Tag Archives: biro organisasi

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik Tahun 2014

Kementerian PAN dan RB menetapkan Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik, langkah ini adalah sebagai upaya untuk memfokuskan kebijakan dan implementasi kebijakan yang terarah, mendalam dan berkesinambungan dalam membangun inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diharapkan yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Kementerian PAN mengadakan Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tahun 2014.

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah c.q. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penghargaan  kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan guna mendorong percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dengan menjadikan kegiatan ini sebagai arena pembelajaran di antara unit pelayanan publik.

Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan lainnya, karena Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan bagian dari gerakan One Agency One Innovation yang mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengembangkan paling tidak satu inovasi setiap tahunnya. Keberadaan inovasi ini diharapkan dapat menjadi referensi pembanding (benchmark) dan referensi pembelajaran (benchlearning) dalam upaya melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi melalui diseminasi, transfer dan replikasi inovasi pelayanan publik tersebut.

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik

Pengertian inovasi di bidang pelayanan publik sendiri merupakan ide kreatif  teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan  di bidang aturan, pendekatan,  prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya outcome mempunyai nilai tambah baik  dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Dengan demikian inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diminta untuk mengajukan paling sedikit satu unit pelayanan publik di lingkungannya untuk mengikuti kegiatan ini. Pengajuan sendiri menggunakan aplikasi online berbasis internet pada alamat http://sinovik.menpan.go.id dengan batas akhir pengajuan pada tanggal 10 Februari 2014.

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah sebagai admin lokal yang tugasnya adalah membuatkan identitas pengguna (User ID) dan password bagi SKPD di lingkungannya masing-masing yang ikut serta dalam kompetisi dan kemudian melakukan seleksi usulan yang diajukan untuk kemudian mengirimkan ke Kementerian PAN usulan dari SKPD.

Perkembangan Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan 5 simbol flowchart dalam penyusunan SOP yang juga sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2012. Langkah ini dipilih adalah guna menyeragamkan pemahaman bahwa dalam SOP Administrasi Pemerintahan 5 simbol utama flowchart sudah dapat mewakili dari setiap langkah-langkah kerja, sehingga nantinya seluruh unit kerja yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seragam dalam penggunaan simbol untuk penyusunan SOP, mengingat ada banyak sekali perdebatan apakah pedoman SOP dari Kemendagri atau dari KemenPAN dan RB yang digunakan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2012 telah disosialisasikan ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 dengan peserta sosialisasi adalah para pejabat yang membidangi ketatausahaan.

Biro Organisasi sendiri telah melakukan penyusunan SOP dengan bantuan fasilitasi dari pihak GIZ DeCGG SNI Kaltim yang dilakukan pada tanggal 26 s.d. 27 Juli 2012 di Balikpapan, yang kemudian terus dilakukan pembahasan lanjutan secara internal sehingga menghasilkan SOP Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah sebanyak 40 SOP, dengan rincian sebagai berikut:

  1. 14 SOP yang disusun Bagian Ketatalaksanaan;
  2. 11 SOP yang disusun Bagian AKIP;
  3. 2 SOP yang disusun Bagian Kelembagaan;
  4. 13 SOP yang disusun Bagian Pendayagunaan Aparatur.

Untuk mendorong agar setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki SOP, maka selain melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Organisasi juga telah melakukan fasilitasi untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada setiap SKPD dalam rangka penyusunan dan penerapan SOP pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 dengan menghadirkan Pejabat Struktural (Eselon III atau Eselon IV), dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah + 100 orang.

Narasumber berasal dari GIZ deCGG SNI Kaltim dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan pemahaman umum tentang SOP dan dilanjutkan dengan praktek penyusunan SOP.

Kemudian diadakan pelatihan Fasilitator Penyusunan SOP bagi setiap SKPD pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2013 di Balikpapan, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara detil kepada perwakilan dari SKPD yang nantinya diharapkan mampu mengarahkan dan memberikan pemahaman penyusunan SOP di SKPD masing-masing (Fasilitator Lokal di masing-masing SKPD).

Langkah terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan melayangkan surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 065/8164/Org Tanggal 4 September 2013 Hal: Percepatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai tindak lanjut hasil Pelatihan Fasilitator Penyusunan SOP yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2013 di Balikpapan.

Pada surat tersebut, mengamanatkan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk segera membentuk Tim Penyusunan SOP dan menggerakkan fasilitator lokal pada SKPD masing-masing untuk memberikan fasilitasi dalam penyusunan SOP. Pada surat tersebut juga diharapkan seluruh jajaran pada SKPD masing-masing memberikan kerjasama dan komitmen yang kuat baik dalam bentuk tenaga, pikiran, fasilitas, maupun dukungan finansial, sehingga diharapkan paling lambat minggu I Nopember 2013 draft SOP masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diterima oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.

RAKOR Regional Se Kalimantan Bidang Organisasi dan Kepegawaian di Batu Jatim Tahun 2012

Pada tanggal 10 September 2012 telah diadakan Rakor Regional se Kalimantan Bidang Organisasi dan Kepegawaian di Kota Batu Jawa Timur. acara tersebut dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Yang menjadi tuan rumah pada pelaksanaan acara tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Maksud dan Tujuan Rakor Regional Se Kalimantan di Bidang Organisasi dan Kepegawaian ini adalah sebagai salah satu wadah kebersamaan dan peran aktif Pemerintahan Daerah Wilayah Kalimantan untuk menginventarisir permasalahan atau kendala di wilayah Kalimantan dalam Operasionalisasi pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang Organisasi dan Kepegawaian.

Dari hasil inventarisir permasalahan dimaksud ditetapkan rekomendasi, saran, pendapat dan masukan kepada pemerintah pusat dalam mereformasi kententuan perundang-undangan di bidang organisasi dan kepegawaiaan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Rombongan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipimpin  oleh Bapak Drs. Yuswadi selaku Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.  Acara tersebut berlangsung dari Tangggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012. Adapun Materi pada acara tersebut dapat di download di sini slide rakor reg malang

zp8497586rq

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaran administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

SOP

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Permenpan No. PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. SOP menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka.

SOP bertujuan untuk mendorong pengendalian dan jaminan kualitas proses dalam organisasi dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan Internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan.