Tag Archives: UU ASN

Menenpatkan PNS pada kompetensi, kemampuan dan profesionalitasnya

Pemerintah berusaha menata kembali manajemen PNS dengan melakukan teroboson-terobosan kebijakan mengenai manajemen PNS, seperti Moratorium CPNS yang sedang berjalan saat ini sampai akhir tahun 2012 efek dari kebijakan ini diharapkan dapat menghemat anggaran belanja pegawai dan pelayanan. Kebijakan yang patut ditunggu adalah pengesahan RUU ASN menjadi UU ASN yang digodog DPR bersama Menpan dan Depdagri

Berikut hal-hal paling mendasar dari RUU ASN.

1. PNS berubah jadi Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara)

Quote:

Pasal 6
Pegawai ASN terdiri dari:
a. PNS.
b. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.

Dengan perubahan ini, tentunya tugas, wewenang dan kewajiban serta hak akan ada sedikit perubahan sesuai dengan RUU tersebut

2. Jabatan di ASN cuma ada 3.

Quote:

Pasal 13
Jabatan ASN terdiri dari:
a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional; dan
c. Jabatan Eksekutif Senior.

Implikasinya, adalah penghapusan esselon 4 dan esselon 3, tetapi untuk esselon 3 yang berwenang dalam mengambil kebijakan masih dipertahankan, karena selama ini yang saya lihat fungsi dan tugas para esselon 4 (Kepala seksi) cuma perpanjangan tangan dari esselon 3 (Kepala Bidang), hal inilah yang bisa menghambat birokrasi. Struktur organisasi berubah jadi Flat karena para pegawai langsung bertanggung jawab kepada Pimpinan, karena para pegawai telah diangkat menjadi pejabat fungsional.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
Dari hal itu seperti yang dicetak tebal, jelas nantinya arahnya kemana.

Untuk jabatan pembina kepegawaian daerah yang selama ini dipegang kepala daerah yang notabene adalah jabatan politik, maka akan diserahkan ke pejabat esselon 1 didaerah yaitu para sekda

3. Dibentuknya KASN (Komisi ASN)

Quote:

Pasal 25
KASN merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.….
Pasal 38

Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi Instansi dan Perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Implikasinya, komite ini akan menyampaikan kemasyarakat kalau ada jabatan esselon 1 dan 2 yang kosong di instansi pemerintah dan daerah, yang nantinya akan melaksanakan seleksi penerimaan para pejabat yang akan mengisi posisi eselon 1 dan 2, maka nantinya akan seperti :
a. Jabatan esselon 1 dan 2 disuatu instansi bisa diisi oleh pejabat dari instansi lain, selama yang bersangkutan lulus seleksi penempatan oleh KASN yang selama ini masih menggunakan sistem DUK (daftar urutan kepangkatan), dan bukan tidak mungkin orang-orang dari sektor swasta bisa masuk.
b. Begitupula didaerah, bisa saja sekda di kabupaten A diisi oleh Sekda dari Kabupaten B, selama yang bersangkutan lolos seleksi penempatan yang dilakukan oleh KASN

Dari yang saya baca draf RUU ASN ini isinya akan menuai pro dan kontra, saya tidak akan menuliskan hal-hal yang menjadi kontra atau penolakan dari para PNS.
Untuk lebih jelasnya : RUU ASN

 

MenPAN-RB Harapkan Dukungan Pers terhadap Reformasi Birokrasi

 

Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengharapkan dukungan media massa (pers) terhadap reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga dukungan demi percepatan pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini MenPAN-RB mengemukakan bahwa pihaknya baru saja meluncurkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online yang merupakan suatu terobosan dalam hal web based, real time, paperless, pengambilan keputusan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas dan transparansi, serta perbaikan berkelanjutan.

“Dengan demikian sistem pelaporan dapat berjalan dengan baik tanpa perlu membuat kerepotan bagi kementerian maupun lembaga dan pemda. Report Yes, Repot No,” tambahnya seraya bercanda.

Lebih lanjut Menteri mengemukakan kemajuan reformasi birokrasi nasional akan dipantau dan dievaluasi secara konsisten dan terus menerus dengan PMPRB. Hasil PMPRB bermanfaat bagi Kementerian PAN dan RB, masing-masing kementerian maupun lembaga (K/L) dan pemda serta pengambil kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pihaknya menggunakan informasi PMPRB untuk memperbaiki berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2012 menjadi tonggak pertama penilaian yang akan dimulai dari 36 K/L yang sudah maupun sedang dalam proses memperoleh tunjangan kinerja, yang kemudian akan dilanjutkan dengan K/L lainnya.

Sementara di daerah akan dimulai dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi pilot project. Keseriusan masing-masing K/L dan pemda dalam melaksanakan PMPRB secara online diharapkan dapat mengawal dan memelihara konsistensi setiap instansi untuk tidak hanya melakukan penilaian tetapi, juga berupaya memperbaiki birokrasi di instansinya masing-masing, sehingga reformasi birokrasi dapat mewujudkan birokrasi bersih, mampu, dan melayani.

Dalam kesempatan ini Menteri juga mengemukakan bahwa pada Kamis (21/6) dirinya melantik dua pejabat masing-masing Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kedua pejabat tersebut merupakan hasil seleksi secara terbuka dari belasan kandidat.

Karena merasa bukan ahlinya, Menteri membentuk tim ahli yang diketuai oleh Wakil Menteri PAN dan RB, karena dia yakin kalau bukan ahli dipastikan malah akan hancur.

“Saya pakai caranya Mochtar Riyadi bahwa untuk mengejar dan mendapatkan kuda harus pakai kuda yng lebih baik,” tuturnya lagi seraya menambahkan bahw pola tersebut diharapkan bisa masuk ke UU ASN.

Dikemukakan cara tersebut ibarat mengubah posisi seseorang dari comforf zone ke competitive zone.

Sementara itu WamenPAN-RB Eko Prasojo dalam kesempatan ini mengakui tugas yang diemban bangsa ini dalam hal reformasi birokrasi sangatlah berat. Dikemukakan sejak Presiden Soekarno pun sebenarnya reformasi telah dilakukan.

Eko mengakui bahwa reformasi birokrasi itu jalannya sangat lamban sementara dinamika masyarakat lebih cepat, sehingga tidak seimbang.

Seperti diketahui bahwa upaya reformasi birokrasi secara sistemik salah satunya dilakukan melalui pengajuan RUU ASN. RUU ini merupakan revisi besar terhadap UU No 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Di dalam RUU ASN tersebut diatur sejumlah hal dimulai dari asas, prinsip, nilai-nilai dasar, kode etik, jenis, status dan kedududkan, hingga fungsi tugas dan peran ASN.

Yang baru dalam RUU ASN adalah Komisi ASN sebagai lembaga mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi wewenang untuk menetapkan regulasi tentang profesi ASN.Tak kalah pentingnya, juga diatur tentang pengaturan administrasi kepegawaian dalam jabatan dan kepangkatan serta pengembangan kompetisi.