KECAMATAN SEBATIK MENUJU DAERAH OTONOMI BARU DI PERBATASAN ANTAR NEGARA

Oleh : Ir. Fuad Asaddin, M.Si.

Pada tanggal 3 Februari 211 yang lalu, Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Dirjen Pum dan Dirjen Otda melakukan peninjauan ke Pulau Sebatik Nunukan. Kunjungan ini memenuhi undangan Kabupaten Nunukan terhadap keinginan memekarkan Kecamatan Sebatik, dan Sebatik Barat menjadi beberapa Kecamatan. Sesuai dengan amanah PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sebelum diproses untuk disetujui perlu dilakukan peninjauan kelapangan, untuk melihat kondisi kependudukan, social ekonomi, dan bahkan pemerintahan. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian, sebagai upaya persiapan memekarkan Kabupaten Nunukan membentuk Daerah Otonomi Baru di Sebatik.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan ini, merupakan tindak lanjut, Gubernur Kalimantan Timur telah merespon aspirasi masyarakat di Sebatik ini, ketika melakukan kunjungan kerja ke kawasan utara tahun 2010 yang lalu. Dimana ketika audience dengan masyarakat sebatik pada saat itu, masyarakat menyampaikan aspirasi keinginan untuk membentuk daerah otonomi baru di pulau ini. Usulan ini sejalan, dengan kebijakan Pemerintah Provinsi yang berkeinginan untuk mempercepat pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan public di daerah ini, dengan membentuk daerah otonomi baru Sebatik. Bahkan pemekaran ini bukan hanya berhenti pada kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat, tetapi juga kecamatan Sebuku, Simanggaris dan Lumbis.

Kegiatan yang semestinya dilakukan beberapa waktu yang lalu, baru dapat dilaksanakan sekarang, ditengah-tengah persiapan Pemilu Kada, di Kabupaten Nunukan pada tanggal 16 Februari 2011 ini.

Dalam kunjungan ini, Rombongan Pemerintah Provinsi diwakili oleh Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerjasama beserta Kabag Penatan Wilayah dan Subag Pengembangan Wilayah. Pemerintah Pusat (Kementrian Dalam Negeri) diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Kecamatan, Ditjen PUM Bapak Drs. Frans Loway, M.Pd. dan Kepala Seksi Wilayah I A Dijen Otda, Bapak Drs. M. Idrus. (beserta 3 orang staf lainnya). Peninjauan ini dipandu oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Nunukan, Bapak Drs. Abidin Tadjang, M.Si. dan Kabag Pemerintahan Kabupaten Nunukan Bapak Sabri, ST., M.Si. Lokasi-lokasi yang dikunjungi beberapa Desa obyek terpilih di Kecamatan Sebatik, dan Sebatik Barat.

Memulai kunjungan, ketika memasuki kecamatan Sebatik Barat, rombongan disambut oleh Camat Sebatik Bapak Drs. H. Baharuddin D, di dermaga pintu Gerbang Kecamatan Sebatik Barat. Setelah beristirahat sebentar di hotel setempat, Tim selanjutnya mempelajari desa-desa Kecamatan Sebatik yang memungkinkan digabung, dan kecamatan-kecamatan yang mungkin di mekarkan. Dalam pembahasan dan diskusi ini terungkap, bahwa Sebatik Barat dan Sebatik ini, bukan hanya dimungkinkan menjadi bertambah 2(dua) tetapi 3(tiga), dengan demikian di Pulau Sebatik memungkinkan dapat memiliki 5(lima) kecamatan. Artinya kemungkinan pengusulan Pemekaran kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sungai Nyamuk, dengan Sebatik Barat dan Aji Kuning, maka masih dimungkinkan dimekarkan lagi 1(satu) kecamatan. Dengan demikian diperlukan lagi penggodokan desa-desa yang digabungkan menjadi kecamatan baru. Dengan penambahan 1(satu) kecamatan terakhir, maka memuluskan persoalan untuk pembentukan menjadi daerah otonomi baru, yang semula diusulkan menjadi kota (dengan 4 kecamatan), namun mengingat persyaratan-persyaratan baik demografi, maupun teknisnya belum mendukung, maka daerah otonomi baru dengan membentuk kabupaten (5 kecamatan) juga dapat terpenuhi. Dalam peninjauan lokasi-lokasi kampung terpilih, Tim Pusat baik PUM maupun OTDA, semakin yakin kedua Kecamatan dapat dimekarkan bukan hanya bertambah 2(dua) tetapi 3(tiga).

Pada malam harinya dilakukanlah pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Sebatik, yang dihadiri bukan hanya oleh Camat Sebatik, dan unsur-unsur Muspika serta seluruh Kepala Desa dan Badan Perencanaan Desa di Kecamatan ini, tetapi jugatokoh- tokoh masyarakat, agama, dan aktivis masyarakat lainnya. Dalam pertemuan ini di ungkapkan, maksud kedatangan Tim Kabupaten, Provinsi dan Pusat dan rencana tindak lanjut dari kunjungan. Demikian pula, kemungkinan usulan pembentukan daerah otonomi baru, dengan adanya penambahan pemekaran kecamatan semula, dengan adanya kemungkinan penambahan pemekaran baru kecamatan. Dalam pertemuan ini, secara umum masyarakat menyampaikan dukungannya, baik upaya pemekaran kecamatan maupun pembentukan daerah baru Sebatik.

Selanjutnya pada hari berikutnya, pertemuan yang sama juga dilakukan di Kecamatan Sebatik Barat. Dalam pertemuan ini, selain dihadiri oleh Tim Kabupaten Nunukan, Provinsi dan Pusat, dan Camat Sebatik Barat Bapak Winarlan, SE., juga Camat Sebatik. Undangan lain yang hadir adalah unsur-unsur Muspika, seluruh Kepala Desa dan BPD, Tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat lainnya di Kecamatan Sebatik Barat. Dalam pertemuan ini sekali lagi disampaikan dukungan masyarakat.

Dalam peninjauan lapangan oleh Tim ini, baik dalam rangka pemekaran kecamatan maupun persiapan pembentukan daerah otonomi baru ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan tindak lanjut :

1. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut, kebijakan Provinsi dan Nasional untuk memekarkan kecamatan-kecamatan di Pulau Sebatik, dengan mengimplementasikan pasal 9 PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, oleh karena itu ketentuan-ketentuan batasan waktu, dan persyaratan yang berlaku normal, hanya dijadikan pertimbangan;
2. Kecamatan-kecamatan Sebatik di Usulkan di tambah 2(dua) kecamatan baru lagi, dan Kecamatan Sebatik Barat diusulkan ditambah 1(satu) kecamatan lagi, dengan demikian akan ada 5(lima) kecamatan di Pulau Sebatik;
3. Pembagian Kecamatan, dan ibukota kecamatan serta penggabungan desa-desa yang ada kedalam Kecamatan usulan baru agar Pemkab Nunukan member tahu kepada masyarakat;
4. Pemerintah Kabupaten perlu menindak lanjuti hasil kunjungan lapangan diatas, dengan selalu menginformasikan dan melibatkan Provinsi, dalam upaya memproses pemekaran diatas;
5. Berdasarkan butir 4(empat) diatas, Pemerintah akan mendiskusikan materi hasil peninjauan dan perumusan kebijakan secara intensif. Hasil keputusan rapat diskusi ini akan dijadikan dasar pembuatan kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pemekaran atau tidak memekarkan kecamatan ke Pemerintah Provinsi;
6. Kabupaten Nunukan perlu segera mempersiapkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan batas daerah desa-desa, Tata Ruang Kecamatan dan Kota/Kabupaten Sebatik, letak ibukota yang tepat, penyiapan lahan-lahan untuk keperluan pemerintahan, keperluan infrastruktur dasar daerah, fasilitas umum, dan keperluan-keperluan lainnya seperti daerah hijau, taman dan lain-lain.
7. Pemekaran kecamatan dan persiapan pembentukan daerah otonomi baru, menjadi tugas dan kewajiban oleh siapapun kepala daerah yang terpilih dimasa yang akan datang;

Dengan beberapa tindak lanjut diatas diharapkan setelah Pemekaran Kecamatan, dapat di laksanakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, dengan cepat dan dan terlaksana dengan baik.
(Tastawima Com. Fuad Asaddin, Ir.,Msi. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tinggal di Samarinda.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>