Tag Archives: akuntabilitas kinerja pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencegahan Korupsi di Kaltim Sangat baik

ombudsman

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menyebut pencegahan korupsi saat ini bukan lagi sekadar imbauan, tetapi sudah menjadi keharusan. Di Kaltim sendiri, Danang melihat perubahan besar berlangsung sangat positif selama kepemimpinan Gubernur Awang Faroek. Perubahan besar itu meliputi efisiensi anggaran, akuntabilitas kinerja pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang mencapai 75,6 poin pun sudah berada di atas rata-rata angka nasional atau hanya berselisih tiga poin dari DKI Jakarta dengan 78 poin yang berada di posisi teratas.

“Kaltim sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara melalui PDRB. Dengan pencanangan Zona Integritas  menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI menuju WBK) hari ini, kami berharap Kaltim akan kembali memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya pencegahan korupsi secara nasional dan kontribusi besar terhadap percontohan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dampak positif berupa  peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Danang.

Pada prinsipnya, zona integritas harus memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan itu sudah terjadi di Kaltim. Danang pun memberikan pujian kepada Gubernur Awang Faroek yang mampu menyatukan komitmen semua stake holder di Kaltim untuk pembangunan ZI menuju WBK tersebut.

“Tidak ada yang salah dari seorang pemimpin, kecuali dia tidak memutuskan apapun. Ini adalah keputusan yang sangat tepat menurut saya. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Gubernur yang mampu menggagas dan mengkordinasikan pencanangan ini secara bersama-sama,” puji Danang.

Pencanangan pembangunan ZI menuju WBK di Pendopo Lamin  Etam, Senin kemarin dilakukan secara serentak oleh Gubernur dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim  dan DPRD Kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, instansi vertical, TNI dan Polri, serta para bupati dan walikota se-Kaltim, termasuk salah satu BUMN.

Langkah Gubernur Awang Faroek ini sejalan dengan strategi dan rencana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) yang menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara bersama-sama di jajaran pemerintahan dengan dukungan masyarakat dan dunia usaha.

“Bagian yang sudah dipel (dibersihkan), akan kembali kotor jika kita melalui ruang-ruang yang belum dibersihkan. Sebab itu, jika Kaltim ingin bersih dari korupsi, maka harus dilakukan secara bersama-sama. Inisiatif  Pak Gubernur  ini luar biasa,” puji MenPAN dan RB, Azwar Abubakar. (sul/adv)

zp8497586rq