Tag Archives: evaluasi Lakip

Penyampaian Hasil Evaluasi Sementara Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

Pada Hari   Selasa tanggal 6 November 2012 Bagian AKIP Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim  mengadakan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Sementara Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 di ruang tepian 1 kantor gubernur Prov. Kaltim dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB yaitu Bapak M. Yusuf Ateh, Didid Noordiatmoko dan Devi Anantha.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk Memberikan apresiasi dan penghargaan atas kesungguhan kepada instansi yang telah melaksanakan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

Hasil sementara evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan Nilai 68.46 dan memperoleh Grade B dengan beberapa aspek yang menjadi evaluasi yaitu:

a)                 Perencanaan dengan bobot 35 memperoleh nilai 23.98.

b)                 Pengukuran Kinerja dengan bobot 20 memperoleh nilai 13.16.

c)                  Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 memperoleh nilai 11.88.

d)                 Evaluasi Kinerja dengan bobot 10 memperoleh nilai 7.19.

e)                 Capaian Kinerja dengan bobot 20 memperoleh nilai 12.26.

 

Dari hasil sementara evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 dengan bobot nilai 68.46 terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dengan bobot nilai 65.72 terjadi kenaikan bobot sebesar 2.74.

 

Hasil sementara evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 Provinsi Kalimantan Timur masih banyak ditemukan kekurangan, diantaranya sebagai berikut :

a)                 Perencanaan

  • Kurang selarasnya RPJMD dengan Renstra SKPD.
  • RPJMD atau Renstra tidak menyajikan IKU.
  • Tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil.
  • Program atau kegiatan belum sebagai cara untuk mencapai tujuan atau sasaran.
  • Penetapan target kinerja kurang tepat
  • Indikator kinerja tujuan atau sasaran  belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (smart).

b)                 Pengukuran Kinerja

  • Indikator Kinerja Utama belum IK Hasil
  • IKU tidak cukup untuk mengukur kinerja
  • Indikator kinerja kurang relevan dengan sasaran yang akan diukur
  • IKU satker kurang selaras dengan IKU instansi
  • Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
  • Pengukuran kinerja belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

c)                  Pelaporan Kinerja

  • LAKIP tidak menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome .
  • LAKIP belum menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.
  • LAKIP belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
  • LAKIP belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai .
  • Informasi yang disajikan belum dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan
  • Informasi yg disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/keg organisasi.
  • Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja