PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

Hari Ketiga Diklat Pengelolaan Aset, Widyaswara Drs Djuhari, MM memberikan Materi berkenaan dengan ;

Kodefikasi Aset/Barang Daerah,
Inventarisasi Aset/Barang Daerah,
Pengisian Kartu Inventaris Barang,
Penyusunan Laporan Mutasi Barang, Laporan Barang Semesteran dan Laporan Barang Tahunan.
Secara global hal tersebut diatas dapat diambil suatu garis besar mengenai pengelolaan asset (penilaian, pelaporan,penatausahaan) sebagai berikut ;

Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah  mengalami banyak perubahan. Pemerintah daerah dituntut agar mengarah kepada model manajeman aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset (SIMA).

Pelaksanaan pengelolaan barang daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sebagai penanggungjawab pengelolaan barang daerah belum dapat menyusun buku induk inventaris dengan data yang jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang ada.

Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.

Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian serius, karena masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran ;pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

 

(RFN)

One Response to PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

  1. selamat dan sukses telah mengikuti diklat pengelolaan aset, semoga sukses dalam berkarir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>