Category Archives: Biro Organisasi

Tingkatkan Pelayanan Menjadi Lebih Baik

MENINGKATKAN pelayanan dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itulah komitmen Asisten IV Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setprov Kaltim, Meiliana. Belum genap sebulan dilantik menduduki jabatan tersebut, ia sudah memiliki segudang pemikiran untuk berbuat yang lebih baik bagi Setprov Kaltim, khususnya biro-biro yang dikoordinasi olehnya.
“Capaian yang ada selama ini sudah baik, tapi tentu kita harus terus memiliki pemikiran dan kinerja untuk meningkatkan menjadi lebih baik lagi,” katanya
Satu tekadnya yakni menjadikan SDM aparatur yang berkompeten dan profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Baik pelayanan internal maupun eksternal.
Dikatakannya, untuk mewujudkan sesuai dengan visi misi Gubernur, harus didukung SDM yang berkompeten dan berkinerja tinggi serta profesional. Caranya tentu dengan mengubah pola pikir aparatur. Artinya PNS mau mengubah pola pikirnya, karena jika tidak, akan tergilas perubahan.
Satu hal yang ditekankan Meiliana kepada aparatur, yakni jangan membiasakan diri menunda pekerjaannya.
“Kalau bisa diselesaikan satu hari, jangan menunda hingga esok. Dan yang lebih penting lagi, adalah bisa bekerja tim, integritas tinggi dan selalu berpikiran positif. Dengan begitu, kita akan  merasa nyaman bekerja,” jelas Meiliana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala PKP2A III LAN Samarinda.
Meiliana mengatakan, aparatur yang suka menunda pekerjaan, tentunya berimbas pada pelayanan kepada masyarakat.
“Kita jangan mempesulit masyarakat yang meminta pelayanan kepada Biro Umum. Harus cepat dilayani jangan ditunda. Karena masyarakat sekarang cerdas, mereka ingin cepat dilayani,” tambahnya.
Untuk diketahui, sebagai Asisten IV, Meiliana berkoordinasi dengan Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Organisasi Tata Laksana (Ortal) dan Biro perlengkapan.
Sedangkan untuk teknis, Asisten IV juga berkoordinasi dengan Badan kepegawaian, Badan Diklat, Badan Arsip Daerah dan Inspektorat

Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2014

Rapat Kordinasi Ketatalaksanaan merupakan wadah untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan  penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang ketatalaksanaan dalam hal ini Pelayanan Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja, dalam Rakor ini juga akan memberikan masukan dalam rangka membangun keserasian hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam menyikapi perkembangan dan mengatasi permasalahan penerapan pelayanan publik dan mekanisme prosedur kerja serta menyamakan persepsi tentang pentingnya penyelenggaraan penerapan standar-standar pelayanan sehingga didapatkan kinerja aparatur yang profesional, akuntabel dan transparan guna terus memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Rakor Tahun 2014 adalah di Kota Balikpapan sebagai tindak lanjut dari Rakor sebelumnya Tahun 2013 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dihadiri oleh para Asisten Administasi, Kabag Organisasi dan Kasubbag Ketatalaksanaan Setda Kab/Kota se Kaltim dan Kaltara. Tema tahun ini adalah “Penguatan Kinerja Ketatalaksanaan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Akuntabel”, dengan nara sumber yang direncanakan adalah dari:

  • Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur (Standar Pelayanan);
  • Kementerian PAN & RB Deputi Ketatalaksanaan (Tata Naskah Dinas Elektronik / siMAYA);
  • Best Practices dari BPPMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2014 dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2014. 1) Hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 dilaksanakan pembukaan acara Rapat Koordinasi Ketatalaksanaan Tahun 2014 Ruang Rapat Sungkai, Hotel Grand Jatra Balikpapan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Acara pembukaan dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Balikpapan dan para undangan. 2) Hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 acara Rapat Koordinasi Ketatalaksanaan Tahun 2014 dilaksanakan di Ruang Rapat Sungkai, Hotel Grand Jatra Balikpapan. 3) Pada kesempatan pertama disampaikan materi mengenai Green Zone Task oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dengan kesimpulan sebagai berikut:

  • Green Zone Task maksudnya adalah tugas besar yang harus segera dilaksanakan, ORI sebagai lembaga Pengawas Pelayanan Publik melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang dananya berasal dari APBN/APBD.
  • Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menugaskan ORI untuk mengawasi pelayanan publik, maka ORI melakukan Observasi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap Penyusunan Standar Pelayanan.
  • Dari hasil observasi, didapatkan predikat Hijau, Kuning dan Merah. Namun hal ini bukan berarti kinerja dari SKPD buruk, ORI hanya melakukan penilaian terhadap kepatuhan SKPD dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 15 yang diuraikan dengan Pasal 21, bukan melakukan penilaian terhadap kinerja.

4)    Pada kesempatan kedua disampaikan materi mengenai Kiat-kiat PTSP Provinsi Kaltim dalam mengelola unit kerjanya, dengan kesimpulan sebagai berikut:

  • PTSP Provinsi Kaltim berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, oleh karena itu PTSP Provinsi Kaltim telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 untuk menyusun Standar Pelayanan dan menerapkannya.

5)    Pada kesempatan ketiga disampaikan materi mengenai SiMaya (Tata Naskah Dinas Elektronik), dengan kesimpulan sebagai berikut:

  • TNDE didesain dalam rangka memenuhi 9 Percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government)
  • TNDE merupakan suatu sistem aplikasi yang memberikan fasilitas dalam persuratan (dapat diakses melalui suatu jaringan).
  • Dengan Penerapan TNDE, maka akan didapatkan:
  1. Terwujudnya percepatan Pemerintahan Elektronik (e-Government)
  2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
  3. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi
  4. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antarinstansi pemerintah
  5. Kemudahan pengelolaan dokumen naskah dinas dan penggunaannya

6)    Pada kesempatan keempat dibahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seluruh Bagian Ketatalaksanaan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bapak Drs. Syaiful Anwar, M.T. Pada kesempatan ini dihasilkan beberapa solusi dan rekomendasi yang dihimpun ke dalam Matriks Permasalahan, Solusi, dan Rekomendasi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan sendiri bertunjuan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan strategi penerapan bidang Ketatalaksanaan difokuskan pada pada Standar Pelayanan & Tata Naskah Dinas Elektronik;  Memberikan kesempatan peserta Rakor untuk dapat belajar dan memahami penerapan Bidang ketatalaksanaan  di Daerah dalam rangka penguatan kinerja ketatalaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang akuntabel

Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

JpegDalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada  pemerintah daerah , maka Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut diadakan rapat persiapan penyusunan laporan / pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan hari ini Selasa tanggal 26 Agustus 2014 , waktu 08.30 wita bertempat di Ruang Rapat Batiwakal Kantor Gubernur Kaltim

Rakor Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2014

DSCN0607 DSCN0628Samarinda : Pada tanggal 18 s.d 19 Agustus 2014 di Kota Balikpapan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, acara tersebut sebagian dari tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2013 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang lalu.

Acara tersebut mengusung tema “Penguatan Kinerja Ketatalaksanaan Guna Mendukung Pelayanan Publik Yang Akuntabel”. Rencananya setelah acara tersebut akan dilakukan anjang karya ke Pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk belajar langsung mengenai pengelolaan Unit Pelaksana Pelayanan Publik pada Taman Pintar Yogyakarta pada tanggal 20 s.d. 23 Agustus 2014.

Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan Tahun 2014

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka pemerintah harus mempunyai prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat dalam menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus ada peran serta masyarakat yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan  informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang muaranya adalah pemenuhan terhadap komponen-komponen yang diwajibkan kepada penyelenggara pelayanan untuk menyediakannya; Pemahaman tentang pentingnya sistem informasi yang diterapkan dengan sistem tata naskah dinas elektronik dalam menunjang kegiatan kerja sehari-hari di kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2014. Kegiatan Rapat Koordinasi ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan. Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara dihadiri oleh: Asisten Administrasi Provinsi dan Kab/Kota se Kaltim & se Kaltara; Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim/Kaltara; Kepala Bagian &  Kasubbag Biro/Bagian Organisasi Setda Provinsi/Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara, yang berjumlah + 100 orang.