Category Archives: Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

Petani Kaltim Semakin Sejahtera

SAWAH-PETANI

 

SAMARINDA – Petani Kaltim terindikasi kian sejahtera, seiring dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang terdiri atas empat subsektor yang rata-rata mengalami peningkatan untuk periode Mei dan April 2016.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Habibullah, terkait dengan rilis tentang data nilai tukar petani (NTP) pada Mei 2016 mengalami peningkatan 0,25 persen dibanding bulan sebelumnya, yakni  dari 98,02 persen pada April menjadi  98, 27 persen pada Mei 2016.

Sedangkan, untuk NTP per subsektor di Kaltim yakni Nilai Tukar Petani Tanaman  Pangan  (NTPP) tercatat  95,89 persen, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 93,13 persen, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 98,89 persen, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 105,62 persen dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN) 99,74 persen.

Dalam perkembangannya NTP Kaltim menurut subsektor pada Mei 2016,  terjadi penurunan pada satu subsektor yaitu subsektor NTPR, yakni 0,15 persen, yakni dari 99,04 persen pada April menjadi 98.89 persen pada Mei.

Sedangkan untuk empat subsektor lainnya mengalami peningkatan yakni subsektor NTPP sebesar 0,14 persen, NTPH sebesar 0,41 persen, NTPT sebesar 0,74 persen dan subsektor NTPN sebesar 0,39 persen.

Kepala BPS Kaltim Habibullah menyampaikan bahwa peningkatan NTP Kaltim sebesar 0,25 persen dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani mengalami peningkatan sebesar 0,41 persen. Sementara indeks harga yang dibayar petani hanya mengalami peningkatan  0,16 persen.

“Kenaikan angka tersebut merupakan salah satu indikator terjadi peningkatan kesejahteraan petani di suatu wilayah. Semakin tinggi NTP. Maka, tingkat kehidupan petani semakin sejahtera karena NTP ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani,” katanya.

Terkait indeks harga yang diterima petani, Habibullah menyebutkan indeks harga yang diterima petani  119,77 persen pada Mei atau mengalami peningkatan sebesar 0,41 persen dari April 2016 yang mencapai  119,29 persen.

“Sedangkan, untuk indeks harga yang dibayar petani  121,89 persen atau mengalami peningkatan 0,16 persen bila dibanding dengan  April sebesar 121,73 persen. Peningkatan pada indeks dibayar petani dipengaruhi oleh peningkatan pada indeks konsumsi rumah tangga  0,22 persen dan penurunan pada indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)  0,09 persen,” katanya. (rus/es/humasprov).

Bimtek Pengelolaan Persediaan

DSCF0377

DSCF0369Berdasarkan hasil Rapat Penyampaian Kesimpulan sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Lantai 5 Ruang Batiwakal Kantor Gubernur Prov Kaltim, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus Biro Perlengkapan diantaranya ;

1. Masih banyak SKPD/UPTD dalam penyusunan Laporan Persediaan tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
2. Pencatatan dalam kartu persediaan belum tertib.
3. Selisih antara jumlah fisik dan kartu barang yang ada, jumlahnya tidak sesuai.
4. Terdapat tiket retribusi yang tidak dicatat dan dilaporkan sebagai Persediaan.
5. Terdapat belanja barang bibit ternak yang tidak diperlakukan sebagai barang persediaan sehingga mutasinya tidak dicatat dan sisanya per 31 Desember 2015 tidak dilaporkan.
6. Terdapat stock benih yang belum terjual sampai 31 Desember 2015 belum dilaporkan sebagai persediaan walaupun pencatatan mutasinya lengkap.
7. Terdapat barang diserahkan ke masyarakat yang seharusnya dicatat sebagai persediaan karena belum diserahkan tidak dicatat sebagai persediaan.

DSCF0384Memperhatikan hal tersebut diatas, Biro Perlengkapan berinisiatif untuk mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persediaan untuk Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan Harapan Pelaksanaan Bimtek Pengelolaa Persediaan ;

Tema Kegiatan : Mari Kita Benahi Tatakelola Persediaan Yang Akuntabel dan Auditabel
Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Waktu Pelaksanaan : Selasa 15 Maret 2016

Tempat : Ruang Pertemuan Kesbangpol Lantai 2 Gedung B Kantor Gubernur Prov
Kaltim.

Tujuan Kegiatan :
– Memberikan Pemahaman tentang Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Diskusi / tanya jawab terkait Pengelolaan Persediaan Barang dan Permintaan Data BPK-RI Tahun Anggaran 2015.
– Mengenalkan Aplikasi Persediaan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.

Manfaat :
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Peserta Bimtek bisa membuat Laporan Persediaan sesuai dengan Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
– Peserta Bimtek mengerti perhitungan dengan Metode FIFO dalam pencatatan Persediaan.
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami dan menguasai Aplikasi Persediaan Barang untuk dapat diterapkan pada kegiatan Pengelolaan Persediaan hari di SKPD/UPTD masing-masing.

Pembicara/Pemberi Materi :
– Biro Perlengkapan.
– Biro Keuangan .
– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.
DSCF0401DSCF0384DSCF0400DSCF0476DSCF0489DSCF0497DSCF0500

MoU dan Kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK

SAMARINDA- Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan, Pemprov Kaltim terus   berupaya mewujudkan  pemerintahaan yang bersih, berwibawa   dan mendukung keterbukaan informasi publik  dengan   melakukan  penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan bekerjasama dengan 3 lembanga nasional, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standar Nasional (BSN) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Penandatanganan MoU  dan  kerjasama dengan KPPU, BSN dan PPATK ini dalam rangka mewujudkan Kaltim bebas korupsi, serta sebagai upaya dalam   menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” kata Awang Faroek Ishak dalam acara penandatanganan MoU dan kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK, yang berlangsung di Lamin Etam. Kamis (12/3).

Penandatanganan dilakukan Gubernur bersama M Nawir Messi Ketua KPPU, Bambang Prasetyo Kepala BSN dan Muhammad Yusuf PPATK.

Awang Faroek mengatakan kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK ini sangat penting, mengingat  setiap kegiatan usaha akan selalu bersinggungan dengan masalah korupsi. Apalagi praktik korupsi saat ini mengalami banyak perkembangan. Muncul praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan.

“Karena itulah,  kesepakatan ini dilakukan dalam upaya mencegah pencucian uang di lingkungann Pemprov Kaltim. Untuk itu, diharapkan kepada PPATK untuk membantu Pemprov Kaltim mencegah atau menemukan jika terjadi tindak pidana pencucian uang itu,” kata Awang Faroek.

Awang Faroek menambahkan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku tahun ini menuntut persaingan perdagangan yang semakin ketat terhadap barang dan jasa. Tidak semua negara ataupun daerah bisa dengan mudah menembus pasar internasional, jika produk barang dan jasa yang ditawarkan tidak memiliki standar yang diakui secara nasional maupun internasional.

 Apalagi Kaltim yang berdasarkan survei National University of Singapore (NUS) berada di peringkat ketiga nasional untuk urusan daya saing  (competitiveness province). Hal itu menunjukkan bahwa Kaltim memiliki potensi besar di bidang manufaktur modern,” ujar Awang Faroek.

Sementara terkait standarisasi, Awang Faroek menambahkan, Pemprov Kaltim dan kalangan dunia usaha di daerah, pada umumnya memerlukan pencerahan, binaan dan perkembangan standardisasi dari BSN. Harapannya agar kegiatan standarisasi dan perkembangan dunia usaha  terlaksana secara terarah dan terpadu,  khususnya untuk membantu pengembangan produk unggulan daerah agar sesuai standar, berkualitas dan berdaya saing tinggi sesuai tuntutan pasar dan tantangan era perdagangan bebas.

“Selain itu, juga diharapkan agar KPPU dapat memberikan materi dan pemahaman UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, dalam rangka menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Awang Faroek. (Sumber : biro-ppwk.kaltimprov.go.id)

Sampoerna Foundation Memberikan Beasiswa Kepada 50 Putra Putri Kaltim

SAMARINDA –Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya sebatas slogan semata. Setelah kesuksesan dalam program beasiswa Kaltim Cemerlang,kini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Sampoerna Foundation untuk memberikan beasiswa kepada lima puluh (50) Putra Putri terbaik Kalimantan Timur yang akan diseleksi dari sepuluh Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Proses recruitment lima puluh siswa ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni sosialisasi, pengisian formulir aplikasi interview dan FGD (wootcamp) di empat Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir ialah tahap survey lokasi (home visit) kunjungan ke rumah siswa untuk mengetahui apakah yang bersangkutan benar-benar berasal dari keluarga pra sejahtera. Proses perekrutan siswa akan dilaksanakan di empat kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Proses perekrutan untuk Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan akan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda akan dilaksanakan di Kota Samarinda. Sedangkan di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur akan dilaksanakan proses recruitment di Kota Bontang dan untuk wilayah Berau akan dilaksanakan di Kota Berau.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kabag Kerjasama Biro PPWK (Ibu Riawati) yang berlangsung selama dua hari sejak 09 Februari hingga 10 Februari tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Gubernur Kalimantan Timur dengan pihak Sampoerna Foundations pada 30 Oktober 2014 dan pada 13 November 2014 silam telah dilakukan sosialisasi tahap pertama dan rapat koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Pada pertengahan bulan Februari direncanakan akan dilaksanakan sosialsisasi tahap kedua yang akan dibantu oleh Tim Beasiswa Kaltim Cemerlang ke 10 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Beasiswa pendidikan ini diberikan secara penuh selama tiga tahun berturut-turut yang meliputi biaya pendidikan, biaya asrama dan tranportasi untuk putra putri terbaik Kalimantan Timur. Melalui kurikulum pendidikan international yang diterapkan di SMA Sampoerna diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita pembangunan untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang lebih maju.(Sumber : Biro PPWK)

Penandatanganan Letter Of Intent (LOI) Pemprov. Kaltim dengan Victoria Government

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menandatangani Letter Of Intent (LOI) dengan Victoria Government pada Kamis 05 Februari 2015. Melalui penandatanganan LOI tersebut diharapkan akan terjalin sebuah kerjasama yang dapat memaksimalkan potensi Kalimantan Timur agar lebih maju sesuai dengan Visi Kaltim Maju 2018.

Kesadaran akan menipisnya cadangan sumber daya alam non-renewable  (sumber daya alam yang tak terbaharui) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan sebuah inovasi pengembangan produksi dari pertambangan ke industri manufaktur.

Sebelum diadakan penandatanganan LOI ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama (Biro PPWK) telah bekerjasama dengan tim pengkaji dari Universitas Diponegoro dan UCLG untuk menganalisa dan mengkaji potensi Kalimantan Timur dan sumber daya yang dapat dikembangkan. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki beberapa kesamaan dengan Victoria sehingga layak untuk dilakukan kerjasama antar kedua belah pihak.

Victoria merupakan kota kecil yang berada di Melbourne-Australia yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Hanya memiliki 3% of Australia Land Mass (lahan yang sangat terbatas) namun mampu menghasilkan berbagai industri manufaktur yang menyumbang 25% perekonomian di Negara Australia.

“We want to have real relationship, more benefit for us. Not just G to G (government to government) but also B to B (Bisnis to Bisnis) “ucap Mr. Brett Stevens / Komisioner untuk Indonesia.

“Kami ingin menjalin sebuah hubungan baik, yang menguntungkan kita (Kalimantan Timur dan Victoria). Bukan hanya G ke G (Pemerintah ke Pemerintah) namun juga B ke B (Bisnis ke Bisnis)”.

Kerjasama ini diharapkan membuahkan hasil yang baik dimana seluruh pihak tidak hanya Pemerintah Provinsi Kalimantah Timur namun juga Pemerintah Kabupaten/Kota serta kelompok-kelompok pembisnis dapat memanfaatkan peluang kerjasama ini secara optimal. (Sumber: Biro BPPWK)