Tag Archives: evaluasi Lakip

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Dalam rangka peningkatan Akuntabilitas dan kinerja pada Instansi Pemerintah serta menilai implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah maka dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 pada hari Kamis dan Jumat tanggal 14 s/d 15 Agustus 2014.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk Memberikan apresiasi dan penghargaan atas kesungguhan kepada instansi yang telah melaksanakan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

Hasil sementara evaluasi AKIP tahun 2014 dikemukakan oleh Kementerian PAN dan RB hal-hal masih banyak ditemukan kekurangan, diantaranya sebagai berikut :
a) PERENCANAAN
• Sasaran dalam RPJMD maupun Renstra SKPD belum seluruhnya berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur.
• Penetapan Kinerja (PK) belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
b) PENGUKURAN KINERJA
• IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
• IKU organisasi yang terkini belum ditetapkan
• Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
c) PELAPORAN KINERJA
• Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaaan program dan kegiatan.
• Penyajian evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja belum cukup memadai, terutama pada SKPD.
• Pembandingan data kinerja belum cukup memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahuan sebelumnya serta pembandingan lain yang diperlukan (target dalam RPJMD/Renstra)
d) EVALUASI KINERJA
• Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka untuk menilai keberhasilan program, memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja
• Evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti sebagai alat perbaikan penerapan manajemen kinerja dan mengukur keberhasilan unit kerja.
e) CAPAIAN KINERJA
• Capaian kinerja output sudah cukup baik.
• Capaian outcome perlu ditingkatkan untuk menggambarkan keberhasilan.

Tim Evaluasi disampaikan oleh pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) Bapak Aan Syaiful Ambia, Bapak Suryo Hidayat, Bapak Shokif Khoirul Anam dan Novan Kharisma Salainti. Sedangkan Instansi Pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang wajib di Evaluasi ada 2 Instansi yaitu Bappeda dan Inspektorat. Bappeda wajib dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB karena sebagai leading sektor perencanaan dan sampel untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2014 sedangkan Inspektorat wajib dievaluasi karena sebagai Evaluator Akuntabilitas Kinerja SKPD dan sampel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2014. Sedangkan Dinas dan Badan yang menjadi Sampel untuk dievaluasi berjumlah 5 SKPD yaitu :

1. DINAS PERTAMBANGAN
2. DINAS PERHUBUNGAN
3. DINAS PETERNAKAN
4. BADAN KETAHANAN PANGAN
5. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Sedangkan Kabupaten Kota yang dievaluasi ialah Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ruang lingkup evaluasi yang dilaksanakan ialah :
 Evaluasi atas penerapan Sistem sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi.
 Entitas akuntabilitas yang dievaluasi pada tahun 2014 adalah seluruh pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota yang telah menyampaikan LAKIP 2013 kepada Kementerian PAN dan RB.
 Pelaksanaan evaluasi pemerintah kabupaten/kota diprioritaskan bagi yang belum di evaluasi pada tahun sebelumnya.
Diharapkan dengan adanya evaluasi ini menjadi salah satu tolak ukur Penerapan Akuntabilitas Kinerja setiap instansi Pemerintah.

Penyampaian Hasil Evaluasi Sementara Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

Pada Hari   Selasa tanggal 6 November 2012 Bagian AKIP Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim  mengadakan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Sementara Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 di ruang tepian 1 kantor gubernur Prov. Kaltim dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB yaitu Bapak M. Yusuf Ateh, Didid Noordiatmoko dan Devi Anantha.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk Memberikan apresiasi dan penghargaan atas kesungguhan kepada instansi yang telah melaksanakan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

Hasil sementara evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan Nilai 68.46 dan memperoleh Grade B dengan beberapa aspek yang menjadi evaluasi yaitu:

a)                 Perencanaan dengan bobot 35 memperoleh nilai 23.98.

b)                 Pengukuran Kinerja dengan bobot 20 memperoleh nilai 13.16.

c)                  Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 memperoleh nilai 11.88.

d)                 Evaluasi Kinerja dengan bobot 10 memperoleh nilai 7.19.

e)                 Capaian Kinerja dengan bobot 20 memperoleh nilai 12.26.

 

Dari hasil sementara evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 dengan bobot nilai 68.46 terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dengan bobot nilai 65.72 terjadi kenaikan bobot sebesar 2.74.

 

Hasil sementara evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 Provinsi Kalimantan Timur masih banyak ditemukan kekurangan, diantaranya sebagai berikut :

a)                 Perencanaan

  • Kurang selarasnya RPJMD dengan Renstra SKPD.
  • RPJMD atau Renstra tidak menyajikan IKU.
  • Tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil.
  • Program atau kegiatan belum sebagai cara untuk mencapai tujuan atau sasaran.
  • Penetapan target kinerja kurang tepat
  • Indikator kinerja tujuan atau sasaran  belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (smart).

b)                 Pengukuran Kinerja

  • Indikator Kinerja Utama belum IK Hasil
  • IKU tidak cukup untuk mengukur kinerja
  • Indikator kinerja kurang relevan dengan sasaran yang akan diukur
  • IKU satker kurang selaras dengan IKU instansi
  • Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
  • Pengukuran kinerja belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

c)                  Pelaporan Kinerja

  • LAKIP tidak menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome .
  • LAKIP belum menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.
  • LAKIP belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
  • LAKIP belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai .
  • Informasi yang disajikan belum dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan
  • Informasi yg disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/keg organisasi.
  • Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja