Category Archives: Biro Organisasi

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Pemerintah Prov. Kaltim Tahun 2013

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2013

No Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Nilai Nilai Hasil
1 Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim 69,11 B BAIK
2 Badan Arsip Prov. Kaltim 65,95 B BAIK
3 Inspektorat Prov. Kaltim 65,15 B BAIK
4 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 64,44 CC CUKUP BAIK
5 Bappeda Prov. Kaltim 63,49 CC CUKUP BAIK
6 Sekretariat Daerah Prov. Kaltim 62,56 CC CUKUP BAIK
7 Dinas Peternakan Prov. Kaltim 61,63 CC CUKUP BAIK
8 Dinas Sosial Prov. Kaltim 61,15 CC CUKUP BAIK
9 RSUD A.Wahab Sjahranie Samarinda 60,83 CC CUKUP BAIK
10 RSUD Atma Husada Mahakam 60,39 CC CUKUP BAIK

 

Perindagkop SKPD Terbaik Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Terbaik I dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), demikian ditorehkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim tahun ini.

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak kemudian memberikan penghargaan itu kepada Kepala Dispendagkop dan UMKM, H Mohammad Djailani pada acara Peningkatan Kapasitas Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim di Bandiklat Kaltim, Kamis (27/2).

SKPD yang mendapat penghargaan dari Gubernur Kaltim dalam hal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebanyak 10 SKPD, di antaranya Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim, menyusul 9 SKPD lainnya (lihat tabel).

Sebagai SKPD terbaik dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Djailani mengatakan, instansinya patut mendapatkan penghargaan itu, karena pada 2013 Kaltim diberikan penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi.

Sementara itu, jika dilihat secara statististik dalam komposisi pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kaltim pada 2012, ternyata sektor industri perdagangan koperasi (indagkop) dan jasa, hotel dan restoran menduduki peringkat kedua dengan share 36,29%, masing-masing industri pengolahan 23,5%, perdagangan 8,62%, dan jasa, koperasi 4,17%. Sektor pertambangan menempati peringkat pertama dengan share 47,44% dan pertanian di urutan ketiga hanya 6,16%.

”Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri, perdagangan dan jasa mempunyai peran yang cukup strategis dalam struktur perekonomian Kaltim,” jelas Djailani.

Dikatakan, dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, Pemprov Kaltim berupaya mengubah struktur ekonomi melalui pembangunan berbasis sumber daya terbarukan (renewable resources). Sebagai salah satu provinsi yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, Kaltim terus melakukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan dan jasa.

Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim sebagai SKPD Pembina pada sektor Industri, Perdagangan dan Jasa, lanjut Djalilani, mempunyai fokus program ke depan dengan mengoptimalkan sektor industri pengolahan yang berbasis komoditi unggulan daerah dan mendukung sistem perdagangan yang yang diarahkan pada penguasaan pasar dalam negeri, didukung peran signifikan koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

Selain memacu tumbuhnya industri hilir, Kaltim juga fokus pada pembangunan sektor perdagangan, koperasi dan UMKM demi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya mendorong percepatan tumbuh dan berkembang hilirisasi industri petrokimia yang berbasis gas dan kondensat di Bontang, maupun hilirisasi industri oleokimia yang berbasis pada perkebunan kelapa sawit yang dipusatkan di KIPI Maloy, Kutai Timur.

Selain itu pada 2013 , Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim telah memberikan kontribusi untuk mendukung penetapan Kaltim sebagai Provinsi Penggerak Koperasi oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.

Berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN maka Penghargaan Kategori Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbaik I dengan nilai 69,11 diberikan kepaaa Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim dengan parameter penilaian yaitu akuntabilitas pengelolaan meliputi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Keuangan/Anggaran, dan Pengelolaan Kepegawaian.

”Penilaian dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi dan monitoring hasil/output kegiatan. Penilaian tersebut mencakup penilaian kinerja sektor industri, perdagangan dan koperasi dalam suatu sinergitas yang terpadu dalam satu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,” kata Djailani.(ri/hmsprov)

Rapat Evaluasi Kehadiran Pegawai

SAMARINDA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim menggelar rapat evaluasi kehadiran yang dihadiri seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov. Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengungkapkan rapat evaluasi ini merupakan tindak lanjut atas kenaikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Kaltim.

“Kita menghadirkan pimpinan termasuk sekretaris dan pengelola kepegawaian di SKPD. Berdasarkan hasil rapat tadi, selama 2013 rata-rata kehadiran seluruh SKPD adalah 90 persen. Jadi ada 10 persen yang perlu kita perbaiki,” ungkap pria yang akrab disapa Roby ini, Senin (10/2).

Beliau menjelaskan, kehadiran pegawai kriterianya terdiri dari ijin, cuti, tugas belajar, sakit dan lain-lain termasuk perjalanan dinas. Hal itu sesuai dengan Pergub Nomor 31/2008 tentang daftar kehadiran PNS. Selain itu, juga dilakukan evaluasi kehadiran pegawai pada Januari 2014, karena sesuai kesepakatan pada Juli 2013 daftar kehadiran setiap SKPD harus disampaikan kepada BKD paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

“Daftar hadir itu sebenarnya ada yang otomatis sidik jari dan tanda tangan basah. Pada umumnya SKPD yang sudah menggunakan finger print dan retina disiplinnya jauh lebih baik, karena mesin mencatat dengan baik dan tentu itu harus disandingkan dengan tanda tangan basah,” jelasnya.

Bapak Roby mengatakan terdapat beberapa poin penting yang dihasilkan dari rapat evaluasi kehadiran ini, yaitu SKPD sepakat tindak lanjut pemberian TPP memperhitungkan daftar hadir dan harus ada SKP (Sasaran Kerja Pegawai). TPP merupakan kebijakan Pemprov yang harus didukung dan diamankan, sehingga diharapkan dengan kenaikan TPP signifikan dengan peningkatan produktifitas pegawai baik PNS maupun non PNS.

Selanjutnya, SKPD tertib menyampaikan daftar kehadiran masing-masing SKPD, yang diharapkan berpengaruh pada kinerja SKPD menjadi semakin baik. Kemudian, setiap bulan dilakukan evaluasi masing-masing SKPD yang hasilnya disampaikan kepada gubernur melalui BKD. Agar lebih efektif, jika sebelumnya penyampaian evaluasi dilakukan tiga bulan sekali, dari hasil rapat disepakati menjadi sebulan sekali.

“Apabila kehadiran sudah dilakukan optimal, maka pra kondisi implementasi absensi online di lingkungan Pemprov bisa dilakukan. Dalam absensi online syarat mutlaknya adalah adanya kesadaran PNS. Karena kehadiran merupakan salah satu dari 17 kewajiban PNS. Dengan kesepakatan itu mudah-mudahan nanti kehadiran pegawai semakin baik dan mengerjakan rencana individu dalam bentuk SKP juga dengan baik,” jelasnya.

Bapak Roby menjelaskan apabila absensi online sudah dilaksanakan tentu ada pilihan untuk memberikan reward dan punishment. Saat ini ada tujuh instansi yang siap menjadi pilot project, yaitu Bappeda, BKD, Inspektorat Wilayah, Diskominfo, Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat Dewan (Setwan).

Selain itu, sambung dia, beberapa SKPD juga sudah mengajukan untuk melakukan absensi online, diantaranya Balitbangda dan Badan Kesbangpol.“Dalam pelaksanaan absensi online diperlukan perubahan mindset dan culture set. Karena jika hal ini lakukan memaksa itu juga tidak baik. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran dalam bentuk mindset tadi. Jadi tidak perlu dilakukan absensi online jika ada kesadaran PNS yang lebih tinggi,” jelasnya.

Pelaksanaan absensi online pada SKPD pilot project akan dimulai pada 20 Februari 2014. Saat ini BKD terus mempersiapkan komponen pendukung untuk pelaksanaan, diantaranya untuk jaringan internet (online) dan sumber daya manusia (SDM), serta dilakukan sosialisasi.

“Absensi online sangat baik karena pegawai wajib berada di kantor mulai pukul 7.30 pagi untuk apel. Menariknya, pukul delapan pagi di ruangan pimpinan SKPD bahkan gubernur sudah bisa mengetahui tingkat kehadiran secara online,” ujarnya.

Beliau menambahkan absensi online merupakan bagian dari pelaksanaan e-government dalam konteks ICT (Information and Communications Technology) dalam rangka mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity.  (Sumber : her/hmsprov)

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik Tahun 2014

Kementerian PAN dan RB menetapkan Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik, langkah ini adalah sebagai upaya untuk memfokuskan kebijakan dan implementasi kebijakan yang terarah, mendalam dan berkesinambungan dalam membangun inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diharapkan yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Kementerian PAN mengadakan Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tahun 2014.

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah c.q. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penghargaan  kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan guna mendorong percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dengan menjadikan kegiatan ini sebagai arena pembelajaran di antara unit pelayanan publik.

Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan lainnya, karena Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan bagian dari gerakan One Agency One Innovation yang mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengembangkan paling tidak satu inovasi setiap tahunnya. Keberadaan inovasi ini diharapkan dapat menjadi referensi pembanding (benchmark) dan referensi pembelajaran (benchlearning) dalam upaya melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi melalui diseminasi, transfer dan replikasi inovasi pelayanan publik tersebut.

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik

Pengertian inovasi di bidang pelayanan publik sendiri merupakan ide kreatif  teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan  di bidang aturan, pendekatan,  prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya outcome mempunyai nilai tambah baik  dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Dengan demikian inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diminta untuk mengajukan paling sedikit satu unit pelayanan publik di lingkungannya untuk mengikuti kegiatan ini. Pengajuan sendiri menggunakan aplikasi online berbasis internet pada alamat http://sinovik.menpan.go.id dengan batas akhir pengajuan pada tanggal 10 Februari 2014.

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah sebagai admin lokal yang tugasnya adalah membuatkan identitas pengguna (User ID) dan password bagi SKPD di lingkungannya masing-masing yang ikut serta dalam kompetisi dan kemudian melakukan seleksi usulan yang diajukan untuk kemudian mengirimkan ke Kementerian PAN usulan dari SKPD.

Rakor Mengenai Pengadaan Formasi CPNS Tahun 2014

Samarinda – Bertempat di Ruang Tepian Kantor Gubernur Prov. Kaltim telah digelar rapat koordinasi bersama seluruh Pejabat Sekda maupun Kepala BKD Kab/Kota Se Kaltim dan Kaltara pada pukul 09.00 tanggal 03 Februari 2014 dengan agenda pembahasan terkait dengan progres seleksi CPNS hasil pengumuman tenaga honorer K2 dan persiapan pengadaan formasi 2014, acara rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Plt. Sekda Prov. Kaltim Rusmadi.

Sehubungan dengan informasi yang diterima dari Kemen PAN-RB bahwa pada tahun 2014 ini rencananya jumlah formasi CPNS di seluruh Indonesia mencapai maksimal 100.000 kuota telah dipersiapkan dan dibuka pada saat sebelum atau sesudah pilpres yang murni akan diperebutkan oleh para pelamar umum. Dan rencananya tes seleksi 2014 nanti 60 persen akan menggunakan sistem CAT (computer assisted test) yang di anggap paling obyektif.

Oleh karena itu rapat kordinasi ini dianggap perlu di laksanakan lebih awal dengan harapan adanya penyampaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari masing-masing pihak BKD Kab/Kota maupun diskusi terkait dengan berbekal pengalaman pengadaan formasi 2013 lalu, maka akan muncul solusi ataupun antisipasi sejak dini agar resiko permasalahan-permasalahan baru pada saat pengadaan formasi Tahun 2014 nantinya bisa di minimalisir dan bisa berjalan dengan baik.

Mengenai informasi yang di dapat melalui Pengumuman hasil Tenaga Honorer k2 di tunda kembali pada tanggal 5 Februari 2014 dan pengumuman tersebut bisa di lihat di situs resmi Kemen PAN RB atau BKN. (Sumber : BKD-Kaltim)

Prosedur Pengajuan Fasilitasi Perda Kab/Kota

Sumber : Kelembagaan Ortal