Category Archives: Biro Sosial

Pemprov Kaltim tidak Bedakan Sekolah Umum dan Sekolah Agama

SAMARINDA - Pemprov Kaltim berkomitmen untuk membangun pendidikan dengan tidak mengenal perbedaan. Pendidikan konvensional di sekolah umum maupun pendidikan berbasis keagamaan di madrasah sama-sama mendapat perhatian dan dukungan.

Hal itu dikatakan Gubernur pada acara Safari Ramadan bersama dengan keluarga besar Madrasah Tsanawiah Negeri (MTsN) Model Samarinda dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Samarinda, Kamis (30/6).

Pemprov Kaltim ujar Gubernur memiliki program-program prioritas dalam meningkatkan kualitas SDM dan apa yang diusahakan Pemprov Kaltim itu sangat sejalan dengan arah pembangunan pendidikan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama. Sehubungan dengan itu, Pemprov Kaltim bersama Kementerian  Agama akan mendirikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Bertaraf Internasional di lokasi eks Islamic Center Subulussalam Jalan Pangeran Suryanata Samarinda.

“Kita patut berbangga dan berbahagia, karena Madrasah Aliyah bertaraf internasional yang akan dibangun di Samarinda itu merupakan satu dari lima madrasah yang akan dibangun pemerintah. Yaitu di Riau, DI Yogyakarta, Kaltim, Kalsel dan Sulsel,” kata Awang Faroek

Tujuan pendirian Madrasah Aliyah bertaraf internasional, lanjut Awang Faroek adalah untuk memadukan dan penyamaan sains dan teknologi dengan ilmu agama. Perbedaan Madrasah Aliyah bertaraf internasional dengan Madrasah Aliyah biasa adalah seluruh siswanya akan diasramakan.

“Selain itu, siswa juga diwajibkan menggunakan bahasa Inggris dan Arab sebagai bahasa harian, serta diwajibkan fasih membaca Al-Quran dan membaca teks Kitab Kuning yang biasa dipelajari di pesantren,” kata Awang Faroek.

Ramadan Pemprov Selurkan Bansos Terencana Rp3,7 Miliar

SAMARINDA- Sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam momentum bulan suci Ramadan untuk menyalurkan bantuan sosial. Ramadan 1437 Hijriah tahun ini pun pemprov kembali menyalurkan bantuan sosial terencana kepada lembaga panti, penyandang disabilitas, veteran dan janda veteran di seluruh Kaltim yang jumlahnya mencapai Rp3.738.615.000. “Jumlah tersebut disalurkan sebesar Rp975.000.000 untuk 1.500 penyandang disabilitas yang tersebar pada 9 kabupaten/kota di Kaltim, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Kemudian bantuan sosial sebesar Rp403,000.000 disalurkan kepada 248 anggota veteran RI yang tersebar di 9 kabupaten/kota kecuali kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), serta penyaluran bantuan sosial sebesar Rp672.100.000 untuk 517 janda veteran RI,” kata Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada acara penyerahan santunan penyandang disabilitas, yang diselenggarakan di gedung Olah Bebaya, Kamis (23/6) lalu. Selain itu lanjutnya, bantuan sosial terencana sebesar Rp1.623.515.000 disalurkan kepada 91 Panti Asuhan yang tersebar pada 9 kabupaten/kota dengan jumlah 5.323 anak asuh. Kemudian bantuan sosial sebesar Rp65.000.000.000 untuk 3 panti/organisasi lanjut usia (lansia) yang ada di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. “Untuk itu kita patut bersyukur karena pada tahun ini Pemprov Kaltim dapat memberikan Bansos terencana melalui proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016. Bantuan ini dialokasikan kepada individu, keluarga, atau masyarakat serta lembaga non-pemerintah yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD,” u jarnya. Meskipun dalam jumlah terbatas, kata Awang Faroek, Pemprov Kaltim berupaya untuk menyalurkan bantuan sosial terencana kepada mereka yang berhak menerimanya. “Diharapkan bantuan sosial terencana yang diberikan baik itu untuk lembaga panti asuhan, penyandang disabilitas, veteran dan janda veteran bisa menjadi berkah dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, hingga nanti pada saat Idul Fitri, kita bersama-sama dapat merayakannya dengan gembira dan bahagia,” kata Awang Faroek.

Aksi Penutupan Lokalisasi di Kaltim Dipimpin Oleh Gubernur dan Menteri Sosial

SAMARINDA - Rencana Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menutup semua lokalisasi  di Benua Etam, benar-benar dilakukan Rabu (1/6) kemarin. Penutupan lokasi-lokasi prostitusi yang dipusatkan Lokalisasi Bayur, Samarinda Utara itu dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Penutupan lokalisasi dilakukan serentak di 10 kabupaten/kota di 22 titik lokalisasi dengan 1.315 penghuni.

Menteri Khofifah mengatakan penutupan lokalisasi ini merupakan tanda cinta Gubernur kepada para penghuni lokalisasi. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi pemerintah agar penghuni lokalisasi bisa kembali menuju jalan yang benar atau beralih pada pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya.

“Sejak masih menjadi Anggota DPR RI pada tahun 90an, saya selalu berkomunikasi kepada para penghuni lokalisasi khususnya di Jawa Timur. Ternyata sedikit saja yang menikmati pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Penutupan ini, akan membuka lembaran baru bagi penghuni lokalisasi untuk hidup lebih baik,” kata Khofifah di sela aksi penutupan lokalisasi prostitusi serentak, Lokalisasi Bayur, Rabu (1/6).

Khofifah melanjutkan, para penghuni lokalisasi ini selanjutnya harus terus diarahkan untuk bisa bekerja dengan pekerjaan yang lebih baik dan berkah. Selanjutnya, dari 1.315 penghuni lokalisasi di Kaltim sesuai catatan Kementerian Sosial mendapatkan kompensasi sebesar Rp5.050.000 juta. Terdiri dari biaya pembinaan usaha mandiri, jaminan hidup, transportasi lokal dan transportasi kepulangan ke daerah masing-masing.

Biaya transportasi kepulangan ke daerah masing-masing dibiayai oleh pemerintah provinsi. Sementara, mereka yang tidak ingin pulang akan mendapatkan pembinaan di lokalisasi masing-masing dan diberikan biaya pembinaan.

“Para penghuni jangan berkecil hati. Karena ada yang maha pemberi rezeki. Semoga ada peluang dan rezeki yang penuh berkah. Untuk program penutupan ini, trasportasi pulangnya diberikan oleh Pemprov Kaltim. Sedangkan biaya pembinaan usaha mandiri, jaminan hidup, transportasi lokal dari APBN melalui Kementerian Sosial,” jelas Khofifah.

Menteri Khofifah memberikan apresiasi atas penutupan lokalisasi di Kaltim, apalagi dilakukan menjelang Bulan Ramadhan. Apresiasi khususnya disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota serta jajaran TNI dan Polri, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) maupun tokoh agama yang telah bersepakat menutup semua lokalisasi di Kaltim.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan penutupan lokalisasi dilakukan bertepatan dengan hari lahir Pancasila, 1 Juni. Gubernur berharap, momen ini bisa menjadi media yang tepat agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar.

Menurut Awang, penutupan ini akan mengubah prilaku penghuni lokalisasi menjadi orang yang baik dan terhindar dari penyakit HIV/AIDS hingga penyalahgunaan narkoba.

“Saya berharap penutupan ini dapat mengubah kehidupan para penghuni lokalisasi menjadi semakin baik dan penuh berkah,” ujar Awang.

Awang menilai, mereka yang terlibat dalam prostitusi karena mental yang lemah, kurang beriman, tidak mau bekerja keras, tetapi ingin kaya secara instan, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip moral kemanusiaan.

Gubernur menegaskan agar setelah penutupan ini tidak ada lagi aktifitas prostitusi yang dilakukan baik oleh mucikari maupun para penghuni lokalisasi.

“Saya minta semua pihak dapat mendukung gerakan ini dan seluruh penghuni dapat menerima apa yang telah ditetapkan pemerintah. Karena, ini demi kebaikan para penghuni,” tegas Gubernur.

Secara umum, setelah penutupan semua lokalisasi di Kaltim, maka di Indonesia saat ini tinggal 69 titik yang akan ditutup. Dari 69 titik tersebut terbesar berada di Jawa Barat 11 titik, 10 titik di Kalteng, 10 titik di Kepulauan Riau dan 9 titik di Riau. Lokalisasi juga tersebar di provinsi lainnya meski dalam jumlah yang minim. Total penghuni di Indonesia sebanyak 36.000. Terbesar penghuni lokalisasi di Jawa Barat sebanyak 21.000 penghuni

Rakor Bidang Kesejahteraan Rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

MAKASSAR - Salah satu indikator kunci keberhasilan pembangunan adalah semakin menurunnya jumlah penduduk miskin. Ke depan, upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran di Kaltim terus dilakukan karena kemiskinan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dampaknya sangat luas terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat.

Hal ini dikatakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plh Sekdaprov Kaltim Dr Meiliana pada pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim di Makassar, Senin (16/5).

Rakor Bidang Kesra dihadiri utusan kabupaten/kota se-Kaltim dengan menampilkan narasumber Deputi Penanganan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK RI, Asisten Bidang Kesra Bere Ali, Bappeda Kaltim, Dinas Pendidikan Kaltim, Disnakertrans Kaltim dan Dinas Kesehatan Kaltim.

Diungkapkan, dari 3.394.932 jiwa penduduk Kaltim (data semester II tahun 2015), penduduk miskin di Kaltim mengalami penurunan dibanding tahun 2014, yaitu dari 6,31 persen menjadi 6,10 persen, dengan diwarnai perubahan konsentrasi penduduk miskin yaitu di daerah kota turun 3,34 persen, namun untuk daerah desa-desa terjadi pe-ningkatan 10,13 persen.

“Untuk itu, setidaknya terdapat 4 (empat) strategi utama penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan para-pihak terkait secara berkesinambungan. Yaitu, dengan cara memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan menciptakan pembangunan yang inklusif,” kata Meiliana yang juga Asisten Bidang Pemerintahan Umum.

Ditegaskan, masyarakat miskin perlu mendapatkan perlindungan sosial dengan memastikan mereka mendapatkan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan yang layak. Kualitas pendidikan yang baik dan derajat kesehatan yang meningkat, secara langsung akan berdapak positif terhadap peningkatan SDM, sedangkan SDM yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara optimal.

November, Kaltim Tuan Rumah MTQ Korpri Tingkat Nasional

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur  akan menjadi tuan rumah even   nasional yaitu penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an, Korps Pewawai Republik Indonesia (MTQ-Korpri)  Nasional III tahun 2016,  yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

Asisten Kesejahteraan Rakyat  Setdaprov Kaltim  Bere Ali mengatakan Kaltim terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara MTQ Korpri  Nasional III sesuai surat keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri pada pelaksanaan MTQ Korpri kedua di Nangro Aceh Darussalam.

“Pada perinsipnya Kaltim sudah siap menyelenggarakan MTQ Korpri  Nasional III, yang akan digelar pada  November tahun 2016 di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda.  Yang akan dihadiri oleh utusan Korpri dari 34 Provinsi se Indonesia,” kata Bere Ali, Selasa (10/5).

Untuk  kepanitiaan lanjut Bere Ali nantinya akan dikukuhkan oleh Korpri Pusat sedangkan pelaksanaan anggaran dan sebagainya khususnya kegiatan-kegiatan even didalam daerah semua dilaksanakan oleh tuan rumah. Jadi pada perinsipnya Kaltim sudah siap termasuk kordinator masing-masing termasuk Liaison Officer (LO).  Dan setiap daerah yang datang akan ada fasilitas-fasilitas yang diberikan termasuk LO. Dimana LO juga diberikan bimbingan, karena mereka juga harus mengetahui budaya- budaya yang ada di Kaltim.

LO itu bertanggung jawab memberikan penjelasan disaat utusan Korpri dari berbagai daerah datang ke Kaltim. Tujuan selain mengembangkan Syiar Islam di MTQ, disisilain ingin memperkenalkan kesenian dan budaya serta keberhasilan berbagai sektor  pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim,

“Walaupun pelaksanaannya masih jauh hari, namun persiapannya sudah  mulai sekarang dilakukan, dan kita juga berharap penyelenggaraan MTQ Korpri Nasional III nantinya selain sukses penyelenggaraan, juga sukses prestasi dan sukses mempromosikan  berbagai keberhasilan  pembangunan yang telah diraih  oleh Pemprov  Kaltim,”kata Bere Ali.