Tag Archives: peraturang tentang jft

Peraturan Perundang-Undangan terkait Jabatan Fungsional

Berikut ini beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Tertentu beserta Angka Kreditnya.
Analis Kepegawaian
  • Keputusan Kepala BKN No. 162 tahun 2000 tentang Juknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya.
  • Perka BKN No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Analis Kepegawaian.
  • Permenpan No. Per/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan atas Permenpan No. Per/36/M.PAN/1/1/2005 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 45 tahun 2007 tentang Tunjungan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.
Arsiparis
  • Peraturan Bersama Kepala Anri & Kepala BKN No 18 tahun 2009 dan No. 21 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menpan No. PER 3 MPAN 3 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 46 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis.
  • UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Asisten Apoteker
  • Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala BKN No. 413 MENKES SKB III 2000 dan No. 14 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya.
  • Perkemenkes No. 376 MENKES PER V 2009 tentang Petunjuk Tenis Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya.
  • Permenpan No. PER 06 MPAN 4 2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
Auditor
  • Perpres No. 66 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
  • Permenpan No. PER 220 MPAN 7 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN No. 24 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
Bidan
  • Permenpan No. 01 PER MPAN 1 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan.
  • Peraturan Menkes No. 551 MENKES Per VII 2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya.
Dokter
  • Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN No. 1738 Menkes SKB XII 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN No. 1738 MENKES SKB XII 2003 dan No. 52 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
Fisioterapis
  • Keputusan Menpan No. KEP 04 MPAN I 2004 tentang Jabatan Fungsional Fisio Terapis dan Angka Kreditnya.
  • Lampiran Keputusan Menpan No. KEP 04 MPAN I 2004.
  • Keputusan Menkes No. 778 MENKES SK VIII 2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapis di Sarana Kesehatan.
  • Keputusan Menpan No. 12 MPAN 3 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP 04 MPAN 1 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 34 tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Tenisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi.
Guru
  • Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 03 V PB 2010 dan No. 14 tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  • Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.
  • Peraturan Menpan & RB No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  • PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru.
  • Lampiran Perpes No. 58 tahun 2006.
Instruktur
  • Keputusan Bersama Mennakertrans dan Kepala BKN No. KEP 188 MEN 2003 dan No. 25A tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Menpan No. 36 KEP MPAN 3 2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 58 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa)
  • Keputusan Kepala BPPT No. 147 Kp BPPT V 2007 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa) dan Angka Kreditnya.
  • Perpes No. 31 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Keknisi Penelitian dan Perekayasaan.
  • Perpres No. 25 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  • Perpres No. 43 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
  • Keputusan Kepala BKN No. 10 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali.
  • Perpres No. 34 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
  • Lampiran Perpres No. 28 tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
Peneliti
  • Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN No. 3719 D 2004 dan No. 60 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Kepala LIPI No. 06 E 2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
  • Perpres No. 30 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.
Penyuluh Kehutanan
  • Peraturan Kepala BKN No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil.
  • Perpres No. 33 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
  • Perpres No. 27 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
Perawat
  • Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN No. 733 MENKES SKB VI 2002 dan No 10 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
Perawat Gigi
  • Keputusan Menpan No. 22 KEP MPAN 4 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.
  • Lampiran Keputusan Menpan No. 22 KEP MPAN 4 2001.
  • Peraturan Menpan No. PER 13 MPAN 3 2006 tentang Perubahan Atas Kepmenpan No. 22 KEP MPAN 4 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.
Perencana
  • Perpres No. 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.
  • Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BPPN No. KEP 013 MPAN 02 2003 tentang Penyelenggaraan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana.
  • Keputusan Menpan No. 16 KEP MPAN 3 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 17 tahun 2009 tentang Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional perencana.
  • Keputusan Bersama Kepala BPPN dan Kepala BKN No. KEP 1106 Ka 08 2001 dan No. 34 A tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan fungsional perencana dan angka kreditnya.
Polisi Kehutanan (Polhut)
  • Kepres No. 24 tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PEH & POLHUT.
  • Perpres No. 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional POLHUT.
  • Perpres No. 42 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional POLHUT.
Pranata Humas
  • Keputusan Bersama Kepala LIN dan Kepala BKN No. 01 SKB KALIN 2003 dan No. 48 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Bersama Menkominfo dan Kepala BKN No. 19 PER MKOMINFO 8 2006 dan No. 18 A tahun 2006 tengang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menpan No. PER 109 MPAN 11 2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas.
  • Permekoinfo No. 20 PER MKOMINFO 4 2009 tentang Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas.
  • Lampiran Perpers No. 23 tahun 2006 tentang Tunjangan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.
Pranata Komputer
  • Perpres No. 39 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
  • Peraturan Kepala BPS No. 16 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.
  • Keputusan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN No. 002 BPS SKB II 2004 dan No. 04 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Menpan No. 66 KEP MPAN 7 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Kepala BPS No. 051 tahun 2004 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
Pranata Laboratorium Kesehatan
  • Permenpan No. Per 08 MPAN 3 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.
Pustakawan
  • Peraturan Kepala PNRI No. 2 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Menpan No. 132 KEP MPAN 12 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
  • Perpres No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.
Radiografer
  • Peraturan Menpan No. PER 15 MPAN 3 2006 tentang Perubahan Atas Kepmenpan No. 133 KEP MPAN 12 2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.
Statistisi
  • Perpres No. 40 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fugnsional Statistisi.
  • Lampiran Perpres No. 34 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.
Surveyor Pemetaan
  • Perpres No. 37 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
  • Lampiran Perpres No. 31 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fugnsional Pemetaan.
Widyaiswara
  • Perpres No. 59 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara.
  • Perka LAN No. 1 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN No. 1 tahun 2010 dan No. 2 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menpan No. 14 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.