Category Archives: Biro Organisasi

Perusahaan Penyiaran Diharapkan Membuat Program Siaran dan Tayangan Yang Bermuatan Positif

SAMARINDA -  Berbagai tayangan di sejumlah televisi dan radio, berdampak kurang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan mental anak dan remaja, sehingga perlu upaya semua pihak, khususnya para orang tua bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada anak dan remaja untuk memilih tayangan yang sehat, mencerdaskan dan mendidik.

Demikian juga bagi perusahaan penyiaran, baik televisi maupun radio berupaya untuk membuat program siaran dan tayangan yang bermuatan positif bagi tumbuhkembangnya mental anak dan remaja di Indonesia.

“Jangan hanya mengejar rating dan pendapatan saja, kemudian mengorbankan fungsi sosial, sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab mendidik masyarakat ke arah yang lebih baik,”  kata Sekprov Kaltim, Rusmadi, disela-sela pengisian materi untuk imbauan masyarakat bersama jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, di Raung Kerja, Rabu (24/2).

Dalam kesempatan itu Rusmadi mengimbau kepada seluruh masyarakat dari berbagai kalangan di Kaltim untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak dan remaja agar dapat memilih tayangan atau program televisi  dan radio yang sehat, cerdas dan mendidik.

“Mari lindungi anak kita dari tayangan televisi  dan program radio yang tidak sehat dan tidak mendidik, adukan ke KPID Kaltim jika menemukan program siaran yang tidak sehat, tidak mendidik dan provokatif,” katanya

Menurut dia program radio atau tayangan televisi pada perkembangan saat ini menampilkan siaran beragam. Bahkan, terdapat program yang berdampak negatif kepada anak-anak yang akhirnya ditiru, misalnya tingkah laku dan bahasa  yang terkadang tidak seimbang dengan usia anak dan budaya Indonesia.

“Jadi, pilihlah tayangan yang cocok untuk anak anda sesuai dengan usia dan lindungi keluarga dari tayangan program televisi yang tidak mendidik, apalagi yang jelas-jelas berpengaruh buruk bagi pertumbuhan mental anak,” tegas Rusmadi.

Terdapat sejumlah cara cerdas dalam memilih tayangan televisi diantaranya dengan memperhatikan simbol pada setiap program di televisi berdasarkan kategori usia penonton yang layak menyaksikan tayangan itu yakni semua umur (SU), dewasa (D), remaja (R), bimbingan orang tua (BO), anak (A).

“Namun, akan lebih baiknya jika anak selalu didampingi orang tua ketika menyaksikan tayangan televisi. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk memilih program-program siaran yang sehat cerdas dan mendidik,” katanya.

Dari sejumlah media massa yang ada di Indonesia masih tidak dimanfaatkan dengan baik untuk pendidikan. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan dunia infotaiment di sejumlah televisi. Berita seputar gosip, tayangan bombantis yang dimulai dari isu, gosip hingga mistik lebih banyak ditayangkan dibandin acara yang mendidik.

Selain berita infotaiment juga ada masih ada tayangan sinetron yang tidak mendidik karena rata-rata sinetron di Indonesia bercerita tentang perselingkuhan, percintaan dan perebutan harta yang berujung pada kekerasan. (Sumber : www.kaltimprov.go.id)

Rakor Kepegawaian Kaltim

BALIKPAPAN -  Pemerintah Provinsi Kaltim memerlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegritas dan profesional, karena reformasi birokrasi pada dasarnya adalah perubahan pola pikir (mindset) aparatur negara.

“Mindset aparatur harus berubah, yaitu melayani, bukan minta dilayani masyarakat. Pola pikir PNS harus senantiasa terdorong untuk berpikir, bersikap dan berperilaku positif, sehingga dalam melaksanakan tugas kedinasan dilaksanakan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam arahan pada pembukaan Rakor Kepegawaian se-Kaltim di Balikpapan, Selasa (23/2).

Gubernur mengaku bangga dengan kinerja kepegawaian Kaltim yang sudah banyak menunjukkan prestasi, namun perlu terus ditingkatkan yang diawali dengan perubahan pola pikir. Hal ini ujarnya, juga sangat sejalan dengan revolusi mental dalam rangka pembentukan karakter bangsa.

Awang kemudian menyinggung tentang Kontrak Kinerja berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai pengganti DP3 atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang tertuang dalam PP Nomor 10 Tahun 1979.

“Menandai momentum tersebut, ketika itu saya Gubernur Kaltim juga mencanangkan bahwa sejak tahun 2014 sebagai dimulainya Era Kinerja bagi seluruh PNS di Kaltim,” ungkapnya.

Karerna itu lanjut Gubernur, setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang mencakup target-target yang harus dicapai melalui rencana individu. Ada empat hal yang harus disusun seorang PNS, yaitu kuantitas, kualitas, batas waktu dan biaya suatu pekerjaan.

SKP tidak hanya harus dibuat oleh PNS tetapi juga bagi non PNS (tenaga honorer dan kontrak – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Jika itu dilaksanakan dengan baik, tidak mustahil prestasi yang sudah diraih akan lebih meningkat. Kita menginginkan seorang PNS tidak usah terlalu banyak bicara, tetapi yang lebih penting adalah bekerja dan tampak pula hasilnya,” tegas Awang.

Dalam kesempatan itu Gubernur secara simbolis menerimakan SK Kenaikan Pangkat PNS Golongan IV/c  ke atas  di Kabupaten/Kota se-Kaltim dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Selain itu Gubernur juga menyerahkan SK Kenaikan Pangkat PNS untuk periode 1 April 2016, serta dua petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pada Rakorpeg kemarin, tampil Sekdaprov Kaltim Dr Ir H Rusmadi MS yang memaparkan materi tentang Peningkatan Kinerja Pegawai ASN untuk Optimalisasi Pelayanan Publik. Kemudian Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Yulina Setiawati Ningsih Nugroho dengan materi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN.

Tampil pula Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen-PAN dan Reformasi Birokrasi Asdep Deputi  Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi SDM Aparatur, Subowo Djoko Widodo dengan materi tentang Moratorium Penambahan Pegawai ASN.

 Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen OTDA Kemendagri, Dr Nurdin S.Sos MSi dengan materi Pengalihan Personil Pasca UU 23 Tahun 2014. Sementara itu Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru Slamet Nugroho SH MSi bertindak selaku Moderator.

Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor SE MTP mengatakan, Rakor Kepegawaian dimaksudkan sebagai upaya brainstorming perumusan implementasi kebijakan kepegawaian berupa peningkatan kinerja dan profesionalisme pelayanan di bidang kepegawaian.

“Dengan berlakunya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka diperlukan peningkatan pemahaman dan penyatuan kesa-maan persepsi aparatur, khususnya berkenaan dengan berbagai kebijakan dan peraturan kepegawaian,” katanya.

Kepala BKD ketika itu memberi apresiasi yang tinggi pada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang selalu mengusahakan hadir di setiap Rakor Kepegawaian. Bahkan, untuk mengejar waktu agar tidak terlambat tiba di tempat acara di Hotel Gran Senyiur, Gubenur  naik ojek

Lanjutan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang

Samarinda : Di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim B Lantai III telah diadakan Lanjutan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang dan sudah masuk hari yang ke – 4.

Acara tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peserta Asistensi SKPD dari Kota Bontang dihari ke-2 s/d ke-4 adalah :

  • Hari Selasa, 16 Februari 2016 : Dinas PU, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
  • Hari Selasa, 17 Februari 2016 : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
  • Hari Kamis, 18 Februari 2016 : Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesbangpol.

Yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Satuan dan Target. Sedangkan Perencanaan yang menyangkut Rencana Strategis meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, kebijakan dan Program

Adapun beberapa catatan dari asistensi tersebut antara lain :

  • Perjanjian Kinerja Tahun 2016 harus di review dan harus berorientase outcome (hasil)
  • Format Bab III mengikuti Sistematika (Analisis Persasaran sesuai format)
  • Laporan Kinerja mengikuti Sistematika Terbaru (Permenpan No. 53 Tahun 2014)
  • Segera membuat Laporan Indikator Kinerja Individu
  • Merevisi IKU, dikarenakan tidak sesuai format dan isi tidak menggambarkan IKU
  • Segera membuat Laporan Indikator Kinerja Utama
  • Format IKU menyesuaikan Format

Audensi PMW KAHMI dengan Gubernur Kaltim

SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak meminta kepada Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PMW Kahmi) Kaltim maupun himpunan mahasiswa lain, terus mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan.

Hal itu bisa disampaikan  dengan berbagai masukan maupun ikut memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan daerah untuk mensejahterakan rakyat.

Hal itu disampaikan Awang Faroek Ishak, saat beraudiensi dengan PMW Kahmi Kaltim yang dipimpin H Mursidi Muslim, beserta pengurus lain, yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Senin (15/2).

Awang mengatakan keberadaan Kahmi, sudah tidak bisa diragukan, karena selama ini baik secara nasional maupun daerah sudah berkiprah di berbagai bidang dan profesi, baik sebagai birokrasi, politisi dan juga sebagai pempinan organisasi kemasyarakatan.

“Karena itu, atas kerja keras dan partisipasi yang diberikan selama ini,  Pemprov Kaltim memberikan apresiasi tinggi,” kata Awang Faroek.

Banyaknya anggota Kahmi yang berkerja di berbagai bidang dan profesi, Guberbnur mengharapkan organisasi ini terus merapatkan barisan, agar visi dan misi Kahmi tidak tercemari kepentingan kelompok maupun pribadi, sebab anggota Kahmi ada dimana-mana.

Anggota Kahmi  yang memiliki jabatan sebagai birokrasi dan politisi, tentu ada kesamaan  pendangan dan memiliki tanggungjawab bersama dalam memandang  dan menghadapi tantangan bangsa dan negara.

“Diharapkan anggota Kahmi dimanapun berada, tetap memgang  visi dan misi, yaitu bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara khususnya daerah Kaltim dengan tetap mengedepankan pembangunan moral dan karakter bangsa harus diatas segala-galanya,” kata Awang Faroek.

Sementara itu, Mursidi Muslim mengatakan maksud  audensi tersebut untuk  melaporkan hasil musyawarah daerah pemilihan  Ketua Kahmi yang baru untuk priode 2015-2019 dan akan dilantik pada 27 Februari 2016.

Sebelum pelantikan, pada 26 Februari, Kahmi menggelar seminar nasional  yang akan dihadiri Akbar Tanjung dan membahas dan mengusulkan pemberian gelar kepada  Lafran Pane  sebagai pahlawan nasional. (sumber : http://www.kaltimprov.go.id/)

HUT ke-44 Korpri dan HUT ke-59 Provinsi Kaltim.

Samarinda, Biro Umum Setdaprov. Kaltim berhasil meraih piala bergilir Sekprov. Kaltim setelah menjadi juara umum dalam kegiatan lomba olahraga dan seni di lingkungan Setprov. Kaltim dalam rangka memperingati HUT ke-44 Korpri dan HUT ke-59 Provinsi Kaltim.

Sekprov Kaltim Dr.H.Rusmadi memberikan apresiasi tinggi kepada para juara yang berhasil memenangkan berbagai lomba yang digelar KORPRI Unit Setprov. Kaltim pada Januari-Februari 2016.

Selamat kepada peawai Biro Umum yang tahun ini meraih juara umum kegiatan lomba olahraga dan seni di lingkungan Setdaprov. Kaltim. Diharapkan dari kegiatan ini dapat membangun kebersamaan di lingkungan pemerintahan dengan baik ,’kata Rusmadi, sat memberikan arahan pada apel pagi di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin 15 Februari 2016 kemaren.

Selain itu , pegawai di lingkungan Setdaprov. Kaltim diharapkan terus meningkatkan sikap yang kuat dan semangat tinggi. Sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik, sehiggan mampu memberikan kepercayaan kepada public.

Karena itu, setiap pegawai dituntut bekerja professional, transparan dan efektif serta efesien. Sehingga pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan baik. Selain itu, sesuai hasil rapat akbar yang dipimpin Wagub Kaltim Mukmin Faisyal belum lama ini, Pemprov. Kaltim sepakat dengan lima tertib.

Lima Tertib tersebut tentunya wajib dipahami daipatuhi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov. Kaltim, termasuk di jajaran Setdaprov. Kaltim dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Lima tertib itu, yakni tertib apel pagi, berpakaian sesuai aturan, tertib adminsitrasi keuangan, tertib sasaran kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berbagai tugas yang diberikan pimpinan, selanjutnya yang kelima adalah tertib rapat, berupa waktu rapat sehingga tidak mengganggu tugas dan kegiatan ASN sehari-hari.

“melalui lima tertib ini diharapkan setiap pegawai dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan mencapai target sesuai harapan,’jelasnya.

Selain itu, dari apel tersebut juga diserahkan pemberiah hadiah kepada pemenang lomba, antara lain lomba karaoke, baca puisi, tarik tambang, bakiak, enggrang, futsal, bola voli, tenis meja, catur dan pemenang festival kuliner.