Category Archives: Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

MoU dan Kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK

SAMARINDA- Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan, Pemprov Kaltim terus   berupaya mewujudkan  pemerintahaan yang bersih, berwibawa   dan mendukung keterbukaan informasi publik  dengan   melakukan  penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan bekerjasama dengan 3 lembanga nasional, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standar Nasional (BSN) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Penandatanganan MoU  dan  kerjasama dengan KPPU, BSN dan PPATK ini dalam rangka mewujudkan Kaltim bebas korupsi, serta sebagai upaya dalam   menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” kata Awang Faroek Ishak dalam acara penandatanganan MoU dan kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK, yang berlangsung di Lamin Etam. Kamis (12/3).

Penandatanganan dilakukan Gubernur bersama M Nawir Messi Ketua KPPU, Bambang Prasetyo Kepala BSN dan Muhammad Yusuf PPATK.

Awang Faroek mengatakan kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK ini sangat penting, mengingat  setiap kegiatan usaha akan selalu bersinggungan dengan masalah korupsi. Apalagi praktik korupsi saat ini mengalami banyak perkembangan. Muncul praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan.

“Karena itulah,  kesepakatan ini dilakukan dalam upaya mencegah pencucian uang di lingkungann Pemprov Kaltim. Untuk itu, diharapkan kepada PPATK untuk membantu Pemprov Kaltim mencegah atau menemukan jika terjadi tindak pidana pencucian uang itu,” kata Awang Faroek.

Awang Faroek menambahkan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku tahun ini menuntut persaingan perdagangan yang semakin ketat terhadap barang dan jasa. Tidak semua negara ataupun daerah bisa dengan mudah menembus pasar internasional, jika produk barang dan jasa yang ditawarkan tidak memiliki standar yang diakui secara nasional maupun internasional.

 Apalagi Kaltim yang berdasarkan survei National University of Singapore (NUS) berada di peringkat ketiga nasional untuk urusan daya saing  (competitiveness province). Hal itu menunjukkan bahwa Kaltim memiliki potensi besar di bidang manufaktur modern,” ujar Awang Faroek.

Sementara terkait standarisasi, Awang Faroek menambahkan, Pemprov Kaltim dan kalangan dunia usaha di daerah, pada umumnya memerlukan pencerahan, binaan dan perkembangan standardisasi dari BSN. Harapannya agar kegiatan standarisasi dan perkembangan dunia usaha  terlaksana secara terarah dan terpadu,  khususnya untuk membantu pengembangan produk unggulan daerah agar sesuai standar, berkualitas dan berdaya saing tinggi sesuai tuntutan pasar dan tantangan era perdagangan bebas.

“Selain itu, juga diharapkan agar KPPU dapat memberikan materi dan pemahaman UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, dalam rangka menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Awang Faroek. (Sumber : biro-ppwk.kaltimprov.go.id)

Sampoerna Foundation Memberikan Beasiswa Kepada 50 Putra Putri Kaltim

SAMARINDA –Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya sebatas slogan semata. Setelah kesuksesan dalam program beasiswa Kaltim Cemerlang,kini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Sampoerna Foundation untuk memberikan beasiswa kepada lima puluh (50) Putra Putri terbaik Kalimantan Timur yang akan diseleksi dari sepuluh Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Proses recruitment lima puluh siswa ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni sosialisasi, pengisian formulir aplikasi interview dan FGD (wootcamp) di empat Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir ialah tahap survey lokasi (home visit) kunjungan ke rumah siswa untuk mengetahui apakah yang bersangkutan benar-benar berasal dari keluarga pra sejahtera. Proses perekrutan siswa akan dilaksanakan di empat kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Proses perekrutan untuk Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan akan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda akan dilaksanakan di Kota Samarinda. Sedangkan di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur akan dilaksanakan proses recruitment di Kota Bontang dan untuk wilayah Berau akan dilaksanakan di Kota Berau.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kabag Kerjasama Biro PPWK (Ibu Riawati) yang berlangsung selama dua hari sejak 09 Februari hingga 10 Februari tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Gubernur Kalimantan Timur dengan pihak Sampoerna Foundations pada 30 Oktober 2014 dan pada 13 November 2014 silam telah dilakukan sosialisasi tahap pertama dan rapat koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Pada pertengahan bulan Februari direncanakan akan dilaksanakan sosialsisasi tahap kedua yang akan dibantu oleh Tim Beasiswa Kaltim Cemerlang ke 10 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Beasiswa pendidikan ini diberikan secara penuh selama tiga tahun berturut-turut yang meliputi biaya pendidikan, biaya asrama dan tranportasi untuk putra putri terbaik Kalimantan Timur. Melalui kurikulum pendidikan international yang diterapkan di SMA Sampoerna diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita pembangunan untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang lebih maju.(Sumber : Biro PPWK)

Penandatanganan Letter Of Intent (LOI) Pemprov. Kaltim dengan Victoria Government

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menandatangani Letter Of Intent (LOI) dengan Victoria Government pada Kamis 05 Februari 2015. Melalui penandatanganan LOI tersebut diharapkan akan terjalin sebuah kerjasama yang dapat memaksimalkan potensi Kalimantan Timur agar lebih maju sesuai dengan Visi Kaltim Maju 2018.

Kesadaran akan menipisnya cadangan sumber daya alam non-renewable  (sumber daya alam yang tak terbaharui) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan sebuah inovasi pengembangan produksi dari pertambangan ke industri manufaktur.

Sebelum diadakan penandatanganan LOI ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama (Biro PPWK) telah bekerjasama dengan tim pengkaji dari Universitas Diponegoro dan UCLG untuk menganalisa dan mengkaji potensi Kalimantan Timur dan sumber daya yang dapat dikembangkan. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki beberapa kesamaan dengan Victoria sehingga layak untuk dilakukan kerjasama antar kedua belah pihak.

Victoria merupakan kota kecil yang berada di Melbourne-Australia yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Hanya memiliki 3% of Australia Land Mass (lahan yang sangat terbatas) namun mampu menghasilkan berbagai industri manufaktur yang menyumbang 25% perekonomian di Negara Australia.

“We want to have real relationship, more benefit for us. Not just G to G (government to government) but also B to B (Bisnis to Bisnis) “ucap Mr. Brett Stevens / Komisioner untuk Indonesia.

“Kami ingin menjalin sebuah hubungan baik, yang menguntungkan kita (Kalimantan Timur dan Victoria). Bukan hanya G ke G (Pemerintah ke Pemerintah) namun juga B ke B (Bisnis ke Bisnis)”.

Kerjasama ini diharapkan membuahkan hasil yang baik dimana seluruh pihak tidak hanya Pemerintah Provinsi Kalimantah Timur namun juga Pemerintah Kabupaten/Kota serta kelompok-kelompok pembisnis dapat memanfaatkan peluang kerjasama ini secara optimal. (Sumber: Biro BPPWK)

Ditempuh Melalui Jalur Konstitusional

PERTEMUAN KARO HUMAS - MHS (FILEminimizer)

Mahasiswa Kaltim Siap Gelorakan Perjuangan Otsus di Kalangan Kampus

             SAMARINDA – Jajaran Mahasiswa gabungan dari sejumlah perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan yang menamakan diri Perjuangan Rakyat Kaltim (Perak), menyatakan dukungan terhadap perjuangan Kaltim untuk menuntut keadilan bagi hasil keuangan, melalui tuntutan Otonomi Khusus (Otsus).

            Hal itu ditegaskan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Perak saat beraudensi dengan Pemprov Kaltim, diwakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, S Adiyat di ruang Rapat Sekprov Kaltim, Senin (19/1).

            Koordinator Perak Habil Ngewah mengatakan sosialisasi  untuk menggelorakan Otsus ke sejumlah kampus, merupakan upaya memberi pemahaman kepada kalangan mahasiswa tentang perjuangan Otsus, sehingga menjadi sebuah agenda bersama dan dukungan luas dari rakyat Kaltim. Bukan sebaliknya,  jangan sampai ada kesan Otsus hanya keinginan segelintir elit di kalangan pemerintahan dan parlemen saja.

            “Kami datang dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan, akan berjuang keras menggalang dukungan lebih besar dari kalangan kampus, sehingga nantinya tuntutan ini menjadi sebuah kekuatan besar dan luas yang merupakan keinginan seluruh rakyat Kaltim,” kata Habil yang didampingi sejumlah anggota Perak lainnya.

            Sementara itu, S Adiyat yang didampingi Kabag Kehumasan, Imanudin menjelaskan dukungan kalangan mahasiwa terhadap perjuangan menuntut Otsus merupakan  gerakan positif untuk memperkuat ligitimasi dukungan rakyat di daerah ini, untuk menutut keadilan bagi hasil sumber daya alam yang selama ini dirasakan tidak adil.

            “Dukungan ini merupakan bentuk kepedulian mahsiswa terhadap upaya perecpatan pembangunan Kaltim untuk mencapai kesejahteraan masyaerakat melalui perjuangan mendapat pendanaan pembangunan lebih besar melalui status Kaltim dengan perlakuan khusus,” kata Adiyat.

            Sebagaimana dukungan sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan kalangan masyarakat lainnya, dukungan mahasiwa ini juga akan menjadi bukti bahwa rakyat Kaltim bersatu menuntut Otsus.

            Kendati demikian,  kata Adiyat yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Bahwa perjuangan Kaltim ini harus ditempuh dengan cara-cara konstitusional dan jangan sampai dinodai dengan tindakan anarkis yang justeru dapat mengganggu perjuangan Otsus.

            Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan kesempatan bagi Kaltim menyampaikan tuntutan tersebut dengan berdialog dan diperkuat dengan berbagai kajian akademis dan ilmiah. Hal ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tuntutan Otsus bisa disampaikan dan dimengerti pemerintah pusat.

            Dalam kesempatan itu, Adiyat juga menjelaskan gerakan menuntut Otsus akan dipimpin Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak baik saat bertemua dengan kalangan DPR-RI, Mendagri bahkan ke Presiden.

            “Saat ini kita sedang menyusun berbagai kajian akademis untuk memperkuat tuntutan Otsus, dengan melibatkan kalangan akademisi dari Universitas Mulawarnam, Universitas Gajah Mada dan sejumlah perguruan tinggi lainnya,” kata Adiyat.

            Setelah semua kelengkapan yang diperlukan untuk memperkuat perjuangan Otsus, termasuk dukungan dari DPRD Kaltim, barulah dilanjutkan dengan melakukan seminar di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dilanjutkan pertemuan dengan kalangan DPR-RI dan Mendagri  serta Presiden Joko Widodo.

            “Ibarat berperang, kita harus menyiapkan amunisi banyak, terutama yang berkaitan dengan kajian akademis dan ilmiah yang memperkuat alasan Kaltim minta perlakuan khusus. Karena target kita, setelah pembahasan dan dialog dengan pemerintah pusat,  terbit aturan yang memberikan kewenangan khusus bagi Kaltim dalam berbagai bidang yang berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Kaltim,” demikian S Adiyat.(santos/sul/hmsprov).

///FOTO : Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, S Adiyat memberi penjelasan kepada sejumlah mahasiswa mengenai perjuangan Otsus.(fadli/humasprov)

Rakornas Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pembakuan Nama RUpabumi

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional bertempat di Hotel Aryaduta Jl. Prapatan, Jakarta dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Sekretaris Daerah di Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Biro Pemerintahan/sebutan lain seluruh Indonesia, Kepala Bappeda seluruh Indonesia, dan Kepala BPPMD seluruh Indonesia. Dalam paparan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, mengatakan bahwa Kebijakan Nasional Pembakuan Nama Rupabumi adalah mendorong dan memfasilitasi terwujudnya tertib administrasi pemerintahan utamanya dalam pembakuan nama unsur rupabumi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan dan perlunya sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan percepatan pembakuan nama rupabumi di Indonesia.

Direktur Pemberdayaan  Pulau – Pulau Kecil, mengatakan bahwa mayoritas pulau kecil kita tidak memiliki identitas yang diakui secara nasional, menamakan pulau berarti memastikan fungsi pemerintahan kita berlaku di wilayah tersebut, dan status kepemilikan kita berlaku di wilayah negara diperkuat dengan adanya penamaan. Oleh sebab itu tertib administrasi perpulauan kita mejadi tujuan besar agenda kita.  Serta perlu penambahan penganggaran dalam rangka percepatan penyelesaian pembakuan Nama Pulau.

Pembakuan Nama Rupabumi dalam paparan Kepala Pusat mengatakan, bahwa penamaan rupabumi perlu memperhatikan kaidah Penamaan rupabumi perlu menggunakan bahasa Indonesia,  bahasa daerah, dan menghindari bahasa asing dengan diperhatikan kaidah bahasa Indonesia tentang pembakuan nama rupa bumi: ejaan Bahasa nasional harus diutamakan daripada bahasa asing agar jati diri bangsa dipertahankan.

Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pembakuan Nama Rupabumi dengan melaksanakan: Tim Nasional melakukan Pembinaan, Sosialisasi dan Bintek Pembakuan Nama Rupabumi di Indonesia; Panitia Provinsi memverifikasi data rupabumi dari kabupaten/kota; Panitia kabupaten/kota mendata atau menginventarisasi rupabumi di wilayahnya. Perlunya memperhatikan peraturan perundangan terkait penamaan rupabumi. Perlunya Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembakuan nama rupabumi dalam APBD. (Sumber : BPPWK)