Kaltim Peringkat Kedua Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2016.

Penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi. Pelibatan seluruh unsur tingkatan pemerintahan baik di nasional hingga provinsi, kabupaten/ kota juga sangat diperlukan.

“Untuk itu, dibentuk tim terpadu penanganan konflik sosial di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017, Rabu (15/3).

Pembentukan Tim Terpadu sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 42/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penanganan konflik sosial tersebut, juga harus dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran, melalui beberapa langkah strategis. “Langkah pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik,” ujar Mendagri.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Tim Terpadu, menurutnya, telah disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang meliputi kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. “Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan rencana aksi penanganan konflik sosial tersebut, dilakukan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan terhadap target keberhasilan rencana aksi dalam waktu/periode yang ditentukan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, diadakan Penandatanganan Pedoman Kerja Atas Nota Kesepakatan antara Polri dengan Kemdagri, Kemsos, Kemkes, Kemkominfo, Kem-PPA, TNI, dan BIN tentang Penghentian Kekerasan Fisik dan Perlindungan Korban dalam rangka penanganan konflik sosial.

Menurut Tjahjo, melalui pedoman kerja tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pola pikir dan pola tindak. Khususnya dalam melaksanakan kerjasama penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial. “Terutama guna mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan fisik pascapelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Soedarmo mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaporan dari pencapaian target Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Provinsi Tahun 2016. “Hasil evaluasi akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan dalam rangka penanganan konflik sosial di daerah,” kata Soedarmo.

Rakornas bertema Optimalisasi Peran Tim Terpadu Dalam Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Pusat dan Daerah. Kegiatan diikuti sekitar 1.500 orang peserta.

Pemprov Kaltim mendapatkan penghargaan peringkat kedua Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>