Category Archives: Biro Organisasi

Gubernur Keluarkan Surat Edaran Soal Efisiensi Kerja

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja.

Juru Bicara Pemprov Kaltim S Adiyat di Samarinda, Rabu, mengatakan SE Nomor 065/8095/Org itu sebagai tindak lanjut dari SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Pemerintah tertanggal 4 November 2014.

Dalam surat yang ditandatangani Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak 1 Desember 2014 tersebut ditegaskan agar seluruh kegiatan instansi pemerintah dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya. Kecuali untuk kegiatan yang jumlah pesertanya melebihi kapasitas dari ruang pertemuan yang tersedia.

Ia mengatakan poin penting lain dari surat edaran gubernur ini adalah imbauan untuk menyajikan makanan tradisional berbahan singkong dalam menu konsumsi berbagai rapat/pertemuan. Imbauan ini sebagai perwujudan dari seruan surat edaran Menpan dan RB.

“Sebelum adanya surat edaran Menpan dan RB ini, sesungguhnya gubernur telah mengeluarkan surat edaran nomor 065/301/Org pada 20 Januari 2014 tentang Pola Hidup Sederhana Aparatur Pemerintah dan Penghematan Energi serta Efisiensi,” kata Adiyat yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim.

Jadi ini semacam penegasan saja, kata dia, karena sebelum adanya surat edaran Menpan dan RB, gubernur telah melakukannya sejak awal tahun lalu.

Adiyat menjelaskan gubernur juga meminta dilakukan penghentian rencana kegiatan konsinyering/focus group discussion (FGD) dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti di hotel dan villa/cottage resort, selama masih tersedia fasilitas ruang pertemuan yang memadai di instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.

Dia mengatakan gubernur juga mengingatkan agar dilakukan evaluasi pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap enam bulan dan melaporkannya kepada gubernur.

“Batas akhir penyelenggaraan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang menggunakan fasilitas di luar kantor adalah sejak diterbitkannya surat gubernur ini,” kata Adiyat.

Surat edaran gubernur ini ditujukan kepada seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan RSJD Atma Husada Mahakam dan instansi vertikal, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kepada mereka juga diminta untuk menyosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh jajaran hingga unit organisasi terkecil. Dan yang lebih penting, melaksanakan dan mematuhi ketentuan tersebut secara konsisten dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Download Surat Edaran No. 065/8095/Org.

SURAT EDARAN GUBERNUR KALTIM No 065/8095/Org TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KERJA

Download Surat Edaran No. 065/8095/Org.

Rapat Lanjutan Pengisian LKE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

JpegSamarinda- Kamis Tanggal 23 Oktober 2014 bertempat di ruang rapat Batiwakal Kantor Gubernur telah diadakan rapat lanjutan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pengisian data tersebut menindaklanjuti hasil rapat persiapan penyusunan laporan/pengisian LKE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Namun berdasarkan PMPRB secara online masih terdapat beberapa kekurangan data yang harus segera diisi terkait Dokumen Pendukung dan kolom Rencana Aksi.

Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Reformasi Birokrasi antara lain dari Biro Organisai Setda Prov. Kaltim, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Diskominfo Prov. Kaltim, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, BAPPEDA Prov. Kaltim.

SEMILOKA Koordinasi Supervisi (KORSUP) Pencegahan Korupsi Oleh KPK di Kantor Gubernur Kaltim

SJpegamarinda – Wakil Gubernur  Kaltim HM. Mukmin Faisal kembali menegaskan, upaya pemberantasan korupsi di Kaltim tidak boleh surut. Bersama Gubernur Awang Faroek Ishak menurut Mukmin, tekad melawan perilaku korupsi itu sudah dikumandangkan sejak penandatanganan fakta integirtas, saat pelantikan gubernur dan wakil gubernur Kaltim, 17 Desember 2013 lalu.

Semua pihak harus mampu membuktikan bahwa tekad pemberantasan korupsi benar-benar mampu dilakukan dengan baik di Kaltim. Komitmen itu tidak boleh surut, harus terus dilakukan sampai kapanpun. sejak saya dilantik bersama Bapak Gubernur Awang Faroek Ishak, komitmen itu sudah  menjadi bagian dari tekad kami,’ tegas Mukmin. di acara SEMILOKA Koordinasi Supervisi (KORSUP) Pencegahan Korupsi Oleh KPK di ruang rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim kemarin tanggal 22 Oktober 2014.

Setelah acara SEMILOKA tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, bersama Kepala Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Ardan Adiperdana, Wagub Kaltim Mukmin Faisyal HP, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan pejabat lainnya mengadakan konferensi pers usai semiloka Supervisi Pencegahan Korupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan di Kaltim. Semiloka diadakan sebagai evaluasi program antikorupsi di Kaltim yang dilakukan KPK, agar semangat dan paradigma pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat memprioritaskan masyarakat sebagai penerima manfaat, bukan kepentingan sekelompok atau golongan tertentu.

Akuntabilitas Kinerja Jogja, Jawa Timur dan Kaltim Terbaik

gub-wapres

Akuntabilitas kinerja tiga provinsi yakni DIY, Jawa Timur dan Kalimantan Timur terbaik di antara 33 provinsi. Ketiga provinsi tersebut mendapatkan nilai B+. Sedangkan tujuh provinsi mendapatkan nilai B yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga dan provinsi tahun 2014 semakin membaik. Besok akan dilihat hasil lengkapnya saat penyerahan penghargaan di Istana Wapres, ungkap Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) M Yusuf Ateh dalam seminar akuntabilitas kinerja, Selasa (23/9). Dijelaskannya, pemerintah akan membagikan rapor akuntabilitas kinerja serta memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan provinsi yang akuntabilias kinerjanya baik. Rencananya, pemberian penghargaan akan dilakukan oleh Wapres Boediono pada Rabu (24/9). Menurut Ateh, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perbaikan akuntabilitas kinerja yang cukup signifikan dari K/L dan pemprov. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya instansi yang meraih predikat B dan A. Dari hasil evaluasi dilakukan terhadap 88 K/L dan 33 provinsi tahun lalu, enam K/L (7,14 persen) memperoleh nilai A dan K/L (39,29 persen) meraih nilai B, terangnya. Sedangkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) untuk provinsi, lanjutnya, dari 33 pemprov yang dievaluasi tahun lalu belum ada mendapatkan nilai A.
Tahun 2014 sendiri merupakan tahun ke enam bagi Provinsi Kalimantan Timur memperoleh predikat terbaik bersama dengan beberapa Provinsi lain, lantas tahun ini Kaltim berhasil memperoleh nilai B+.
Gubernur Kalimantan Timur Bapak H. Awang Faroek Ishak setelah menerima penghargaan tersebut di Istana Wakil Presiden menegaskan akan berupaya terus memacu setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar meningkatkan Akuntabilitas kinerja “ Kita akan kejar terus nilai kinerja yang lebih baik sehingga mampu meraih predikat A. Walaupun beberapa Tahun ini kita berturut-turut terus menerima penghargaan Menteri PAN dan RB,” Kata Bapak Awang Faroek.

Picture1