Category Archives: Biro Organisasi

Rusmadi: Tidak Ada Libur Hari Terjepit

Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kaltim H Rusmadi menegaskan bahwa menjelang pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim periode 2013-2018, 10 September 2013, tidak ada hari libur ‘terjepit’ bagi pegawai pemerintah.

Hal ini ditegaskan dengan Surat Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 270-6402 Tahun 2013, tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sebagai Hari yang Diliburkan di Wilayah Provinsi Kaltim.

“Pencoblosan pada hari Selasa. Tetapi, tidak ada hari libur sebelum itu. Jadi, tidak ada namanya libur hari terjepit,” kata Rusmadi, di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (2/9).

Menurut dia, jika ada pegawai negeri yang tidak masuk kerja pada Senin 9 September 2013, maka itu akan menjadi masalah bagi pegawai tersebut dan manajemen tempat bekerja. Karena pemerintah tidak memberikan ijin bagi yang tidak masuk, terkecuali sakit.

“Kami mengimbau agar masyarakat berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilih mereka. Pilihan masyarakat akan menentukan masa depan daerah ini,” ujar Rusmadi.

Jika ada PNS yang melanggar sebelum pencoblosan, mereka akan mendapatkan sanksi tegas, sesuai aturan perundang-undangan. Rusmadi juga mengajak seluruh PNS dan masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka pada saat hari pemungutan suara. (jay/adv)

Pemprov Terbuka untuk Aspirasi Dari Perdesaan

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim terbuka untuk menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat perdesaan. Hanya saja, aspirasi hendaknya disampaikan sesuai ketentuan. Hal ini penting agar jika nantinya pemerintah memberi bantuan bisa tepat sasaran.

“Pemprov telah memberikan bantuan terhadap pembangunan di pedesaan. Tapi semua itu harus diusulkan melalui masing-masing kecamatan, kemudian dari kecamatan diusulkan ke kabupaten dan selanjutnya dari kabupaten diusulkan ke provinsi. Apa yang di usulkan kabupaten, itulah yang akan didukung oleh Pemprov,” kata Kepala BPM-PD Kaltim HM Jauhar Effendi didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa Riani Tisnadewi di Samarinda, Senin (2/9).

Menurut dia, anggaran pasti ada untuk pengembangan pembangunan pemerintahan desa, tetapi jika tidak ada usulan, bagaimana bisa anggarkan. Karena itu, BPM-PD mengimbau agar seluruh pemerintah desa dapat mengusulkan aspirasi pembangunan di pedesaan ditembuskan ke Pemprov Kaltim.

“Kalau ini dapat dilakukan, Pemprov Kaltim dapat berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten, jika ada usulan yang tidak dimasukkan ketika disampaikan ke provinsi oleh pemerintah kabupaten, sehingga dapat diketahui dan direalisasikan,” jelasnya.

Menurut dia, bantuan dari Pemprov Kaltim tidak harus disampaikan begitu saja ke pemerintah desa, karena ada aturan yang dilakukan. Sebab, bantuan yang akan diberikan tersebar di masing-masing SKPD yang menangani pembangunan di daerah.

Misalnya, pembangunan jembatan, jalan masuk desa serta jalan usaha tani pedesaan, bantuan pembangunan diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Melalui usulan tersebut, diharapkan realisasi pengembangan pembangunan pedesaan dapat terwujud.

“Jika ada kesulitan dalam pengusulan, BPM-PD Kaltim melalui Bidang Pemerintahan Desa siap memberi pembinaan untuk penyusunan permohonan tersebut,” jelasnya. (jay/adv).

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini terselenggara atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor.

Rakor kali ini mengusung tema “Dengan semangat reformasi birokokrasi kita wujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas” dan bertujuan untuk menggali informasi terkait tentang pelayanan publik di kabupaten/kota, masalah dan kendala serta menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur dan kementerian terkait dalam upaya peningkatan sistem pengawasan, pembinaan dan penerapan pelayanan publik di masing-masing kabupaten/kota.

Rakor dilaksanakan di Hotel Grand Elty Tenggarong Jalan Pahlawan Nomor 1 Bukit Biru Tenggarong, Kutai Kartanegara selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 26 s.d. 27 Agustus 2013. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang diselenggarakan di Sengata, Kutai Timur pada Tahun 2012.

Peserta yang diundang adalah: Asisten Administrasi Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Bappeda Provinsi dan Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Bagian Organisasi Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; SKPD Provinsi yang membidangi SPM; dan GIZ DeCGG SNI Kaltim.

Acara pembukaan (Welcome party) Rapat Koordinasi/Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan se – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 bertempat di Ballroom Mulawarman Hotel Grand Elty Tenggarong yang dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Ibu Rita Widyasari, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur Bapak H. Sofjan Helmi, Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Ibu Kurniasih, Kepala Bidang Pemantauan dan Analisis Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Bapak Muhamad Hanan Rahmadi, Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansyah dan Asisten IV Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kutai Kartanegara H. Bahrul.

Dalam sambutanya Bupati Kutai Kartanegara Ibu Rita Widyasari mengatakan bahwa dalam upaya reformasi pelayanan publik yang efektif dan mengarah pada pelaksanaan pelayanan prima secara optimal maka dalam rangka menjamin kualitas pelayanan yang lebih baik serta memenuhi prinsip-prinsip good governance diperlukan suatu instrumen atau standar yang baku dan jelas dan memberikan kepastian tolok ukur pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Ditambahkanya, bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, indikator dan target pelayanan secara umum telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari komitmen kinerja pemerintah daerah dalam proses pembangunan daerah selain dari pada itu dalam upaya menjaga kualitas pelayanan secara individu dan institusi maka keberadaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan atau sering juga disebut SP, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan tolak ukor dan panduan kerja dengan optimal.

Bupati Kutai Kartanegara berharap keberadaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan tersebut diupayakan saling terkait sehingga proses pengendalian dan evaluasi berjalan dengan efektif dan efisien hingga pada akhirnya dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan secara komprehensif dan tepat. Selain itu Ia juga meminta agar harapan dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam perspektif pembangunan partisipatif sehingga keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi dapat lebih intensif.

Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur Bapak H. Sofjan Helmi yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur. Sebelumnya, beliau menyampaikan sambutan Gubernur yang mengatakan bahwa kegiatan Rakor ini adalah sebagai salah satu upaya refleksi dari kesungguhan dan komitmen bersama untuk terus berupaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Beliau juga mengatakan bahwa dalam melakukan reformasi di bidang pelayanan publik maka adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tercipta suatu pelayanan yang prima dan berkeadilan. Untuk itu peran serta masyarakat hendaknya semakin dikedepankan dalam proses penyusunan, penerapan dan pengevaluasian berbagai instrumen penyelenggaraan pelayanan. Sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dapat terlaksana dengan arah yang benar.

Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk pelaksanaan kebijakan mengenai berbagai instrumen pelayanan publik, namun masih ada kerancuan atau kesalahan persepsi dalam penyusunan, penerapan maupun penamaan antara SPM, SP, dan SOP. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya untuk meluruskan kesalahan persepsi dalam penggunaan dan penerapan istilah SPM, SP, dan SOP melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 065/4053/Org tanggal 16 Mei 2012.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencapai apa yang sudah direncanakan dibuatlah Standar Pelayanan dimana dokumen ini adalah sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk membantu implementasi di lapangan, diperlukan suatu langkah-langkah atau tahapan yang jelas dalam bekerja dengan mewujudkannya dengan Standar Operasional Prosedur.

Bapak Sofjan Helmi mengharapkan rakor ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya penerapan SPM, penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan, juga Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur

IMG01173-20130826-0747Samarinda : Pada tanggal 26 Agustus 2013 tepatnya hari Senin pagi bertempat di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur telah diadakan Apel Pagi seperti biasa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ir. H. Rusmadi MS selaku Plt. Setda Prov. Kaltim dan sekaligus Plh. Gubernur Kalimantan Timur dikarenakan mulai tanggal 24 Agustus 2013 Bapak H. Awang Faroek Ishak  sudah Cuti mengingat  beliau mencalonkan diri lagi menjadi Gubernur Kalimantan Timur periode 2013-2018.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Dr.  Ir. H. Rusmadi MS menghimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil  di lingkungan Pemprov Kaltim untuk cepat tanggap merespon perkembangan politik yang ada disekeliling atau disekitar kita, khususnya menyangkut pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. Yang mana banyak sekali masalah-masalah yang perlu diklaripikasi atau diluruskan menyangkut program pembangunan yang ada di Kalimantan Timur. Karena banyak isu yang beredar dimedia masa baik itu cetak maupun televisi yang memberitakan tentang kegagalan atau ketidakberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan programnya, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki oleh Badan Statistik , yang merupakan suatu badan yang  ankuntabel dan terpercaya keakuratan datanya.

Beliau juga menghimbau kepada seluruh PNS Pemprov kaltim untuk berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2013 dan bersikap netral. Karena kesuksesan Pilgub tersebut bukan hanya dilihat dari segi keamanannya saja, tetapi jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilihan Gubernur  yang dijadikan tolak ukur untuk keberhasilan tersebut.

Penyempurnaan Draft Awal Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov. Kaltim

IMG_20130821_092955Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta menjadi pendorong mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur.

Pada Rabu tanggal 21 Agustus 2013 bertempat di ruang Rapat Tenguyun (Lantai 4) Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda telah diadakan Rapat Pembahasan Penyempurnaan Draft Awal Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Program Quick Wins. Pada acara tersebut dihadiri oleh para Anggota Tim Teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibagi menjadi 9 Tim Kelompok Kerja yaitu :

  1. Manajemen Perubahan
  2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  3. Penataan dan Penguatan Organisasi
  4. Penataan Tatalaksana
  5. Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur
  6. Penguatan Pengawasan
  7. Penguatan Akuntabilitas
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  9. Monitoring dan Evaluasi

IMG_20130821_093400Acara tersebut adalah kerjasama  Pemerintahan Provinsi Kaltim dengan GIZ-DeCGG SNI Kaltim. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Dengan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat memenuhi tujuan akhir Reformasi Birokrasi (RB).

Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya.

Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk dilakukannya reformasi birokrasi di pemerintahan, termasuk di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan aparat pengawasan intern pemerintah, yang disebabkan oleh belum jelasnya sistem tata kelola (governance) dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan, juga mendorong Pemerintah Provinsi untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah.

Berbagai permasalahan/hambatan antara lain tersebut di atas, yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui.

Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, adalah tersedianya dokumen roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan roadmap adalah rencana kerja rinsi dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi hingga lima tahun ke depan. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, roadmap menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya.

Secara harfiah, roadmap dapat diartikan sebagai peta penentu/petunjuk arah. Roadmap ini akan menjadi alat bantu Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka di tahun 2012 proses RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dimulai dengan menyelenggarakan acara Sosialisasi RB dan Bimbingan Teknis Penyusunan Roadmap RB.

IMG_20130821_093109Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah mempersiapkan diri dalam penerapan Program RB melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.750/2011 tertanggal 21 November 2011.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional,  sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (mid-set) dan pola budaya (culture-set) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Apel Pagi Dihari Pertama Kerja di Halaman Kantor Gubernur Kaltim

Jajaran staf dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setprov  Kaltim mengikuti apel  pagi  yang dilaksanakan pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran di halaman kantor gubernur Kaltim, Senin (12/8).
Gubernur Kaltim Dr H Awang  Faroek Ishak yang bertindak sebagai inspektur upacara memberi arahan agar pengabdian membangun Kaltim untuk semua merupakan sebuah tekad untuk  mensejahterakan rakyat yang berkeadilan.
“Visi dan misi  Kaltim bangkit 2013 belum selesai, siapapun gubernurnya, program-program pro rakyat  harus tetap dilanjutkan,” kata Awang  Faroek.
Dijelaskan, visi Kaltim bangkit bukan tujuan akhir, tetapi harus berkesinambungan karena merupakan bagian dari rencana jangka panjang pembangunan daerah. Karena itu, dukungan masyarakat dan semua pihak sangat diharapkan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai.
Gubernur menyebutkan ada sembilan masalah mendasar yang harus menjadi perhatian   diantaranya kemandirian pangan,  kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan dan reformasi birokrasi.
“Kemandirian pangan harus terwujud di Kaltim,  karena potensi lahan yang masih  sangat terbuka untuk dikembangkan. Sedangkan soal kemiskinan, saya minta seluruh SKPD lebih fokus untuk menyiapkan program untuk pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Soal kependudukan, Gubernur Awang Faroek juga mengingatkan agar tidak dipandang remeh. Penduduk Kaltim saat ini diperkirakan sudah mencapai 4,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk masih sangat tinggi mencapai 3,8 persen.
1170790_709270582422470_1979188917_nTingginya pertumbuhan penduduk tersebut memang lebih didominasi faktor migrasi penduduk dari luar daerah dan bukan karena faktor kelahiran. Tetapi permasalahan ini juga bukan tidak mungkin akan melahirkan pengangguran baru yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan.
Masalah krusial lain yang juga harus dituntaskan adalah melanjutkan program-program reformasi birokrasi dengan mengutamakan peningkatan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Usai apel  gubernur  bersama para pejabat teras Pemprov Kaltim berhalal bil halal dengan pegawai di lingkungan Setprov Kaltim, sebelum kemudian melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Bappeda, RSUD AW Syaharanie Samarinda, BPPMD, Dispenda dan Dinas PU Kaltim.(Sumber : Humas)