Category Archives: Biro Perlengkapan

Sekilas Mengenai BMD

BARANG MILIK DAERAH

Otonomi Daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.
Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah terutama di perkotaan adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal. Banyak sumber yang dapat ditarik dari sektor properti, baik yang termasuk dalam kategori sumber penerimaan konvensional (seperti: PBB, PP1, BPHTB dan lain-lain) maupun sumber penerimaan baru atau non konvensional (seperti: Development Impact Fees, penerimaan akibat perubahan harga dasar tanah dan lain-lain).
Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah.
Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Untuk itu manajemen aset daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendanaan operasional pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1) Untuk Mengetahui Apa Dasar Hukum BMD
2) Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Asetnya
3) Untuk Mengetahui Pengertian Barang dan Aset Daerah
4) Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan BMD

A. DASAR HUKUM
Barang Daerah disebut Barang Milik Daerah (BMD) pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya sbb:
1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Berikutnya pelaksanaan teknis pengelolaan BMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. MANAJEMEN ASET
Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.
Sementara itu, pengertian aset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real estate dan real property dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, Real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate bersifat tidak bergerak (immobile) dan berwujud (tangibel), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya.

Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan real estate, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. Properti selain sebagai investasi, juga merupakan aset. Pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai. Real estatesebagai komponen utama dari aset daerah, oleh pemerintah daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah aset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. Namun masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat.
Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

PENGERTIAN BARANG DAN ASET DAERAH
1. Barang Daerah
BMD berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya pengertian BMD berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:
BMD meliputi:
1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak.
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian pengertian BMD sebagaimana disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

2. Aset
Pengertian Aset sebagaimana dikutip dari Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah, LAN-2007, seperti berikut ini:
Asset atau Aset ( dengan satu s ) yang telah di Indonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai:
1) Nilai ekonomi (economic value),
2) Nilai komersial (commercial value) atau
3) Nilai tukar (exchange value); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.
Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.
Sedangkan pengertian Aset sebagaimana disebut dalam Buletin Teknis, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut dalam Buletin Teknis PSAP terdiri dari:
1) Aset Lancar : Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang dan Persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
2) Investasi Jangka Panjang : Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset nonlancar.
3) Aset Tetap : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
4) Aset Lainnya : Aset tak berwujud, Tagihan penjualan ansuran, TP dan TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Sesuai Permendari No. 17 Tahun 2007, BMD digolongkan berupa barang persedian dan barang inventaris (barang dengan penggunaannya lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 (enam) kelompok yaitu:
1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Bedasarkan lingkup aset dan penggolongan BMD tersebut diatas, BMD merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang berwujud yang tercakup dalam Aset Lancar dan Aset Tetap.
Menyangkut aset tak berwujud yang tercakup dalam Aset Lainnya, secara khusus tidak disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tak berwujud diantaranya berupa lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian, bagaimanapun tetap perlu dilakukan penatausahaannya untuk keperluan pengelolaan BMD dalam rangka perencanan kebutuhan pengadaan dan pengendalian serta pembinaan aset/barang daerah.
D. PENGELOLAAN BMD.
Pengelolaan BMD merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan terhadap BMD, yang meliputi:
1. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, Penyimpanan Dan Penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan Dan Pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;
12. Pembiayaan;
13. Tuntutan Ganti Rugi.

Pengelolaan BMD sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara.

Lingkup Pengelolaan BMD terdiri dari:
1) Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/ pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-¬undangan;
2) Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.
BMD yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
Pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pengelolaan BMD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BMD, yang terdiri dari:

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMD.
Adapun kewenangannya sbb :
1) Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3) Menetapkan kebijakan pengamanan BMD;
4) Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
5) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; dan
6) Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:
1) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
2) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
3) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
4) Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
6) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola BMD bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD;

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna BMD, berwenang dan bertanggung jawab:
1) Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
2) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
3) Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4) Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya,
5) Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
6) Mengajukan usul pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
7) Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
8) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
9) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna BMD, berwenang dan bertanggung jawab:
1) Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2) Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
3) Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4) Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
5) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
6) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan Pengurus Barang bertugas mengurus BMD dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

Pelaksanaan pengelolalaan BMD berdasarkan pada azas sbb :
1. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN :
Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.
Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan sistem informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan.
Selain faktor-faktor pengelolaan aset daerah yang didasarkan pada teori atau undang-undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan strategi.

Aspek ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan karena dengan kebijakan dan strategi pengelolaan aset oleh pimpinan pemerintah daerah dapat memberi arahan bagi pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang tepat oleh pimpinan pemerintah daerah akan dapat mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Opini Pemeriksaan BPK

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Selama ini pengelolaan barang milik daerah di beberapa daerah masih menjadi permasalahan yang mengganjal bagi daerah tersebut untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah diantaranya adalah tidak diketahuinya nilai aset khususnya yang berupa tanah dikarenakan tidak adanya kelengkapan administrasi (sertifikat), barang bergerak (mobil/motor) yang seharusnya menjadi fasilitas untuk jabatan tertentu namun fenomena yang terjadi di lapangan fasilitas mengikuti NIP sehingga pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih membawa mobil/motor yang secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi tempat asal pejabat tersebut bertugas. Tentunya hal ini mempengaruhi kesemrawutan administrasi pada buku inventaris. Disamping beberapa permasalahan tersebut, masih banyak permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan barang milik daerah.
Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah agar barang milik daerah tersebut berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pemeliharan dan pengamanan sehingga memberi nilai aset bagi daerah. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 45 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengamanan barang milik daerah, meliputi:
1. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
2. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
3. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain
tanahdan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
4. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Lebih lanjut Pasal 46 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menegaskan bahwa :
1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
2. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
3. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah
daerah

Pengelolaan barang milik daerah harus diawali dari penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan barang milik daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka penerapan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat membersihkan catatan temuan pemeriksaan BPK. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
• Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
• Pengadaan
• Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
• Penggunaan
• Penatausahaan;
• Pemanfaatan;
• Pengamanan dan pemeliharaan;
• Penilaian;
• Penghapusan;
• Pemindahtanganan;
• Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
• Pembiayaan; dan
• Tuntutan ganti rugi.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah harus didukung dengan sistem administrasi yang tertib dan rapi khususnya dalam buku inventaris yang menggambarkan bagaimana perencanaan kebutuhan dilakukan (form RKBU & RKPBU), ataupun rekapitulasi barang milik daerah mulai dari KIB A sampai dengan KIB F. Selain itu perlu dilakukan pemberian kode barang daerah sehingga barang tersebut selain terjaga registrasinya juga terjaga dari keinginan orang-orang yang ingin memilikinya secara pribadi.

Berikut referensi bagi kita semua dalam pengelolaan barang milik daerah.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Form RKBU dan RKPBU
4. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) A – Tanah
5. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) B – Peralatan & Mesin
6. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) C – Gedung & Bangunan
7. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) D – Jalan, Irigasi & Jembatan
8. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) E – Aset Tetap Lainnya
9. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) F – Pekerjaan dalam Pengerjaan
10. Daftar Kode Barang Daerah

Sumber Berita ; Raihan Fida & (http://massweeto.wordpress.com)

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1434 H

puasa-11

Kami Biro Perlengkapan Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1434 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Arti Suatu Nama PENGELOLA BARANG

Apalah arti suatu nama “pengelola”?

 

 

Apalah arti sebuah nama? Kira-kira begitulah kata si Shakespeare. Kalau mawar tetaplah wangi walo tidak disebut mawar. Shakespeare tidak mengira bahwa pada akhirnya, nama itu cukup penting

 

Di Ausralia, nama sangat penting bagi para pencari pekerja karena nama bisa mempengaruhi peluang mendapatkan kerjaan bagi seseorang. Hal itu terungkap dalam hasil studi yang yang dilakukan oleh para akademisi di Australian National University.

 

Untuk di Indonesia, era sekarang nama menjadi sangat penting ketika ada Pemilihan Umum, misal: pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat. Biasanya nama-nama yang sudah didengar dan familiar oleh masyarakat yang terpilih.

 

Bagaimana dengan penamaan “pengelola” untuk menunjukkan sekretaris daerah dalam tanggungjawab tertentu di bidang pengelolaan barang milik daerah pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007? Apakah tidak membingungkan dengan kata  “pengelola” untuk menunjukkan suatu kelompok orang (jamak) dalam proses menejemen?

 

Misal :

 

  1. siapa saja pengelola keuangan daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPKD, sekda selaku koordinator, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, PPK SKPD, PPTK.
  2. Siapa saja pengelola barang milik daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPBMD, sekda selaku pengelola, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, Pengurus Barang, Penyimpan Barang.

 

Jika diperhatikan dua contoh diatas, apa tidak sebaiknya nomenklatur “pengelola” untuk sekda diganti saja?? Paling tidak akan membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah.

 

 

SENSUS BARANG (BARANG MILIK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) TAHUN 2013

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Biro Perlengkapan dituntut untuk mewujudkan manajemen aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan asset daerah, efisiensi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan asset daerah serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

lelang-kendaraan-dinas-pemkot-tarakan-borneoSalah satu cara yang dilakukan oleh Biro Perlengkapan danmerupakan kewajiban dari Biro Perlengkapan sendiri adalah dengan cara mendata inventaris/penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang dapat mewujudkan atas pelayanan public (public service), pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable development). Serta aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan serta aset daerah lainnya .

Penilaian BMD yang tepat akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan BMD selanjutnya.

Untuk itulah pada tahun 2013 ini Biro Perlengkapan akan melakukan Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Sensus BMD ini adalah ;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  3. Peraturan Daerah Prov Kaltim Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Sejarah dari Sensus Barang Milik Daerah ini sejak awal April 1983 s/d September 1983 sudah pernah dilakukan, kemudian diilanjutkan pada tahun 1988, 1993, 1998, 2003 dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2008.Lima tahun sekali SensusBarang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan pelaksanaan selanjutnya akan dilakukan pada Tahun 2013 ini.

Sensus Barang Milik Daerah ini bertujuan untuk menyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Daerah dan mendapatkan data yang benar dan up to date. Selain itu Sensus Barang Milik Daerah bertujuan mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, akurat (up to date) dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam Pengelola BMD.

Adapun barang yang akan disensus ini adalah Barang Milik Pemerintah Provinsi dan Barang Milik Pemerintah Pusat yang digunakan PemerintahProvinsi.

Dalam pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah ProvinsiKalimantah Timur / Biro Perlengkapan memiliki Azas – Azas Pelaksanaan sensus barang yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu  ;

1. AZAS KOMPREHENSIFITAS ;

Adanya kesatuan kegiatan yang sama pada seluruh SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja Pemprov Kaltim untuk melaksanakan pendataan selengkap-lengkapnya terhadap seluruh aset yang dikuasainya baik digunakan langsung oleh SKPD maupun dimanfaatkan oleh pihak lain.

2. AZAS FLEKSIBILITAS ;

Bahwa pendataan dilaksanakan secara sederhana, mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan semua data barang yang diperlukan.

3. AZAS EFISIENSI ;

Bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap serta dapat mencapai sasaran yang diharpkan dengan memanfaatkan bahan, peralatan, waktu, tenaga dan biaya tersedia.

4. AZAS KONTINUITAS ;

Data yang diperoleh cukup memadai untuk dijadikan sebagai dasar manajemen aset dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan pengamananBMD.

Biro Perlengkpan sebagai koordinator pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dibantu oleh SKPD/UPTD dan Unit Kerja lainnya dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang juga mempunyai kewajiban melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah ini, dalam hal ini Pemerintah Pusat menetapkan siapa saja yang berwenang dan berkewajiban untuk melakukan kegiatan ini, yaitu ;

1. PP NO 6 Tahun 2006 dan Permendagri No 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa ;

Kepala  SKPD selaku Pengguna BMD, berwenang dan bertanggungjawab melakukan Pencatatan dan Inventarisasi (Sensus) BMD yang berada dalam penguasaannya.

2. PP No 6 Tahun 2006 Pasal 69 ayat ( 1 ) ;

Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

3. Permendagri No 17 Tahun 2007 Pasal 27 ;

Pengelola dan Pengguna barang melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah ini adalah ;

TAHAP PERSIAPAN ;

  1. Pembentukan Panitia Sensus BMD;
  2. Penyusunan Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Sensus BMD;
  3. Sosialisasi Pelaksanaan Sensus BMD;
  4. Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus BMD;

TAHAP PELAKSANAAN ;

  1. Penyampaian Formulir / Kertas Kerja kepada SKPD/UPTD/Unit/Bagian;
  2. Melaksanakan Sensus BMD pada masing-masing SKPD/UPTD/Unit/Bagian;
  3. Penyelesaian hasil sensus BMD dengan menyampaikan Buku Inventaris kepada atasan;
  4. Pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh unit/Satuan Kerja;
  5. Mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus BMD pada SKPD masing-masing;
  6. Melaporkan hasil Sensus BMD SKPD / Unit kerja / Bagian kepada Sekretariat Daerah

Diharapkan denganadanya Sensus Barang Milik Daerah ini didapatkan data yang akurat (up to date) dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah.

(by Raihan Fida Nuzband)