Category Archives: Produk Hukum

Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

RAPAT OMBUDSMAN

BIRO HUKUM, hari ini Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur mendapat kunjungan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Kunjungan ini bermaksud untuk melakukan koordinasi dan penguatan jaringan kerja khususnya di bidang penyelesaian laporan serta membahas hal hal lainnya.
Tim dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Bapak Nafi Alrasyid, Bapak Frederikus Deni dan Ibu Ria Maya Sari, sementara yang menerima yaitu Bapak Suroto, SH Kepala Biro Hukum, Bapak Radiansyah Kabag Bantuan Hukum, Bapak Irawan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bapak Muhammad Amin Kasubbag Bantuan Hukum dan Bapak Evian Agus Saputra Kasubbag Penyelesaian Sengketa. (rn/rokum)

Pemprov Perlu Dukungan Konstruktif

#

Keterangan Gambar : Dr H Awang Faroek Isha

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim fokus menuntaskan berbagai program prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Namun, program-program pembangunan yang ditargetkan itu sulit tercapai tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,  khususnya lembaga legislatif.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak usai melantik 333 pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemprov Kaltim di Pendopo Lamin Etam, pekan lalu. Menurut dia, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan lembaga eksekutif (pemerintah) selama ini tidak terlepas dari  peran legislatif.

“Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kaltim terlebih lembaga legislatif kita agar memberikan dukungan konstruktif untuk kelancaran dan pembangunan daerah,” kata Awang Faroek Ishak.

Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, selalu mengalami kendala namun dengan masukan yang konstruktif dari masyarakat tentu ada solusi guna mengatasinya. Selain itu, lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat (DPRD) sebagai mitra pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan.

Apalagi, akhir-akhir ini Kaltim harus dihadapkan pada kondisi sulit dengan berkurangnya keuangan daerah yang merupakan  imbas belum membaiknya perekonomian negara. “Pembangunan terus berlanjut dengan kondisi apapun. Sebab, kita sudah menerima amanah rakyat untuk melaksanakan,” jelasnya.

Awang meyakini pembangunan dapat dituntaskan dengan skala prioritas berkat dukungan penuh lembaga legislatif dan masyarakat. “Sudah komitmen kita semua bahwa pembangunan harus dituntaskan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kaltim,” tegas Awang Faroek Ishak.(yans/sul/es/humasprov).

PENETAPAN UMP DAN UMK DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

SAMARINDA, telah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Kota serta Upah Minimum Sektoral Kabupate/Kota Tahun 2017 di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Upah Minimum tersebut adalah sebagaimana pada daftar dibawah ini.

  1. 561/K.573/2016 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 Download di sini UMP 2017
  1. SK No. 561/K.634/2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 Download di sini UMK KUTIM 2017
  1. SK No. 561/K.625 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 Download di sini UMK KOTA BALIKPAPAN
  1. SK No. 561/K.607 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 Download di sini UMK KOTA SAMARINDA
  1. SK No. 561/K.637 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 Download di sini UMK BERAU
  1. SK No. 561/K.627 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 Download di sini UMK PPU
  1. SK No. 561/K.626 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2017 Download di sini UMK PASER
  1. SK No. 561/K.636 / 2016 PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTOR PERTAMBANGAN BARU BARA TAHUN 2017 Download di sini UMK PASER SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA
  1. SK No. 561/K.624 / 2016 tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 2017 Download di sini UMK KOTA BONTANG

(rn/rokumkaltim)

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2017

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upayanya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian, telah menetapkan upah minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

Adapun upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 561/K.573/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan upah minimum tersebut dapat didownload pada website jdih.kaltimprov.go.id atau dapat di download dengan klik disini (rn/rokum)

PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 6 TAHUN 2016

REHABILITASI HUTAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS

PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 6 TAHUN 2016, LD NO.6 , 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG REHABILITASI HUTAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS

Perda ini dibuat dengan pertimbangan :

  1. Kondisi hutan, lahan dan lingkungan di wiayah Kalimantan Timur telah mengalami kerusakan dan degradasi, sehingga belum berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS)
  2. Untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi hutan dan lahan kritis sebagai penyangga kehidupan dan pengatur tata air, dipandang perlu adayanya upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, agar dapat menjamin kesinambungan perkembangan kehidupan.

Rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis diselenggarakan berdasarkan asas :

  1. Penggunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit pengolahan;
  2. Kelestarian dan optimal;
  3. Kejelasan kewenangan;
  4. Pemahaman tenurial;
  5. Andil biaya (chost sharing);
  6. Penerapan sistem insentif;
  7. Pemberdayaan masyarakat;
  8. Pendekatan partisipatif; dan
  9. Transparasi dan akuntabilitas.

Tujuan dan sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah :

  1. Memulihkan dan memperbaiki kondisi ekosistem hutan, lahan dan lingkungan;
  2. Meningkatkan fungsi ekologis, hidrologisdan keberlanjutan layanan alam dari hutan dan lahan;
  3. Memanfaatkan lahan kritis sebagai pengembang bioenergi lestari; dan
  4. Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat
  5. Mewujudkan upaya pemulihan kerusakan fungsi hutan dan lahan kritis serta lingkungan;
  6. Mewujudkan kualitas hutan dan lahan sebagai penyangga kehidupan dan perlindungan tata air Daerah Aliran Sungan (DAS);
  7. Mewujudkan kemampuan dan daya dukung hutan dan lahan sesuai fungsi dan peruntukkannya;
  8. Mewujudkan program pengembangan bioenergi lestari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian di daerah;
  9. Mewujudkan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Ruang lingkup rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis ini yaitu :

  1. Hutan yang berada diluar kawasan Hutan Negara, yaitu Hutan Hak dan Hutan Adat;
  2. Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Kabupaten/Kota; dan
  3. Areal Penggunaan Lain (APL) yang mengalami penurunan fungsi ekosistem dan pengatur tata air.

Peraturan Daerah Nomor 6 tentang peraturan daerah tentang rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis adalah upaya untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukunga sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Perda nomor 6 Tahun 2016 ini dapat didownload pada website www.jdih.kaltimprov.go.id (rokumkaltim/rn)