Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah

Dalam Rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Derah, Kementerian PAN dan RB menyelenggarakan sosialisasi bagi 33 pemerintah provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan workshop bimbingan teknis bagi tim pelaksana reformasi birokrasi pada 33 provinsi seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga kota, yakni di Pekanbaru, Mataram, dan Makassar. Untuk regional I, sosialisasi diselenggarakan di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2012 yang diikuti oleh seluruh provinsi, kabupaten,dan kota se Sumatera, Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

Sedangkan regional II, menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 April 2012 di Mataram. Pesertanya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se Jawa, Bali, NTB, NTT dan Kalimantan. Sementara untuk regional III, akan diselenggarakan di Makassar pada tanggal 25 – 27 April 2012, dengan peserta dari provinsi, kabupaten dan kota se Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam pengarahannya, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) menjelaskan tentang kebijakan reformasi birokrasi. “Tahun 2012 ini akan ditetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota sebagai champion/pilot project reformasi birokrasi,” ujarnya.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Prof Dr Eko Prasodjo mengatakan reformasi birokrasi akan menjadi prioritas pembangunan secara terus menerus di semua negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dan administrasi negara sebagai elemen pendukung dari percepatan reformasi birokrasi, kelak akan menjadi sebuah kajian yang sangat penting dalam proses tersebut baik di pusat maupun daerah, namun hingga saat ini masih belum tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Kita harus berperan aktif dalam proses perkembangan percepatan reformasi birokrasi,” kata Wamen.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat maupun daerah mas

ih menghadapi sejumlah problem dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi di Indonesia. Hambatan itu bisa dilihat dari sisi organisasi dengan adanya struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi, serta dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih kontradiktif dan ambigu.

Lalu, jika dilihat dari sumber daya aparatur masih terdapat overstaffed dan understaffed serta banyak ditemukannya masalah integritas, adanya bussiness process dan pelayanan publik yang tidak berkualitas sehingga menimbulkan celah korupsi, terlebih kepada mindset serta culture set yang tidak inovatif dan tidak memiliki semangat perubahan.
Ditambahkannya, peran lembaga Litbang baik di instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta hingga saat ini fungsinya masih belum optimal. “Tidak hanya di Kaltim tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu kita perlu lebih mendorong pengefektifan fungsi-fungsi kelitbangan, karena sebenarnya berperan penting dalam memberikan masukan dari kajian-kajian untuk membuat suatu kebijakan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam sambutan yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Dr HM Aswin, mengharapkan dengan dilaksanakannya Rakor Litbang Administrasi Negara ini dapat dirumuskan isu-isu strategis terkait kelitbangan.

Dalam kesempatan ini, Pemprov mengapresiasi langkah Pemkab Kutai Kartanegara yang sudah membentuk badan litbang daerah. “Langkah itu hendaknya bisa ditiru oleh kabupaten/kota lainnya di Kaltim maupun di Kalimantan,” ujarnya.

Seiring dengan program percepatan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun terakhir di Kaltim, Pemprov terus berupaya mempertajam transformasi pemerintahan terkait dengan program desentralisasi dan otonomi daerah.
“Untuk kesempurnaan percepatan reformasi birokrasi diperlukan suatu upaya yang terus menerus dari seluruh aparatur, sehingga tercipta birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani,” katanya.

zp8497586rq