Category Archives: Biro Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

 Keterkaitan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Dengan Instansi di bawahnya

 Picture1

 

Keterkaitan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dengan Tujuan Strategis

Picture2

 Misi dan Tujuan Penyelenggaraan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.

Misi

Tujuan

1.

 

 

 

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional
  1. Terwujudnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terencana, efektif, efisien, rasional dan transparan.
  2. Terciptanya keseimbangan dan keserasian hubungan antara Pemerintah,Daerah dan Masyarakat
2. Meningkatkan harmonisasi kerja melalui Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS).
  1. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel.
  2. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tansparan dan akuntabel.
  3. Terwujudnya administrasi umum yang tertib dan teratur.
  4. Terwujudnya tata kelola aset barang milik daerah.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

 

  1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang tertib, aman dan demokrasi.
  2. Terwujudnya kewibawaan hukum.
  3. Terwujudnya kepastian hukum batas antar daerah/wilayah dan optimalisasi pemanfaatan peluang kerjasama yang sinergis.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing pemerintah daerah dan masyarakat 10. Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.

  1. Terwujudnya fasilitasi dan sinergi di bidang perekonomian daerah.

Perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel merupakan fenomena yang berkembang belakangan ini. Keinginan untuk perubahan tersebut di atas bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta semakin mandirinya media masa yang didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Eselon II ke atas membuat Perencanaan Strategik (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan.

LAKIP Setda Prov.Kaltim tahun 2012 ini disusun berdasarkan  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbedaan yang utama antara LAKIP dengan laporan tahunan lainnya adalah obyektivitasnya lebih diutamakan dibandingkan dengan laporan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena tingkat keberhasilan LAKIP diukur dari beberapa indikator kegiatan baik input, output dan outcome.

Untuk tahun 2012 kegiatan yang diukur dalam LAKIP berjumlah 26 Program/Kegiatan dan 22 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 37 buah. Adapun capaian kinerja dari seluruh sasaran dan indikator kinerja adalah 111,14% dengan interpretasi “Memuaskan”.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

 

No.

Sasaran Strategis

 

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Bertanggung Jawab

1

2

 

3

4

5

 

6

7

1

Terlaksanaya Penyelenggaran Pemilu dan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Negara Persentase Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Negara

%

100

100

100,00%

Biro Pemerintahan Umum

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 1

100,00%

2

Tersusunnya laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Persentase Terselenggaranya penataan urusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

%

100

100

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 2

100,00%

3

Terselenggaranya Administrasi Kependudukan Persentase Terbangunnya SIAK yang terintegrasi antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dan Database berbasis NIK Nasional.

%

100

100

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 3

100,00%

4

Terlaksananya administrasi Pemerintahan Persentase Sikronisasi pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

%

100

100

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 4

100,00%

5

Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, mudah, cepat dan tepat serta memiliki legalitas. Jumlah Perda, Pergub, Peratuan Bersama Kepala Daerah, Keputusan dan Instruksi Gubernur yang ditetapkan.

Buah

880

980

111,36%

Biro Hukum

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 5

111,36%

6

Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat  Jumlah kegiatan HAM yang dilakukan

Kegiatan

2

2

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 6

100,00%

7

Terciptanya produk hukum Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku.  Jumlah produk hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi/klarifiikasi.

Buah

35

47

134,29%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 7

134,29%

8

Terciptanya dokumentasi dan  informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi  Jumlah peraturan per-UU-an yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyrakat.

Buah

1000

1394

139,40%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 8

139,40%

9

Terlaksananya penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim -     Penegasan batas antar daerah  Provinsi dan Kab/Kota di Kaltim

Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah

1. Antar Kab/Kota :
-    Pelacakan

Km

150

623,48

415,65%

-     Pamasangan pilar

PBU

35

8

22,86%

2.   Antar Provinsi :

 

 

 

-     Pelacakan

Km

70

110,9

158,43%

-     Pamasangan pilar

PBU

5

0

0,00%

Pembakuan Nama Unsur Geografis di Wilayah Kaltim

 

 

1

Terpasang Tugu penamaan pulau-pulau

Pulau

 

2 Pemberian dan pembakuan urusan geografis/penataan toponimi

Kab/Kota

40

40

100,00%

Terinventarisirnya kebutuhan nomor, kode dan data

Desa

146

150

102,74%

Kelurahan

-

Kecamatan

-

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 9

133,28%

10

Terwujudnya Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kalimantan Timur Penataan Daerah  otonomi baru/pembentukan/pemekaran wilayah
- Pembentukan Provinsi Baru

Provinsi

0

0

0,00%

- Pembentukan Kabupaten/Kota baru

Kab/Kota

0

0

0,00%

- Pembentukan Kecamatan baru

Kecamatan

3

6

200,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 10

200,00%

11

Terlaksananya Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Jumlah/MOU kerjasama antara Pemerintah daerah dan Luar Negeri/fasilitasi dan pembinaan kerjasama

Buah

44

80

181,82%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 11

181,82%

12

Terlaksananya pengendalian Pembangunan Daerah secara terencana, terkoordinasi dan komprehensif Pembinaan dan pengendalian Program kerja Pembangunan di Kaltim.

Laporan

12

12

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 12

100,00%

13

Terselenggaranya pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan di lingkungan Setda Jumlah Program pembangunan dilingkungan Setda Provinsi.

Laporan

12

12

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 13

100,00%

14

 Terwujudnya hasil analisa pengkajian dan evaluasi pembangunan daerah evaluasi dan Analisa pengkajian  pembangunan.

Laporan

2

2

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 14

100,00%

15

 Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian Daerah Persentase terlaksananya Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian

%

100

100

100,00%

Biro Perekonomian

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 15

100,00%

16

Meningkatkan kualitas koordinasi bidang Sosial Jumlah Peraturan/kebijakan di bidang Sosial.

Pergub

1

1

100,00%

Jumlah Instansi Vertikal yang menindak lanjuti Hibah (Dept.Agama, BKKBN, BPS, Lapas, Unmul, STAIN, Polda, TNI, TVRI, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda)

SKPD

3

2

66,67%

Jumlah PTS & Organisasi Masyarakat yang menerima Hibah

PTS / Ormas

1013

953

94,08%

Jumlah Ormas yang menerima BANSOS

Ormas

2.370

2.370

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 16

90,19%

17

Terwujudnya pelayanan Kehumasan Persentase Jumpa pers/peliputan dengan wartawan

%

100

0,00%

Biro Humas dan Protokol

Jumlah Kontrak halaman dengan media (Kaltim Post)

Terbit

275

275

100,00%

Jumlah Kontrak halaman dengan media (Tribun)

Terbit

293

289

98,63%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 17

66,21%

18

Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Persentase Kegiatan persiapan dan pengaturan acara/upacara dan tamu Pempov Kaltim

%

100

100

100,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 18

100,00%

19

Terlaksananya Penataan Organisasi, ketatalaksanaan dan peningkatan kinerja organisasi Jumlah kebijakan yang dihasilkan.

Perda/

1

1

100,00%

Biro Organisasi

Pergub

Jumlah formasi  jafung tertentu

Formasi

1026

1026

100,00%

Jenis Jafung Umum/Tertentu

Jenis

330

330

100,00%

 

Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SKPD, Kab/Kota

53

53

100,00%

Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi berdasarkan UU 25 Tahun 2009.

SKPD, Kab/Kota

14

6

42,86%

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 19

88,57%

20

Terwujudnya sistim dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab/Kota Persentase pembinaan fasiltasi pengelolaan keuangan kab/kota

%

100

100

100,00%

Biro Keuangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 20

100,00%

21

Terwujudnya pelayanan prima dibidang administrasi umum Persentase administrasi Umum yang diselesaikan

%

90

97,9

108,78%

Biro Umum

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 21

108,78%

22

Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara optimal Persentase Asset Daerah yang di inventalisir melalui SIMBADA

%

100

80

80,00%

Biro Perlengkapan

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran 22

80,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja Keseluruhan

111,14%

 

 

 

 

 

Gaji PNS Eselon I Capai Rp 70 Juta dan Eselon II Tembus 60 Juta Pada Tahun 2014


Pemerintah bakal menghapus sistem honor bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Pembayaran honorer bakal dialihkan ke tunjangan kinerja, mulai 1 Januari 2014.

“Dengan sistem baru ini, seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV akan naik, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta,” kata kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Rabu (11/9/2013).

Eko menegaskan, mulai 1 Januari 2014, seluruh Kementerian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium. Ia mengaku kalau tahun 2011-2013 masih ada yang terima, tapi mulai tahun depan tidak boleh ada lagi.

Pemberlakuan sistem baru ini, lanjut Eko, sejalan dengan revisi PP tentang Sistem Penggajian, dan sesuai amanat PP 46 Tahun 2011, di mana disebutkan penghapusan honarium harus dilaksanakan per 1 Januari 2014.

“Tahun ini merupakan tahun transisi, namun per 1 Januari 2014 pembayaran honorarium atau pendapatan lain sudah dihapuskan. Ini juga sesuai permintaan Presiden SBY,” kata Eko.

Eko menjelaskan lebih jauh, peningkatan pendapatan PNS tersebut akan menimbulkan pembengkakan anggaran. Itu sebabnya, pemerintah telah menetapkan aturan di mana sumber dana tunjangan kinerja berasal dari instansi itu sendiri.

“Sumber dananya itu dari hasil efisiensi anggaran dan optimalisasi. Dengan demikian besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada aparatur tergantung dari besar kecilnya dana efisiensi masing-masing instansi,” terangnya.

Kemudian Eko juga menambahkan, setiap jabatan harus punya grading untuk menentukan besarnya kompensasi yang diterima. “Jadi intinya setiap instansi harus melakukan efisiensi untuk membayar tunjangan kinerja aparaturnya,” pungkasnya.

 

Sumber : Detik.com

Surat Edaran tentang Penempatan LAKIP atau Laporan Kinerja di Laman/Portal Website

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur No. 066.04/6357/Org tentang Penempatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Tahunan pada Website (Laman) atau Portal Berita Resmi Instansi Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah guna pencegahan korupsi, maka dinarapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota serta SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan Membangun media komunikasi yang dapat diakses meialui internet berupa laman (web-site) atau portal berita, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk Mengkomunikasikan informasi kinerja instansi pemerintah kepada publik.

Mempublikasikan/Menempatkan atau mengunggah (Upload) Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Tahunan pada website atau portal berita resmi instansi masing-masing agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Luas.

Secara lengkap Surat Edaran Gubernur ini dapat diunduh pada link sebagai berikut : edaran No. 066.04/6357/Org.

Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim

Picture2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat tergantung kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini personil yang mengawakinya. Langkah strategis mengatasi masalah penyelenggaraan dan pemerintahan  hanya dengan meningkatkan  kinerja aparatur  melalui penerapan  budaya kerja dan perilaku.  Upaya ini  mendukung terwujudnya nilai-nilai  budaya kerja setiap pegawai pada SKPD atau unit kerja untuk bertanggung jawab.

Untuk menciptakan budaya kerja aparatur sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja aparatur serta prilaku apaaratur Pegawai Biro Organisasi menerapkan Budaya kerja aparatur yaitu :

  1. Malu tidak ikut apel pagi
  2. Malu tidak berpakaian sesuai aturan.

Malu tidak ikut apel pagi diterapkan dengan ketentuan wajib mengikuti apel pagi pada pukul 7.30 wita dan Malu tidak berpakaian sesuai aturan dengan ketentuan harus mengenakan pakaian sesuai hari dan menggunakan atributenya (Nama, Lambang Korpri dan badge) dengan sanksi apabila tidak dapat melaksanakanya tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, wajib namanya ditulis di papan pengumuman Biro Organisasi dan Meminta Maaf kepada seluruh Pegawai Biro Organisasi.

Budaya kerja Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim  telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dan aktif dilaksanakan pada hari Senin, 9 September 2013. Budaya kerja ini direncanakan akan diterapkan ke Semua SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Picture2

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka peningkatan Akuntabilitas dan kinerja pada Instansi Pemerintah serta menilai implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah maka dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 pada hari Jumat tanggal 6 September 2013.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk Memberikan apresiasi dan penghargaan atas kesungguhan kepada instansi yang telah melaksanakan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2012 dikemukakan oleh Kementerian PAN dan RB hal-hal masih banyak ditemukan kekurangan, diantaranya sebagai berikut :

a)         Perencanaan

Ø  Kurang selarasnya RPJMD dengan Renstra SKPD.

Ø  RPJMD atau Renstra tidak menyajikan IKU.

Ø  Tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil.

Ø  Program atau kegiatan belum sebagai cara untuk mencapai tujuan atau sasaran.

Ø  Penetapan target kinerja kurang tepat

Ø  Indikator kinerja tujuan atau sasaran  belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (smart).

b)         Pengukuran Kinerja

Ø  Indikator Kinerja Utama belum IK Hasil

Ø  IKU tidak cukup untuk mengukur kinerja

Ø  Indikator kinerja kurang relevan dengan sasaran yang akan diukur

Ø  IKU satker kurang selaras dengan IKU instansi

Ø  Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan

Ø  Pengukuran kinerja belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

c)          Pelaporan Kinerja

Ø  LAKIP tidak menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome .

Ø  LAKIP belum menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.

Ø  LAKIP belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja

Ø  LAKIP belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai .

Ø  Informasi yang disajikan belum dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan

Ø  Informasi yg disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/keg organisasi.

Ø  Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja  

 

 

 

Tim Evaluasi  disampaikan oleh pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak M.Yusuf Ateh, Ak., MBA Jabatan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Bapak Devi Anantha dan Astri Mefayani, SE. Sedangkan Instansi Pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang wajib di Evaluasi ada 2 Instansi yaitu Bappeda dan Inspektorat. Bappeda wajib dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB karena sebagai leading sektor perencanaan dan sampel untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2013 sedangkan Inspektorat wajib dievaluasi karena sebagai Evaluator Akuntabilitas Kinerja SKPD dan sampel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2013. Sedangkan Dinas dan Badan yang menjadi Sampel untuk dievaluasi berjumlah 14 SKPD yaitu :

 

1.            Dinas Pertambangan,

2.            Dinas Pekerjaan Umum,

3.            Dinas Perhubungan,

4.            Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan,

5.            Dinas Perkebunan,

6.            Dinas Kelautan dan Perikanan,

7.            Dinas Peternakan,

8.            Badan Ketahanan Pangan,

9.            Dinas Pemuda dan Olahraga,

10.       Badan Lingkungan Hidup,

11.       RSUD AW. Sjahranie,

12.       RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo,

13.       Badan Perpustakaan

14.       Badan Arsip Daerah.

 

Sedangkan Kabupaten Kota yang dievaluasi ialah Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Malinau.

 

Ruang lingkup evaluasi yang dilaksanakan ialah :

  • Evaluasi  atas penerapan Sistem sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi.
  • Entitas akuntabilitas yang dievaluasi pada tahun 2013 adalah seluruh pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota yang telah menyampaikan LAKIP 2012 kepada Kementerian PAN dan RB.
  • Pelaksanaan evaluasi pemerintah kabupaten/kota diprioritaskan bagi yang belum di evaluasi pada tahun sebelumnya.

Diharapkan dengan adanya evaluasi ini menjadi salah satu tolak ukur Penerapan Akuntabilitas Kinerja setiap instansi Pemerintah.