Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun  profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan.
Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien.  Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah. Tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.

Dalam upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan langkah-langkah penyusunannya kepada aparatur pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan GIZ deCGG SNI Kaltim akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 bertempat di Ruang Rapat Tepian I (Lantai 2) Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Untuk kelancaran proses penyusunan Standar Operasional Prosedur dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur nantinya di SKPD masing-masing, maka diharapkan kehadiran Pejabat Struktural Eselon III atau Eselon IV.

Setelah mengikuti Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur, para pejabat tersebut dapat membentuk Tim Penyusunan SOP dan mengoordinir penyusunan SOP pada SKPD masing-masing.

*) Catatan:
Agar membawa Judul Standar Operasional Prosedur dan dokumen Tugas Pokok dan Fungsi serta Laptop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>