Category Archives: Biro Sosial

Kunjungan Kerja Pemprov. Kaltim Ke Pemprov. Jawa Timur

SURABAYA, Bertempat di Ruang Pertemuan Brawijaya Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, rombongan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Jum’at (14/11/2014) pukul 09.00 WIB. Adapun rombongan dari Pemprov Kalimantan Timur yang berjumlah kurang lebih 20 orang dipimpin langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim (H. Bere Ali) terdiri dari Inspektorat, Bappeda, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Biro Sosial Setda Prov. Kaltim beserta Pejabat eselon III dan IV dan Staf.
Maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut adalah dalam rangka sharing dan bertukar pikiran sekaligus konsultasi / studi banding mengenai Penyempurnaan Naskah dan Revisi Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pergub mengenai Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah ini mengacu kepada Pergub Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan dari Pergub Nomor 77 Tahun 2012 untuk di Provinsi Jawa Timur.
Untuk Provinsi Jawa Timur, SKPD yang menangani pemberian bantuan sosial dan hibah meliputi Biro Kesra, Biro Kemasyarakatan, Biro Sumber Daya Alam, Biro Perekonomian, Biro Adm Pembangunan dan Biro Pemerintahan.
Hadir sebagai pembicara ataupun narasumber pada kunjungan tersebut adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jawa Timur.
Pertemuan tersebut berlangsung singkat kurang lebih 2 jam, diakhiri oleh sesi Tanya jawab dan penyerahan cinderamata oleh antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (ar-by)

KUNJUNGAN KERJA PEMPROV KALTIM KE PEMPROV JAWA TIMUR

SURABAYA, Bertempat di Ruang Pertemuan Brawijaya Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, rombongan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Jum’at (14/11/2014) pukul 09.00 WIB. Adapun rombongan dari Pemprov Kalimantan Timur yang berjumlah kurang lebih 20 orang dipimpin langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim (H. Bere Ali) terdiri dari Inspektorat, Bappeda, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Biro Sosial Setda Prov. Kaltim beserta Pejabat eselon III dan IV dan Staf.
Maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut adalah dalam rangka sharing dan bertukar pikiran sekaligus konsultasi / studi banding mengenai Penyempurnaan Naskah dan Revisi Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pergub mengenai Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah ini mengacu kepada Pergub Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan dari Pergub Nomor 77 Tahun 2012 untuk di Provinsi Jawa Timur.
Untuk Provinsi Jawa Timur, SKPD yang menangani pemberian bantuan sosial dan hibah meliputi Biro Kesra, Biro Kemasyarakatan, Biro Sumber Daya Alam, Biro Perekonomian, Biro Adm Pembangunan dan Biro Pemerintahan.
Hadir sebagai pembicara ataupun narasumber pada kunjungan tersebut adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jawa Timur.
Pertemuan tersebut berlangsung singkat kurang lebih 2 jam, diakhiri oleh sesi Tanya jawab dan penyerahan cinderamata oleh antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (ar-by)

Rakor Regional Rabies se-Kalimantan Tahun 2014

 

DSC_0215

 

 

 

 

Balikpapan. Rakor Regional Rabies se- Kalimantan kembali dilaksanakan, tahun ini bertindak sebagai tuan rumah adalah Provinsi Kalimantan Timur. Rakor ini dilaksanakan di Kota Balikpapan pada tanggal 24 – 26 September 2014 di Hotel Grand 3 Mustika.Pembukaan acara rakor dilaksanakan pada tanggal 24 September 2014 pukul 20.00 wita, diawali dengan tarian selamat datang dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, Selanjutnya Laporan Panitia Pelaksana yang disampaikan oleh Kepala Biro Sosial H. Syafrian Hasani, Kemudian Sambutan dari Walikota Balikpapan selaku tuan rumah yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Sambutan Gubernur Kalimantan Timur disampaikan oleh Asisten kesejahteraan Rakyat H. Bere Ali. 

Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Chabib  Afwan Asisten Deputi Urusan Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan judul Kebijakan Nasional Pengendalian Zoonosis (Rabies) di Indonesia dan materi dari Moh. Zain Afif dari Direktorat Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Ditjen  Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dengan judul Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan Pandemi (Rabies). Keesokan harinya acara Rakor dilanjutkan kembali pada pukul 08.00 wita dimulai dengan Review hasil Rakor Regional tahun 2013 di Pontianak yang disampaikan oleh drh. Edith Hendartie, kemudian dilanjutkan dengan Panel I yang menghadirkan narasumber dari Kasubdit P3H Ditjen Peternakan dan Keswan dan dari Badan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan hayati

Panel 2 menghadirkan narasumber dari Kasubdit Zoonosis Ditjen P2PL Kemenkes RI dan dari Kepala BPPV Regional V Banjarbaru dengan moderator drg. Soeharsono (Kabid P2 Dinkes Provinsi Kaltim).

Panel 3 diisi dengan materi Evaluasi pemberantasan Rabies oleh Tikor dari masing-masing provinsi se-Kalimantan, Selanjutnya pembacaan rumusan hasil rakor yang disampaikan oleh drg. Soeharsono. Sedangkan penutupan acara disampaikan oleh Drs. H. Abd. Wahab, M.Si (Kabag Kesehatan, Mental dan Spiritual) Biro Sosial Setda Provinsi Kaltim.

BIMBINGAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BALIKPAPAN, Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) staf Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Biro Sosial menugaskan stafnya untuk mengikuti Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang di laksanakan pada tanggal 11 September 2014 bertempat di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda Prov. Kaltim.
Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah dari Kementerian Dalam Negeri RI (Faizal Roza), Biro Hukum Setda Prov.Kaltim dan BPHN (Theodorik Simorangkir, SH,MH).
Adapun peserta yang mengikuti Bimbingan teknis tersebut adalah :

1. Biro Hukum Setda Prov.Kaltim;
2. Biro Hukum Setda Prov. Kaltara;
3. Bagian Hukum Kabupaten / Kota Se-Kaltim;
4. Bagian Hukum Kabupaten / Kota Se-Kaltara;
5. SKPD lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kaltim dan Kaltara;

Maksud dan tujuan diadakannya Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah untuk meningkatkan koordinasi yang intensif antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang handal dan dapat beroperasi secara Nasional.
Diharapkan melalui operasional JDIH dapat menyediakan informasi hukum secara lengkap, akurat dan tepat waktu serta akses public yang selalu dapat diandalkan dan tersedia secara mudah dan cepat.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 pasal 10 menyebutkan “ Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya”.
Peraturan tersebut memerintahkan kepada anggota jaringan, baik dipusat maupun didaerah berkewajiban untuk mengolah peraturan yang diterbitkan oleh instansinya, supaya peraturan produk yang diterbitkan oleh instansi tersebut supaya cepat diterima oleh si pencari informasi. (ar-by)

Rapat Pengurus LPTQ Provinsi Kaltim