SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 bagi TAPD dan SKPD Provinsi serta TAPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara

Regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota dalam menyusun APBD Tahun  Anggaran 2014, yang menegaskan perlu adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, bahwa tema pembangunan nasional adalah “ Memantapkan  Perekonomian Nasional  Untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”  dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pembina penyelenggaraan Pemerintah Daerah selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam implementasi good governance dan clean government. Upaya pembenahan ini dilakukan baik dari aspek pengelolaan keuangan maupun kinerja organisasi sebagaimana mana Komitemen Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Awang Faroek Ishak yang menetapkan  TAHUN 2013 INI ADALAH TAHUN KINERJA DAN PRESTASI

Sebagai narasumber  adalah Bapak Achyar, SE,M.Si Kasubdit Anggaran Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan materi Pedoman Penyusunan APBD TA.2014 berdasarkan Permendagri nomor 27 Tahun 2013

POKOK-POKOK PERMENDAGRI 27 TAHUN 2013

  • Penerimaan atas jasa layanan kesmas yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada BPJS yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  • Honorarium dibatasi dengan pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pemberian TP-PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan penganggaran Barang dan jasa

  • Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.
  • Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Kebijakan penganggaran Belanja Modal

  • Jumlah belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah sesuai amanat Perpres 5/2010.

Teknis penyusunan APBD

  • Mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  • Dalam rangka percepatan penetapan Perda P-APBD TA 2014, pembahasan raperda P-APBD dapat dilakukan  setelah penyampaian LRA semester pertama, namun persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD atas raperda P-APBD dilakukan setelah persetujuan bersama atas Raperda Pertanggungjawaban TA.2013
  • Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada DOB, pemprov dan/atau pemkab/kota induk melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi penyusunan R-APBD, dan dukungan pendanaan melalui pemberian hibah/bankeu yang besarnya sebagaimana diatur dalam per-UU-an.
  • Penyediaan dana hibah/bankeu bagi DOB oleh pemprov dan/atau pemkab/kota induk dilakukan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan amanat UU tentang pembentukan DOB yang bersangkutan. Pemberian hibah dimaksud harus mempedomani peraturan per-UU-an mengenai hibah daerah.
  • Sambil menunggu pembentukan DPRD, penyusunan APBD TA 2014 bagi prov/kab/kota yang baru dibentuk mempedomani Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121 Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21/2011.
  • Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap
  • Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UU 40/2004 dan PP 101/2012 dan Perpres 12/2013, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemda dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

Download : Permendagri nomor 27 Tahun 2013 beserta lampiran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>