PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATUBARA DAN KELAPA SAWIT

PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATUBARA DAN KELAPA SAWIT

PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. 10 TAHUN 2012, LD NO.10 , 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG  PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATUBARA DAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK

1. Penyediaan jalan umum yang memiliki tingkat keselamatan, kenyamanan, dan memperhatikan kualitas lingkungan, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga memerlukan pengaturan dalam penggunaannya
2. Penggunaan jalan umum untuk pengangkutan tambang batubara dan kelapa sawit telah mengurangi tingkat keamanan, kenyamanan, gangguan sosial, penurunan kualitas lingkungan sehingga memerlukan pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit
3. Maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan khusus Untuk Kegiatan Pengangukan Batubara dan Kelapa Sawit
Dasar hukum Peraturan ini adalah :
(1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 1 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 3209);
(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 441 1);
(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembara.”l Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
(6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
(7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
(8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
(9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
(10) Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
(11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
(12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 36, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
(13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
(14) Peraturan Pemerintab Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
(15) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1993 Nomor 64, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
(16) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tabun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
(17) Peraturan Pemerintab Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
(18) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tabun 2006 Nomor 86, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
(19) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
(20) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
(21) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
(22) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
(23) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
(24) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
(25) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang wajib dilengkapi Analis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
(26) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/Ot.140/ 212007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
(27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tabun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
(28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tabun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tabun 1993 Nomor 12);
(29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 9);
(30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
(31) Peraturan Daerah Frovinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
4 Dalam Peraturan ini diatur tentang :
a. Ketentuan Umum;
b. Azas dan Tujuan;
c. Pengaturan Penggunaan Jalan;
d. Pengunaan Jalan;
e. Perizinan;
f. Pembinaan dan Pengawasan;
g. Sanksi;
h. Ketentuan Peralihan;
i. Ketentuan Penutup;

Download Link :  PERDA.10.2012 ttg JALAN UMUM DAN KHUSUS BATUBARA DAN KELAPA SAWIT1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>