Category Archives: Biro Sosial

Pemprov Tetap Prioritaskan Kesehatan di Kaltim

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa Pemprov Kaltim telah menetapkan bidang kesehatan sebagai program prioritas pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) Kaltim yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Rakor Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Kaltim

Rakor ZoonosaSamarinda. Bertempat di Ruang Rapat Tepian I Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim tanggal 17/11/205 dilaksanakan Rapat Koordinasi Komisi Pengendalian Zoonosa Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Pusat Dr. Emil Agustiono, M.Kes (epid) Kepala Panel Ahli Komnas Pengendalian Zoonosis.

Kegiatan ini atas kerjasama Biro Sosial dan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang tergabung dalam Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Dadang Sudarya, MMT mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan penyakit hewan yang dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah dan merupakan penyakit hewan yang menular ke manusia atau sebaliknya dan berimplikasi pada aspek social, ekonomi, keamanan serta kesejahteraan sosial.

15 ancaman penyakit zoonosis di Kalimantan Timur saat ini :

  1. Rabies
  2. Avian Influenza
  3. Brucellosis
  4. Salmonellosis
  5. Anthrax
  6. Leptopirosis
  7. Bovine TB
  8. Toxoplasmosis
  9. Para TB
  10. Swine Influeza
  11. Nipah
  12. BSE
  13. Campylobacteriosis
  14. Cysticercorsis
  15. Q Fever

Tantangan dalam pengendalian Zoonosis di Kalimantan Timur adalah

  1. Jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner (medik veteriner/dokter hewan) masih sangat terbatas
  2. Pengendalian zoonosis dan emerging diseases belum mendapat prioritas
  3. Rendahnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Untuk itu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 524/K.495/2015 dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Provins Kalimantan Timur, dimana tugas komisi tersebut untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan kebijakan dan program nasional pengendalian zoonosis dan arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Sementara itu Dr. Emil Agustiono, M,Kes (Epid) yang juga Ketua Panel Ahli Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi ancaman Emerging Infectius Diseases (EID) 60% adalah zoonotic menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (avian human influenza, rabies, anthrax, leptopirosis, pes, ebola, Nipah, SARS, west nile virus, MERSCOv, degradasi lingkungan hidup dan dampak pemanasan global menjadi penyebab terjadinya epidemi dan pandemic zoonosis. Menurut beliau yang paling utama adalah mencegah, memperkuat, kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap dampak wabah (epidemi) zoonosis dengan penguatan koordinasi dan sinergi mobilisasi sumber daya lintas sektor. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video simulasi pengendalian zoonosis dan diskusi.

Rakor Bidang Kesehatan Tahun 2015

Rakor BidkesSamarinda. Masih dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional Tahun 2015 Biro Sosial bekerjasama dengan  Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan Rakor Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota se- Kaltim Tahun 2015 pada tanggal 12 Nopember 2015 bertempat di Ruang Rapat Tepian I Lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Rakor ini kembali menghadirkan Dr.M.Afzal Mahmood, MBBS, MPH,PhD dari University of Adelaide Australia selaku Health Advisor Provinsi Kaltim.

Kerjasama Pemprov Kaltim dengan University of Adelaide Australia telah lama terjalin, dengan menginisiasi short course pertama Tahun 2008 yang terus menerus berkelanjutan sampai 2014 yang lalu. Selain itu juga untuk Program Kesehatan Ibu dan Anak dilakukan pendampingan dalam mengimplentasikannya, sampai terbentuknya Tim Maternal di level Provinsi dan Kab/Kota yang pada proses pelaksanaannya dibantu oleh Tim Refrence yang terdiri dari dokter spesialis Obgyn dan anak, Profesi IDI, IBI dan Akademisi, sehingga tantangan dan permasalahan dapat diselesaikan secara komprehensif. Upaya keseluruhan program tersebut senantiasa di fasilitasi oleh Dr.M.Afzal Mahmood, MBBS, MPH,PhD selaku Health Advisor Prov Kaltim yang ditunjuk oleh Bpk. Gubernur Kaltim sampai tahun 2017 nanti, atas dedikasinya tersebut, dalam acara Peringatan HKN ke 51 di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Gubernur memberikan penghargaan kepada beliau.

Tujuan rapat Koordinasi :

  1. Mengetahui performace Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2015
  2. Mengetahui rencana Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2016 dan tahun mendatang
  3. Mengetahui Program Prioritas Kesehatan Tahun 2016
  4. Sharing Program antar Kabupaten/Kota Se Kaltiim

Narasumber pada rakor tersebut terdiri dari :

Nara Sumber Internasional/Nasional

  1. M.Afzal Mahmood, MBBS, MPH,PhD dari Adelaide University Australia
  1. Maskito A Soerjoasmoro, MS, PhD dari Fakultas Kedokteran Trisakti Jakarta

Nara Sumber Daerah

  1. Kepala Dinas Prov. Kaltim
  2. Kepala Dinas Kota Samarinda
  3. Kepala Dinas Kota Balikpapan

Acara Rakor di buka oleh Drs. H. Bere Ali, M,Si (Asisten Kesejahteraan Rakyat), Peserta Rakor berjumlah ± 100 orang yang terdiri dari SKPD Provinsi terkait serta Kepala Dinas Kesehatan kab/kota, Direktur RSUD kab/kota, Bagian Sosial kab/kota, Kabid Kesmas, Kabid Yankes dan Alumni Short Course Adelaide University (arby)

RAKOR PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI SE-KALTIM

Rakor DiktiBALIKPAPAN, Perguruan Tinggi merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mendukung program pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para Pengelola Pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten / Kota untuk mengembangkan Perguruan Tinggi yang ada di daerahnya yang diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan, serta sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  senantiasa mengingatkan bahwa kebebasan dan terobosan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi harus tetap berpegang pada ketentuan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seperti yang diungkapkan Asisten Kesra Setprov Kaltim (H.Bere Ali) dalam sambutan Gubernur yang disampaikan pada kegiatan ”Rapat Koordinasi Penyelenggaraan dan Pendidikan Tinggi Se-Kaltim Tahun 2015” bertempat di Ruang Pertemuan Lt.VIII Hotel Jatra Balikpapan Jumat (6/11/2015) kemarin.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin Biro Sosial Setda Prov. Kaltim bekerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah XI B Kaltim yang termasuk dalam DPA Biro Sosial TA. 2015. Peserta yang mengikuti Rakor ini adalah Para Ketua Yayasan, Rektor dan para dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Kalimantan Timur. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk membangun sinergitas Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam Program Pembangunan di daerah, khususnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Daerah dan Penyediaan lulusan Perguruan Tinggi yang handal.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah :

  1. Ir. Patdono Suwignyo dari Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi RI
  2. Dr. H. Eddy Soegiarto. K, SE, MM (Ketua APTISI Wilayah XI B Kaltim)
  3. Bohari Yusuf (Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman Samarinda)
  4. H. Bere Ali, M.Si (Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim)

Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari dan ditutup secara resmi oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim. (arby)

Pertemuan Nasional AIDS V di Makassar

Makassar.  Bertempat di Hotel Sahid Jaya Makassar dilaksanakan Pertemuan Nasional AIDS ke-5 (Pernas AIDS V) pada tanggal 27-29 Oktober 2015.  Mengusung tema besar ‘Saatnya Semua Bertindak’, Biro Sosial Setda Provinsi Kaltim yang diwakili Kabag Kesehatan Mental dan Spiritual dan Kasubag Kesehatan serta Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kaltim  juga hadir pada Pernas AIDS V tersebut.

Kegiatan Pernas dihadiri sekurangnya 1500 orang peserta, termasuk para pejabat di tingkat nasional dan para pimpinan daerah, instansi dan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, akademisi, praktisi penggiat HIV dan AIDS, Persatuan Bangsa-bangsa dan mitra internasional, serta jaringan komunitas Odha dan populasi terdampak HIV.

Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS merupakan pertemuan rutin empat tahunan sebagai forum diskusi nasional para pemangku kepentingan dari setiap tingkatan dan sektor (pemerintah & komunitas) untuk melakukan peninjauan bersama dan berbagi pengalaman atas situasi epidemi HIV dan AIDS di Indonesia, serta berbagai upaya penanggulangan yang telah dilakukan dan tantangan ke depan.

Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Tuan Rumah penyelenggaraan Pernas AIDS V melalui proses seleksi yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional pada awal tahun 2014 lalu, dengan mempertimbangkan kesiapan lokasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah Sulawesi Selatan.

Menteri Kesehatan RI dalam sambutannya yang disampaikan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, DR H Mohamad Subuh menyebutkan kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun dengan jumlah pengidapnya mengalami peningkatan. Estimasi di tahun 2015 ini, sebanyak 668.489 orang namun hingga saat ini baru 20 persen Odha (Orang dengan HIV/AIDS) yang ditemukan atau dilaporkan.

Estimasi jumlah Odha di Indonesia tahun 2012 lalu sebanyak 591.823 orang dengan sebaran di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara dari laporan layanan HIV/AIDS di dapatkan data bahwa hingga Juni 2015, jumlah kumulatif pengidap HIV sebanyak 177.463 orang dan AIDS sebanyak 67.028 orang.

“Saat ini layanan tes HIV/AIDS sudah cakup seluruh provinsi di Indonesia dan meliputi 318 kabupaten/kota. Sebanyak 5 juta regeant disediakan dan obat ARV disediakan untuk 60 ribu Odha,” Pengobatan bagi pengidap HIV/AIDS bersifat gratis karena pemerintah telah menyiapkan ratusan miliar anggaran untuk pengadaan mulai dari obatan-obatan hingga peralatannya. Hanya saja, sesuai tema Pernas AIDS kali ini, “Saatnya Semua Bertindak” maka semua harus bergerak untuk menangani kasus HIV/AID. Dari sisi pemerintah mulai dari tingkat atas hingga bawah.

Sementara itu Ketua MUI Sulawesi Selatan, AGH Sanusi Baco didaulat sebagai pembaca doa pada acara dimaksud.