Tag Archives: tata naskah dinas

Sosialisasi Ketentuan Tata Naskah Dinas, dan Sosialisasi Pakaian Dinas

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pedomana Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi mengharuskan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan perubahan pula terhadap Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sosialisasi Ketentuan Tata Naskah Dinas dan Pakaian Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hal tersebut, maka terbitlah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memang tidak terlalu substansial, namun tetap saja menuntut kita untuk selalu memedomaninya dalam setiap kegiatan surat-menyurat dinas.

Perubahan-perubahan itu antara lain:

  1. Surat Tugas sudah tidak ada lagi di dalam Pergub Kaltim Nomor 40 Tahun 2010;
  2. Terdapat penjelasan secara rinci mengenai penggunaan a.n., Plt., Plh., dan Pj. dan tanggung jawab yang terkandung didalamnya dalam penandatanganan naskah dinas, yaitu pada Bab IV, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.
  3. Terdapat perubahan susunan penulisan alamat pada kop naskah dinas, dan papan nama instansi.
  4. Pada Bab V Pasal 20 mengenai pembubuhan paraf, disebutkan bahwa naskah dinas sebelum ditandatangani harus diparaf terlebih dahulu secara vertikal dan horizontal. Selain itu juga disebutkan ada 2 jenis paraf, yaitu paraf hierarki, dan paraf koordinasi.
  5. Pada Lampiran Huruf C. disebutkan bahwa naskah dinas sebelum ditandatangani harus diparaf oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang yang dibubuhkan searah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan mendandatangani.

Selain mengenai Tata Naskah Dinas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga harus mengetahui ketentuan mengenai pakaian dinas yang termuat di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 09 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pakaian dinas ini, antara lain adalah:

  1. Model atau bentuk pakaian dinas;
  2. Atribut pakaian dinas yang mesti selalu digunakan pada pakaian dinas;
  3. Jadwal hari penggunan PDH.

Hal-hal itulah yang melatarbelakangi kegiatan Sosialisasi Pergub Kaltim Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Sosialisasi Pergub Kaltim Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga dengan Sosialisasi ini, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim khususnya dapat selalu memedomani Pergub-pergub tersebut dalam kegiatan surat-menyurat dinas dan dalam hal berpakaian dinas.

Untuk bahan lengkap sosialisasi silakan download file di bawah ini:

  1. Bahan Sosialisasi Ketentuan Tata Naskah Dinas;
  2. Bahan Sosialisasi Pakaian Dinas.