Category Archives: Biro Perlengkapan

DSCF0377

DSCF0369Berdasarkan hasil Rapat Penyampaian Kesimpulan sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Lantai 5 Ruang Batiwakal Kantor Gubernur Prov Kaltim, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus Biro Perlengkapan diantaranya ;

1. Masih banyak SKPD/UPTD dalam penyusunan Laporan Persediaan tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
2. Pencatatan dalam kartu persediaan belum tertib.
3. Selisih antara jumlah fisik dan kartu barang yang ada, jumlahnya tidak sesuai.
4. Terdapat tiket retribusi yang tidak dicatat dan dilaporkan sebagai Persediaan.
5. Terdapat belanja barang bibit ternak yang tidak diperlakukan sebagai barang persediaan sehingga mutasinya tidak dicatat dan sisanya per 31 Desember 2015 tidak dilaporkan.
6. Terdapat stock benih yang belum terjual sampai 31 Desember 2015 belum dilaporkan sebagai persediaan walaupun pencatatan mutasinya lengkap.
7. Terdapat barang diserahkan ke masyarakat yang seharusnya dicatat sebagai persediaan karena belum diserahkan tidak dicatat sebagai persediaan.

DSCF0384Memperhatikan hal tersebut diatas, Biro Perlengkapan berinisiatif untuk mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persediaan untuk Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan Harapan Pelaksanaan Bimtek Pengelolaa Persediaan ;

Tema Kegiatan : Mari Kita Benahi Tatakelola Persediaan Yang Akuntabel dan Auditabel
Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Waktu Pelaksanaan : Selasa 15 Maret 2016

Tempat : Ruang Pertemuan Kesbangpol Lantai 2 Gedung B Kantor Gubernur Prov
Kaltim.

Tujuan Kegiatan :
– Memberikan Pemahaman tentang Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Diskusi / tanya jawab terkait Pengelolaan Persediaan Barang dan Permintaan Data BPK-RI Tahun Anggaran 2015.
– Mengenalkan Aplikasi Persediaan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.

Manfaat :
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Peserta Bimtek bisa membuat Laporan Persediaan sesuai dengan Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
– Peserta Bimtek mengerti perhitungan dengan Metode FIFO dalam pencatatan Persediaan.
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami dan menguasai Aplikasi Persediaan Barang untuk dapat diterapkan pada kegiatan Pengelolaan Persediaan hari di SKPD/UPTD masing-masing.

Pembicara/Pemberi Materi :
– Biro Perlengkapan.
– Biro Keuangan .
– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.
DSCF0401DSCF0384DSCF0400DSCF0476DSCF0489DSCF0497DSCF0500

Kaltim Siap Serahkan Aset RSUD Tarakan ke Kaltara

Pemprov Kaltim siap menyerahkan aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan ke Pemprov Kaltara tahun ini. Aset tersebut diketahui senilai Rp1,5 triliun termasuk aset sumber daya manusia (SDM), Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai dari dokter hingga perawat dan staf administrasi rumah sakit tersebut dengan jumlah 464 orang.

Penyerahan ini dilakukan, karena Pemprov Kaltara dinilai sudah mampu mengelola aset di wilayah Kaltara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dapat berjalan baik dan lancar.

“Penyerahan aset tersebut rencananya dilakukan Gubernur Kaltim kepada Pj. Gubernur Kaltara. Saat ini Pemprov Kaltim sedang melakukan inventarisir aset-aset di RSUD Tarakan agar saat dilaporkan sesuai dengan kondisi yang di lapangan,” kata Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Meiliana di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (13/8).

Menurut dia, saat ini inventarisir aset terus dilakukan, mulai aset yang bergerak hingga tidak bergerak. Selanjutnya, jika ada aset yang harus dihapus, maka akan dihapus. Setelah penyerahan aset itu, maka gaji para pegawai juga akan dikelola Pemprov Kaltara.

“Masalah administrasi kepegawaiannya atau kepindahan mereka saat ini sudah kami sampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional VIII di Banjarmasin secara bertahap. Saat ini proses untuk 50 pegawai hingga berjumlah 464 pegawai,” jelasnya.

Penyerahan Aset Paling Lambat 2016

Sesuai kesepakatan hasil pertemuan di RSUD Tarakan, dalam acara monitoring sensus barang milik daerah pada 26 September 2014 yang diikuti Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Kaltim Fathul Halim dengan SKPD/UPTD, Kasubag Umum dan Pengurus Barang se Provinsi Kaltim wilayah utara serta Kepala Bagian Aset Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, Ferry Hartono, bahwa paling lambat penyerahannya akan dilakukan pada 31 Desember 2014.
Namun kemudian, pihak Pemprov Kaltara meminta waktu kepada Kaltim, agar penyerahan bisa dilakukan di tahun 2015 karena pertimbangan akan melakukan inventarisir dan pengecekan aset-aset yang diberikan Kaltim.
“Kami meminta kalau bisa penyerahannya dilakukan di tahun 2015 saja, karena pertimbangan pembuatan laporan dan pengecekan kondisi dan dimana keberadaan aset yang diserahkan,” kata Kepala Bagian Aset Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, Ferry Hartono kemarin.
Sesuai dengan tata cara pelaksanaan pasal 4, bahwa pelaksanaan penyerahan personel/pegawai, aset dan dokumen dilaksanakan secara bertahap. Untuk penyerahan dan pemindahan personel/pegawai, telah dilaksanakan pada Desember tahun 2014. Sementara aset beserta dokumennya ditunda sampai April 2016.
“ Total sama seperti dulu yaitu, sebesar Rp1,545 triliun,” jelasnya.
Sehubungan dengan penyerahan personel, lanjut Ferry seperti UPTD Dispenda, Samsat, dan panti sosial dan UPTD Dinas Kehutanan yang pembiayaannya sudah dibiayai oleh Pemprov Kaltara, pihaknya meminta agar Pemprov Kaltim segera menyerahkan aset dan dokumennya. Hal tersebut, dilakukan agar mempermudah dalam penggunaannya karena selama ini untuk di penggunaannya harus mengajukan surat izin pinjam pakai dulu ke Kaltim. (adv)

Pemprov Dukung Kehadiran Bakamla di Kaltim

medium_44OPENING -  BAKAMLAPemprov Kaltim sangat mendukung pembangunan pangkalan utama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Kaltim. Kehadiran pangkalan utama ini diharapkan membantu pelaksanaan tugas untuk patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Demikian ditegaskan Gubenur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat menerima kunjungan kerja Bakamla RI yang dipimpin Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla, Laksamana Pratama Ir Suroyo di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Jum’at (29/5).

Untuk mendukung pembangunan pangkalan utama Bakamla di Kaltim, Awang menyebutkan pemprov akan menyiapkan lahan seluas 400 hektare dengan hak guna pakai di Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Diharapkan, dengan keberadaan pembangunan pangkalan utama Bakamla di Kaltim, tentu keamanan laut di wilayah Kaltim akan lebih terjaga,” imbuh Awang.

Ditambahkan, Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik itu, minyak, gas, batubara dan sumber daya lainnya. Umumnya pengiriman hasil sumber daya alam keluar daerah atay keluar negeri melalui laut. Hal ini sangat riskan dari berbagai ancaman kejahatan jika pengamanan wilayah tidak dilakukan dengan baik.

“Selain itu, Kaltim juga memiliki pulau-pulau kecil terluar yang sekarang ini terus dilakukan pendataan untuk diberikan nama. Kita tidak ingin lagi kehilangan pulau yang di klaim oleh negara lain dengan keberadaan Bakamla tentu dapat mengawasi aset-aset tersebut,” kata Awang.

Awang juga menambahkan, Kaltim dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, dimana alur tersebut sangat strategis untuk alur pelayaran ekspor impor. Dan memanfaatkan potensi ini pemprov juga telah membangun sejumlah pelabuhan internasional diantaranya di Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

“Kehadiran Bakamla tidak saja untuk memberikan perlindungan terhadap perairan Indonesia, tetapi juga memberikan multiflier efek yang besar terhadap perkembangan pembangunan Kaltim,” yakin gubernur.

Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI, Laksamana Pratama Ir Suroyo, mengatakan sesuai misinya, maka Bakamla bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan maritim nasional dan internasional yang mampu menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia.

“Oleh karena itu, Bakamla akan terus mengembangkan beberapa pangkalan di wilayah Indonesia termasuk di Kaltim. Hal itu sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengoperasian keamanan dan keselamatan perairan Indonesia, termasuk di Kaltim,” kata Suroyo.

Ditambahkan, sebelumnya Bakamla sudah melakukan survei lapangan terkait rencana lokasi pembangunan pangkalan utama Bakamla di Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Mengapa kami pilih di Desa Pendingan, karena lokasi itu berada di dalam sungai dan tidak di pinggir laut. Lokasi ini strategis dan terlindungi sehingga alur keluar masuk patroli tidak terlalu jauh,” kata Suroyo. (Biro Perlengkapan & (mar/sul/es/hmsprov))

Kaltim Siap Beri 400 Ha untuk Jokowi Bangun Bakamla

medium_8Opening BakamlaPemprov Kaltim menyambut baik rencana pembangunan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Kaltim oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Guna mendukung pembangunan tersebut, Pemprov Kaltim siap memberikan lahan seluas 400 hektare untuk pembangunan pangkalan utama Bakamla tersebut.

Lahan tersebut terletak di Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lahan yang disediakan berstatus Area Penggunaan Lain (APL) Pemprov Kaltim.

“Jadi, Pemprov Kaltim siap memberikan lahan untuk pembangunan Bakamla di Kaltim. Pembangunan tersebut sangat baik, karena bertujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI di bidang Kemaritiman. Apalagi, itu termasuk lokasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Kalimantan,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam pertemuannya dengan Karo Sarana dan Prasarana Bakamla, Laksamana Pratama Ir Suroyo, Jumat (29/5).

Pemprov Kaltim mengaku sangat berterimakasih kepada Pemerintah Pusat untuk membangun Bakamla di Kaltim. Apalagi pembangunan tersebut dibangun melalui APBN. Diharapkan keamanan laut Kaltim akan semakin baik dengan hadirnya Bakamla tersebut.

Hanya saja, untuk membangun Bakamla perlu adanya dukungan semua pihak, mulai dari Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya sudah koordinasi dengan Pemkab Kutai Kartanegara dan BPN. Mereka sudah setuju. Karena itu, statusnya saat ini lahan tersebut masih pinjam pakai antara Pemprov Kaltim dengan Bakamla pusat. Setelah itu, ketika ini berjalan dan beroperasi dapat dipikirkan untuk hibah. Yang terpenting, bagaimana realisasi pembangunan tersebut untuk kemajuan keamanan kelautan di Kaltim,” jelasnya.

Awang menambahkan, Kaltim dilewati ALKI II, dimana alur tersebut sangat strategis untuk alur pelayaran ekspor impor. Dengan memanfaatkan potensi ini pemprov juga telah membangun sejumlah pelabuhan internasional diantaranya di Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

“Kehadiran Bakamla tidak saja untuk memberikan perlindungan terhadap perairan Indonesia, tetapi juga memberikan multiplier effect yang besar terhadap perkembangan pembangunan Kaltim,” jelasnya.

Selain itu, Awang meminta agar ketika Bakamla telah terbangun diharapkan tenaga yang bekerja dapat ditarik dari sumber daya manusia (SDM) Kaltim. Apalagi, Kaltim telah memiliki SDM yang dapat diandalkan, yakni melalui lulusan teknik perkapalan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan. (Biro Perlengkapan & (jay/sul/hmsprov).