2014, PP 46 Tahun 2011 akan diterapkan “Penilaian Kinerja Pegawai”

Peraturan Pemerintah No. 46/2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai akan berlaku pada instansi pusat dan daerah mulai tahun 2014. Seluruh pejabat karir agar menerapkan Penilaian Kinerja Pegawai. Pasalnya, semua itu sudah masuk dalam PP, sebagai turunan UU No. 43 th. 99 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dengan penerapan PP 46 tersebut kinerja pegawai semakin termonitor dan terukur. Dengan adanya pengukuran kinerja birokrasi yang semakin membaik dan dengan perbaikan kinerja birokrasi Indonesia akan maju dengan pesat. Karena semua program pembangunan dilakukan oleh mesin birokrasi. Masyarakat juga diharapkan aktif, bukan hanya mengkritik tapi terus terlibat aktif dalam pengawasan.

Perlu teladan

Pegawai yang berkinerja akan muncul dari pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik harus memberi contoh yang baik pula untuk bawahannya. Komitmen pimpinan memang sangat penting, apalagi sekaligus memberi contoh dan mengawasi para pegawai. Birokrasi selama ini ukuran kinerjanya masih kurang jelas. Mudah-mudahan dengan adanya Penilaian Kinerja Pegawai ini kita harapkan bisa memperjelas tugas pokoknya dan target bisa terukur.  Kemudian pelan-pelan kita membiasakan para pegawai dengan budaya kinerja melalui sistem yg baru.

Namun disadari bahwa membiasakan sesuatu yang baru memang tidak mudah. Meningkatkan kinerja untuk PNS memang banyak mengundang sorotan dari berbagai masyarakat. Jumlahnya banyak tapi tidak memberi pengaruh signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat, kita berharap dengan Penilaian Kinerja Pegawai ini kita bisa mendorong kualitas dan komponen perilaku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>