Category Archives: Biro Organisasi

Rakor Mengenai Pengadaan Formasi CPNS Tahun 2014

Samarinda – Bertempat di Ruang Tepian Kantor Gubernur Prov. Kaltim telah digelar rapat koordinasi bersama seluruh Pejabat Sekda maupun Kepala BKD Kab/Kota Se Kaltim dan Kaltara pada pukul 09.00 tanggal 03 Februari 2014 dengan agenda pembahasan terkait dengan progres seleksi CPNS hasil pengumuman tenaga honorer K2 dan persiapan pengadaan formasi 2014, acara rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Plt. Sekda Prov. Kaltim Rusmadi.

Sehubungan dengan informasi yang diterima dari Kemen PAN-RB bahwa pada tahun 2014 ini rencananya jumlah formasi CPNS di seluruh Indonesia mencapai maksimal 100.000 kuota telah dipersiapkan dan dibuka pada saat sebelum atau sesudah pilpres yang murni akan diperebutkan oleh para pelamar umum. Dan rencananya tes seleksi 2014 nanti 60 persen akan menggunakan sistem CAT (computer assisted test) yang di anggap paling obyektif.

Oleh karena itu rapat kordinasi ini dianggap perlu di laksanakan lebih awal dengan harapan adanya penyampaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari masing-masing pihak BKD Kab/Kota maupun diskusi terkait dengan berbekal pengalaman pengadaan formasi 2013 lalu, maka akan muncul solusi ataupun antisipasi sejak dini agar resiko permasalahan-permasalahan baru pada saat pengadaan formasi Tahun 2014 nantinya bisa di minimalisir dan bisa berjalan dengan baik.

Mengenai informasi yang di dapat melalui Pengumuman hasil Tenaga Honorer k2 di tunda kembali pada tanggal 5 Februari 2014 dan pengumuman tersebut bisa di lihat di situs resmi Kemen PAN RB atau BKN. (Sumber : BKD-Kaltim)

Prosedur Pengajuan Fasilitasi Perda Kab/Kota

Sumber : Kelembagaan Ortal

 

 

Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terkait dengan telah ditandanganinya Undang-Undang Nomor 5  (bukan nomor 4, red) Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 lalu, yang di dalamnya mengatur Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno hari Jumat (17/1) ini mengeluarkan surat bernomor K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupatan/Kota.

Surat ini mengutip Pasal 87 ayat (1) c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014ditentukan, bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pension, yaitu: 1). 58 tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014ditentukan, bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: 1). Jabatan eselon Ia Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Utama; 2) jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 3). Jabatan eselon II setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4). Jabatan eselon III setara dengan jabatan Administrator; 5). Jabatan eselon IV setara dengan jabatan Pengawas; dan 6). Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana. Adapun SK BKN Tersebut dapat di download di SK- BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99

Tanpa Melalui Perpanjangan

Menurut surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 ini, Batas Usia Pensiun (BUP) pejabat Pimpinan Tinggi Utama, pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat structural eselon I dan eselon II) adalah 60 tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal eselon I dan eselon II) belum berusia 60 tahun tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena batas usia pension 56 tahun atau lebih, dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)  apabila tidak diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 60 tahun; 2) apabila telah diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 58 tahun; 3) apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya.

Dalam hal terdapat PNS yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun 56 tahum atau lebij, dan pemberhetiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) apabila keputusan pemberhentinanya telah ditetapkan baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali;

2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima tetapi tidak bersedia melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan mengajukan pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku.

3) Dalam hal terdapat PNS yang sebelumnya menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama dan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pension, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun telah berusia 58 tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

2) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 tahun dan yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka ditugaskan kembali dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pad saat akan mencapai batas usia pensiun 58 tahun;

3) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 tahun, dan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (Humas BKN/ES)

Wakil Gubernur : Sifat Rasulullah Perlu Diteladani Kita Semua

SAMARINDA – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Korpri Unit Setdaprov  Kaltim hendaknya bukan kegiatan rutin semata tetapi harus mampu memberi hikmah dan perubahan prilaku yang lebih baik bagi jajaran pegawai di lingkup Pemprov Kaltim.
“Saya mengajak agar peringatan Maulid hari ini bukan sekadar melaksanakan tradisi atau rutinitas semata. Diharapkan  kita semua mampu mencontoh keteladanan yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW,” ujar Wakil Gubernur H Mukmin Faisyal usai Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (17/1).
Rasulullah SAW sangat dicintai umatnya karena sebagai pemimpin besar dunia memiliki sifat utama shidiq (benar, jujur) lahir maupun batin dalam tindakannya berlaku bijak, arif dan bijaksana, serta dijalankan dengan istiqamah dan amanah (konsisten dan sangat dipercaya).
Selain itu, mampu mendalami dan merenungkan kembali riwayat kelahiran maupun kehidupan Rasulullah SAW. Sebab, Beliau adalah suami teladan, ayah teladan, guru teladan, tokoh teladan, ekonom teladan, pejuang teladan dan pemimpin (kepala negara) teladan.
Bahkan, keteladanan Nabi Muhammad SAW mampu mereformasi sistem dan tatanan yang telah terbentuk ke arah yang lebih baik dengan tujuan yang lebih mulia. Demikian halnya, para pegawai harus mampu mengikuti sifat disiplin yang dimiliki Rasulullah.
Sikap dan perilaku Nabi tidak hanya sekadar untuk diketahui semata akan tetapi diharapkan kepada seluruh semua umat Islam untuk mencontoh, menghayati dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga, mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang oprimal bagi masyarakat. Selain itu, mampu bekerja keras, cerdas dan ikhlas dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW  jelas menjadi contoh yang harus diteladani seluruh umat, terlebih lagi sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat seperti pegawai pemerintah yang tergabung dalam Korpri Kaltim,” jelas Mukmin.
Maulid sekaligus peringatan HUT ke-57 Provinsi Kaltim diisi tausiyah yang disampaikan Ustadz Dr Muhammad Yahya Waloni dirangkai dengan penyerahan trofi bagi juara pertama Festival Syair Habsy Muslim yang dimenangkan Kelompok Habsy Al Hikmah dan Kelompok Habsy Ar Rosyidah untuk juara pertama kelompok muslimah.(Sumber : hmsprov)

Kaltim Raih Penghargaan LAKIP Kelima Kalinya

Untuk kelima kalinya secara berturut-turut (2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013) Pemprov Kaltim berhasil meraih peringkat tertinggi tingkat nasional dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Penyerahan Laporan Evaluasi Hasil (LHE) AKIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemprov terbaik se Indonesia dilakukan Wakil Presiden Boediono didampingi Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dan Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi yang diterima  Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, di Istana Wapres, Senin (2/11).

Pada kesempatan itu, Boediono mengungkapkan LAKIP merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kita melihat akuntabilitas kinerja pemerintah baik di pusat dan daerah semakin membaik, hal ini menunjukkan adanya upaya-upaya dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan untuk terus menggaris bawahi kepada stafnya bahwa LAKIP ini penting,” ujar Boediono.

Dia menjelaskan kunci dari peningkatan perekonomian pembangunan dari suatu negara adalah kualitas dari institusi, terutama institusi pemerintahan yang dalam hal ini adalah birokrasi. Birokrasi ibarat mesin yang akan menyelesaikan tugasnya guna mendapatkan hasil yang maksimal.

“Sangat penting untuk fokus pada perbaikan kualitas institusi yakni pada domain pemerintahan. Melalui LHE AKIP dapat kita ketahui akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Dan ini merupakan evaluasi tahunan untuk mengetahui capaian hasil kinerja pembangunan, yang sekarang dilihat dari outcome kepada pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan kegembiraannya atas capaian prestasi terbaik nasional di bidang akuntabilitas kinerja ini. Terlebih raihan kelima ini juga bertepatan akhir masa jabatannya untuk periode 2008-2013.

“Saya berterima kasih kepada Sekprov, Asisten, pimpinan SKPD dan seluruh pegawai negeri lingkup Pemprov atas kerja keras dan kekompakan,  sehingga kinerja dan prestasi semakin baik, sehingga akuntabilitas kinerja pemerintahan Kaltim mendapatkan penilaian terbaik untuk kelima kalinya dari Kementerian PAN-RB,” ucapnya.

Diketahui, untuk tingkat provinsi, Kaltim bersama Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mendapatkan penilaian tertinggi dari Kementerian PAN-RB dengan nilai 70,31 (B+). Dengan raihan tersebut, menurut Awang Faroek semakin melengkapi prestasi diberbagai bidang, seperti pembangunan perekonomian Kaltim yang memiliki daya saing tinggi dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dari BPK.

“Target kita ke depan adalah meraih nilai A untuk LAKIP. Komitmen kita sudah sangat jelas. Semua SKPD harus kerja keras, kerja cerdas dan dengan niatan yang ikhlas. Tahun 2014 tetap prestasi harus ditingkatkan dan kinerja juga harus ditingkatkan. Terpenting adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar melaporkan terdapat enam kementerian/lembaga yang berhasil meraih predikat A, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPK, KPK dan BPKP.

Sedangkan tingkat provinsi, belum ada yang meraih predikat A. Namun terjadi peningkatan jumlah provinsi yang meraih predikat B dari sebelumnya hanya enam menjadi sembilan provinsi, yaitu DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur (B+), Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

IMG_7189-1

“Akutabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselerasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. LHE AKIP ini dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun daerah,” urainya.

Ditambahkan, evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencaan kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja outputdan outcome serta kinerja lainnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie dan Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltim H Yuswadi. (her/adv).