Category Archives: Biro Organisasi

Rakor Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2014

DSCN0607 DSCN0628Samarinda : Pada tanggal 18 s.d 19 Agustus 2014 di Kota Balikpapan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, acara tersebut sebagian dari tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2013 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang lalu.

Acara tersebut mengusung tema “Penguatan Kinerja Ketatalaksanaan Guna Mendukung Pelayanan Publik Yang Akuntabel”. Rencananya setelah acara tersebut akan dilakukan anjang karya ke Pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk belajar langsung mengenai pengelolaan Unit Pelaksana Pelayanan Publik pada Taman Pintar Yogyakarta pada tanggal 20 s.d. 23 Agustus 2014.

Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2014

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka pemerintah harus mempunyai prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat dalam menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus ada peran serta masyarakat yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan  informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang muaranya adalah pemenuhan terhadap komponen-komponen yang diwajibkan kepada penyelenggara pelayanan untuk menyediakannya; Pemahaman tentang pentingnya sistem informasi yang diterapkan dengan sistem tata naskah dinas elektronik dalam menunjang kegiatan kerja sehari-hari di kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2014. Kegiatan Rapat Koordinasi ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan. Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara dihadiri oleh: Asisten Administrasi Provinsi dan Kab/Kota se Kaltim & se Kaltara; Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim/Kaltara; Kepala Bagian &  Kasubbag Biro/Bagian Organisasi Setda Provinsi/Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara, yang berjumlah + 100 orang.

Penghargaan Bukti Keberhasilan Pembangunan

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-69 tahun ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Gubernur Awang Faroek Ishak. Pasalnya, Rabu (13/8) lalu di Istana Negara, masih dalam rangkaian peringatan hari kemerdekaan RI, Gubernur Awang Faroek Ishak menjadi satu tokoh diantara 55 tokoh di Indonesia yang tahun ini mendapat anugerah tanda kehormatan negara yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Awang Faroek Ishak menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Jasa Utama karena konsistensinya mengabdi untuk bangsa dan negara dalam kurun waktu yang sangat panjang.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk rakyat Kaltim. Tanpa dukungan rakyat, tidak mungkin penghargaan ini bisa saya terima. Penghargaan ini akan menjadi motivasi tambahan bagi saya secara pribadi untuk lebih tulus dan ikhlas berbakti, berkarya untuk kepentingan Negara dan masa depan daerah ini,” kata gubernur pertama Kaltim yang dipilih secara langsung oleh rakyat tersebut.

Pengabdian Gubernur Awang Faroek Ishak kepada bangsa dan daerah setidaknya sudah bisa dicermati sejak 10 tahun dirinya menjadi Anggota DPR RI. Kemudian dua periode memimpin Kutai Timur dan saat ini memasuki periode kedua kepemimpinannya sebagai gubernur Kaltim.

Pada setiap kepemimpinannya sebagai kepala daerah, baik sebagai bupati Kutai Timur maupun sebagai gubernur Kaltim, Gubernur Awang Faroek dinilai sangat konsisten untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sekalipun jujur diakuinya prestasi ini sangat prestisius buah dari kerja keras, tetapi bagi Awang Faroek, penghargaan ini bukanlah tujuan. Justru ke depan, dia sangat berharap agar setiap diri aparatur pemerintah harus mampu membaktikan diri untuk kemajuan daerah demi mempercepat proses peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Awang juga menyampaikan rasa syukur dan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Negara melalui Presiden yang telah memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama ini kepada dirinya. Penghargaan ini akan menjadi pelecut semangat untuk mewujudkan memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat.

“Yang jelas, tantangan ke depan pasti akan semakin berat. Itulah yang harus kita hadapi,” sambungnya.

Menghadapi tantangan kemajuan global dan masyarakat yang kian kritis tersebut, maka setiap diri aparatur dan pejabat harus bekerja lebih baik, lebih keras tanpa pamrih demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bersama Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP dan seluruh jajaran Pemprov Kaltim, dirinya akan selalu menempatkan komitmen untuk melakukan pembangunan secara konsisten, bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan bersama demi peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim.

Penilaian lain yang diberikan negara dalam penganugerahan Bintang Jasa Utama kepada Gubernur Awang Faroek ini juga karena komitmen kuat gubernur untuk memberdayakan koperasi dan UMKM dengan diterbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, serta Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT Jamkrida.

Penilaian pemerintah pusat juga tidak bisa dilepaskan dari perhatian besar Gubernur Awang Faroek Ishak dalam pembinaan koperasi dan UMKM. Program-program pro rakyat untuk pembinaan koperasi dan UMKM terus dilakukan melalui program-program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan program-program lainnya.

“Saat ini 7 kabupaten dan kota sudah ditetapkan menjadi kabupaten dan kota penggerak koperasi. Saya harap, satu dua tahun ke depan, semua kabupaten dan kota sudah menjadi kabupaten dan kota penggerak koperasi,” tegas Awang Faroek.

Penghargaan negara ini sekaligus menambah daftar prestasi yang diterima gubernur. (sul/adv)

Berikut beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh Awang Faroek, baik penghargaan selaku guburnur maupun yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 1.      Penghargaan Terbaik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Kaltim mampu mempertahankan prestasi  berturut-turut sejak 2009.

2.      Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim pada tahun buku 2012 dari BPK-RI.

3.      Terbaik I Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Tahun Anggaran 2013 dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

4.      Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik. Pemprov Kaltim meraih peringkat pertama  Bidang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kategori provinsi se-Indonesia tahun 2012.

5.      Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berupa Anugerah Cinta Karya Bangsa (ACKB).

6.      Peduli Penyandang Cacat, diterima oada Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat/Disabilitas di Jakarta, pada awal Desember 2011.

7.      Indonesia Green Award dari  La Tofi School of Community Social Responcibility (LTSCSR).

8.      Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pertama, penghargaan terhadap kinerja di bidang pemberdayaan perempuan, diterima 2011 dan 2012.

9.      Penghargaan dari Wredatama, diterima pada  peringatan HUT PWRI pada 2010.

10.  Penghargaan Satya Lencana Adi Bhakti Maha Putra, diterima pada Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (Penas KTNA) XIII-2011 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

11.  Adi Bakti Mina Bahari, diterima pada Peringatan Hari Nusantara di Pekanbaru akhir 2011.

12.  Manggala Karya Bhakti Husada, diterima pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-47.

13.  ISO  9001-2008 Perpustakaan Daerah, bukti kinerja Perpustakaan Daerah Kaltim  yang berorientasi pada pelayanan prima.

14.  BKN Award diberikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), bukti peningkatan kualitas sumber daya manusia PNS) yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

15.  Sertifikat ISO 9001:2008 untuk Rumah Sakit Kaltim,  Tiga dari empat  rumah sakit milik Pemprov Kaltim yaitu RSUD Abdul Wahab Sjachranie, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, RSKD Atma Husada Mahakam Samarinda berhasil memperoleh serifikat ISO9001;2008  untuk berbagai jenis pelayanan.

16.  Kaltim Terbaik E-Data dalam penerapan Elektronik Data (e-Data) secara Online dari PT Multi Info Dataindo yang merupakan satu perusahaan yang melakukan pilot project Program Elektronik dan Data di Wilayah Kaltim.

17.  Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tahun 2012.

18.  Penghargaan Budhipura, bukti kepedulian pada pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di daerah.

19.  Penghargaan Penerapa E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2012.

20.  Anugerah Cinta Karya Anak Bangsa, 2012.

21.  Penghargaan IPPKINDO, diberika Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia, 2013.

PNS Harus Lebih Disiplin dan Profesional

imaiAsisten Administrasi Umum Pemprov Kaltim, Dr Meiliana mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov Kaltim untuk menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-69 sebagai momentum meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, disiplin dan profesional.

“Peringatan hari kemerdekaan ini memberi kita banyak pelajaran. Bahwa kita sudah merdeka selama 69 tahun. Ini seharusnya menjadi momentum bagi setiap diri PNS untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, khususnya lebih disiplin dan selalu bekerja secara profesional,” kata Meiliana usai menjadi Inspektur Upacara HUT RI Ke-69 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (17/8).

Peningkatan kinerja dengan dasar kedisiplinan dan profesionalitas itu menurut Meiliana tidak sulit dilakukan jika para PNS secara konsisten menerapkan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik dan 10 prinsip budaya malu. Dia sangat yakin, jika semua PNS mampu melaksanakan hal-hal tersebut, maka kinerja pegawai pasti akan meningkat.

Apalagi lanjut Meiliana, dewasa ini masyarakat kian kritis menyampaikan pendapat dan kritik mereka. Jika para pegawai tidak mampu membaca tuntutan jaman yang kian kritis tersebut, maka lambat laun citra PNS akan makin buruk dan tenggelam.

“PNS harus memberikan pelayanan yang cepat, memudahkan dan tidak menyulitkan. Peringatan Hari Kemerdekaan ini harus menjadi momentum bagi PNS untuk berubah. Berubah untuk menjadi lebih baik, lebih disiplin dan lebih profesional,” tegas Meiliana.

Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke-69 di halaman Kantor Gubernur Kaltim diikuti ratusan PNS di lingkungan Setdaprov Katim. Upacara peringatan juga diikuti pejabat eselon II dan III di lingkungan Setdaprov Kaltim. (sul/adv).

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Dalam rangka peningkatan Akuntabilitas dan kinerja pada Instansi Pemerintah serta menilai implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah maka dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 pada hari Kamis dan Jumat tanggal 14 s/d 15 Agustus 2014.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk Memberikan apresiasi dan penghargaan atas kesungguhan kepada instansi yang telah melaksanakan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

Hasil sementara evaluasi AKIP tahun 2014 dikemukakan oleh Kementerian PAN dan RB hal-hal masih banyak ditemukan kekurangan, diantaranya sebagai berikut :
a) PERENCANAAN
• Sasaran dalam RPJMD maupun Renstra SKPD belum seluruhnya berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur.
• Penetapan Kinerja (PK) belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
b) PENGUKURAN KINERJA
• IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
• IKU organisasi yang terkini belum ditetapkan
• Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
c) PELAPORAN KINERJA
• Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaaan program dan kegiatan.
• Penyajian evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja belum cukup memadai, terutama pada SKPD.
• Pembandingan data kinerja belum cukup memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahuan sebelumnya serta pembandingan lain yang diperlukan (target dalam RPJMD/Renstra)
d) EVALUASI KINERJA
• Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka untuk menilai keberhasilan program, memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja
• Evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti sebagai alat perbaikan penerapan manajemen kinerja dan mengukur keberhasilan unit kerja.
e) CAPAIAN KINERJA
• Capaian kinerja output sudah cukup baik.
• Capaian outcome perlu ditingkatkan untuk menggambarkan keberhasilan.

Tim Evaluasi disampaikan oleh pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) Bapak Aan Syaiful Ambia, Bapak Suryo Hidayat, Bapak Shokif Khoirul Anam dan Novan Kharisma Salainti. Sedangkan Instansi Pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang wajib di Evaluasi ada 2 Instansi yaitu Bappeda dan Inspektorat. Bappeda wajib dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB karena sebagai leading sektor perencanaan dan sampel untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2014 sedangkan Inspektorat wajib dievaluasi karena sebagai Evaluator Akuntabilitas Kinerja SKPD dan sampel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2014. Sedangkan Dinas dan Badan yang menjadi Sampel untuk dievaluasi berjumlah 5 SKPD yaitu :

1. DINAS PERTAMBANGAN
2. DINAS PERHUBUNGAN
3. DINAS PETERNAKAN
4. BADAN KETAHANAN PANGAN
5. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Sedangkan Kabupaten Kota yang dievaluasi ialah Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ruang lingkup evaluasi yang dilaksanakan ialah :
 Evaluasi atas penerapan Sistem sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi.
 Entitas akuntabilitas yang dievaluasi pada tahun 2014 adalah seluruh pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota yang telah menyampaikan LAKIP 2013 kepada Kementerian PAN dan RB.
 Pelaksanaan evaluasi pemerintah kabupaten/kota diprioritaskan bagi yang belum di evaluasi pada tahun sebelumnya.
Diharapkan dengan adanya evaluasi ini menjadi salah satu tolak ukur Penerapan Akuntabilitas Kinerja setiap instansi Pemerintah.