Category Archives: Biro Organisasi

Pengajian Rutin Pemprov. Kaltim Menjelang Ramadhan

IMG01431-20130927-0918Samarinda : Jum’at  tanggal 27 Juni 2014 bertempat di ruang Serba Guna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim telah diadakan pengajian rutin bulanan yang diselenggarakan atas kerjasama Biro Umum, Biro Sosial, Biro Humas dan Protokol serta Pengurus Korpri Setda Prov. Kaltim. dan sebagai penceramah pada pengajian tersebut ialah  Bapak Ustad H. Muhammad Mansur, dan acara tersebut dihadiri oleh pegawai SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi memberikan sambutannya dan menjelaskan bahwa pentingnya setiap pegawai di lingkungan Pemprov. Kaltim untuk mengikuti acara ceramah agama tersebut, yang mana dengan mengikuti ceramah tersebut diharapkan semua pegawai saling bersilaturahim dan mendapatkan pencerahan hati  dengan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustad Penceramah khususnya menjelang masuk pada bulan Ramadhan, dalam kesempatan tersebut Bapak Rusmadi menyarankan agar supaya kegiatan pengajian rutin dibulan ramadhan nanti agar diselenggarakan setiap seminggu sekali yaitu pada setiap hari Jum,at.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Ustad H. Muhammad Mansur memberikan tausiahnya antara lain mengenai persiapan setiap muslim didalam menghadapi/menjalankan ibadah di bulan puasa ramadhan nanti, persiapan tersebut antara lain : menyiapkan hati kita, ilmu kita, harta kita, serta pisik kita, agar didalam menjalani ibadah dibulan yang pernuh berkah tersebut mendapatkan nilai lebih di sisi Allah SWT.

Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya kepatuhan pelayanan publik dan mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka diadakan kegiatan presentasi oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia (Bapak Danang Girindrawardana)  terkait dengan ZI-WBK dan WBBM.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014, pukul 10.00 wita s.d. 12.00 wita bertempat di Ruang Ruhui Rahayu Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim.

Dalam kegiatan tersebut dipaparkan banyak hal penting terkait pelayanan publik yang harus dicermati dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kaltim guna meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan. Ketua Ombudsman memaparkan bahwa hasil-hasil kajian dari lembaga-lembaga survey menunjukkan kepuasan terhadap pelayanan pemerintah ada di tingkat rendah. Data-data ini, meskipun disajikan secara makro menegaskan ketidak puasan itu.

TPKP (Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik) menempatkan Indonesia pada urutan ke 129 dalam hal pelayanan publik (2011 survey terhadap 183 negara). International Finance Cooperation (IFC) 2011: Rangking Doing Business: ke 121 dari 183 negara, Starting a Business: ke 161 dari 183 negara (atau 60 hari kerja dari rata-rata 40 hari kerja di Asia).

Political Economic Risk Consultancy (PERC) di Hongkong : Menempatkan Indonesia dalam urutan paling bawah di negara-negara Asia untuk tingkat korupsi dalam investasi (di bawah Vietnam, Philipina dan Thailand). Indeks Persepsi Korupsi (TII) 2011: 3,0.
Pelayanan publik yang belum memuaskan adalah refleksi manajemen birokrasi yang lemah, hal ini dapat ditunjukkan melalui beberapa hal, yaitu: 1. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih rendah; 2. Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang diamanatkan oleh UU 25 Th.2009 Tentang Pelayanan Publik masih rendah; 3. Program reformasi birokrasi terkait dengan target outcome kualitas pelayanan publik masih belum kena sasaran.

Mengapa bisa terjadi Bahwa partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih rendah? Karena serangkaian peraturan yang ‘mengakomodir keterlibatan publik’ baru dilahirkan sejak tahun 2008. Diantaranya adalah:

  1. UU 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. UU 37 Th 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  3. UU 25 Th 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  4. UU 12 Th 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keempat UU tersebut pada intinya adalah mengatur “hak-hak publik” untuk mengetahui apa yg sedang dilakukan pemerintah, hak untuk melaporkan ketidakpuasan atas pelaksanaan pelayanan publik dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang melalui Ombudsman RI. Serta “hak publik” untuk berperan serta dalam “penyusunan” peraturan perundang-undangan. Pengaturan itu baru dilahirkan setelah lebih 60 tahun merdeka.

Sebelum ada pengaturan setingkat UU itu, semua terkait hak-hak publik hanyalah tergantung intuisi kepemimpinan sang pemimpin disemua tingkatan. Bentuk nyatanya adalah kebijakan-kebijakan inovatif yang sayangnya mudah ditumpulkan oleh pemimpin penerusnya. Sehingga tidak heran jika banyak best practice hanya berlangsung selama pemimpin inovatif itu masih menjabat. Padahal, hak publik adalah inti penting dari paradigma baru tentang pemerintahan. Salah satu definisi ini menunjukkan posisi hak publik: “Public values are those providing normative consensus about (1) the rights, benefits, and prerogatives to which citizens should (and should not) be entitled; (2) the obligations of citizens to society, the state and one another; and (3) the principles on which governments and policies should be based.” Bozeman, 2007.
Pentingnya pelibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dikumandangkan sejak dekade 2000-an, kita bisa mempelajari dari Denhardt and Denhardt (2000), yang menyodorkan konsep baru tentang New Public Services yang bergeser dari paradigma New Public Management dan sudah sangat menjauh daripada apa yang kita kenal sebagai “old public administration”. Pergeseran itu menunjukkan posisi publik dari yang dulu dikenal sebagai “clients dan constituents” menjadi “customers” dan kemudian menjadi “citizens”. Pergeseran juga dari sisi peran pemerintah dari “rowing” ke arah “steering” dan kemudian menjadi “serving”.

Kenyataan lain yang menyebabkan rendahnya pelayanan publik adalah bahwa institusi pelayanan publik masih mengabaikan standar pelayanan publik (UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).

Pelayanan Publik

Kepatuhan adalah jembatan utama menuju tercapainya tujuan dari peraturan perundang-undangan. Jika amanat atau perintah Undang-undang tidak ditegakkan, baik dalam ranah administrasi ataupun ranah hukum, maka yang terjadi adalah chaostic (ketidakberaturan). Kedua ranah tersebut akan mengarah kepada buruknya perilaku organisasi secara sistem dan secara individu-individu di dalam organisasi itu. Semakin tinggi kepatuhan terhadap peraturan semakin terorganisir mekanisme kerja organisasi tersebut, demikian pula sebaiknya. Tanpa kepatuhan Standar Pelayanan Publik, tidak akan ada implementasi Undang-undang Pelayanan Publik, yang artinya ketercapaian target perbaikan kualitas pelayanan publik yang diinginkan menjadi utopis (angan-angan). Semakin rendah kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bisa dipahami bakal semakin tinggi potensi maladministrasi dan korupsi di instansi publik tersebut.
Berikutnya,  Program reformasi birokrasi terkait dengan target outcome kualitas pelayanan publik masih belum kena sasaran.
Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi
Setiap sistem selalu membutuhkan feedback; dalam hal pelayanan publik, feedback bisa didapatkan dari partisipasi berupa saran dan atau keluhan. Maka kita perlu menemukan kembali bagaimana feedback dalam hal pelayanan publik bisa dilakukan? Penemuan itu setidaknya terdapat dalam dua hal yaitu:
  1. Pertama adalah; bagaimana institusi publik memandang bahwa feedback publik adalah ramuan penting demi meningkatkan responsivitas institusi terhadap perkembangan tuntutan publik.
  2. Kedua adalah; bagaimana sistem pengawasan dikembangkan sehingga bisa memastikan bahwa feedback publik terkelola dengan baik dan bisa diarahkan secara konstruktif demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas?
Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi

Bagian Pelayanan Publik Yang Harus Diawasi

Setelah terbangun Sistem Pengawasan Pelayanan Publik, maka langkah selanjutnya adalah memberlakukan sanksi sebagai tindak lanjut terhadap temuan pengawasan pelayanan publik. Sanksi terhadap temuan pada pelayanan publik sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009, misalnya pada Pasal 54 berupa Sanksi Pembebasan dari Jabatan apabila tidak melakukan amanah dari Pasal 15, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 36, Pasal 48, Pasal 50 pada UU 25/2009.

Selanjutnya pada Pasal 54 juga terdapat sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri apabila tidak melaksanakan Pasal 15, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 33 pada UU 25/2009.

Untuk dapat siap dan patuh terhadap UU 25 Tahun 2009 tersebut maka kita perlu berpikir ulang mengenai re-engineering kapasitas lembaga publik secara institusi dan secara birokratnya untuk mampu mendengarkan dan terlibat secara erat bersama publik untuk mewujudkan keinginan publik. Reenginering inilah yang menjadi roh berpikir, untuk apa, bagaimana dan kemana arah reformasi pelayanan publik kita? Sudah sesuaikah dengan tujuan untuk kesejahteraan bangsa dan birokratnya?

Sejauhmana publik kita terlibat dalam proses pembangunan pelayanan publik? Atau masihkah ‘pemerintah lebih asyik bermain sendiri‘ meskipun dengan empat UU tersebut, negara sudah menciptakan rambu-rambu bahwa pemerintah tidak lagi single-player, juga tergantung para birokratnya: maukah mengubah diri? Serta tergantung pada publiknya: maukah berpartisipasi?

Kelompok Perusahaan Tambang Bakal Menata Tepian Mahakam

SAMARINDA - Langkah Pemprov Kaltim mendorong perusahaan mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) dalam revitalisasi Tepian Mahakam, Samarinda, mulai dapat respons. Meski sempat seret karena baru satu perusahaan yang mengalokasikan CSR, setidaknya awal Juli mendatang revitalisasi kembali bergulir dari CSR beberapa perusahaan tambang.

Kepala Biro Pembangunan Daerah, Setprov Kaltim, Salman Lumoindong, menyebut belakangan sudah hampir pasti beberapa perusahaan pertambangan yang dikoordinasi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim patungan menata Tepian Mahakam. “Paling cepat akhir Juni atau awal Juli bisa dimulai. Tergantung Distamben,” tutur Salman.

Dikatakan, kelompok perusahaan tambang ini bakal menata tepian di sisi samping SPBU Jalan RE Martadinata yang kini berdiri Monumen Perahu Tambangan yang didirikan Pemkot Samarinda. Sementara di sisi yang kini banyak berdiri lampion, juga kembali dapat penataan taman dari APBD Kaltim. Ada sekitar Rp 500 juta dana untuk penataan taman.

Diharapkan kondisi tepian makin cantik dan memacu perusahaan menjalankan CSR di kawasan itu. “Kalau yang lampion itu sudah dari APBD 2013. Kalau tamannya tahun ini akan kami tenderkan. Seterusnya dari CSR semua,” terang dia. Selain dari pertambangan, kelompok kontraktor dan konsultan di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan perbankan, juga disebut telah menghitung-hitung anggaran untuk CSR revitalisasi Tepian.

Perusahaan dimaksud, sudah memastikan berpartisipasi. Tinggal memastikan besaran alokasi. “Kami sudah ada desainnya. Mereka tinggal mengikuti, tapi kalau ada tambahan ornamen perusahaan, diperkenankan,” tuturnya. Selain itu, ada pula rencana BNI membangun taman di samping pos polisi Jalan Slamet Riyadi.

Dari rencana itu, bank pelat merah tersebut meminta kompensasi agar diizinkan membangun ATM drivethrough untuk kendaraan roda dua di tempat sama. “Mereka mengajukan proposal begitu. Silakan, yang penting bagus dan ATM tak mengganggu fungsi taman,” ucap Salman. Adapun CSR dari perbankan diarahkan membangun taman di seberang Kantor Bank Indonesia, Jalan Gajah Mada.

Dalam desain, di sana terdapat plaza dan panggung permanen yang dapat digunakan publik. Juga untuk acara hiburan bagi pengunjung. Sebagai informasi, Pemprov setahun belakangan telah mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan di Kaltim. Seperti perbankan, batu bara, hingga perkebunan untuk membangun Tepian Mahakam per segmen lewat dana CSR.

Revitalisasi Tepian Mahakam menurut rencana bakal dimulai dari tepian di kawasan pelabuhan hingga Jembatan Mahakam. Dalam rancangan Tepian Mahakam pada masa depan, taman didominasi plaza alias ruang publik di perkotaan, sesuai keinginan Gubernur. Rancangan Pemprov ingin memancarkan kesan modern terhadap tepi Mahakam.

Sebagian kawasan bakal dihiasi banyak lampion, bak taman lampion di Batu Malang di Jawa Timur. Ada juga konstruksi jembatan di atas lahan dengan kontur agak berbukit. Beberapa kios semipermanen dan kantong parkir juga menghiasi rancangan tepi sungai. Namun demikian, saat ini baru PT Conbloc yang telah merealisasikan taman di depan Kantor Gubernur. (Sumber : Kaltim Post)

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXVI Tingkat Provinsi Kaltim di Sangatta

SANGATTA – Setelah berlangsung sepekan sejak dibuka 18 Mei 2014 lalu, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXVI Tingkat Provinsi Kaltim di Sangatta, Kutai Timur, Sabtu malam (24/5) ditutup  Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim H Bere Ali, mewakili Gubernur Awang Faroek Ishak.

”Pemprov Kaltim menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Pemkab dan masyarakat Kutim yang sangat antusias mendukung dan berpartisipasi menyemarakkan serta menyukseskan MTQ ini,” kata Bere Ali.

Keberhasilan MTQ di Kutim lanjut Bere, akan menjadi contoh bagi setiap daerah penyelenggara sehingga kualitas MTQ makin dapat ditingkatkan dengan menghasilkan para juara yang mampu bersaing di tingkat nasional.

”Terus laksanakan MTQ dengan kualitas yang lebih baik. Kembangkan dan aktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Qur’an pada kehidupan sehari-hari, sehingga segala sikap dan tata pergaulan di masyarakat bernuansa agamis dengan dilandasi moral dan akhlak yang baik,” ujarnya.

Selain itu, semangat MTQ ini berdampak pada meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan umat Islam sekaligus menjadi pelopor dan motor pengerak dalam membangun, memajukan, menjaga serta membela daerah dan negara senantiasa dalam keadaan aman dan damai.

Kepada para peserta MTQ yang berhasil memperoleh predikat terbaik, Gubernur berharap dapat berprestasi dan membawa nama Kaltim lebih berjaya pada MTQ Tingkat Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, Juni 2014 mendatang.

Juara umum MTQ XXXVI Tingkat Provinsi Kaltim kali ini diraih Kota Samarinda, disusul Kabupaten Berau di peringkat kedua dan Kota Bontang di posisi ketiga.

Penutupan MTQ dilakukan di Masjid Agung Bukit Pelangi dihadiri Wakil Bupati H Ardiansyah Sulaiman, Kakanwil Kemenag Kaltim HM Syaifie, alim ulama serta pejabat kabupaten/kota se-Kaltim dan Kaltara. Sementara tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Kaltim tahun depan akan diselenggarakan di Kabupaten Kutai Barat. (Sumber : www.kaltim.go.id -ina/sul/hmsprov)

Rapat Pembahasan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Rapat Pembahasan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksnakan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, bertempat di Ruang Rapat Tuah Himba Lantai VI Kantor Gubernur Kalimantan Timur, dengan dipimpin langsung oleh Ir. Tri Murti Rahayu, M.Si selaku Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rapat ini dihadiri oleh Tim PBD (Penegasan Batas Daerah) dari masing-masing provinsi, yaitu Tim PBD Kabupaten Kutai Barat, Tim PBD Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim PBD Kabupaten Penajam Paser Utara serta Tim PBD Provinsi Kaltim.

Dari hasil rapat ini diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 100/133/Pem/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tidak menerima hasil Pelacakan Batas tanggal 27 s/d 29 Mei 2011. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap bersepakat terhadap titik batas pertigaan dengan mengacu kepada Berita Acara tanggal 28 Mei 2011.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sepakat untuk melaksanakan peninjauan lapangan pada titik pertigaan batas wilayah antara ketiga kabupaten yang berbatasan. Pelaksanaan peninjauan lapangan dijadwalkan Minggu keempat bulan Agustus 2014 yang akan difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Tim PBD Kabupaten Kutai Barat, Tim PBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tim PBD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sumber : http://biro-ppwk.kaltimprov.go.id