Sosialisasi Peraturan Menpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 di Tarakan

Rapat/sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012 bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Tarakan Jalan Kalimantan Nomor 1 Tarakan.

Rapat/sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 dibuka secara resmi oleh Walikota Tarakan dan dengan peserta terdiri dari Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dan Inspektur, Kepala BAPPEDA dan Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Utara Kaltim yaitu :

  1. Pemerintah Kota Tarakan.
  2. Pemerintah Kabupaten Berau
  3. Pemerintah Kabupaten Bulungan
  4. Pemerintah Kabupaten Nunukan
  5. Pemerintah Kabupaten Malinau
  6. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Materi yang disampaikan antara lain :

  • Selayang pandang Pemberantasan Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Kaltim.
  • Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 dari Pemprov. Kaltim.
  • Indikator Zona Integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tahapan – tahapan Pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut:

  1. Penandatangan Dokumen Pakta Integritas dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai K/L dan Pemda mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas  adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan K/L dan Pemda bahwa instansinya telah siap menjadi Instansi yang berpredikat Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh K/L dan Pemda yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
  3. Proses Pembangunan Zona Integritas.

Proses pembangunan ZI merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan K/L dan Pemda. Proses pembangunan ZI casino francais en ligne dilaksanakan melalui penerapan program-program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 kegiatan yang bersifat konkrit. Keberhasilan proses pembangunan ZI diukur melalui indikator proses dari kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu :

1)    Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

2)    Pemenuhan Kewajiban LHKPN.

3)    Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja

4)    Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan.

5)    Penerapan Disiplin PNS.

6)    Penerapan Kode Etik Khusus.

7)    Penetapan Kebijakan Pelayanan Publik.

8)    Penerapan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower System).

9)    Pengendalian Gratifikasi.

10) Penanganan Benturan Kepentingan.

11) Kegiatan Pendidikan / Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi.

12) Pelaksanaan Saran Perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP.

13) Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas.

14) Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK.

15) Rekrutmen Secara Terbuka.

16) Promosi Jabatan Secara Terbuka.

17) Mekanisme Pengaduan Masyarakat.

18) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-procurement).

19) Pengukuran Kinerja Individu sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku.

20) Keterbukaan Informasi Publik.

        4.  Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

APIP adalah sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) dalam proses pembangunan Zona Integritas. Pada hakikatnya, UPI berperan sebagai pembina melalui kegiatan konsultansi (sosialisasi, bimbingan teknis) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Konsultansi terutama dilaksanakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan program-program pembangunan zona integritas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>