Tag Archives: menpan RB

MenPAN RB Puji Keberhasilan Reformasi Birokrasi di Kaltim

launching RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar memuji keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kaltim.  Reformasi birokrasi yang dilakukan secara langsung telah memberikan dampak positif terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan itupun telah memberikan manfaat besar  bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya kira Kaltim patut menjadi contoh. Seperti penjelasan Pak Gubernur Awang Faroek tadi, saya melihat Kaltim memang sudah banyak melakukan perubahan.  Ini yang ingin saya tegaskan, bahwa kalau kita mau, pasti kita bisa. Launching hari ini, juga bukan sembarangan. Kami pilih Kaltim karena provinsi ini sudah banyak melakukan perubahan yang baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah,” kata MenPAN saat memberi arahan pada Launching dan Workshop Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online Tingkat Pemerintah Daerah di Balikpapan, Senin (24/9).

MenPAN menjelaskan, sesungguhnya dalam beberapa tahun terakhir, reformasi birokrasi sudah cukup gencar digerakkan, baik di kementerian/lembaga pusat maupun di daerah. Sayangnya, belum semua  kementerian/lembaga dan daerah mau secara serius melakukan reformasi birokrasi tersebut. Kaltim termasuk dalam salah satu provinsi di Indonesia yang dinilai sangat serius melakukan perubahan menuju reformasi birokrasi yang baik.

Hasilnya, dalam tiga tahun berturut-turut (2009, 2010 dan 2011) Kaltim menjadi yang terbaik secara nasional dalam hal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Prestasi lain yang nampak terlihat adalah opini penilaian BPK RI yang pada tahun-tahun sebelumnya Kaltim hanya disclaimer, maka tahun ini Kaltim sukses  meraih opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan reformasi birokrasi yang terus dilakukan, Kaltim kini sedang memburu opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bukti lain keseriusan Kaltim melakukan reformasi birokrasi adalah terkait pelaksanaan proyek  pengadaan barang dan jasa  yang kini sudah dilakukan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik). Tidak tanggung-tanggung, hingga pertengahan September ini, Kaltim sudah berada di urutan ketiga provinsi tertinggi dalam pagu lelang melalui LPSE, dibawah DKI Jakarta yang mencapai Rp10 triliun dan Jawa Barat Rp3,8 triliun. Kaltim sendiri sudah tercatat Rp3,7 triliun.

“Transparansi seperti ini sekaligus menjawab tuntutan masyarakat tentang keterbukaan. Kaltim sudah melakukan transparansi itu dengan sangat baik,” puji MenPAN lagi.

Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di Kaltim sudah menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Kaltim, termasuk swasta. Komitmen itu sudah digaungkan sejak Kaltim Summit 2010 lalu.

“Reformasi birokrasi  sudah menjadi tuntutan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan program prioritas  yang harus dilaksanakan. Kita patut memberikan prioritas yang tinggi untuk itu,” tegas Awang.

Menurut Awang, reformasi birokrasi adalah proses menuju perubahan yang terencana untuk menghindarkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Diantara upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim menuju reformasi birokrasi yang baik itu antara lain adalah kewajiban untuk menandatangani fakta integritas oleh semua pejabat Kaltim. Fakta integritas merupakan tekad bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

“Kami juga membangun Forum Koormonev (koordinasi monitoring dan evaluasi) untuk membantu tugas kepolisian dan kejaksaan jika ditemukan temuan yang berhubungan dengan pegawai dan pejabat provinsi. Semua itu adalah bagian dari upaya kita melaksanakan reformasi birokrasi sesuai harapan rakyat,” imbuh Awang .

Gubernur mengaku gembira, sebab MenPAN secara khusus mengakui berbagai perubahan yang berhasil dilakukan setelah pelaksanaan reformasi birokrasi di Kaltim. Contoh langsung yang bisa dinikmati masyarakat adalah yang terkait pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit atau pelayanan pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Corner di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat strategis lainnya sehingga sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka.

“Kita harus bangga, karena kerja keras kita telah mendapat pengakuan pusat. Pak MenPAN pun mengakui. Reformasi birokrasi ini akan terus kita lanjutkan sesuai keinginan rakyat,” pungkas gubernur.

Selain workshop reformasi birokrasi, MenPAN Azwar Abubakar dan Gubernur Awang Faroek juga melakukan launching Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online Tingkat Pemerintah Daerah.  Balikpapan (Kaltim) menjadi tuan rumah launching PMPRB Regional I yang meliputi 14 provinsi. Launching berikutnya akan digelar di Batam (regional II) dan Denpasar (regional III).

PMPRB adalah penerapan sistem penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan daerah secara online. Para pemimpin daerah secara langsung dapat mengetahui nilai-nilai yang dikumpulkan sehingga langkah perbaikan dan pembenahan terkait IPK, Opini BPK, integritas pelayanan publik, peringkat  kemudahan berusaha, indeks efektivitas pemerintahan dan instansi pemerintah yang akuntabel. Perkembangan reformasi birokrasi di daerah bisa diakses melalui internet kapan pun dan di mana pun. Langkah ini diharapkan dapat membantu percepatan proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Pilot project program ini adalah 33 provinsi, 33 pemerintah kabupaten dan 33 pemerintah kota. Dengan program ini, pemkab dan pemkot yang bukan pilot project juga dapat melaksanakan PMPRB ini dan nantinya diberikan penilaian oleh KemenPAN dan RB.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Farid Wadjdy, Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subekti Wakapolda Kaltim Rusli Nasution dan Walikota Balikpapan Rizal Efendi. (sul/adv)