Permendagri No. 26 Tahun 2013 dan Permendagri No. 24 Tahun 2013

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Beberapa perubahan dapat dilihat, misal pada Ketentuan pada Pasal 13 yang diubah  disebutkan persayaratan dalam pengajuan Surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan kelengkapan administrasi. Lampiran kelengkapan administrasi berupa Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik menjadi syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Partai Politik untuk pengajuan surat permohonan bantuan keuangan parpol kepada pemerintah Provinsi.

download PERMEN_NO.26_TH_2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>