Category Archives: Biro Perlengkapan

TINDAK PIDANA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA BERPOTENSI KERUGIAN NEGARA

Tulisan artikel ini merupakan cuplikan dari web site Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 1 June 2014 yang ditulis oleh Dr Jan Hoesada,CA,CPA. Oleh kami artikel ini sangat bermanfaat sebagai Ilmu Pengetahuan khususnya mengenai Aset Milik Daerah. Dengan adanya artikel ini diharapkan Pengelola BMD seluruh SKPD untuk dapat lebih tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PENDAHULUAN
Sebagian tindak pidana kejahatan terhadap barang milik negara (BMN) terkait akuntansi dan laporan keuangan apabila tercantum sebagai aset negara, dalam suatu proses pengadaan, pelepasan, penggelapan, penghancuran atau pengrusakan, dan sebagian tindak pidana kejahatan keuangan atas negara tidak terkait pada aset negara atau pendapatan negara, atau potensi memeroleh pendapatan negara.
Karena itu berbagai tindak pidana terurai di bawah ini tidak secara langsung terkait pada akuntansi pemerintahan umumnya kerugian negara khususnya, lebih khusus lagi proses tuntutan ganti rugi terkait akuntansi pemerintahan.
KUHP adalah lex generalis yang mungkin tidak berlaku di kalangan pemerintahan apabila hal tertentu yang diatur secara umum oleh KUHP diatasi oleh lex spesialis seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaraan Negara dan berbagai petunjuk pelaksanaan berbagai UU khusus tersebut. Tujuan pengaturan khusus pada lex spesialis adalah untuk meningkatkan ketepatan pengaturan per-UU-an, bukan menurunkan kualitas suatu lex generalis atau “membelokkan” suatu aturan umum pada lex generalis.
Makalah ini membahas tindak pidana pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan negara yang berpiutang, perbuatan merugikan negara sebagai pihak yang berhak, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik negara.
Marilah kita bahas satu demi satu.

PENCURIAN BENDA
Pada awalnya, segala sesuatu yang merupakan bagian harta milik seseorang, negara atau badan hukum yang dapat diambil orang atau badan hukum lain – untuk dikuasai seolah-olah pemilik harta tersebut – dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian (Pasal 362KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP). Termasuk dalam hukum pencurian adalah pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Sebagian besar aset pemerintah berpotensi menjadi obyek pencurian atau penggelapan.
Menjual benda milik orang lain dan menerima hasilnya adalah pencurian. Sebagai misal, penguasaan atas kekayaan negara berupa mobil sebagai sarana kerja pejabat pemerintahan (kuasa pakai, hak pakai) tak menyebabkan pejabat tersebut boleh berfikir bahwa mobil dalam penguasaan hanya untuk digunakan tersebut adalah miliknya, sehingga terjadilah transaksi penjualan mobil milik negara. Penjualan tersebut adalah pengambilan penguasaan hukum atas mobil sebagai pemilik legal atas mobil dan menjualnya – seolah-olah sebagai pemilik – dan merasa berhak memeroleh tunai hasil penjualan – sebagai tindak pidana pencurian.
Disamping menjual, termasuk dalam tindak pencurian adalah kegiatan memberikan termasuk menghadiahkan benda bukan milik sendiri, menukar (barter) benda bukan milik sendiri, merusakkan secara sengaja dalam tengang-waktu tertentu setelah peminjaman (tabrakan, kebakaran, membakar, menghancurkan), meminjamkan barang yang diambil atau dipinjam, meng-agun-kan atau meng-gadaikan barang pinjaman, menyembunyikan benda milik orang lain atau badan hukum lain. Beralihnya hak milik atas benda dengan menipu dan memalsu surat kuasa tergolong perbuatan melawab hukum. Termasuk pidana pencurian adalah pencurian dengan kekerasan, demonstrasi anti kemiskinan dengan penjarahan toko-toko atau rumah tangga, pencurian ternak, pencurian saat kota terlanda bencana cq banjir (Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP), pencurian oleh pramuwisma yang bertugas menjaga rumah, pencopetan, perampokan, pembobolan, masuk melewati batas penutup (biasanya pagar) sebidang tanah berbangunan atau bukan bangunan berfungsi sebagai tempat kediaman (mis.kapal,mobil, container) tanpa sepengetahuan penghuni atau bertentangan dengan keinginan penghuni terutama pada wilayah waktu beristirahat malam (den voor den nachtrust bestendem tijd), menggali lubang tanah atau pagar, memanjat dinding atau pagar pekarangan tertutup, melompati parit atau selokan pembatas pekarangan, membobol langit-langit gedung atau masuk ke dalam pekarangan gedung, kapal, mobil atau ruangan dengan paksa atau kunci palsu, surat perintah palsu dan seragam palsu atau dengan merusak pintu, pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP), mencuri tanaman, menangkap satwa dan menebang pohon pada kebun, hutan lindung, hutan tanaman dan semacamnya.
Apabila suatu benda diambil tanpa sepengetahuan pemilik dimaksud untuk langsung dimusnahkan, dibakar atau dirusak, secara hukum mungkin tidak tergolong tindak pidana pencurian. Suatu mobil negara diambil untuk dijual, ternyata mengalami tabrakan dan rusak berat sebelum terjual, adalah kasus pencurian, bukan peng-rusakan harta milik negara. Suatu mobil diambil untuk dibakar demonstran adalah pengrusakan harta milik negara. Apabila suatu benda diambil untuk dipakai tanpa maksud memiliki benda (tanpa maksud penguasaan secara melawan tetap dan melawan hukum) tersebut tanpa pengetahuan pemilik tanpa, setelah dipakai dikembalikan tanpa diketahui pemilik, bukan kasus pencurian. Seorang ayah mengambil mobil anak kandung tanpa diketahui anaknya, karena hubungan kekerabatan apalagi kedua belah pihak terbiasa bahwa pengambilan mobil adalah untuk dipinjam adalah tanpa perlu izin. Ayah tersebut tidak dilaporkan anaknya kepada pihak berrwajib untuk ditangkap untuk tuduhan pencurian. Kasus menjadi amat berbeda bila ayah adalah penganggur, penjudi dan pengidap narkoba yang baru saja keluar dari penjara, mengambil mobil anak dan menghilang dari rumah dan diduga akan menjual mobil bukan miliknya. Ayah diduga bermaksud memiliki mobil secara melawan hukum. Apabila terbukti mobil terjual, sesuai KUHP ayah adalah pencuri.
Pada umumnya mengambil benda dari tempat sampah bukan termasuk pencurian. Tidak termasuk benda curian adalah benda yang dilepas kepemilikannya dengan sengaja oleh pemilik, misalnya busana atau perabot bekas yang dibuang ke tempat sampah, buah-buahan jatuh dari pohon yang tidak dipungut pemilik pohon, barang jatuh/hilang atau burung lepas dari sangkar dan dilupakan oleh pemiliknya. Pada wacana lain disebutkan, pengambil harus berhati-hati bila mengambil benda apapun yang disadari bukan miliknya, misalnya pengambilan benda dari tempat sampah, toilet umum, melakukan panen atau pengambilan hasil tambak atas dasar bagi hasil dengan pemilik lahan dan budidaya, menangkap satwa milik tetangga yang lepas-sangkar, agar tidak menjadi tertuduh mengambil kepunyaan orang lain secara melawan hukum.
Pelaku pencurian adalah manusia, sekumpulan manusia dan/atau badan hukum (1)yang melakukan tindak pidana pencurian (dader, pleger), (2)yang menyuruh atau (3)menggerakkan pelaku tindak pidana pencurian benda berwujud, (4)yang ikut, turut, dan/atau (5) yang membantu tindak pidana pencurian.
Pada KUHP Jerman, pencurian dibatasi hanya untuk benda berwujud bergerak, di Indonesia tidak berbatas sebatas benda bergerak (agar memenuhi syarat dapat dipindahkan, dapat diambil, dapat disermbunyikan pencuri), bernilai ekonomi & dapat diperjual-belikan. Pencurian mencakupi pula plagiat, formula rahasia, perangko atau karcis kereta api habis pakai, surat, kunci ruangan, anak gadis belum dewasa secara hukum dan pencurian surat keterangan dokter.
KUHP disusun sebelum era ekonomi berbasis harta tidak berwujud seperti formula, merek dagang dll, menghadapi tantangan pada era pembagian harta tak bergerak dan harta bergerak, era dunia maya, era informasi sebagai aset dan pencurian maya tak berakibat pemilik database kehilangan akses atas benda atau kehilangan kendali atas benda, pencurian listrik, pencurian formula rahasia dan aset tidak berwujud tertentu. Pada tahun 1906, penebangan pohon milik pihak lain digolongkan sebagai pencurian dengan alasan pembunuhan pohon menyebabkan pemilik lepas kepemilikan, dan penebang mencuri batang, cabang dan ranting pohon yang sesungguhnya tak bernilai bagi pemilik pohon. Pada tahun 1921, Hoge Raad (pengadilan tinggi) memutuskan bahwa listrik tergolong benda tidak berwujud yang tercakupi Pasal 362 KUHP
Menurut KUHP, pencurian harta kekayaan adalah tindak pengambilan – secara sengaja- benda (baik sebagian maupun seluruhnya) milik orang lain atau badan hukum lain dengan maksud penguasaan dan/atau kepemilikan benda tersebut dengan cara melanggar hukum pidana. Termasuk pengambilan adalah (1)tindak memutus hubungan aset dengan pemiliknya, menghalangi pemilik benda melakukan akses dan menggunakan benda tersebut, (2) mengambil benda tertentu, ketahuan dan mengembalikan benda tersebut ke tempat semula karena takut sanksi pidana pencurian. Kejahatan harus dihukum, pengembalian aset curian tidak membebaskan pelaku dari hukum pidana pencurian. Ganti rugi sebesar nilai aset tercuri merupakan keuntungan material pencuri dan merupakan ketidak-adilan hukum, tidak berdampak jera bagi masyarakat, karena pencuri disetarakan peminjam yang mengembalikan dalam hukum pinjam-meminjam.
Sengaja berarti pelaku sadar bahwa benda tersebut bukan miliknya, secara sadar menghendaki dan bermaksud untuk memiliki dan/atau menguasai benda tersebut. Dengan demikian unsur (1)kehendak mengambil, (2)kesengajaan mengambil, (3)maksud mengambil dan (4)kondisi sadar waktu pengambilan dan pengetahuan pengambil bahwa ia mengambil aset pihak lain, haruslah terbukti sepenuhnya/seluruhnya (100%) sebagai unsur-unsur tindak pidana dihadapan pengadilan terkait Pasal 362 KUHP.
Tertuduh dapat memberi pembuktian sebaliknya dari setiap syarat tindak pidana pencurian tersebut di atas, misalnya membuktikan di hadapan hakim bahwa hal tersebut merupakan tindak pengambilan kembali barang milik sendiri yang dipinjamkan dan peminjam enggan atau menolak mengembalikan, dan/atau oleh peminjam tersebut diterus pinjamkan, di jual atau diberikan kepada orang lain.
Tindak pidana pencurian dapat menjadi tindak pidana terkombinasi dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan terkait Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP dan Pasal 285 KUHP.
Kerugian negara akibat pencurian dinyatakan oleh proses verbal kehilangan akibat kecurian dari pihak berwenang misalnya kepolisian, merupakan bukti penghapusbukuan barang tercuri dari neraca entitas pemerintahan dengan debit Beban Kecurian atau Ekuitas, kredit barang milik negara tercuri sebesar nilai buku atau nilai terbawa terakhir.

PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
Menurut Pasal 368 KUHP, pemerasan adalah upaya menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, melalui pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, agar seseorang menyerahkan suatu benda miliknya, sebagian miliknya, atau benda milik orang lain, atau membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.
Tindak kekerasan adalah tindakan fisik yang menyebabkan target kekerasan menjadi tak berdaya, lumpuh, pingsan, gegar otak, koma atau meninggal dunia. Ancaman kekerasan adalah ancaman pembunuhan atau ancaman siksaan fisik
Pasal 369 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana pengancaman (Bel. afdreiging). Tindak ancaman kekerasan adalah kegiatan menyatakan rencana tindakan –diberitahukan kepada pihak di ancam- tentang hal yang akan dilakukan pengancam kepada pihak di ancam, pernyataan tersebut dilakukan sebagai sarana pemaksaan sedemikian rupa sehingga diterima oleh pihak diancam dan/atau memberi kesan sebagai hal yang pasti dilakukan pihak pemaksa.
Kegiatan menyatakan ancaman disertai pemerasan dilakukan melalui berbagai cara seperti ucapan lisan, surat, bahasa tubuh mengancam untuk memukul sampai cidera permanen (istilah bahasa Belanda di vermaak), beberapa pukulan awal bersifat ancaman memberi “sampel” (istilah beberapa bogem mentah, ketupat Bangkahulu sebagai “pelajaran”), tindak pelecehan seksual sebagai bentuk ancaman pemerkosaan, dan penggunaan sarana ancaman seperti sandera keluarga, senjata api, pisau, senjata tumpul, api, tali pengikat dan lak-ban, tali gantungan, jarum suntik atau air keras. Ancaman lisan misalnya ancaman mengumumkan rahasia, ancaman pengungkapan atau pelaporan tindak pelanggaran hukum atau aib pihak yang diancam, serta ancaman penghinaan yang memalukan (Bel.Schandelijke belediging) atau ancaman menista, memfitnah atau melakukan pengrusakan citra, status sosial dan pencemaran nama baik dengan cara lain.
Bukan termasuk tindak pidana pengancaman atau tindak pidana pemerasan dalam konteks KUHP 369 (1) KUHP atau tindak pidana pencemaran nama baik apabila seseorang atau badan hukum langsung melaporkan kepada pihak berwajib tentang suatu kejahatan yang telah dilakukan seseorang atau badan hukum lain.
Ancaman fitnah adalah pemberitahuan kepada pihak target pemerasan tentang rencana pemeras menyampaikan berita bohong kepada publik yang akan dilakukan pemeras apabila tak terpenuhi keinginannya. Pihak target pemerasan dapat melakukan pengaduan peristiwa ancaman & pemerasan sesuai Pasal 369 ayat (2) KUHP, maka penyidik dan jaksa melakukan penyidikan & penuntutan kepada pengancam / pemeras. Walau KUHP umumnya, delik aduan khususnya tak mensyaratkan, pengadu dapat melaporkan pula nama pemeras dan bukti pemerasan.
Tembakan yang dilepas dapat ber-status ancaman, misalnya ditembakkan ke arah lain sebagai sekadar gertakan. Tembakan di arahkan ke dada tergolong bukan ancaman, namun realisasi ancaman tembak menjadi tindak kekerasan. Tembakan ke kaki adalah tindak kekerasan bermotif ancaman bagi pelaku, agar pihak terancam memenuhi kehendak pengancam, setara dengan tindak pengarungan, pemukulan dan pengikatan berfungsi sebagai ancaman, di mata hukum termasuk realisasi tindak kekerasan.
Apabila pihak terancam melepaskan benda yang diminta pemeras dari penguasaannya, namun pihak pemeras belum menerima benda itu, hukum menyatakan pihak terancam telah menjadi kurban pemerasan dan transaksi pemerasan telah berhasil. Sebagai contoh, pihak terancam telah melepaskan benda itu dari penguasaanya, dengan meletakkan benda di atas meja. Pada saat pemeras akan mengambil benda itu, datanglah satuan kepolisian menyergap.
Persamaan pemerasan dengan pencurian adalah untuk memeroleh suatu benda dengan cara melanggar hukum.
Berbeda dengan pencurian, tidak ada unsur mengambil dalam pemerasan, namun penyerahan paksa suatu benda pihak terperas kepada pelaku pemerasan.
Pengadilan harus dapat membuktikan terdakwa pelaku pemerasan tersebut benar-benar (1)mempunyai maksud atau kehendak menggunakan kekerasan, (2)bermaksud memaksa, (3)mengetahui bahwa paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah ditujukan kepada orang lain, (4)dan mengetahui tujuan yang ingin diperoleh dari paksaan atau ancaman tersebut adalah agar pihak terperas menyerahkan suatu benda milik sendiri, sebagian milik sendiri atau milik orang lain, atau menyatakan diri berutang, atau menyatakan penghapusan piutang tertentu, (5)sehingga apabila tujuan tercapai, pelaku pemerasan atau orang lain yang dituju pemeras untuk diuntungkan memperoleh keuntungan secara melawab hukum. Apabila salah satu aspek dari 5 aspek tersebut tidak terbukti secara hukum, hakim membebaskan tersangka pelaku pemerasan. Butir 5 menunjukkan bahwa pemeras adalah pelaku yang disuruh pihak lain, untuk kepentingan orang lain atau pihak lain tersebut. Pemeras mungkin mendapat imbalan atau tidak mendapat imbalan atas pelaksanaan tugas memeras bagi kepentingan pihak lain. Berlawanan dengan butir 4 dan butir 5 adalah bahwa pihak pemeras memaksa terperas mengembalikan benda yang dipinjam dari pemeras – karena peminjam tak bersedia mengembalikan barang pinjaman tersebut – merupakan tindak pidana pemerasan atau kekerasan, walau pihak pemeras tak memperoleh keuntungan apapun dari aksi pemerasan atau kekerasan tersebut.

PENGGELAPAN
Penggelapan adalah tindak pidana –seseorang, badan hukum atau beberapa orang /badan hukum bersama-sama- menguasai suatu benda secara sengaja dan melawan hukum, seolah-olah benda itu miliknya tanpa bermaksud memiliki benda itu, tidak peduli apakah tindakan tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan pelaku (Pasal 372 KUHP dan Pasal 415 KUHP), tidak peduli apakah tindakan itu menyebabkan atau tidak menyebabkan kerugian pemilik benda (MA 3 Desember 1963, No. 101 K/Kr/1963), tetap merupakan pidana penggelapan walaupun benda digelapkan kemudian telah dikembalikan kepada pemiliknya (MA 8 februari 1958 No.242 K/Kr/1957). Penguasaan dengan maksud memiliki adalah pencurian.
Termasuk tindak pidana penggelapan adalah tindak penahanan uang arisan terkumpul yang seharusnya diberikan kepada pemenang-giliran-arisan selanjutnya (MA 19 November 1973 No.106 K/Kr/1973), sehingga penanggung-jawab-keuangan-arisan tersebut tidak dapat berkilah bahwa ia meminjam dahulu uang kumpulan tersebut.
Terjadi banyak kasus penggelapan tanpa sadar atau tanpa sengaja, sehingga setiap orang atau badan hukum harus selalu waspada akan kemungkinan tuduhan penggelapan atas setiap benda pinjaman.
Penggelapan dapat dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain melakukan penggelapan, penggelapan dilakukan dengan dititipkan kepada orang lain. Penguasaan cq penyimpanandan pemakaian dapat dilakukan penggelap sendiri, atau diserahkan kepada orang lain.
Bukan penggelapan apabila penguasaan bukan kepemilikan diserahkan pemilik benda untuk dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, perikatan sewa-guna-usaha, benda diterima calon pembeli untuk dilihat, dicoba dan pikir-pikir beberapa hari sebelum transaksi pembelian dilakukan, transaksi jual dengan hak beli-kembali secara sepihak oleh penjual (sales and repurchase agreement), dan berbagai tindak perdata lain. Selanjutnya, pihak penerima titipan melakukan tindakan melawan hukum apabila ia menjual dan menerima hasil penjualan barang titipan tanpa suatu perikatan atau instruksi jual & menerima hasil penjualan yang diberikan oleh pemilik barang. Terdapat ikatan perdata penitipan barang dengan instruksi jual –dengan atau tanpa harga tertentu- dan instruksi menyetor hasil penjualan kepada pemilik barang, menjadi kasus pencurian apabila hasil penjualan tersebut tidak disetorkan pihak-tertitipi kepada pemilik barang. Bukan penggelapan apabila suatu benda dikuasai bukan untuk dimiliki karena hukum oleh negara, misalnya benda ditahan dengan paksa dan masuk karantina, benda yang dilarang oleh UU untuk masuk ke dalam NKRI, benda yang tidak boleh dimiliki penduduk NKRI.
Tindak pidana penggelapan merupakan jenis tindak pidana baru dibanding tindak pidana pencurian. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa sengaja menguasai secara sepihak dan melawan hukum suatu benda yang -sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain- berada padanya, bersalah melakukan penggelapan, dipidana penjara dan pidana denda dalam besaran tertentu.
Keberadaan benda tersebut dipindahkan dengan sengaja oleh pelaku penggelapan kepada dirinya tidak dimaksud untuk dimiliki, sesuai Pasal 372 KUHP. Penguasaan adalah tindakan yang menyebabkan pelaku penggelapan -yang tidak memiliki hak milik atas benda tersebut- memegang benda tersebut dan memperoleh suatu kekuasaan nyata dan mutlak atas benda tersebut seperti yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya, pada saat yang sama pelaku mengambil kekuasaan itu dari pemilik benda. Kekuasaan adalah hak pemanfaatan benda tersebut, seolah-olah pelaku penggelapan adalah pemilik sah benda tersebut.
Pada pemerintahan, bendahara melanggar peraturan pengeluaran-kas, misalnya mengeluarkan kas yang dialokasikan ke belanja pegawai (yang bukan untuk dirinya sebagai pegawai) untuk dirinya sendiri, tidak mengembalikan lebih-terima merupakan tindak pidana penggelapan (HR 21 Maret 1927, NJ 1927, hlm.450, W.11660, dan HR 16 April 1895,W.6652).
Hampir tak terhitung ragam kasus yang dapat dipaparkan. Apabila seorang bendahara pengeluaran yang menolak mengembalikan uang-kembalian kurang yang dituntut oleh penerima uang setelah ia meninggalkan loket dan menunjuk tanda peringatan tertulis di depan loket yang berbunyi “ Hitung Kembalian Sebelum meninggalkan Loket”, padahal ia tahu bahwa tuntutan tersebut tidak mengada-ada, maka bendahara tersebut melangggar hukum kepatutan. Apakah boleh bukti penitipan kendaraan bermotor disebut bukti sewa tempat dilengkapi pernyataan manajemen penitipan tidak menjaga dan tidak bertanggung-jawab atas kehilangan kendaraan bermotor tertera pada bukti/karcis titipan ? Apakah “perjanjian titipan” tertera di karcis titipan dan tanda pengumuman ditempat parkir berbunyi “Anda Wajib Membaca Perjanjian Titipan pada Karcis Titipan” membebaskan manajemen titipan & juru parkir dari Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP ? Bagaimana dengan kehilangan barang penghuni kamar hotel, atau sebaliknya ? Bagaimana dengan tata aset hukum penggelapan tidak berwujud ?
Apakah realisasi APBN oleh pengguna anggaran yang tak sesuai rencana adalah penggelapan yang merugikan negara ? Sebagai hal yang masih diperdebatkan, tindak pidana penggelapan jabatan diatur pada Pasal 374 KUHP, adalah tindak penggelapan dalam jabatannya, misalnya penggunaan uang oleh seorang pegawai negeri untuk keperluan lain dari pada yang ditentukan, meskipun untuk itu dibuat bon (bukti transaksi) tertengarai merupakan tindak pidana penggelapan terkait pula Pasal 415 KUHP(Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan pertama, hlm.159, cetakan kedua, hlm.228). Akuntansi mencatat realisasi anggaran sesuai keadaan sebenarnya berbasis bukti transaksi walau melanggar anggaran, dan CALK perlu megungkapkan pelanggaran tersebut.
Jaksa harus membuktikan (1) unsur kesengajaan serta (2)unsur pengetahuan terdakwa bahwa ia menguasai (tanpa intensi memiliki) benda tersebut secara melawan hukum tersebut, dari bukti, keterangan terdakwa dan para saksi.
Unsur memberatkan dalam tindak pidana penggelapan adalah bahwa harta digelapkan terkait dengan tugas, jabatan, tanggung-jawab atau pekerjaan pelaku penggelapan misalnya uang tunai pada bendahara, kendaraan pada petugas pengemudi kendaraan dan/atau penggelapan dilakukan padahal pelaku memperoleh imbalan menjaga harta tersebut, misalnya penjaga keamanan mobil diparkir, juru tagih piutang. Karena itu harta digelapkan tidak perlu – dan tak selalu – harta milik induk semang atau harta milik perusahaan tempat bekerja.
Kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham BUMN yang dipegang negara dapat menjadi target kejahatan keuangan. Tindak pidana penggelapan saham dilakukan dengan menjual saham BUMN secara melawan hukum oleh penyimpan saham tersebut, melanggar Pasal 8 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyimpanan terpaksa bertujuan baik dapat dituduh penggelapan. Sebagai misal, pada suatu bencana kebakaran suatu rumah, berbagai benda dalam rumah terbakar tergesa-gesa dititipkan di halaman rumah dan dalam rumah tetangga atas inisiatif penduduk setempat, karena penghuni rumah kebakaran hilang akal, tentu saja tanpa dokumen penitipan. Belum tentu pemilik rumah penerima dan penyimpan terpaksa melakukan dengan sukarela, karena keluarga tertimpa musibah terkenal pemberang dan pencuriga, mengandung risiko menuduh penerima titipan menggelapkan suatu benda yang tidak ditemukan pada kelompok barang titipan tersebut. Pada sisi lain, karena tak ada daftar barang dan tanda terima titipan, penerima titipan dapat menggelapkan barang titipan terpaksa dengan mudah, terkait Pasal 375 KUHP.
Terdapat amat banyak ragam profesi, fungsi, lembaga, satker pemerintahan dan badan bertugas penyimpanan yang sebagian (besar) rentan risiko penggelapan. Wali amanat, kurator, pelaksana wasiat, wali bagi para akhli waris belum dewasa secara hukum, pengampu orang tidak mampu secara hukum (di bawah umur, cacat, gila dstnya), kepolisian, KPK, kasir, kejaksaan, PUPN, balai lelang, kustodian, lembaga investasi, koperasi, yayasan, panti asuhan, panitia pengumpul dana bantuan bencana dibentuk pemerintah atau swadaya masyarakat, lembaga kebajikan, lembaga derma, lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan yang mungkin melakukan beberapa tugas tertentu seperti tugas menyita, merampas, menerima donasi, hibah atau bantuan, lalu bertugas menyerahkan kepada pemberi tugas atau lalu ditugasi melakukan penyimpanan, penyaluran, penerusan pinjaman, pengelolaan dana bergulir, penggunaan dana, pengelolaan dana, investasi dana dan tugas lain berbasis hukum cq ikatan perdata penyimpanan bertujuan khusus – apabila menyimpang dari tugas pokok diperjanjikan – berisiko melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan.

PENIPUAN
Tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP adalah perbuatan secara sengaja (sadar dan bebas, mengetahui dan menghendaki) dan bertujuan menguntungkan -diri sendiri pelaku tindakan atau orang lain/badan hukum lain yang menjadi tujuan diuntungkan- secara melawan hukum dalam bentuk (1)memakai nama palsu, (2)memakai suatu sifat palsu, (3)memakai tipu muslihat, (4) menggunakan rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang menyerahkan suatu benda, membuat pengakuan utang, menghapus piutang, bersalah melakukan penipuan dan mendapat hukuman pidana sesuai UU.
Aktivitas penyerahan – baik langsung maupun tidak langsung, baik menggunakan wakil atau perantara serah terima atau tidak- adalah tindak pemisahan diri pihak menyerahkan dari benda yang dikuasai & dimiliki, dengan tujuan agar dikuasai/dimiliki pihak penerima penyerahan.
Pihak tertipu adalah pihak secara sukarela percaya akan pernyataan – salah satu, beberapa atau seluruh hal – tentang (1) nama palsu, (2)suatu sifat palsu, (3) tipu muslihat, (4) rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan penipu sehingga – berdasar kepercayaan tersesat (misleading) tersebut – pihak tertipu tergerak untuk secara sukarela menyerahkan suatu benda, dan/atau membuat pengakuan utang, dan/atau menghapus piutangnya.
Apabila tindak pidana penipuan dilakukan secara lisan, tanpa saksi, hakim sulit membuktikan terdakwa bersalah. Tindak penipuan berbasis dokumen tertulis, surat, kartu nama, KTP palsu, surat pernyataan palsu, notulen rapat, rekaman lebih mudah dibuktikan secara hukum. Unsur menguntungkan pelaku penipuan atau orang lain yang menjadi tujuan diuntungkan, merupakan hal yang sulit untuk dibuktikan secara hukum.
Penipuan juga terkait pada aspek kepatutan dalam pergaulan masyarakat, pelanggaran kepatutan masyarakat melalui rekayasa informasi atau dusta tergolong penipuan.
Kegiatan memikat, membujuk, merayu, segala upaya untuk menimbulkan rasa belas kasihan yang tak mengandung unsur penipuan, sehingga seseorang dengan sadar dan sukarela menyerahkan suatu benda kepada, mengambil alih kewajiban atau utang perayu atau menghapus piutang terayu kepada pihak perayu, bukan tindak pidana penipuan seperti dimaksud Pasal 378 KUHP. Namun, wilayah ini berisiko tinggi tumpang-tindih dengan tindak pidaana penipuan. Para pengemis profesional di Jakarta mempunyai rerata penghasilan Rp. 1 Juta perhari mengemis atau Rp.360 Juta pertahun, dapat membeli apartemen dan menabung dibank, namun tiap hari berangkat kerja dengan pakaian khas pengemis untuk menimbulkan belas kasihan. Menyewa bayi dan mencubit bayi setiap ada orang lalu-lalang akan menimbulkan tangisan bayi, tangisan akan menghasilkan belas kasihan dan pendapatan pengemis. Kegiatan memikat misalnya pikatan keikutsertaan investasi berpulangan tinggi atau mengajak berjudi.
Tipu daya dapat berbentuk pembuatan kesan meyakinkan, agar pemilik benda percaya dan bersedia melakukan penyerahan benda. Tindak pidana penipuan terkait kepada sifat, kedudukan, martabat, keadaan, peri keadaan (hoedanigheid) atau ciri pribadi yang menyebabkan bahwa peminta penyerahan benda adalah orang terpercaya, antara lain karena pekerjaan sehari-hari sebagai wali, hakim, jaksa, penyidik, informan, penasihat, staf akhli yang dipersepsi dan memberi kesan sebagai keabsahan & kebenaran atau kedudukan khusus peminta benda, misalnya sebagai saudara kandung atau putra seorang pejabat tinggi negara.
Termasuk tindak tipu muslihat adalah tanda tangan palsu dokumen meminta sumbangan, penandatanganan dan penyerahan cek yang diketahui penyerah cek sebagai cek yang tak dapat diuangkan, membayar dengan uang tunai ditempat remang-remang dengan lembar tunai mirip dengan lembar tunai yang seharusnya diterima pembayaran, melakukan order pembelian dengan kepala surat, cetak nama perusahaan & company profile untuk memeroleh citra perusahaan terpercaya padahal kondisi sesungguhnya tidak bonafide, mengucapkan keterangan palsu atau pernyataan bohong, mengucapkan janji dengan maksud tak dipenuhi, saksi palsu, bukti palsu serta sumpah palsu pada sidang pengadilan.
Dewasa ini gaya hidup makin modern, konsumtif dan transaksi pembelian berbasis kredit menyebabkan calon pembeli berupaya memberi kesan palsu mempunyai kemampuan keuangan, andal terpercaya, dan melakukan transaksi pembelian kredit dengan intensi tak akan melunasi secara paripurna (Bah.Jawa; ngemplang) –sebagai kebiasaan atau pekerjaan- terpidana sesuai Pasal 379a KUHP. Disebut kebiasaan apabila telah dilakukan secara berulang, sekurang-kurangnya dua kali ngemplang.
Termasuk penipuan adalah tindak pidana kebohongan keterlaluan yang bukan pelanggaran hak cipta misalnya pembubuhan nama palsu atau tanda tangan palsu pada suatu karya bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni bertujuan agar karya itu dipersepsi sebagai karya orang yang digunakan namanya atau dipalsukan tanda tangannya, sehingga karya tersebut dipandang tinggi oleh masyarakat dan bernilai tinggi. Setelah suatu karya dibeli, menghapus nama asli dibubuhkan pembuat karya pada karyanya tidak dapat dipidana.
Sebagai informasi tambahan, UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengandung ketentuan pidana bagai siapa saja yang sengaja memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait. Termasuk dalam ciptaan adalah karya sastra, ilmiah, seni dan kerajinan dalam bentuk buku, perangkat lunak, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga pendidikan, alat peraga ilmu pengetahuan, lagu, karangan musik, skenario drama, desain arsitektur, peta, pola atau gambar seni batik, hasil potret, film. Terjemahan adalah ciptaan, demikian pula tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya alih wujud.
Tindak pidana penipuan pertanggungan terkait Pasal 381 KUHP adalah tipu-muslihat atau tindakan penipuan dengan memberi informasi menyesatkan, kesan & gambaran yang sesungguhnya tidak benar, kepada calon penanggung agar ia membentuk pemahaman keliru sehingga bersedia menjadi penanggung, padahal, dalam hal apabila calon penanggung mengetahui keadaan sebenarnya, ia tidak akan bersedia menanggung. Penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan jaminan bahwa tertanggung bebas dari kerugian akibat kehilangan, wanprestasi dan berbagai kerugian lain.
Tindak pidana merugikan penanggung antara lain apabila tertanggung secara sengaja dan diam-diam melakukan perusakan disengaja benda tertanggung.
Dalam upaya mengalahkan pesaing, perusahaan atau pengusaha mungkin melakukan berbagai tindak pidana penipuan publik sedemikian rupa, sehingga masyarakat – misalnya pembeli atau pemasok- lebih tertarik melakukan transaksi dengan perusahaan atau pengusaha tersebut. Penipuan antara lain adalah tawaran manfaat, keunggulan produk atau jasa, upaya mempertahankan tingkat penjualan dan laba tahunan, penipuan LK (window dressing) dan dividen persaham untuk meningkatkan harga pasar saham beredar dan daya tarik lain. Rekayasa EPS melalui perataan laba (income smoothing) untuk memelihara sentimen positif pasar, penipuan publik dapat melalui iklan nir-etis dapat menimbulkan kerugian bagi para pesaing.
Penipuan pembeli dilakukan dengan menyerahkan – kuantitas, kualitas, jenis, tempo penyerahan, cara penyerahan, syarat purnajual- barang atau jasa lain, yang tidak sesuai perjanjian penjualan sedemikian rupa sehingga merugikan pembeli. Di dalamnya termaktub produk obat, makanan, minuman atau barang bermerek yang dipalsukan, rekaman elektronik lagu atau film bajakan, seolah olah produk atau rekaman asli. Melakukan penjualan barang dengan menggunakan nama perusahaan lain dan cap palsu, merek palsu pada barang dan/atau pembungkus barang, membuat mirip segala aspek produk agar tampak seolah-olah sama dengan merek ternama, membuat sertifikat palsu melanggar Pasal 393 KUHP. Bukan pelanggaran pidana apabila pengrajin sepatu Cibaduyut memasang kata-kata “ Italian Sytle” dibawah merek-produk “ Cosa Nostra”. Hati-hati, pemasangan nama “Alberto” sebagai perancang, Napoli sebagai kota/negara asal sepatu melanggar Pasal 393 KUHP.
Pasal 390 KUHP melarang penyebaran berita bohong yang menyebabkan panik-publik dan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, barang, tarif bunga kredit atau menurunkan harga pasar surat berharga.
Sementara menunggu UU tentang Laporan Keuangan, penipuan LK oleh pengusaha, komisaris, direksi perusahaan melanggar Pasal 392 KUHP berkonsekuensi pidana penjara satu tahun dan empat bulan.
Terdapat pula tindak pidana menyangkut tanah negara yang diserahkan bukan untuk dimiliki pihak swasta, dalam bentuk pelanggaran menjaminkan, membangun sesuatu di atasnya, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, atau menggunakan untuk peruntukan lain yang tidak termaktub pada perjanjian penggunaan tanah tersebut.
Para kontraktor dan subkontraktor pemborong (bouwheer) bangunan mungkin melakukan tindak pidana penipuan penggunaan bahan berkuantitas dan berkualitas dibawah spesifikasi kontrak-bangunan, dilakukan secara diam-diam, sedemikian rupa sehingga pemberi kerja bangunan tidak tahu bahwa ia tertipu pemborong, pada tahap berikutnya membahayakan jiwa para pengguna bangunan dan bila merupakan proyek pemerintah akan menimbulkan kerugian negara. Pegawai negeri pengawas proyek yang mengetahui dan membiarkan kecurangan tersebut karena mendapat hadiah dari pemborong, melanggar Pasal 387 ayat (2) KUHP dan Pasal 420 KUHP jo. Pasal 12 huruf i UU 20 tahun 2001. Pemborong pemberi hadiah tersebut terjerat Pasal 387 ayat (1) KUHP, Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, Pasal 12 huruf i UU 20/2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi.
Suatu tanah milik negara dapat dipersempit dengan pencurian lahan, dengan modus operandi memindahkan batas hak milik atas tanah. Perusakan dan/atau pemindahan batas halaman atau pagar untuk maksud menguntungkan diri sendiri melanggar Pasal 389 KUHP. Karena itu, pengukuran ulang berkala, pematokan ulang berkala merupakan kiat wajib pengendalian internal tanah negara.

PERBUATAN MERUGIKAN PIHAK BERPIUTANG DAN PIHAK BERHAK
Seseorang, sebuah perusahan atau sebuah entitas pemerintahan tak boleh melakukan pinjaman keputus-asaan untuk keluar dari jeratan kepailitan untuk sementara, karena merugikan pihak yang memberi pinjaman, yang tidak tahu bahwa peminjam dalam kondisi pailit.
Pengusaha putus-asa dapat nekat mengambil utang dengan syarat memberatkan (eroneous contract), sehingga sebenarnya membuat ia makin terbenam ke dalam kesulitan kesinambungan-usaha (going concern).
Seseorang atau sebuah perusahan boleh melakukan pinjaman harapan untuk keluar dari jeratan kepailitan untuk selama-lamanya karena pinjaman tersebut akan membuat usahanya berputar kembali seperti biasa, menghasilkan pulangan dan pemulihan dari krisis kepailitan, sepanjang calon pemberi pinjaman diberitahu lebih dahulu akan status kepailitan calon peminjam.
Ketidak mampuan membayar utang perlu dibuktikan melalui pembukuan keuangan (akuntansi) yang memadai, agar segala kepantasan atau ketidak pantasan keuangan terkait Pasal 396 KUHP dapat ditunjukkan melalui buku-buku akuntansi, sesuai Pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Dagang bahwa setiap orang yang mengusahakan perusahaan wajib membuat catatan harta, hak dan kewajiban, agar dapat mengetahui posisi keuangannya sendiri setiap saat, mampu membuat LK setiap enam bulan pertama dan akhir tahun, menandatangani LK, menyimpan bukti transaksi, catatan akuntansi dan LK sepanjang 30 tahun. UU Kepailitan mengatur bahwa utang-utang pihak tertuntut pailit tersebut akan dibereskan oleh kurator yang ditunjuk pengadilan negeri.
Bagi pegawai negeri, terdapat tuntutan ganti rugi atas kesalahan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya. Klinik Hukum Pramesti S.H vide alamat twitter @klinikhukum dan alamat facebook Klinik Hukumonline antara lain menyatakan bahwa Pasal 1 angka 15 dan 22 – UU 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa kerugian negara adalah kekurangan nyata dan berjumlah pasti akan uang, surat berharga dan barang milik negara akibat perbuatan melawan hukum karena kesengajaan atau kelalaian. Kerugian negara dalam bentuk kekurangan nyata dan berjumlah pasti ditemukan dan dihitung oleh instansi berwenang atau akuntan publik ditunjuk, sesuai Pasal 32 ayat (1)-UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU tersebut di atas memberi tekanan pada kekurangan nyata yang dapat dihitung BPK, sehingga menutup ruang untuk berbagai wacana “kemungkinan merugikan negara, mungkin merugikan negara, membuka peluang kerugian negara, dapat merugikan negara, berpotensi merugikan negara, merugikan negara secara tidak langsung, atau dapat merugikan keuangan negara, dapat merugikan perekonpmian negara NKRI.
Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara terhadap Bendahara adalah basis yang baik baik Buletin Teknis Akuntansi Kerugian Negara yang diterbitkan KSAP.
Majelis Tuntutan Perbendaharaan dapat dibentuk BPK. Berbagai keputusan BPK cq Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK adalah Surat Keputusan Pembebanan, SKTJM, SKPBW dan SK Pembebasan, adalah bukti transaksi TGR sebagai basis akuntansi TGR, sebaiknya diutarakan dalam Bultek Kerugian Negara.
Bultek Kerugian Negara juga perlu menyikapi aspek akuntansi kerugian negara pada tahap penerimaan kasus oleh Majelis ditandai bukti tanda terima kasus, pemberian register perkara ditandai dengan bukti registrasi, tahap penelitian kelengkapan berkas ditandai dengan dokumen kelengkapan & kelayakan proses TGR, tahap penyiapan materi substansi keerugian dan bukti untuk persidangan Majelis, Bukti sidang antara lain adalah Berita Acara, Minit Sidang, Keputusan Sidang, Surat Keputusan, Surat BPK tentang pemberitahuan tindak lanjut Majelis kepada Pimpinan Instansi Pernanggung Jawab Kerugian Negara/Pemerintah Daerah,terkait sistem distribusi dan penyimpanan (sistem arsip) segala bukti akuntansi kerugian negara tersebut di atas.
Ketua BPK dapat menanda tangani Keputusan BPK dalam bentuk Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tentang jumlah uang ditetapkan harus diganti Bendahara pelanggar hukum atau lalai kepada negara, sesuai Pasal 59 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Salinan keputusan berjudul “ Atas Nama keadilan” mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri dalam pengadilan perdata.
Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW), bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW, Majelis dapat menyetujui atau menolak keberatan. Majelis Tuntutan Perbendaharaan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan dalam 14 hari setelah penerbitan SK-PBW, dan 40 hari berlalu sejak tanggal SKTJM tanpa hasil penggantian kerugian negara.
Kejahatan penghancuran, pelepasan, meminjamkan, penjualan, barter, penyerahan kepada pihak ketiga sebagai hadiah atas suatu barang jaminan utang yang dipercayakan pihak berpiutang kepada peng-utang (fidusia) merupakan berbagai jenis tindak pidana tersebut di atas.

PENGHANCURAN DAN PENGRUSAKAN BENDA MILIK NEGARA
Salah satu bentuk kerugian negara adalah kematian atau kerusakan benda, hewan (ternak, binatang), tanaman atau barang milik negara selebihnya. Terkait Pasal 406 ayat (1) KUHP, setiap orang -terutama pegawai negeri- tak boleh secara sengaja dan sadar melawan hukum melakukan perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan suatu barang milik negara, sehingga menyebabkan kerugian negara. Perbuatan membunuh hewan peliharaan negara –tanpa melalui prosedur pemusnahan formal- dengan maksud membebaskan hewan tersebut dari penderitaan tidak membebaskan pelaku dari sifat melawan hukum.
Karena itu, prosedur gawat darurat pemusnahan hewan atau ternak milik negara perlu dibentuk dan diamanatkan kepada penjaga, pelindung, pemelihara, peternak, misalya wewenang pemusnahan unggas secara serta merta-nonprosedural- karena risiko wabah unggas menular, yang membahayakan peternakan lain (cocidiasis atau tetelo) dan/atau manusia (flu burung)
Kapten kapal secara sadar memilih menyelamatkan kapal milik negara dapat dituntut menyebabkan kerugian negara. Sebuah kapal pemerintah mengangkut barang pemerintah mengalami badai laut dan terancam tenggelam. Untuk mengatasi hal tersebut, kapten kapal memerintahkan membuang barang muatan untuk mengurangi berat dan menghapus risiko tenggelam.
Kontraktor berisiko dituntut menyebabkan kerugian negara. Seorang kontraktor secara sadar menghancurkan gedung milik negara, berdasar surat perintah penghancuran gedung milik negara itu, tidak menyebabkan kerugian negara. Diatas tanah tersebut, dibangun gedung baru pemerintahan. Penghancuran gedung lama dan pembangunan gedung baru terdapat dalam kontrak konstruksi. Kontraktor tidak tahu bahwa perintah penghancuran suatu heritage assets (aset bersejarah) ternyata tidak cukup dari pengguna bangunan, namun harus dari Kementerian Keuangan. Pasal 410 KUHP memberi tekanan pada jenis penghancuran bangunan atau alat pelayaran yang sehingga tidak dapat digunakan lagi.

PENADAHAN
Aktivitas penadahan dilakukan hanya apabila barang diperoleh dari kejahatan diserahkan kepada penadah. Aktivitas penadahan memberi jalan keluar dari pihak yang memperoleh barang berasal dari kejahatan, sehingga pelaku kejahatan itu terlepas dari barang itu dengan atau tanpa memperoleh hasil dari kejahatannya. Tindak pidana penadahan terkait pada hampir semua tindak pidana tersebut di atas, penadahan adalah kegiatan sengaja membeli, menyewa, memperoleh melalui transaksi pertukaran, menerima hadiah, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan barang yang diketahui berasal dari kejahatan dan mengambil keuntungan dari kegiatan penadahan tersebut, melanggar Pasal 480 angka 1 KUHP.
Pada Pasal 480 angka 2 KUHP , terdapat unsur obyektif mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sebagai misal, seseorang mendapat makanan yang diperoleh dari hasil pembelian sah, dengan uang yang diketahuinya berasal dari kejahatan, melanggar angka dan pasal tersebut.
Hakim harus membuktikan bahwa penerima barang hasil kejahatan itu benar-menar mengetahui bahwa barang itu adalah hasil kejahatan, secara sengaja menerima barang tersebut melalui suatu jenis transaksi perolehan tertentu tersebut di atas.
Penadah dapat menerima hukuman penadahan, sebelum hukum mampu menangkap dan menghukum pencuri barang yang ditadah.

PENUTUP
Makalah adalah karangan bebas dari berbagai sumber maya, KUHP dan berbagai buku, antara lain buku berjudul Delik-Delik Khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, karangan Drs.P.A.F.Lamintang S.H. & Theo Lamintang S.H., Edisi Kedua tahun 2013, terbitan Sinar Grafika membahas KUHP bidang keuangan.
Tugas akuntansi pemerintahan adalah menengarai modus operandi kejahatan tersebut di atas, menjamin kelengkapan bukti akuntansi kerugian negara, melaksanakan pembukuan kerugian negara umumnya, penjurnalan transaksi atau peristiwa kerugian khususnya dan melakukan pelaporan kerugian negara pada LK pemerintahan.

Sekilas Mengenai Barang Milik Daerah (BMD)

BARANG MILIK DAERAH

Otonomi Daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.
Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah terutama di perkotaan adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal. Banyak sumber yang dapat ditarik dari sektor properti, baik yang termasuk dalam kategori sumber penerimaan konvensional (seperti: PBB, PP1, BPHTB dan lain-lain) maupun sumber penerimaan baru atau non konvensional (seperti: Development Impact Fees, penerimaan akibat perubahan harga dasar tanah dan lain-lain).
Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah.
Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Untuk itu manajemen aset daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendanaan operasional pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1) Untuk Mengetahui Apa Dasar Hukum BMD
2) Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Asetnya
3) Untuk Mengetahui Pengertian Barang dan Aset Daerah
4) Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan BMD

A. DASAR HUKUM
Barang Daerah disebut Barang Milik Daerah (BMD) pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya sbb:
1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Berikutnya pelaksanaan teknis pengelolaan BMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. MANAJEMEN ASET
Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.
Sementara itu, pengertian aset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real estate dan real property dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, Real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate bersifat tidak bergerak (immobile) dan berwujud (tangibel), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya.

Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan real estate, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. Properti selain sebagai investasi, juga merupakan aset. Pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai. Real estatesebagai komponen utama dari aset daerah, oleh pemerintah daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah aset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. Namun masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat.
Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

PENGERTIAN BARANG DAN ASET DAERAH
1. Barang Daerah
BMD berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya pengertian BMD berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:
BMD meliputi:
1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak.
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian pengertian BMD sebagaimana disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

2. Aset
Pengertian Aset sebagaimana dikutip dari Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah, LAN-2007, seperti berikut ini:
Asset atau Aset ( dengan satu s ) yang telah di Indonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai:
1) Nilai ekonomi (economic value),
2) Nilai komersial (commercial value) atau
3) Nilai tukar (exchange value); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.
Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.
Sedangkan pengertian Aset sebagaimana disebut dalam Buletin Teknis, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut dalam Buletin Teknis PSAP terdiri dari:
1) Aset Lancar : Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang dan Persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
2) Investasi Jangka Panjang : Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset nonlancar.
3) Aset Tetap : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
4) Aset Lainnya : Aset tak berwujud, Tagihan penjualan ansuran, TP dan TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Sesuai Permendari No. 17 Tahun 2007, BMD digolongkan berupa barang persedian dan barang inventaris (barang dengan penggunaannya lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 (enam) kelompok yaitu:
1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Bedasarkan lingkup aset dan penggolongan BMD tersebut diatas, BMD merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang berwujud yang tercakup dalam Aset Lancar dan Aset Tetap.
Menyangkut aset tak berwujud yang tercakup dalam Aset Lainnya, secara khusus tidak disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tak berwujud diantaranya berupa lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian, bagaimanapun tetap perlu dilakukan penatausahaannya untuk keperluan pengelolaan BMD dalam rangka perencanan kebutuhan pengadaan dan pengendalian serta pembinaan aset/barang daerah.
D. PENGELOLAAN BMD.
Pengelolaan BMD merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan terhadap BMD, yang meliputi:
1. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, Penyimpanan Dan Penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan Dan Pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;
12. Pembiayaan;
13. Tuntutan Ganti Rugi.

Pengelolaan BMD sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara.

Lingkup Pengelolaan BMD terdiri dari:
1) Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/ pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-¬undangan;
2) Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.
BMD yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
Pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pengelolaan BMD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BMD, yang terdiri dari:

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMD.
Adapun kewenangannya sbb :
1) Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3) Menetapkan kebijakan pengamanan BMD;
4) Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
5) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; dan
6) Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:
1) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
2) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
3) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
4) Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
6) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola BMD bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD;

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna BMD, berwenang dan bertanggung jawab:
1) Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
2) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
3) Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4) Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya,
5) Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
6) Mengajukan usul pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
7) Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
8) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
9) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna BMD, berwenang dan bertanggung jawab:
1) Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2) Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
3) Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4) Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
5) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
6) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan Pengurus Barang bertugas mengurus BMD dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

Pelaksanaan pengelolalaan BMD berdasarkan pada azas sbb :
1. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN :
Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.
Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan sistem informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan.
Selain faktor-faktor pengelolaan aset daerah yang didasarkan pada teori atau undang-undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan strategi.

Aspek ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan karena dengan kebijakan dan strategi pengelolaan aset oleh pimpinan pemerintah daerah dapat memberi arahan bagi pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang tepat oleh pimpinan pemerintah daerah akan dapat mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Opini Pemeriksaan BPK

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Selama ini pengelolaan barang milik daerah di beberapa daerah masih menjadi permasalahan yang mengganjal bagi daerah tersebut untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah diantaranya adalah tidak diketahuinya nilai aset khususnya yang berupa tanah dikarenakan tidak adanya kelengkapan administrasi (sertifikat), barang bergerak (mobil/motor) yang seharusnya menjadi fasilitas untuk jabatan tertentu namun fenomena yang terjadi di lapangan fasilitas mengikuti NIP sehingga pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih membawa mobil/motor yang secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi tempat asal pejabat tersebut bertugas. Tentunya hal ini mempengaruhi kesemrawutan administrasi pada buku inventaris. Disamping beberapa permasalahan tersebut, masih banyak permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan barang milik daerah.
Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah agar barang milik daerah tersebut berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pemeliharan dan pengamanan sehingga memberi nilai aset bagi daerah. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 45 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengamanan barang milik daerah, meliputi:
1. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
2. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
3. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain
tanahdan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
4. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Lebih lanjut Pasal 46 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menegaskan bahwa :
1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
2. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
3. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah
daerah

Pengelolaan barang milik daerah harus diawali dari penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan barang milik daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka penerapan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat membersihkan catatan temuan pemeriksaan BPK. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
• Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
• Pengadaan
• Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
• Penggunaan
• Penatausahaan;
• Pemanfaatan;
• Pengamanan dan pemeliharaan;
• Penilaian;
• Penghapusan;
• Pemindahtanganan;
• Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
• Pembiayaan; dan
• Tuntutan ganti rugi.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah harus didukung dengan sistem administrasi yang tertib dan rapi khususnya dalam buku inventaris yang menggambarkan bagaimana perencanaan kebutuhan dilakukan (form RKBU & RKPBU), ataupun rekapitulasi barang milik daerah mulai dari KIB A sampai dengan KIB F. Selain itu perlu dilakukan pemberian kode barang daerah sehingga barang tersebut selain terjaga registrasinya juga terjaga dari keinginan orang-orang yang ingin memilikinya secara pribadi.

Berikut referensi bagi kita semua dalam pengelolaan barang milik daerah.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Form RKBU dan RKPBU
4. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) A – Tanah
5. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) B – Peralatan & Mesin
6. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) C – Gedung & Bangunan
7. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) D – Jalan, Irigasi & Jembatan
8. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) E – Aset Tetap Lainnya
9. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) F – Pekerjaan dalam Pengerjaan
10. Daftar Kode Barang Daerah

Sumber Berita ; Raihan Fida & (http://massweeto.wordpress.com)

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1434 H

puasa-11

Kami Biro Perlengkapan Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1434 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Arti Suatu Nama PENGELOLA BARANG

Apalah arti suatu nama “pengelola”?

 

 

Apalah arti sebuah nama? Kira-kira begitulah kata si Shakespeare. Kalau mawar tetaplah wangi walo tidak disebut mawar. Shakespeare tidak mengira bahwa pada akhirnya, nama itu cukup penting

 

Di Ausralia, nama sangat penting bagi para pencari pekerja karena nama bisa mempengaruhi peluang mendapatkan kerjaan bagi seseorang. Hal itu terungkap dalam hasil studi yang yang dilakukan oleh para akademisi di Australian National University.

 

Untuk di Indonesia, era sekarang nama menjadi sangat penting ketika ada Pemilihan Umum, misal: pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat. Biasanya nama-nama yang sudah didengar dan familiar oleh masyarakat yang terpilih.

 

Bagaimana dengan penamaan “pengelola” untuk menunjukkan sekretaris daerah dalam tanggungjawab tertentu di bidang pengelolaan barang milik daerah pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007? Apakah tidak membingungkan dengan kata  “pengelola” untuk menunjukkan suatu kelompok orang (jamak) dalam proses menejemen?

 

Misal :

 

  1. siapa saja pengelola keuangan daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPKD, sekda selaku koordinator, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, PPK SKPD, PPTK.
  2. Siapa saja pengelola barang milik daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPBMD, sekda selaku pengelola, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, Pengurus Barang, Penyimpan Barang.

 

Jika diperhatikan dua contoh diatas, apa tidak sebaiknya nomenklatur “pengelola” untuk sekda diganti saja?? Paling tidak akan membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah.