Tag Archives: UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Sosialisasi Gratifikasi Oleh KPK di Lingkungan Pemprov. Kaltim

Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 kemarin bertempat di Kantor Gubernur Lantai 2 Ruang rapat Tepian I telah diadakan Sosialisasi Gratifikasi dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi khususnya delik gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada acara tersebut dibuka oleh Bapak H. Irianto Lambrie selaku Sekretais Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan di ikuti oleh Bapak Asisten dan Staf Ahli di Kantor Gubernur serta Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Kaltim dan sejumlah Organisasi Masyarakat serta Akademisi dari Universitas yang ada di Kaltim. Adapun sebagai narasumber pada acara tersebut yaitu Deputi Bidang Pencegahan dari  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

 Pada kesempatan tersebut Bapak  H. Irianto Lambrie selaku Sekretais Daerah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa pentingnya untuk mengetahui tentang Gratifikasi dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi tersebut.

 Pada acara tersebut Deputi Bidang Pencegahan dari  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memberikan penjelasan mengenai Gratifikasi dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi. Adapun Pengertian dari Gratifikasi serta Payung Hukum dan sangsi hukumnya itu sendiri antara lain :

Menurut UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1),

Gratifikasi adalah  :

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
  • yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).

Pasal 16 UU 30 Tahun 2002

“Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…”

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme per­tukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertan­yaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti: Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam ma­syarakat? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyeleng­gara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang ber­lawanan dengan hukum? Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

 Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit meng­hadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih mengangap bahwa memberi hadiah (baca: gratifikasi) merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat ‘kohesi sosial’ dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antarbangsa.

zp8497586rq