Sosialisasi Permenpan dan RB Nomor 60 tahun 2012 di Samarinda

Pada hari senin tanggal 10 Desember 2012 di ruang rapat Tepian I lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim telah diadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/lembaga  dan pemerintah daerah, pada sosialisasi tersebut  dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 8 Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah tengah, adapun yang termasuk wilayah tengah tersebut antar lain : Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat.  Acara tersebut dibuka oleh Bapak Drs. Yuswadi selaku Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim, dan  sebagai Narasumber dari Acara tersebut yaitu Ir. Iskandar Hasan, M.Ec Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sosialisasi tersebut direncanakan dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah tengah dan wilayah utara, wilayah utara rencananya akan diadakan di Kota Tarakan pada tanggal 14 Desember 2012. Pada kesempatan tersebut Bapak Ir. Iskandar Hasan, M.Ec menjelaskan ke 20 tahapan untuk mencapai Daerah atau Zona Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan  detterence effect  dan dampak yang besar/jangka panjang. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya.

Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan  instansi pemerintah. Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terukur

Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya serta Laporan LAKIP mendapat nila CC;

Diharapkan dengan Sosialisasi tersebut SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 8 Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah tengah dapat memahami dan megaplikasikan ke 20 indikator untuk mencapai Daerah atau Zona Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Adapun materi pada Sosialisasi tersebut dapat download di Paparan ZI Asdep Samarinda 10122012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>