Category Archives: Biro Perlengkapan

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Opini Pemeriksaan BPK

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Selama ini pengelolaan barang milik daerah di beberapa daerah masih menjadi permasalahan yang mengganjal bagi daerah tersebut untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah diantaranya adalah tidak diketahuinya nilai aset khususnya yang berupa tanah dikarenakan tidak adanya kelengkapan administrasi (sertifikat), barang bergerak (mobil/motor) yang seharusnya menjadi fasilitas untuk jabatan tertentu namun fenomena yang terjadi di lapangan fasilitas mengikuti NIP sehingga pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih membawa mobil/motor yang secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi tempat asal pejabat tersebut bertugas. Tentunya hal ini mempengaruhi kesemrawutan administrasi pada buku inventaris. Disamping beberapa permasalahan tersebut, masih banyak permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan barang milik daerah.
Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah agar barang milik daerah tersebut berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pemeliharan dan pengamanan sehingga memberi nilai aset bagi daerah. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 45 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengamanan barang milik daerah, meliputi:
1. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
2. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
3. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain
tanahdan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
4. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Lebih lanjut Pasal 46 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menegaskan bahwa :
1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
2. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
3. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah
daerah

Pengelolaan barang milik daerah harus diawali dari penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan barang milik daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka penerapan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat membersihkan catatan temuan pemeriksaan BPK. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
• Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
• Pengadaan
• Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
• Penggunaan
• Penatausahaan;
• Pemanfaatan;
• Pengamanan dan pemeliharaan;
• Penilaian;
• Penghapusan;
• Pemindahtanganan;
• Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
• Pembiayaan; dan
• Tuntutan ganti rugi.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah harus didukung dengan sistem administrasi yang tertib dan rapi khususnya dalam buku inventaris yang menggambarkan bagaimana perencanaan kebutuhan dilakukan (form RKBU & RKPBU), ataupun rekapitulasi barang milik daerah mulai dari KIB A sampai dengan KIB F. Selain itu perlu dilakukan pemberian kode barang daerah sehingga barang tersebut selain terjaga registrasinya juga terjaga dari keinginan orang-orang yang ingin memilikinya secara pribadi.

Berikut referensi bagi kita semua dalam pengelolaan barang milik daerah.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Form RKBU dan RKPBU
4. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) A – Tanah
5. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) B – Peralatan & Mesin
6. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) C – Gedung & Bangunan
7. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) D – Jalan, Irigasi & Jembatan
8. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) E – Aset Tetap Lainnya
9. Form Kartu Inventaris Barang (KIB) F – Pekerjaan dalam Pengerjaan
10. Daftar Kode Barang Daerah

Sumber Berita ; Raihan Fida & (http://massweeto.wordpress.com)

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1434 H

puasa-11

Kami Biro Perlengkapan Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1434 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Arti Suatu Nama PENGELOLA BARANG

Apalah arti suatu nama “pengelola”?

 

 

Apalah arti sebuah nama? Kira-kira begitulah kata si Shakespeare. Kalau mawar tetaplah wangi walo tidak disebut mawar. Shakespeare tidak mengira bahwa pada akhirnya, nama itu cukup penting

 

Di Ausralia, nama sangat penting bagi para pencari pekerja karena nama bisa mempengaruhi peluang mendapatkan kerjaan bagi seseorang. Hal itu terungkap dalam hasil studi yang yang dilakukan oleh para akademisi di Australian National University.

 

Untuk di Indonesia, era sekarang nama menjadi sangat penting ketika ada Pemilihan Umum, misal: pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat. Biasanya nama-nama yang sudah didengar dan familiar oleh masyarakat yang terpilih.

 

Bagaimana dengan penamaan “pengelola” untuk menunjukkan sekretaris daerah dalam tanggungjawab tertentu di bidang pengelolaan barang milik daerah pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007? Apakah tidak membingungkan dengan kata  “pengelola” untuk menunjukkan suatu kelompok orang (jamak) dalam proses menejemen?

 

Misal :

 

  1. siapa saja pengelola keuangan daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPKD, sekda selaku koordinator, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, PPK SKPD, PPTK.
  2. Siapa saja pengelola barang milik daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPBMD, sekda selaku pengelola, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, Pengurus Barang, Penyimpan Barang.

 

Jika diperhatikan dua contoh diatas, apa tidak sebaiknya nomenklatur “pengelola” untuk sekda diganti saja?? Paling tidak akan membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah.

 

 

SENSUS BARANG (BARANG MILIK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) TAHUN 2013

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Biro Perlengkapan dituntut untuk mewujudkan manajemen aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan asset daerah, efisiensi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan asset daerah serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

lelang-kendaraan-dinas-pemkot-tarakan-borneoSalah satu cara yang dilakukan oleh Biro Perlengkapan danmerupakan kewajiban dari Biro Perlengkapan sendiri adalah dengan cara mendata inventaris/penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang dapat mewujudkan atas pelayanan public (public service), pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable development). Serta aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan serta aset daerah lainnya .

Penilaian BMD yang tepat akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan BMD selanjutnya.

Untuk itulah pada tahun 2013 ini Biro Perlengkapan akan melakukan Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Sensus BMD ini adalah ;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  3. Peraturan Daerah Prov Kaltim Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Sejarah dari Sensus Barang Milik Daerah ini sejak awal April 1983 s/d September 1983 sudah pernah dilakukan, kemudian diilanjutkan pada tahun 1988, 1993, 1998, 2003 dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2008.Lima tahun sekali SensusBarang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan pelaksanaan selanjutnya akan dilakukan pada Tahun 2013 ini.

Sensus Barang Milik Daerah ini bertujuan untuk menyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Daerah dan mendapatkan data yang benar dan up to date. Selain itu Sensus Barang Milik Daerah bertujuan mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, akurat (up to date) dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam Pengelola BMD.

Adapun barang yang akan disensus ini adalah Barang Milik Pemerintah Provinsi dan Barang Milik Pemerintah Pusat yang digunakan PemerintahProvinsi.

Dalam pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah ProvinsiKalimantah Timur / Biro Perlengkapan memiliki Azas – Azas Pelaksanaan sensus barang yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu  ;

1. AZAS KOMPREHENSIFITAS ;

Adanya kesatuan kegiatan yang sama pada seluruh SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja Pemprov Kaltim untuk melaksanakan pendataan selengkap-lengkapnya terhadap seluruh aset yang dikuasainya baik digunakan langsung oleh SKPD maupun dimanfaatkan oleh pihak lain.

2. AZAS FLEKSIBILITAS ;

Bahwa pendataan dilaksanakan secara sederhana, mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan semua data barang yang diperlukan.

3. AZAS EFISIENSI ;

Bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap serta dapat mencapai sasaran yang diharpkan dengan memanfaatkan bahan, peralatan, waktu, tenaga dan biaya tersedia.

4. AZAS KONTINUITAS ;

Data yang diperoleh cukup memadai untuk dijadikan sebagai dasar manajemen aset dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan pengamananBMD.

Biro Perlengkpan sebagai koordinator pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dibantu oleh SKPD/UPTD dan Unit Kerja lainnya dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang juga mempunyai kewajiban melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah ini, dalam hal ini Pemerintah Pusat menetapkan siapa saja yang berwenang dan berkewajiban untuk melakukan kegiatan ini, yaitu ;

1. PP NO 6 Tahun 2006 dan Permendagri No 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa ;

Kepala  SKPD selaku Pengguna BMD, berwenang dan bertanggungjawab melakukan Pencatatan dan Inventarisasi (Sensus) BMD yang berada dalam penguasaannya.

2. PP No 6 Tahun 2006 Pasal 69 ayat ( 1 ) ;

Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

3. Permendagri No 17 Tahun 2007 Pasal 27 ;

Pengelola dan Pengguna barang melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah ini adalah ;

TAHAP PERSIAPAN ;

  1. Pembentukan Panitia Sensus BMD;
  2. Penyusunan Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Sensus BMD;
  3. Sosialisasi Pelaksanaan Sensus BMD;
  4. Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus BMD;

TAHAP PELAKSANAAN ;

  1. Penyampaian Formulir / Kertas Kerja kepada SKPD/UPTD/Unit/Bagian;
  2. Melaksanakan Sensus BMD pada masing-masing SKPD/UPTD/Unit/Bagian;
  3. Penyelesaian hasil sensus BMD dengan menyampaikan Buku Inventaris kepada atasan;
  4. Pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh unit/Satuan Kerja;
  5. Mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus BMD pada SKPD masing-masing;
  6. Melaporkan hasil Sensus BMD SKPD / Unit kerja / Bagian kepada Sekretariat Daerah

Diharapkan denganadanya Sensus Barang Milik Daerah ini didapatkan data yang akurat (up to date) dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah.

(by Raihan Fida Nuzband)

 

Penggunaan Aset/ Barang Milik Negara / Daerah

Pada dasarnya barang milik negara/daerah digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Oleh karena itu, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua barang milik negara/daerah yang diperoleh kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.

Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Barang milik negara oleh pengelola barang (Menteri Keuangan).
  • Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota (Kepala Pemerintah Daerah).

Penetapan status penggunaan barang milik negara dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

  1. Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan. Usul penggunaan meliputi barang milik negara yang digunakan oleh pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, termasuk barang milik negara yang ada pada pengguna barang yang direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga atau yang akan dijadikan penyertaan modal negara.
  2. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik negara dimaksud.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

  1. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
  2. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Penetapan status penggunaan barang milik negara oleh pengelola barang disertai dengan ketentuan:

  1. Pengguna barang mencatat barang milik negara tersebut dalam Daftar Barang Pengguna apabila barang milik negara itu akan digunakan sendiri oleh pengguna barang untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengguna barang menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Barang Milik Negara kepada pengelola barang apabila barang milik negara itu akan dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal negara.

Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan. Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang kepada:

  1. Pengelola barang untuk barang milik negara; atau
  2. Gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang untuk barang milik daerah.

Pengelola barang menetapkan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan. Dalam menetapkan penyerahan tersebut, pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan;
  2. Hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya melalui pengalihan status penggunaan.
  2. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik negara/daerah dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
  3. Dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Pengguna barang milik negara/daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai fungsinya tersebut dicabut penetapan status penggunaannya.

(Raihan Fida)