Tag Archives: biro organisasi

Pembahasan Standar Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat (1) mengamanatkan bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Pada Pasal 20 ayat (2) dikatakan bahwa dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, serta untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 20 ayat (2) maka diadakanlah kegiatan Pembahasan Standar Pelayanan (SP) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Mei 2016 di Ruang Rapat VIP Room Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Bandar Udara Sepinggan di Balikpapan, dengan menghadirkan pengguna layanan pada Biro Organisasi, seperti Bagian Organisasi Kabupaten/Kota, dan Biro-biro di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan Janji Perbaikan Pelayanan melalui Survey Ketidakpuasan Masyarakat sebagaimana Peraturan Menteri PAN Nomor 13 Tahun 2009 yang telah dilakukan di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Pembahasan Standar Pelayanan

Pembahasan Standar Pelayanan

Kegiatan pembahasan ini dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur yang didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Kalimantan Timur, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan publik.

Standar Pelayanan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim mencakup jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bagian baik itu pelayanan langsung maupun tidak langsung, pelayanan internal maupun eksternal.

Ada 9 jenis pelayanan yang telah distandarkan disini yaitu :

  1. Fasilitasi organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Fasilitasi Pelayanan Publik;
  3. Fasilitasi Bimtek dan Perumusan tentang SOP, Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, Mekanisme Prosedur Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  4. Fasilitasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Fasilitasi Analisis Kebijakan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  7. Fasilitasi Pengembangan Akuntabilitas Kinerja;
  8. Fasilitasi Pengolahan Data dan Informasi Provinsi dan Kab/Kota;
  9. Fasilitasi Tata Usaha Biro.

Standar Pelayanan ini merupakan kondisi ideal perencanaan sebuah organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang akan dilaporkan perkembangannya setiap 1 (satu) tahun sekali sampai dengan tercapainya standar yang dibuat dan sebagai bahan evaluasi penataan pegawai, SDM dan kebijakan organisasi.

Hari Ke-2 (dua) Asistensi Pelaporan Kinerja Tahun 2015 & Perjanjian Kienerja Tahun 2016

Hari ke 2 : Selasa tanggal 19 Januari 2016 telah diadakan Asistensi Pelaporan Kinerja Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang masuk hari ke 2 bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim B Lantai III.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah untuk mewujudkan target kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sedangkan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pada hari ke dua Asistensi tanggal 19 Januari 2016 jadwalya adalah :

Pukul 08.30 – 09.30 Wita                : Dinas Perhubungan

Pukul 09.30 – 10.30 Wita                : Dinas Pekerjaan Umum

Pukul 10.30 – 14.30 Wita                : Dinas Komunikasi dan Informatika

Pukul 13.30 – 14.30 Wita                : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pukul 14.30 – 15.30 Wita                : Dinas Perindakop dan UMKM

Asistensi Pelaporan Kinerja Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Samarinda : Senin tanggal 18 Januari 2016 bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim B Lantai III telah diadakan Asistensi Pelaporan Kinerja Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Acara tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernuataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah untuk mewujudkan target kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedian sedangkan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pada hari pertama Asistensi tanggal 18 Januari 2016 jadwalya adalah :

Pukul 08.30 – 09.30 Wita                : Dinas Pendidikan

Pukul 09.30 – 10.30 Wita                : Dinas Kesehatan

Pukul 10.30 – 14.30 Wita                : Dinas Sosial

Pukul 13.30 – 14.30 Wita                : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pukul 14.30 – 15.30 Wita                : Dinas Pemuda dan Olahraga.

 

Adapun Tim Asistensi pada acara tersebut adalah dari Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim yang terdiri dari Bapak Iwan Setiawan S.Sos, M.AP selaku Kabag. AKIP, Ibu Setya Pratiwi, SH, M.Hum selaku Kasubbag Pengembangan AKIP, Bapak Adriani, SE selaku Kasubbag Pengolahan dan Penyajian Informasi, dan Alif Muktalipun, A.Md serta Darmawan, S.Kom.

Ombudsman Mitra Penting Pemerintah

Ombudsman Mitra Penting Pemerintah

Ombudsman Republik Indonesia melakukan evaluasi sekaligus penilaian terhadap instansi/lembaga milik pemerintah daerah. Evaluasi terkait kepatuhan pelayanan publik tersebut memperlihatkan bahwa Kaltim termasuk ke dalam zona hijau atau peringkat 11 nasional dari 34 provinsi.

Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Awang Faroek Ishak mengakui Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan mitra penting pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan agar lebih baik dan berkualitas.

“Evaluasi dan penilaian itu sebagai informasi awal untuk dilakukan perbaikan agar pelayanan dapat menjadi lebih baik dan berkualitas”, kata Bapak Dr. H. Awang Faroek Ishak saat menerima audiensi Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim di ruang kerja Gubernur, Kamis (14/1/2016).

Apalagi lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah bertekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. kalimantan Timur harus menjadi zona integritas agar tercipta wilayah bebas tindak KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

Gubernur Kalimantan Timur menginginkan agar komunikasi dapat tersu berlanjut secara terus-menerus antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan ORI Perwakilan Kalimantan Timur, termasuk dengan pemerintah kabupaten dan kota beserta jajaran ombudsman setempat.

“Saya minta setiap ada evaluasi terhadap instansi kami, Ombudsman dapat langsung memberikan informasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar segera dapat diperbaiki”, harap Bapak Dr. H. Awang Faroek Ishak.

Sementara itu, Kepala ORI Perwakilan Kalimantan Timur, Syarifah Rodiah mengatakan bahwa evaluasi dilakukan pihaknya terhadap Badan Perizinan dan Penanaman Modal Dearah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur, utamanya terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“PTSP di BPPMD mewakili dari sekian banyak instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terkait pelayanan perizinan. Baik perizinan pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun berbagai perizinan lainnya”, ujar Ibu Syarifah Rodiah.

Dia menambahkan bahwa pelayanan perizinan maupun kondisi (fasilitas) di PTSP itu sudah cukup baik. Namun, masih diperlukan beberapa perbaikan maupun penambahan seperti fasilitas berupa ruang pengaduan dan ruang laktasi (menyusui untuk bayi).

Hadir mendampingi audiensi ORI Perwakilan Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur, Asisten Bidang Pemerintahan Bapak Drs. Aji Sayid Faturrahman, M.Si., dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur Bapak Drs. Yuswadi.

Empat Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Raih Penghargaan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan 4 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) di bidang pertanian di Kalimantan Timur untuk berusaha mendapatkan penghargaan Abdibaktitani Tahun 2015 dari Menteri Pertanian. keempat UKPP tersebut adalah: Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Provinsi Kalimantan Timur; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan dan Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur; UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan dari kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Drs. Yuswadi mengatakan bahwa pemberian penghargaan Abdibaktitani diberikan kepada UKPP berprestasi bidang pertanian yang melaksanakan pelayana prima yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

“Pemberian Penghargaan tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan stimulus atau motivasi, semangat perbaikan dan inovasi pelayanan serta mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan”, sebut beliau.

Penghargaan Abdibaktitani yang diberikan kepada UKPP berprestasi bidang pertanian berupa piala, plakat, piagam dan piala kencana dengan penilaian berasal dari nilai kinerja pelayanan. Bapak Drs. Yuswadi menjelaskan bahwa Piala diberikan kepada UKPP yang meraih nilai kinerja pelayanan sangat baik dengan poin 91 – 100, lalu plakat diberikan untuk nilai baik dengan poin 81 – 90, dan piagam diberikan untuk UKPP yang mendapatkan nilai cukup baik dengan interval poin 71-80, serta piala kencana diberikan kepada UKPP yang telah memperoleh Piala Abdibaktitani sebelumnya dengan kinerja pelayanan yang semakin meningkat.

Bapak Drs. Yuswadi menambahkan bahwa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdapat 13 UKPP bidang pertanian dan 10 UKPP bidang pertanian di Pemerintah Kabupaten atau Kota. Namun, yang mengusulkan dan menyampaikan berkas pendukung kepada tim penilai hanya 3 UKPP bidang pertanian Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau. Berdasarkan verifikasi dan penilaian berkas serta pembinaan sekaligus kunjungan ke UKPP bidang pertanian yang dinilai, maka keempat UKPP bidang pertanian tersebut mendapatkan penghargaan Abdibaktitani tahun 2015 dari Menteri Pertanian. Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Awang Faroek Ishak juga akan memberikan penghargaan kepada keempat UKPP tersebut atas keikutsertaannya dan juga prestasi yang telah dicapai.