Tag Archives: ISI UU ASN

Poin penting RUU Aparatur Sipil Negara

 

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) akan menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada September. Sekretaris KemPAN dan RB Tasdik Kinanto mengatakan, pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara ini sudah memasuki tahap akhir.

Pembentukan RUU Aparatur Sipil Negara merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Beleid yang lama ini dianggap belum mampu melahirkan aparat negara yang profesional. Setelah diteken presiden, draft itu akan dikirim ke DPR.

Tasdik mengatakan, ada beberapa poin penting dalam RUU Aparatur Sipil Negara ini. Salah satunya tentang status kepegawaian pusat dan daerah. “Status kepegawaian pusat dan daerah akan dijadikan satu yaitu aparatur negara namun perlu penyelarasan dengan undang-undang lainnya seperti Otonomi Daerah,” ujarnya.

RUU Aparatur Sipil Negara ini juga akan membahas tentang sistem jabatan eksekutif senior untuk tingkat eselon dua sampai eselon tiga atau setara Direktur dan Direktur Jenderal (Dirjen). Nantinya, aturan ini akan membuat sebuah kompetisi bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi struktural tersebut. “Latar belakang kebijakan ini atas dasar semua pegawai negeri memiliki kesempatan yang sama dan mewujudkan kompetisi sehat,” ungkapnya.

Menurut Tasdik, aturan ini juga membahas tentang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Pembahasan KASN menyangkut struktur organisasi, keanggotaan tugas, dan apakah perlu penempataan di daerah atau hanya di pusat saja,” ungkapnya.

Status KASN adalah independen sehingga tidak bisa diintervensi siapapun. Terkait pendanaan aktifitas KASN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

Namun, RUU Aparatur Sipil Negara ini tidak akan mengatur anggaran pegawai negeri sipil. Nantinya, anggaran pegawai negeri sipil seperti tunjangan pensiun akan diatur lewat peraturan pemerintah.

Sebagai info, saat ini total anggaran pensiun PNS mencapai Rp 60 triliun per tahun. Anggaran tersebut ditujukan untuk 130.000 pegawai yang pensiun setiap tahunnya atau sekitar 3% dari total jumlah PNS.

MenPAN-RB Harapkan Dukungan Pers terhadap Reformasi Birokrasi

 

Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengharapkan dukungan media massa (pers) terhadap reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga dukungan demi percepatan pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini MenPAN-RB mengemukakan bahwa pihaknya baru saja meluncurkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online yang merupakan suatu terobosan dalam hal web based, real time, paperless, pengambilan keputusan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas dan transparansi, serta perbaikan berkelanjutan.

“Dengan demikian sistem pelaporan dapat berjalan dengan baik tanpa perlu membuat kerepotan bagi kementerian maupun lembaga dan pemda. Report Yes, Repot No,” tambahnya seraya bercanda.

Lebih lanjut Menteri mengemukakan kemajuan reformasi birokrasi nasional akan dipantau dan dievaluasi secara konsisten dan terus menerus dengan PMPRB. Hasil PMPRB bermanfaat bagi Kementerian PAN dan RB, masing-masing kementerian maupun lembaga (K/L) dan pemda serta pengambil kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pihaknya menggunakan informasi PMPRB untuk memperbaiki berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2012 menjadi tonggak pertama penilaian yang akan dimulai dari 36 K/L yang sudah maupun sedang dalam proses memperoleh tunjangan kinerja, yang kemudian akan dilanjutkan dengan K/L lainnya.

Sementara di daerah akan dimulai dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi pilot project. Keseriusan masing-masing K/L dan pemda dalam melaksanakan PMPRB secara online diharapkan dapat mengawal dan memelihara konsistensi setiap instansi untuk tidak hanya melakukan penilaian tetapi, juga berupaya memperbaiki birokrasi di instansinya masing-masing, sehingga reformasi birokrasi dapat mewujudkan birokrasi bersih, mampu, dan melayani.

Dalam kesempatan ini Menteri juga mengemukakan bahwa pada Kamis (21/6) dirinya melantik dua pejabat masing-masing Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kedua pejabat tersebut merupakan hasil seleksi secara terbuka dari belasan kandidat.

Karena merasa bukan ahlinya, Menteri membentuk tim ahli yang diketuai oleh Wakil Menteri PAN dan RB, karena dia yakin kalau bukan ahli dipastikan malah akan hancur.

“Saya pakai caranya Mochtar Riyadi bahwa untuk mengejar dan mendapatkan kuda harus pakai kuda yng lebih baik,” tuturnya lagi seraya menambahkan bahw pola tersebut diharapkan bisa masuk ke UU ASN.

Dikemukakan cara tersebut ibarat mengubah posisi seseorang dari comforf zone ke competitive zone.

Sementara itu WamenPAN-RB Eko Prasojo dalam kesempatan ini mengakui tugas yang diemban bangsa ini dalam hal reformasi birokrasi sangatlah berat. Dikemukakan sejak Presiden Soekarno pun sebenarnya reformasi telah dilakukan.

Eko mengakui bahwa reformasi birokrasi itu jalannya sangat lamban sementara dinamika masyarakat lebih cepat, sehingga tidak seimbang.

Seperti diketahui bahwa upaya reformasi birokrasi secara sistemik salah satunya dilakukan melalui pengajuan RUU ASN. RUU ini merupakan revisi besar terhadap UU No 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Di dalam RUU ASN tersebut diatur sejumlah hal dimulai dari asas, prinsip, nilai-nilai dasar, kode etik, jenis, status dan kedududkan, hingga fungsi tugas dan peran ASN.

Yang baru dalam RUU ASN adalah Komisi ASN sebagai lembaga mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi wewenang untuk menetapkan regulasi tentang profesi ASN.Tak kalah pentingnya, juga diatur tentang pengaturan administrasi kepegawaian dalam jabatan dan kepangkatan serta pengembangan kompetisi.