Pemekaran Wilayah Di Indonesia

Oleh : Ir. Fuad Asaddin, M.Si.

Pada Hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 yang lalu, Pemerintah menyampaikan hasil evaluasi terhadap pemekaran 205 buah Provinsi/Kabupaten/kota di Indonesia, yang dilakukan sejak tahun 1999 yang lalu. Sebanyak 80 (delapanpuluh) persen atau Daerah Otonomi Baru tersebut gagal. Presiden menambahkan, dalam 10(sepuluh) tahun terakhir banyak permasalahan dilapangan, oleh karena itu kedepan diupayakan agar pemekaran betul-betul efektif, sehingga (memberikan) pelayanan public menjadi lebih baik, ekonomi bergerak dan keadilan didaerah mengalami perbaikan.
Menyimak hasil evaluasi pemerintah ini, banyak hal yang perlu di kritisi dan perlunya langkah-langkah introspkesi, agar pembentukan DOB kedepan, benar-benar memberikan manfaat. Perlu diketahui, bahwa pemekaran merupakan hasil pelaksanaan kebijakan pusat didaerah, walaupun usulan pemekaran seluruhnya berasal dari bawah(bottom up), namun kegagalan diatas semestinya menyadarkan semua pihak, agar melakukan perbaikan langkah-langkah yang lebih tepat kedepan. Beberapa catatan kritis mencermati pelaksanaan pemekaran selama ini adalah : pertama, belum jelasnya kebijakan pemerintah terhadap pemekaran, kedua: Pemekaran banyak dilakukan dalam kerangka pertimbangan politis, ketiga: kurangnya dukungan pertimbangan demografis, geografis dan kesisteman, dan keempat: pelaksanaan DOB pada suatu daerah terlalu terburu-buru, dan inkonsisten pelaksanaan kebijakan; kelima, belum dilakukannya langkah yang konkrit terhadap upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Kebijakan Pemekaran

Kebijakan merupakan arah bagi penyelenggaraan pemekaran didaerah.Dengan adanya arah, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan sebuah pemekaran menjadi jelas, dan mudah diukur. Kebijakan yang dibutuhkan adalah sebuah kerangka yang komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar kesepakatan dan aturan yang digunakan semua pihak. Acuan pemekaran pada dasarnya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat ini acuan pemekaran dasarnya berasal dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini semula dijabarkan dalam PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah, kemudian PP tersebut terakhir di revisi kedalam PP Nomor 78 tahun 2007 tentang halyang sama. Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan moratorium pemekaran, sebagai respon terhadap kasus pemekaran Provinsi PROTAP, kebijakan ini telah menghambat persetujuan terhadap beberapa DOB baru. Dari rangkaian peraturan dan perundang-undangan, dilihat dari substansi nampak bahwa, pemerintah masih mencari bentuk/model kebijakan yang diinginkan, akibtanya pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah yang dilaksanakan kurang jelas. Kebijakan yang paling dibutuhkan dalam pemekaran adalah, seperti apa sebenarnya penataan daerah yang ingin diwujudkan oleh pemerintah kedepan, hal ini diperlukan agar ada penekanan, dan aturan yang dapat dijadikan acuan dalam membatasi dan focus terhadap daerah-daerah yang akan dimekarkan, sayangnya pemerintah belum pernah berhasil menyusun Grand Desain atau Desain Besar Penatan Daerah Indonesia berdimensi jangka panjang ini. Pelaksanaan pemekaran, yang kurang didukung oleh sebuah kebijakan yang baik dapat kita bayangkan hasilnya ?

Tekanan Politis

Dalam PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah persyaratan-persyaratan pemekaran daerah, yang merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 29 tahun 2000 sudah jelas baik aspek Administrasi, Fisik maupun Teknis. Sayangnya persyaratan-persyaratan yang dijadikan acuan pertimbangan utama ini hanya dijadikan persyaratan formal, dibanding persyaratan substansif bagi sebuah pemekaran. Walaupun pemekaran masih harus pula melalui evaluasi oleh DPOD, dan Komisi serta Fraksi di DPRD/DPR yang membidangi, faktanya “keberhasilan” pembentukan daerah baru, banyak ditentukan oleh dukungan politis yang besar dari DPRD/DPR dan “dukungan” tokoh asal daerah pemekaran akibatnya pemekaran daerah bukan didasarkan pada sebuah “kemampuan” untuk mewujudkan tujuan pemekaran, namun lebih banyak ditentukan oleh dukungan politis.

Terbatasnya Dukungan Pertimbangan Kelayakan

Pemekaran dapat dilakukan secara bottom up dan top down. Bottom up adalah pemekaran yang berasal dari sebuah aspirasi sebagian masayrakat di daerah pemekaran baik provinsi, kabupaten/atau kota. Sedangkan Top Down berasal dari atas, yaitu merupakan wujud dari sebuah kebijakan secara khusus dari pemerintah pada suatu daerah. Untuk mewujudkan DOB dari Bottom Up yang mampu berperan secara optimal, dukungan-dukungan pemekaran semestinya diperlukan sebagai pertimbangan kelayakan pembentukan daerah. Agar DOB mampu berperan seperti melaksanakan pelayanan public menjadi lebih baik, ekonomi bergerak dan keadilan didaerah mengalami perbaikan maka diperlukan sumber daya yang berasal dari sebuah aktivitas ekonomi yang mampu memberikan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan operasional kelembagaan pemerintahan, pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan public, pengembangan investasi, penyediaan lapangan kerja, kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan dan kelestarian alam. Agar mampu melaksanakan peran tersebut, maka sebuah daerah pemekaran membutuhkan dukungan potensi SDA, SDM, Investasi, sumber daya buataan seperti fisik, ekonomi, dan social. Dalam suatu kasus pemekaran terjadi daerah yang dimekarkan adalah hutan lindung, minimnya dukungan penduduk dan dukungan potensi yang lain.

Terburu-buru dan Kurang Konsisten

Dengan disetujuinya sebuah DOB, semestinya masih diperlukan pentahapan dalam pelaksanaanya. Tahapan ini dibutuhkan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan sikap dalam menyelenggarakan PP Nomor 78 tahun 2007, yaitu terkait dengan kebijakan penggabungan dan penghapusan. Pentahapan ini diperlukan, karena tidak semua daerah mampu langsung melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan pemekaran. Langkah yang diperlukan adalah perlunya masa transisi, dan pelaksanaan evaluasi komprehensif, sebagai dasar tindakan untuk menentukan sebuah DOB selanjutnya. Masa transisi ini perlu dilakukan dalam beberapa tahun tertentu. Dengan adanya adanya masa transisi, juga memberikan jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan keengganan pemerintah selama ini, untuk bertindak sesuai dengan seperti yang dipersyaratkan dalam PP. Dalam 10(sepuluh) tahun terakhir, pelaksanaan PP masih banyak terkonsentrasi pada persoalan pemekaran, sedangkan penggabungan dan penghapusan masih asing didengar masyarakat.

Efisensi dan Efektivitas

Pembentukan jumlah lembaga dan personil belum dilakukan secara hati-hati. Jumlah lembaga, dan struktur ini akan mempengaruhi banyaknya jumlah pegawai dan biaya operasional yang di keluarkan oleh pemerintah. Jumlah lembaga, dan pegawai yang besar mengakibatkan biaya penyelenggaraan pemerintahan menjadi besar, dan hal ini akan sangat mempengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan bergaai infrastruktur fisik, social, ekonomi dan SDM daerah yang dimekarkan.

Lambatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pelaksanaan kebijakan Top Down pemekaran sepanjang 10(sepuluh) tahun, sejak dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah tahun 1999 belum pernah dilakukan. Kebijakan Top Down ini perlu diwujudkan untuk menata daerah perbatasan yang terkesan jalan ditempat. Kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan, perlu dipercepat melalui penataan daerah-daerah yang berbatasan dengan perbatasan Negara tetangga ini, khususnya perbatasan daratan.

Untuk meningkatkan penataan wilayah kedepan, Pemerintah bukan saja hanya membatasi pemekaran, tetapi yang lebih penting selain tetap melakukan pemekaran, juga segera mengeluarkan Desain Besar (Grand Design) Penataan Wilayah, dan melaksanakan pembinaan, melakukan ketentuan penggabungan dan mungkin penghapusan terhadap daerah-daerah yang dikatagorikan buruk.

Samarinda, Juli 2010. Tastawima com.
Fuad Asaddin, Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

One Response to Pemekaran Wilayah Di Indonesia

  1. ananda mutiara zannah says:

    saya ingin menanyakan hal apa saja yg menjadi pertimbangan dalam pemekaran wilayah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>