Memperhatikan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Penyampian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 maka disampaikan  hal-hal sebagai berikut :

Dengan Berakhirnya tahun anggaran 2011 dan Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Knerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, maka disampaikan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Timur dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov. Kaltim untuk membuat LAKIP Tahun 2011.

• Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi pada diktum Ketiga tentang Penetapan Kine
  http://flirtexting.com/ How to win back your ex

  rja , maka disampaikan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Timur dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov. Kaltim untuk membuat Penetapan Kinerja Tahun 2012.

• Lakip Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 hendaknya menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
• LAKIP Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 31 Maret 2012.