Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut ketentuan yang diatur pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini Kota Samarinda untuk menindaklanjuti ketentuan dimaksud Walikota Samarinda telah mensosialisasikan Peraturan UU No 23 Tahun 2006 dan PerPres No 25 Tahun 2008 sesuai Surat Edaran tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 044/0670/Pem/X/2012 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pencatatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (Satu) Tahun Sejak Tanggal Kelahiran.

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013, Pemerintah Kota Samarinda akan memberlakukan ketentuan ” Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun Sejak Tanggal Kelahiran Harus Terlebih Dahulu Mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ” baru bisa dibuatkan / dicatatkan Akta Kelahiran.

Antusias Masyarakat Kota Samarinda untuk menyelesaikan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 Desember 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>