Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kaltara

Oleh : Ir. Fuad Asaddin, M.Si. dan Drs. Hamdhani.

Samarinda, Mei 2010. Pemekaran provinsi yang terus berkembang dalam 10 tahun terakhir di Kalimantan Timur, adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara (Provinsi Kaltara). Pembentukan DOB Provinsi Kaltara ini telah diwacanakan, dan diusulkan sejak tahun 2000 yang lalu. Bahkan berbagai pemenuhan persyaratannya, yang semula mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 tahun 2000 tentang Tatacara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah telah dipenuhi, namun dengan terbitnya PP Nomor 78 tahun 2007 tentang hal yang sama, telah terjadi perluasan dan pendalaman persyaratan, akibatnya semua persyaratan, bahkan kajian pembentukan DOB Provinsi Kaltara harus diulang. Namun perkembangan terakhir sampai dengan saat ini kecuali beberapa persyaratan sebuah daerah yang belum dipenuhi termasuk kesepakatan nama ibukota, persyaratan lain telah dipenuhi.

Perkembangan Pembentukan Daerah di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah Provinsi terluas ke dua Setelah Irian Jaya, dengan luas 208,67 km2, maka luas Kalimantan Timur sebanding dengan 1,5 kali Pulau Jawa. Dengan areal yang sangat luas tersebut, pada saat ini Kalimantan Timur memiliki 14 kabupaten/kota, 10 diantaranya kabupaten, dan 4(empat) adalah kota. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kalimantan Timur telah mencapai sebanyak 3.109.206 orang, dibandingkan tahun 2000 masih sebanyak 2.525.480 orang, maka selama kurun waktu tersebut telah tumbuh rata-rata sebesar 2,63 persen pertahun.

Pada saat ini Kalimantan Timur telah berusia 64 tahun. Dalam perjalanan usianya Provinsi ini telah melakukan pemekaran wilayah kabupaten sebanyak 3(tiga) kali. Pemekaran Pertama, dilakukan pada tahun 1997 dengan memekarkan : 1). Kabupaten Bulungan, menjadi Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan; 2). Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kukar, Kutim, Kubar dan Kota Bontang; Kedua, dilakukan tahun 2002, dengan memekarkan Kabupaten Paser, menjadi Kabupaten Paser dan Kabupaten Paser Penajam Utara; dan terakhir Ketiga, tahun 2007 memekarkan Kabupaten Bulungan, menjadi Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Kecuali, kabupaten Berau kabupaten induk yang lain seperti diuarikan diatas telah dimekarkan.

Perkembangan daerah pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Timur, sejak pembentukannya sampai dengan saat ini, telah memberikan hasil catatan yang baik, dilihat dari banyak hal peningkatan pelayanan publik, hubungan pusat dan daerah, serta demokrasi. Oleh karena itu, hal ini sebaiknya menjadi pertimbangan tersendiri, bagi urgensi pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Pemekaran Wialayah Utara kaltim

Kawasan wilayah yang paling berkembang di Kalimantan Timur, adalah kawasan wilayah selatan, yang dimotori oleh perkembangan 3(tiga) kota, Samarinda, Balikpapan dan Kota Bontang dan didukung oleh beberapa kabupaten yang kaya sumber daya alam (Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Paser, dan Paser Penajam Utara). Kawasan wilayah selatan ini perkembangan ekonominya banyak berorientasi ke Pulau Jawa dan Sulawesi, sedangkan Kawasan Wilayah Utara yang meliputi satu buah kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung kegiatan sosial dan ekonominya berorientasi ke Malaysia Bagian Timur dan Sebagian Pulau Sulawesi, dan hanya sebagian lainnya ke Pulau Jawa. Kawasan perbatasan Kalimantan Timur sebagian besar berada di wilayah utara ini, meliputi Kabupaten Nunukan, dan Malinau, hanya sebagian kecil saja berada di Kutai Barat (wilayah selatan).

Kalimantan Timur memiliki garis perbatasan sepanjang 1.038 km, dan hanya 58 km berada di daerah selatan yaitu Kutai Barat, sedangkan sisanya sepanjang 980 km berada di kawasan utara, yaitu di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Kondisi perkembangan kawasan perbatasan ini masih tertinggal, dan banyak hal yang perlu ditangani dengan kewenangan yang lebih baik terkait masalah pembangunan infrastruktur wilayah, penanganan penyelundupan, penjarahan Sumber Daya, masalah tenaga kerja dan lain-lain.

Urgensi pembentukan DOB Provinsi Kaltara ini relevan, dengan kondisi riil kawasan perbatasan, dan pembangunan pedalaman di kawasan utara Kalimantan Timur ini. Kawasan ini perlu didorong dan dipercepat pembangunannya, dengan membentuk DOB Provinsi Kaltara. Terbentuknya Provinsi ini diharapkan akan dapat mendekatkan pelayanan, mendukung kebijakan nasional, memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan aktivitas pembangunan yang terasa lamban tersebut. Pengelolaan pembangunan, diharapkan akan lebih focus dan hasilnya lebih proporsional dengan terbentuknya Kaltara ini.

Kawasan Wilayah Utara, dimana sebagian besar daerahnya adalah Perbatasan (Kabupaten Nunukan dan Malinau kecuali Kutai Barat),dengan demikian daerah ini perlu didorong agar lebih cepat berkembang. Kawasan wilayah Utara ini, juga memiliki beban penopang kepentingan Nasional karena sebagai beranda depan wajah Indonesia,dan basis terdepan dalam system pertahanan dan keamanan Negara.

Pemenuhan Persyaratan Pemekaran

Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau pemekaran wilayah perlu memenuhi ketentuan seperti yang dipesyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sekilas sistematika persyaratan-persyaratan baik administrasi, teknis, dan fisik tersebut, yang diperlukan tersebut dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan Badan Perwakilan Desa ( BKD ) untuk Desa dan atau Forum Komunikasi kelurahan untuk Kelurahan, dimana aspirasi yang dituangkan dalam keputusan ini paling sedikit 2/3 dari jumlah desa dan kelurahan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah yang akan dibentuk.
2. Aspirasi masyarakat ini disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota, DPRD kab/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk keputusan, dan apabila menyetujui untuk pembentukan daerah otonom baru maka harus dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota.
3. Apabila DPRD telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan untuk pembentukan daerah otonom baru yang ditujukan kepada bupati/walikota, untuk hal ini bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau manolak aspirasi masyakat tersebut dalam bentuk keputusan berdasarkan hasil kajian daerah;
4. Bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
5. Gubernur setelah menerima usulan bupati/walikota tentang pembentukan daerah otonom baru dapat menolak atau menyetujui pembentukan provinsi berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah.
6. Dalam hal gubernur menyetujui pembentukan provinsi baru, maka gubernur menyampaikan usulan pembentukannya kepada DPRD Provinsi.
7. DPRD Provinsi memutuskan menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota dengan keputusan.
8. Setelah DPRD Provinsi mengeluarkan keputusan yang menyetujui pembentukan provinsi maka gubernur membuat beberapa keputusan persetujuan yang diperlukan.
9. Selanjutnya Gubernur mengusulkan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri Negeri;
10. Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi, yang dilakukan oleh tim yang dibentuk menteri.
11. Berdasarkan hasil penelitian menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ( DPOD ) dan meminta tanggapan tertulis para anggota DPOD pada sidang DPOD.
12. Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan tim teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian dan peninjauan lapangan.
13. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.
14. Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD.
15. Apabila Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.
16. Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik Penjabat kepala daerah.
17. Peresmian daerah baru dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pemebentukan daerah.
18. Selain itu masih diperlukan catatan-catatan lain yang perlu dipersiapkan sebagai berkas persyaratan pembentukan kabupaten/kota ( dukungana data );

Secara lengkap keterangan tambahan dan lampiran pedoman ini dapat dibaca dalam PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah. Semua persyaratan administrasi, fisik dan teknis tersebut diatas, saat ini sudah diperbaharui oleh Tim Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan persyaratan tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. tastawima com. Samarinda, Mei 2010. Ir.Fuad Asaddin, M.Si. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

TOR KERJASAMA SOSEK MALINDO PERLU DISEMPURNAKAN

Samarinda, Mei 2010. tastawima.com Hasil pelaksanan Kerjasama Sosek Malindo Malaysia – Indonesia saat ini dirasakan masih kurang, hal ini telah dikeluhkan oleh hampir semua SOSEKDA, termasuk Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pembahasan KK/JKK Sosek Malindo keduabelah pihak, beberapa waktu yang lalu telah diidentifikasi kendala struktur organisasi, dan mekanisme persetujuan kesepakatan, usulan kerjasama yang kurang fokus dan lokasi yang kurang jelas merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Untuk mencari solusi terhadap persoalan itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap TOR yang menjadi acuan kedua belah pihak. Pembahasan penyesuaian – revisi TOR ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kerjasama Sosek

Sebagai negara yang berbatasan langsung Negara Republik Indonesia – Malaysia, kedua negara mempunyai aspirasi dan persepsi yang sama untuk memanfaatkan sumber daya/potensi yang ada di perbatasan/sempadan untuk dikelola bagi kesejahteraaan dan kemakmuran masyarakat perbatasan kedua negara.
Kerjasama perbatasan kedua negara dimulai dengan bidang keamanan pada sejak tahun 1967. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-Daerah Perbatasan, ini direvisi untuk pertama kali pada 1972, dan revisi kedua 1984. Dalam revisi kedua ini kerjasama perbatasan RI-Malaysia diperluas hingga mencakup/merangkumi berbagai jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Menindak lanjuti kesepakatan tersebut, sejak tahun 1985 telah terbentuklah forum kerjasama sosial ekonomi daerah (Sosekda) Kalimantan Barat-Serawak, dan Sosekda Kalimantan Timur dimulai sejak tahun 1995.

Sampai dengan tahun 2010, GBC membawahi 3(tiga) bidang kerjasama, meliputi keamanan (Hight Level Committee), masalah batas antar Negara (Border Management Working Group Level Committee) dan kerjasama SOSEK. Dalam kerjasama Sosek Malindo ini telah terbentuk 4 (empat) daerah kerjasama Sosek Tingkat Provinsi. Ketua Kerjasama (KK) Sosek Tingkat Pusat Indonesia membawahi KK Sosek Tingkat Provinsi Kalbar, Kaltim, Riau dan Kepulauan Riau, meliputi perbatasan Negeri Sarawak, Sabah, Johor dan Melaka.

Hasil Pelaksanaan dan permasalahan Sosekda

Setelah berjalan dua setengah decade terakhir, kerjasama sosek pada level pusat ini dirasakan banyak bermanfaat, terutama dalam kerjasama pembangunan sarana prasarana perbatasan. Namun hasil kerjasama dalam bidang sosial-ekonomi di tingkat daerah (Sosekda) dirasakan masih belum berhasil meningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Walaupun sesungguhnya telah pula dihasilkan berbagai kesepakatan kerjasama, tetapi yang terealisasi masih sedikit.

Kecilnya realisasi diatas, telah dirasakan oleh kedua belah pihak (RI-Malaysia). Hasil pembahasan, dan diskusi bersama, oleh kedua pihak di identifikasi ada 3 (tiga) kendala utama yang dihadapi dan perlu diatasi, meliputi 3 tiga) aspek struktur, dan mekanisme pengambilan keputusan kerjasama didalam General Border Committee (GBC), focus dan lingkup lokasi usulan kesepakatan.

Persoalan struktur dan mekanisme mengakibatkan rentang waktu dan birokrasi pengambilan Sidang High Level Committee yang bersidang setahun sekali, harus menunggu persetujuan Sidang GBC yang bersidang pada tahun berikunya. Hal tersebut tentu saja akan memperlama dan memperpanjang proses dan mekanisme persetujuan hasil-hasil Sidang Sosekda. Untuk itu maka Struktur organisasi Kerjasama KK/JKK Sosekmalindo dalam kerangka GBC perlu disederhanakan agar rentang waktu/masa, birokasi dan makanisme pengambian keputusan, pengusulan dan persetujuan program kerjasama yang disepakati dapat diperpendek

Disamping persoalan struktur dan mekanisme dijelaskan di atas, kedua belah pihak juga menyadari bahwa bidang-bidang kerjasama yang disepakati dalam forum KK/JKK Sosek Peringkat Provinsi/Negeri cenderung terlalu melebar dan melampau kewenangan peringkat provinsi/negeri. Bahkan sejumlah bidang kerjasama yang dibahas dan diusulkan daerah merupakan domain kerjasama bilateral yang menjadi kewenangan dari masing-masing Pemerintah Pusat.

Revisi TOR

Berdasarkan argumentasi di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah Terms of Reference (TOR) kerjasama yang dapat memberikan arahan (direction) yang jelas terhadap fokus dan lokus kerjasama serta rasionalisasi struktur dan mekanisme kerjasama KK/JKK Sosek, kedepan. Selama ini, TOR telah menjadi acuan bagi kedua Negara, dalam pelaksanaan penyempurnaan organisasi dan mekanisme, serta lingkup dan lokasi program/kegiatan. Oleh karena itu dalam upaya memberikan arahan focus bidang dan lokus kerjasama KK/JKK Sosek Malindo yang jelas, dan langsung terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan maka diperlukan revisi TOR yang ada selama ini, sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Dalam Kerjasama SOSEK Malindo ini fokus kerjasama yang ada masih relevan, yaitu antara lain Bidang Sosial, Budaya dan Olahraga, Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, dan Bidang infrastruktur Perbatasan. Namun selain itu juga diusulkan Bidang-bidang lain yang timbul sebagai dampak negatif dari hubungan masyarakat yang belum diatur secara khusus yang perlu dibahas jalan keluar pemecahannya dengan memeang prinsip pada pembatasan-pembatasan fokus. Lokus, serta mekanisme yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lokus yang dipertimbangkan yang perlu diusulkan adalah Kawasan yang langsung berada disepanjang garis perbatasan kedua negara yang terdiri dari kecamatan/daerah ring pertama, kecamatan/daerah ring kedua, dan kecamatan/daerah ring ke tiga (Kawasan spill over).

Usulan penyempurnaan TOR diatas diaharpakan segera dapat terlaksana dalam waktu dekat, dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dijadikan acuan oleh keduabelah pihak dalam pertemuan KK SOSEK Malindo Pusat dan JKK SOSEK Malindo Malaysia dalam waktu dekat. tastawima com. Samarinda, Mei 2010. Ir.Fuad Asaddin, M.Si. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

zp8497586rq