Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pada hari kamis tanggal 11 agustus 2011 kemarin bertempat di Ruang Rapat Batiwakal (lantai 5) Kantor Gubernur Kaltim Jl. Gajah Mada Nomor 2 Samarinda telah diadakan Rapat dan Diskusi tentang persiapan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada acara tersebut dihadiri oleh 3 kabupaten kota yaitu Balikpapan, Samarinda, Kutai Timur serta dari beberapa SKPD antara lain BAPPEDA, Inspektorat, BKD dan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim selaku pasilitator pada acara tersebut. Rapat dan Diskusi tersebut dibuka oleh bapak Drs.H. Mariansyah, MMT selaku Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dan sebagai Narasumber pada acara tersebut adalah dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Tim Reformasi Birokrasi Nasional).

Tujuan diadakannya acara tersebut diantaranya untuk menyamakan persepsi tentang Reformasi Birokrasi serta hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

Tim Reformasi Birokrasi Nasional dari Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara tersebut memaparkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan menjelaskan berbagai hal diantaranya :

1.      Apa dan Mengapa diperlukan Road Map

2.      Format Road Map

3.      Langkah-langkah Penyusunan Road Map

4.      Tahapan Penilaian

5.      Unsur Penilaian

6. Penilaian Dokumen Road Map

Road Map merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistematis dan sistemis mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu.

Tim Reformasi Birokrasi Nasional dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dan SKPD  untuk tidak  hanya membuat atau menyusun dan mengumpulkan Dokumen Road Map saja, melainkan yang terpenting adalah implementasi atau Pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi itu sendiri yang diterapkan di Pemerintah Daerah dan SKPD  setempat.

zp8497586rq