Category Archives: Biro Perlengkapan

LOUNCHING APLIKASI SIKAP

_DSC2175Dalam rangka mengevaluasi pedoman pengelolaan persediaan supaya mengacu pada kebijakan akuntansi akrual dan mengatur secara lengkap antara lain tugas dan tanggung jawab pengurus/penyimpan barang serta prosedur pencacatan dan pengelolaan persediaan pada tingkat SKPD maupun SKPKD melalui Sistem Informasi. Biro Perlengkapan melakukan Launching Aplikasi Barang Persediaan dengan nama Sistem Informasi Kaltim Untuk Aset Persediaan (SIKAP).

Dengan adanya SIKAP ini diharapakan SKPD / UPTD;
_DSC2156

1. Memahami Proses Pengelolaan Barang Persediaan
2. Memahami Proses Penatausahaan Barang Persediaan
3. Mengerti Pengoperasian Aplikasi SIKAP
4. SKPD / UPTD dapat melaporkan Laporan Barang Persediaan, Kartu Barang, Mutasi Barang, Neraca Persediaan secara cepat dan tepat.
5. Memudahkan Pengurus dan Penyimpan Barang pada SKPD / UPTD dalam penatausahaan seluruh pelaporan Barang Persediaan.
_DSC2195

_DSC2188
Kegiatan Lounching dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Asisten Pemerintahan DR. Meiliana, SE, MM. Dalam sambutannya, DR. Meiliana, SE, MM dan Kepala Biro Perlengkapan selaku Ketua Panitia H. Agung Pramono,SE, MM, M.Si, Ak, mengharapkan agar Pengururs dam Penyimpan barang dapat memanfaatkan Aplikasi SIKAP ini sebagai langkah percepatan dalam memperbaiki Pelaporan Barang Persediaan. Dan sebagai langkah selanjutnya Biro Perlengkapan akan mengadakan Bimtek Sistem Informasi Kaltim Untuk Aset Persediaan (SIKAP) kepada seluruh Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD/UPTD dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

_DSC2216_DSC2182

BIMTEK SISTEM INFORMASI KALTIM UNTUK ASET PERSEDIAAN (SIKAP) 2016

Latar Belakang ;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Prov Kaltim Tahun 2015 Nomor 5.B/LHP/XIX.SMD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 atas sistem pengendalian intern agar mengevaluasi pedoman pengelolaan persediaan supaya mengacu pada kebijakan akuntansi akrual dan mengatur secara lengkap antara lain tugas dan tanggung jawab pengurus/penyimpan barang serta prosedur pencacatan dan pengelolaan persediaan pada tingkat SKPD maupun SKPKD melalui Sistem Informasi.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus Biro Perlengkapan diantaranya ;

1. Masih banyak SKPD dalam penyusunan Laporan Persediaan tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
2. Pencatatan dalam kartu persediaan belum tertib, pada saat pengujian ke gudang ditemukan selisih jumlah persediaan yang cukup signifikan.
3. Hasil pemeriksaan fisik atas persediaan obat menunjukkan selisih antara jumlah fisik dan kartu barang yang ada.
4. Terdapat tiket retribusi yang tidak dicatat dan dilaporkan sebagai Persediaan. Tiket tersebut meliputi retribusi masuk museum, retribusi parkir dan restribusi sewa.
5. Terdapat belanja barang bibit ternak yang tidak diperlakukan sebagai barang persediaan sehingga mutasinya tidak dicatat dan sisanya per 31 Desember 2015 tidak dilaporkan. Demikian juga dengan stock benih ikan/udang yang dihasilkan untuk dijual, belum diperlakukan sebagai persediaan.
6. Terdapat stock benih yang belum terjual sampai 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan sebagai persediaan walaupun pencatatan mutasinya lengkap.
7. Terdapat barang diserahkan ke masyarakat pada yang seharusnya dicatat sebagai persediaan karena belum diserahkan.
8. Terdapat barang diserahkan ke masyarakat pembangunannya belum selesai walaupun telah diperpanjang selama 50 hari. Atas keterlambatan tersebut, jaminan pelaksanaan belum dicairkan dan barang juga belum diserahkan sehingga seharusnya dicatat sebagai persediaan sebesar realisasi pembayaran per 31 Desember 2015.
9. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan belum memuat semua belanja yang menghasilkan barang persediaan sesuai kode rekening dalam SIMDA sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan sosialisasi lebih lanjut ke seluruh SKPD/UPTD.

Tindak Lanjut;

Sebagai langkah tindak lanjut hasil LHP BPRI RI tersebut, Biro Perlengkapan melakukan langkah percepatan dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Memperhatikan hal tersebut, dianggap perlu diadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persediaan untuk Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

ORTAL1

ORTAL2
Tujuan dan Harapan Pelaksanaan Bimtek Pengelolaa Persediaan ;

Tema Kegiatan : Bimtek Pengelolaan Persediaan.
Waktu Pelaksanaan :
– Senin 8 s/d Rabu 10 Agustus 2016 (Session Pertama)
– Kamis 11 s/d Sabtu 13 Agustus 2016 (Session Kedua)
Tujuan Kegiatan :
– Memberikan Pemahaman tentang Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Diskusi / tanya jawab terkait Pengelolaan Persediaan Barang dan Permintaan Data BPK-RI Tahun Anggaran 2015.
– Mengenalkan Aplikasi Persediaan (Sistem Informasi Kaltim Untuk Aset Persediaan/SIKAP).

Harapan untuk peserta :
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Peserta Bimtek bisa membuat Laporan Persediaan sesuai dengan Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
– Peserta Bimtek mengerti perhitungan dengan Metode FIFO dalam pencatatan Persediaan.
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami dan menguasai Aplikasi Persediaan Barang untuk dapat diterapkan pada kegiatan Pengelolaan Persediaan hari di SKPD/UPTD masing-masing.

Pembicara/Pemberi Materi :
– Biro Perlengkapan.
– Biro Keuangan .
ortal4copy
ortal3

Bimtek Pengelolaan Persediaan

DSCF0377

DSCF0369Berdasarkan hasil Rapat Penyampaian Kesimpulan sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Lantai 5 Ruang Batiwakal Kantor Gubernur Prov Kaltim, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus Biro Perlengkapan diantaranya ;

1. Masih banyak SKPD/UPTD dalam penyusunan Laporan Persediaan tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
2. Pencatatan dalam kartu persediaan belum tertib.
3. Selisih antara jumlah fisik dan kartu barang yang ada, jumlahnya tidak sesuai.
4. Terdapat tiket retribusi yang tidak dicatat dan dilaporkan sebagai Persediaan.
5. Terdapat belanja barang bibit ternak yang tidak diperlakukan sebagai barang persediaan sehingga mutasinya tidak dicatat dan sisanya per 31 Desember 2015 tidak dilaporkan.
6. Terdapat stock benih yang belum terjual sampai 31 Desember 2015 belum dilaporkan sebagai persediaan walaupun pencatatan mutasinya lengkap.
7. Terdapat barang diserahkan ke masyarakat yang seharusnya dicatat sebagai persediaan karena belum diserahkan tidak dicatat sebagai persediaan.

DSCF0384Memperhatikan hal tersebut diatas, Biro Perlengkapan berinisiatif untuk mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persediaan untuk Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan Harapan Pelaksanaan Bimtek Pengelolaa Persediaan ;

Tema Kegiatan : Mari Kita Benahi Tatakelola Persediaan Yang Akuntabel dan Auditabel
Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Waktu Pelaksanaan : Selasa 15 Maret 2016

Tempat : Ruang Pertemuan Kesbangpol Lantai 2 Gedung B Kantor Gubernur Prov
Kaltim.

Tujuan Kegiatan :
– Memberikan Pemahaman tentang Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Diskusi / tanya jawab terkait Pengelolaan Persediaan Barang dan Permintaan Data BPK-RI Tahun Anggaran 2015.
– Mengenalkan Aplikasi Persediaan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.

Manfaat :
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Peserta Bimtek bisa membuat Laporan Persediaan sesuai dengan Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
– Peserta Bimtek mengerti perhitungan dengan Metode FIFO dalam pencatatan Persediaan.
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami dan menguasai Aplikasi Persediaan Barang untuk dapat diterapkan pada kegiatan Pengelolaan Persediaan hari di SKPD/UPTD masing-masing.

Pembicara/Pemberi Materi :
– Biro Perlengkapan.
– Biro Keuangan .
– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.
DSCF0401DSCF0384DSCF0400DSCF0476DSCF0489DSCF0497DSCF0500

Kaltim Siap Serahkan Aset RSUD Tarakan ke Kaltara

Pemprov Kaltim siap menyerahkan aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan ke Pemprov Kaltara tahun ini. Aset tersebut diketahui senilai Rp1,5 triliun termasuk aset sumber daya manusia (SDM), Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai dari dokter hingga perawat dan staf administrasi rumah sakit tersebut dengan jumlah 464 orang.

Penyerahan ini dilakukan, karena Pemprov Kaltara dinilai sudah mampu mengelola aset di wilayah Kaltara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dapat berjalan baik dan lancar.

“Penyerahan aset tersebut rencananya dilakukan Gubernur Kaltim kepada Pj. Gubernur Kaltara. Saat ini Pemprov Kaltim sedang melakukan inventarisir aset-aset di RSUD Tarakan agar saat dilaporkan sesuai dengan kondisi yang di lapangan,” kata Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Meiliana di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (13/8).

Menurut dia, saat ini inventarisir aset terus dilakukan, mulai aset yang bergerak hingga tidak bergerak. Selanjutnya, jika ada aset yang harus dihapus, maka akan dihapus. Setelah penyerahan aset itu, maka gaji para pegawai juga akan dikelola Pemprov Kaltara.

“Masalah administrasi kepegawaiannya atau kepindahan mereka saat ini sudah kami sampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional VIII di Banjarmasin secara bertahap. Saat ini proses untuk 50 pegawai hingga berjumlah 464 pegawai,” jelasnya.

Penyerahan Aset Paling Lambat 2016

Sesuai kesepakatan hasil pertemuan di RSUD Tarakan, dalam acara monitoring sensus barang milik daerah pada 26 September 2014 yang diikuti Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Kaltim Fathul Halim dengan SKPD/UPTD, Kasubag Umum dan Pengurus Barang se Provinsi Kaltim wilayah utara serta Kepala Bagian Aset Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, Ferry Hartono, bahwa paling lambat penyerahannya akan dilakukan pada 31 Desember 2014.
Namun kemudian, pihak Pemprov Kaltara meminta waktu kepada Kaltim, agar penyerahan bisa dilakukan di tahun 2015 karena pertimbangan akan melakukan inventarisir dan pengecekan aset-aset yang diberikan Kaltim.
“Kami meminta kalau bisa penyerahannya dilakukan di tahun 2015 saja, karena pertimbangan pembuatan laporan dan pengecekan kondisi dan dimana keberadaan aset yang diserahkan,” kata Kepala Bagian Aset Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, Ferry Hartono kemarin.
Sesuai dengan tata cara pelaksanaan pasal 4, bahwa pelaksanaan penyerahan personel/pegawai, aset dan dokumen dilaksanakan secara bertahap. Untuk penyerahan dan pemindahan personel/pegawai, telah dilaksanakan pada Desember tahun 2014. Sementara aset beserta dokumennya ditunda sampai April 2016.
“ Total sama seperti dulu yaitu, sebesar Rp1,545 triliun,” jelasnya.
Sehubungan dengan penyerahan personel, lanjut Ferry seperti UPTD Dispenda, Samsat, dan panti sosial dan UPTD Dinas Kehutanan yang pembiayaannya sudah dibiayai oleh Pemprov Kaltara, pihaknya meminta agar Pemprov Kaltim segera menyerahkan aset dan dokumennya. Hal tersebut, dilakukan agar mempermudah dalam penggunaannya karena selama ini untuk di penggunaannya harus mengajukan surat izin pinjam pakai dulu ke Kaltim. (adv)