baik untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan,” kata Aji Sayid Fatur Rahman di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/5).
Begitu juga ketika melaksanakan tugas harus diperhitungkan alokasi anggaran yang dibutuhkan, sehingga anggaran tersebut tidak terbuang percuma, apalagi tidak menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.
Pelaksanaan SPM sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan program kerja di masing-masing SKPD. Karena itu, perlu adanya taktik yang jitu, agar program yang dilaksanakan memberikan manfaat besar kepada masyarakat melalui penerapan standar pelayanan minimal.
“Contoh, di bidang kesehatan. Kita dituntut untuk memenuhi target dengan alokasi tertentu. Melalui alokasi tersebut apakah mampu memenuhi target atau tidak, sehingga jangan sampai alokasi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan target SPM yang ingin dicapai. Karena target dari SPM sangat penting,” jelasnya.
Selanjutnya, arah dalam rancangan peraturan pemerintah memang belum diketahui. Tetapi, Pemprov siap melaksanakan SPM baru.