Zona Integritas Menuju Kaltim Bebas Korupsi

kaltim bebas korupsi

Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri melainkan harus secara bersama-sama. Tidak saja melibatkan eksekutif dan  legislatif,  serta pejabat negara tetapi oleh semua lapisan termasuk oleh masyarakat.

Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam acara Dialog Interaktif di TVRI Kaltim, dengan tema Mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity melalui Zona Integritas (ZI) menuju Kaltim menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Kamis (18/10). Narasumber lain yang hadir antara lain Kepala BPKB Kaltim Moh Bahdin dan Pengamat Hukum Sarosa Hamongpranoto.

Lanjut Awang Faroek, pencanangan ZI menuju WBK  yang akan dilakukan pada 22 Oktober mendatang, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

“Jika terjadi tindak pidana korupsi, janganlah dipukul rata semua kejelekannya, karena yang korupsi tersebut adalah oknum, bukan lembaga atau instansinya,” tegas Gubernur.

Dia  menjelaskan bahwa dengan adanya gerakan ZI menuju WBK,  diharapkan tumbuh kesadaran untuk dapat melawan, menghindari dan memahami segala tindak pidana korupsi yang berkembang.

Saat ini, diantara perwujudan ZI menuju WBK adalah pegawai telah melaporkan harta kekayaan, melaporkan jika ada tindak pidana korupsi, menerapkan kesederhanaan, penghematan dana negara, menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, peniadaan pungutan liar dan lain-lain.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, Moh.  Bahdin mengatakan bahwa BPKP memiliki dua peran utama,  yakni  membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dan melakukan investigasi terhadap temuan-temuan penyimpangan terkait kerugian negara.

Dikatakannya,  Kaltim telah dua tahun berturut-turut  memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah sebelumnya selalu mendapat penilaian disclaimer.

Saat ini ada sepuluh  wilayah di Kaltim yang telah meraih WDP yaitu satu provinsi dan sembilan kabupaten/kota.

“Yang masih disclaimer atau belum berpredikat WDP adalah Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Tana Tidung dan Kota Samarinda,” ujarnya.

Sedangkan nara sumber lainnya ahli hukum Sarosa Hamengpranoto mengatakan bahwa pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi masih memerlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. “Ini bukan sekedar gerakan moral,  tetapi bagaimana tindakan yang nyata dari para pelakunya,” ujar Sarosa. (yul/adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>