Category Archives: Biro Organisasi

Gubernur Raih Penghargaan Dwija Praja Nugraha

SAMARINDA – Komitmen Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan mendapat apresiasi nasional berupa penghargaan Dwija Praja Nugraha.

Penghargaan diberikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin didampingi Plt Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifa Rosyidi disaksikan Presiden Joko Widodo di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor pada Minggu (27/11).

Dwija Praja Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah yang dianggap berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di daerahnya yang dampaknya juga dirasakan bagi negara. Penghargaan ini sebagai penghormatan atas perhatian dan komitmen Gubernur terhadap guru, PGRI dan pendidikan di Kaltim.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim akan terus berkomitmen meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Kaltim.

“Sejalan  dengan visi Kaltim Maju 2018 yang bertekad memajukan kehidupan masyarakat melalui peningkatan SDM yang cerdas, terampil, berakhlak mulia yang diwujudkan melalui program Beasiswa Kaltim Cemerlang dengan memberikan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1, S2 dan S3,” katanya.

Lebih lanjut, awang menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus membangun dan meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan menuju perubahan yang akan membentuk manusia berkualitas dari waktu ke waktu.

“Kaltim terus bertekad untuk mewujudkan kualitas SDM yang andal di semua bidang, sehingga memiliki daya saing tinggi di tingkat Asia. Pemprov Kaltim juga terus berusaha untuk mewujudkan guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. SDM kita harus mampu bersaing. Karena daya saing itu sangat penting dalam mengukur kemampuan kualitas SDM yang kita miliki. Apalagi, Kaltim telah menjalankan sejumlah program, mulai alokasi anggaran 20 persen, wajib belajar 12 tahun, Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) hingga peningkatan kompetensi guru,” katanya.

Koordinasi dan Sinergi Pemprov-BPK Terus Terjalin Dengan Baik

SAMARINDA – Selama ini koordinasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah terjalin dengan baik.

Terbukti, sejak dua tahun terakhir ini berturut-turut Kaltim telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau penilaian atas kinerja dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali saat mewakili Gubernur Kaltim pada Serahterima Jabatan Kepala Perwakilan BPKRI Kaltim di Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltim, Jumat (25/11).

“Koordinasi antara Pemprov dengan BPK berjalan baik dan terbukti Kaltim dua tahun berturut-turut meraih WTP. Sinergi kita terus berlanjut bahkan ditingkatkan,” katanya.

Menurut dia, jajaran BPK RI telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada pemerintah daerah (pemda) terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah.

Berarti lanjutnya, selama ini komunikasi dan koordinasi antarlembaga pemerintah dengan pemda terjalin baik terutama dalam pelaporan tata kelola maupun akuntabilitas keuangan.

“Kita berharap siapapun pimpinan berikutnya termasuk Pak Dori (Dori Santosa) selaku pimpinan baru di lembaga ini meneruskan sinergi yang sudah terbangun baik,” harap Bere Ali.

Sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim antara Adi Sudibyo (pejabat lama) dengan Dori Santosa dilakukan dan disaksikan Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar.

Tampak hadir Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar, Wakil Walikota Balikpapan Rakhmad Mas’ud serta perwakilan kabupaten dan kota di Kaltim.

Kuota CPNS Pemprov Kaltim Hanya Ratusan Pegawai

SAMARINDA – Meskipun kebutuhan pegawai Pemprov Kaltim sebanyak 1.203 orang, kuota penerimaan CPNS tidak sebesar itu. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim memprediksi, rekrutmen yang bakal dibuka hanya untuk ratusan pegawai saja.

Kepala BKD Kaltim M Yadi Robyan Noor mengungkapkan, alokasi penerimaan berdasarkan usulan kebutuhan. Tambahan kuota CPNS tidak banyak, lantaran kuota formasi dibagi se-Indonesia. Contohnya pada 2013 tersedia kuota formasi se-Indonesia sebanyak 200 ribu. Karena, yang pensiun alami juga hanya 200 ribu per tahun. Adapun saat itu, kebutuhan pegawai Pemprov Kaltim sebesar 1.901.

Sehingga, kuota formasi yang dialokasikan hanya 169 pegawai. “Pasti tidak akan sebanyak itu (1.203 pegawai). Tapi angka 1.203 itu wajib dibuat sebagai kebutuhan formasi yang terintegrasi dalam aplikasi e-formasi,” ujar Roby, kemarin (23/11). Di sisi lain, jumlah honorer se-Kaltim diperkirakan ada sekitar 40 ribu orang. Roby menjelaskan, dulu honorer bisa diangkat menjadi PNS. Tapi sekarang, aturan itu tidak memungkinkan. Karena pemerintah pusat menganggap tidak adil.

Mereka yang ingin jadi PNS mesti melewati serangkaian tes. Seperti wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan tes kepribadian. Usia pun turut dibatasi. Untuk sarjana, maksimal 28 tahun. Kata dia, meski cerdas, kalau usia lewat bisa tidak lulus. “Karena pemerintah ingin mencari pegawai yang terbaik. Sistem ini sangat rasional dan realistis. Kalau pun pegawai yang direkrut itu tua, tapi harus punya kualitas expert,” jelasnya. (sumber : kaltimpost/http//kalitm.procal.co)

Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota Kepada Provinsi Optimis Berjalan Lancar

SAMARINDA – Pengambil alihan kewenangan pengelolaan sekolah jenjang SMA/SMK dari pemerintah kabupaten atau kota ke Pemprov Kaltim berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah masih dalam proses. Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim optimis pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi berjalan lancar.

Kepala Disdik Kaltim Dayang Budiarti mengatakan bahwa berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada provinsi. Sehingga, apapun yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim termasuk permasalahan sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana.

“Apapun yang berkaitan dengan SMA atau SMK sudah menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. Saat ini, untuk permasalahan pengelolaan gaji hingga tunjangan guru dan staf masih menjadi tanggung jawab pemkab atau pemkot. Namun, mulai 1 Januari 2017 mendatang sudah menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim,” katanya.

Terkait personil di sekolah, Dayang menyebutkan bahwa personil di sekolah-sekolah itu ada dua macam yakni yang sudah berstatus PNS dan yang masih status honorer pemkab/pemkot. Personil berstatus PNS juga terbagi lagi yakni guru dan pegawai administrasi atau tata usaha sekolah, dan penjaga sekolah.

“Yang berstatus PNS akan berstatus PNS Pemprov Kaltim dengan gaji yang berasal dari APBD provinsi dan yang berstatus honor akan menerima gaji dari Bosda,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah SMA dan SMK se-Kaltim yang telah dilaporkan baik swasta maupun negeri sebanyak 427 sekolah yang terdiri dari 213 SMA dan 214 SMK. Sedangkan untuk jumlah PNS sebanyak 4.964 PNS dan pegawai honor sebanyak 4.780.

“Untuk permasalahan SDM sudah tidak ada masalah. Kami masih menginventarisir terkait aset lainnya seperti sarana dan prasarananya. Kita optimis semuanya akan berjalan lancar,” katanya

Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan Pemprov Kaltim Dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat