Category Archives: Biro Organisasi

Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015 Kota Bontang

Samarinda : Senin tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim B Lantai III telah diadakan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015 Kota Bontang.

Acara tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peserta Asistensi tersebut adalah SKPD dari Kota Bontang, yaitu Sekretariat Dewan Kota Bontang, Sekretariat KORPRI, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi dan UMKM

Yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Satuan dan Target. Sedangkan Perencanaan yang menyangkut Rencana Strategis meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, kebijakan dan Program

Kemudian untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2016, untuk tingkat Eselon 2 menyebutkan sasaran strategis SKPD tersebut, sedang untuk Eselon 3 menyebutkan tentang Program SKPD, serta untuk Eselon 4 menyebutkan tentang Kegiatan SKPD tersebut. Untuk batas terakhir pengumpulan Laporan Kinerja Tahun 2015 yaitu tanggal 29 Febrruari 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yaitu tanggal 29 Januari 2016.

Sekprov Minta ASN Kerja Profesional dan Transparan

SAMARINDA- Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi meminta agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar bekerja professional, bertanggungjawab dan transparan.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang digelorakan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan ke depan ASN di Kaltim memiliki integritas yang tinggi di masa akan datang.

“Ini penting ditanamkan, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin baik dan penyelenggaraan pemerintahan juga berjalan baik,” kata Rusmadi usai dilantik Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak di Pendopo Lamin Etam Samarinda, Rabu (10/2).

Kerja professional, bertanggungjawab dan transparan diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan ASN di daerah ini mampu mewujudkan pembangunan yang lebih baik demi kemajuan daerah dan Negara.

Selain itu, semangat dan etos kerja yang tinggi juga diperlukan agar program yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai target yang diinginkan. Artinya, aparatur harus mampu bergotong royong dalam bekerja, diharapkan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang kini dihadapi pemerintah.

“Insyaallah tugas yang berat dihadapi saat ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi serta cita-cita masyarakat Kaltim yang sejahtera, dalam suasana yang aman dan damai,” jelasnya.(jay/hmspro)

Pemprov Kaltim Akhirnya Punya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Definitif

SAMARINDA – Pemprov Kaltim akhirnya punya Sekretaris Provinsi (Sekprov) definitif. Kemarin (10/2), Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melantik Rusmadi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekprov Kaltim. Sebelumnya, lebih dua tahun posisi sekprov lowong. Saat kosong, Rusmadi yang merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim.

Pelantikan oleh Gubernur Awang Faroek, kemarin, digelar di Pendopo Lamin Etam, disaksikan para pejabat teras Pemprov Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), para mantan pejabat Kaltim serta Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) terpilih Irianto Lambrie. Irianto adalah Sekprov Kaltim yang pertama mendapat kepercayaan menjadi Pj Gubernur di Indonesia dan akhirnya terpilih menjadi Gubernur Kaltara.

Gubernur Awang Faroek mengatakan, proses rekrutmen JPT Madya Sekprov Kaltim diakui sebagai yang terbaik secara nasional. Selain melibatkan panitia seleksi nasional, transparansi dalam proses rekrutmen juga mendapat apresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pramono Anung.

“Langkah dan transparansi yang dilakukan Kaltim dalam proses ini mendapat apresiasi pemerintah pusat. Ketua KASN dan Mensesneg bahkan menyarankan agar sukses Kaltim ini bisa menjadi row model atau prototipe seleksi nasional pengisian JPT Madya di Indonesia,” kata Awang Faroek.

Awang menjelaskan, berdasarkan UU 5/2014, JPT Madya Sekprov Kaltim bertugas dan berfungsi memimpin dan memotivasi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Sekprov, kata Awang, harus mampu memberikan keteladanan dalam implementasi nilai-nilai dasar ASN. Juga memiliki tugas berat untuk membantu kepala daerah dalam kedudukan sebagai gubernur maupun wakil pemerintah pusat di daerah. Termasuk dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan untuk urusan pelayanan administratif serta tugas-tugas pelayanan lainnya. Khususnya yang berkaitan dengan program Trisakti dan Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK. Gubernur juga mengingatkan, tuntutan reformasi dan era global adalah tantangan yang pasti akan lebih berat.

“Kepada Pak Rusmadi, saya ucapkan selamat. Semoga saudara dapat menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawab ini dengan baik. Bagi yang belum berhasil jangan kecewa, sebab masih ada hari esok. Yang belum berhasil saya harap legawa. Mari bersama-sama kita berikan dukungan kepada sekprov yang baru,” kata Gubernur.

Di tempat sama, Rusmadi menegaskan komitmennya untuk membantu gubernur mengoordinasikan unit kerja (SKPD), instansi vertikal dan kabupaten/kota dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan baik. Dalam 100 hari pertama dirinya akan fokus dalam percepatan program pembangunan infrastruktur dan upaya untuk mendorong daya saing ekonomi daerah.

Rakor Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kaltim,

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan siap mencabut izin usaha perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan di Kaltim yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar.

Hanya saja, kondisi tersebut biasanya terjadi kendala ketika di pengadilan. Namun demikian, Awang meminta agar pengadilan bisa memutuskan untuk mencabut izin usaha tersebut, jika terbukti bersalah membuka lahan dengan cara membakar.

Menurut dia, Indonesia telah memiliki UU Nomor 44/2007 tentang Perencanaan Kehutanan, UU 24/2013 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Undang-Undang tersebut sudah nyata sebagai bentuk bagaimana tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Begitu juga mengenai pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik,” kata Awang Faroek Ishak, saat memberikan arahan di Rakor Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kaltim, Rabu (10/2) kemarin.

Sebagai tindakan tegas pemerintah, Pemprov Kaltim akan mencabut izin usaha perusahaan pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun migas yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Bukan hanya itu, Pemprov Kaltim juga tidak akan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan.

Hal ini ditegaskan, karena sesuai peninjauan lapangan yang dilakukan jajaran Kodam VI Mulawarman, ternyata ada perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Padahal, sebelumnya Pemprov Kaltim telah melakukan MoU bersama perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan itu terjadi ketika musim kemarau tahun lalu.

“Ini yang menjadi perhatian Pemprov Kaltim bersama Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, dan Kajati Kaltim. Karena itu, sanksi tegas telah kami siapkan. Melalui Pergub Nomor 17/2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan.

Sanksi tegas yang dimaksud adalah pencabutan izin untuk kegiatan usaha perkebunan maupun pertambangan dan kehutanan,” jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan kegiatan tersebut dihadiri 100 peserta yang terdiri dari pengusaha perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan Migas di Kaltim.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin dan Kejati Kaltim Abdoel Kadiroen yang turut memberikan arahan di hadapan peserta Rakor tersebut.

Pembangkit listrik 10 ribu MW Bisa Dibangun Jika Dihitung Dengan Ketersediaan Sumber Daya Alam di Kaltim

SAMARINDA – Kaltim siap memberikan kontribusi 10.000 megawatt (10 ribu MW) energi listrik nasional dari pembangunan 35 ribu MW yang diprogramkan pemerintah pusat hingga 2018.

Hal ini sudah menjadi komitmen Pemprov Kaltim mengingat ketersediaan sumber daya alam yang dapat diolah menjadi sumber energi nasional. Namun demikian, Gubernur Awang Faroek Ishak mengakui masih ada kendala besar yang menjadi penghambat, yakni persoalan perizinan yang masih terlampau panjang.

Awang menjelaskan, tahapan perizinan yang harus dilalui untuk membangun pembangkit listrik saat ini masih sebanyak 22 izin dengan lama waktu penyelesaian proses perizinan mencapai 260 hari.

“Sebelumnya, proses izin membangun pembangkit listrik sebanyak 69 izin. Namun, era Presiden Joko Widodo dipangkas menjadi 22 izin. Tapi, ini pun masih lama karena waktunya mencapai 260 hari,” kata Awang Faroek Ishak, saat menerima jajaran PT Bina Nusantara Engineering (BNE).

Karena itu, Gubernur Awang Faroek berharap agar kehadiran BNE selaku konsultan di bidang pembangunan pembangkit listrik diharapkan mampu melakukan komunikasi di tingkat pusat.

Sebab, lanjut Awang, kendala utama pembangunan pembangkit energi listrik di daerah adalah lamanya proses perizinan dan itu berada di pihak kementerian dan lembaga di pusat.

“Saya sangat berharap PT BNE mampu melakukan lobi-lobi hingga proses perizinan pembangunan pembangkit listrik di daerah bisa dibuat lebih mudah  cepat,” harapnya.

Lebih jauh Awang menjelaskan, pembangkit listrik 10 ribu MW itu bisa dibangun jika dihitung dengan ketersediaan sumber daya alam yang tersedia di Kaltim. Komitmen ini diyakini akan berjalan mulus jika pemerintah pusat memberikan kemudahan proses perizinannya.

Sementara itu, pimpinan PT BNE Achmad Sanusi Parinduri mengemukakan kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi keinginan Pemprov Kaltim. Khususnya, dalam upaya percepatan pembangunan pembangkit energi listrik di daerah.

“Jujur kami ketahui potensi sumber daya yang dimiliki Kaltim sangat besar dalam pembangunan energi listrik. Selain kita bantu dan fasilitasi proses perolehan izin juga kami siap membantu membangun dengan kesiapan investor dari Tiongkok,” ujar Achmad Sanusi.