Category Archives: Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

Kaltim Miliki Potensi Kerjasama

SAMARINDA – Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Eropa Tengah dan Timur menilai bahwa Kaltim memiliki potensi dan peluang besar untuk dikerjasamakan dengan kawasan Eropa Tengah dan Timur di berbagai sektor.
Hal itu disampaikan Direktur Eropa Tengah dan Timur Kementerian Luar Negeri T.B.H Witjaksono Adji dalam pertemuan bisnis di Hotel Aston Balikpapan pada Senin (25/7).
Menurutnya, berbagai sektor tersebut seperti ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisatan, kesehatan, pendidikan dan sejumlah sektor lainnya.
“Kaltim ini kaya akan komoditi ekspor unggulan yang dapat masuk pasar negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur seperti CPO, karet dan seafood. Kaltim juga punya potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan dari kawasan Eropa tengah dan timur. Begitu juga dengan bidang pendidikan yang saat ini banyak mahasiswa dari Kaltim nempuh pendidikan di luar negeri dan masih banyak potensi lainnya yang bisa dikerjasamakan,” katanya.
Kemenlu berharap para pelaku bisnis di Kaltim dan pihak terkait lainnya dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur. “Kami akan mendukung dan mendorong peningkatan kerjasama dengan negara-negara dikawassan Eropa Tengah dan Timur,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menyambut baik untuk permasalahan kerjasama ekonomi dalam membangkitkan kembali perekonomian di Kaltim.
“Program kerjasama dengan negara-negara Eropa sudah dibahas. Pada prinsipnya, kami siap bekerjasama. Saya berharap, para pengusaha di Kaltim tidak hanya tinggal diam dalam menangkap peluang kerjasama dengan negara-negara di Eropa,” katanya.

Sosialisasi Pembakuan Nama Rupabumi

BALIKPAPAN - Pembakuan nama rupabumi baik unsur alami maupun unsur buatan dianggap penting dan strategis, sebagai suatu cara untuk tertib administrasi dalam membentuk kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan dan penginformasian suatu unsur rupabumi, terutama informasi mengenai letak geografis dan batas wilayah yang jelas, arti asal bahasa dan sejarah dari nama rupabumi.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang SDM Pendidikan dan Kebudayaan, Dr Sigit Muryono ketika membuka Sosialisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dan Rapat Sinkronisasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan se-Kaltim yang digelar Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama (BPPWK) Setprov Kaltim di Balikpapan, Rabu (20/7). Sosialisasi diikuti 200 peserta yang berasal daru unsur Tim Pembakuan Nama Rupabumi , Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta para Camat se-Kaltim. Sementara itu Narasumber yang diturunkan Tuti Agustina dari Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Ida Herliningsih dari Badan Informasi Geospasial.

Selain rupabumi, hal penting lainnya adalah kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang memuat tentang kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk.

“Semuanya harus dirinci mulai dari kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah,” kata Sigit Muryono.

Kepala BPPWK Setprov Kaltim Abu Helmi menambahkan, hasil pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Daerah priode Tahun 2015 oleh pemerintah melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri telah diterbitkan  Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Admi-nistrasi Pemerintahan dan pada tahun 2016 ini Pemerintah Pusat telah memverifikasi kembali untuk pemutahiran  data tersebut.

 “Pengetahuan dan persamaan persepsi terhadap kondisi rupabumi masing-masing daerah sangat diperlukan, untuk memudahkan memonitor kondisi dan optimasi pengembangannya. Bisa dibayangkan bagaimana bila unsur rupabumi tidak diketahui dan dikenal, pasti kurang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Sebaliknya bila unsur-unsur tersebut dibakukan dapat bermanfaat bagi pimpinan daerah, sebagai bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan,” katanya.

Sehubungan dengan itu Pemprov Kaltim melalui BPPWK lanjutnya, melakukan pembakuan  rupabumi sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan   Surat Edaran Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri Nomor 125.1/1785/PUM tanggal 16 Mei 2013 Hal Pedoman Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Nama Rupabumi Unsur Alami.

Petani Kaltim Semakin Sejahtera

SAWAH-PETANI

 

SAMARINDA – Petani Kaltim terindikasi kian sejahtera, seiring dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang terdiri atas empat subsektor yang rata-rata mengalami peningkatan untuk periode Mei dan April 2016.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Habibullah, terkait dengan rilis tentang data nilai tukar petani (NTP) pada Mei 2016 mengalami peningkatan 0,25 persen dibanding bulan sebelumnya, yakni  dari 98,02 persen pada April menjadi  98, 27 persen pada Mei 2016.

Sedangkan, untuk NTP per subsektor di Kaltim yakni Nilai Tukar Petani Tanaman  Pangan  (NTPP) tercatat  95,89 persen, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 93,13 persen, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 98,89 persen, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 105,62 persen dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN) 99,74 persen.

Dalam perkembangannya NTP Kaltim menurut subsektor pada Mei 2016,  terjadi penurunan pada satu subsektor yaitu subsektor NTPR, yakni 0,15 persen, yakni dari 99,04 persen pada April menjadi 98.89 persen pada Mei.

Sedangkan untuk empat subsektor lainnya mengalami peningkatan yakni subsektor NTPP sebesar 0,14 persen, NTPH sebesar 0,41 persen, NTPT sebesar 0,74 persen dan subsektor NTPN sebesar 0,39 persen.

Kepala BPS Kaltim Habibullah menyampaikan bahwa peningkatan NTP Kaltim sebesar 0,25 persen dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani mengalami peningkatan sebesar 0,41 persen. Sementara indeks harga yang dibayar petani hanya mengalami peningkatan  0,16 persen.

“Kenaikan angka tersebut merupakan salah satu indikator terjadi peningkatan kesejahteraan petani di suatu wilayah. Semakin tinggi NTP. Maka, tingkat kehidupan petani semakin sejahtera karena NTP ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani,” katanya.

Terkait indeks harga yang diterima petani, Habibullah menyebutkan indeks harga yang diterima petani  119,77 persen pada Mei atau mengalami peningkatan sebesar 0,41 persen dari April 2016 yang mencapai  119,29 persen.

“Sedangkan, untuk indeks harga yang dibayar petani  121,89 persen atau mengalami peningkatan 0,16 persen bila dibanding dengan  April sebesar 121,73 persen. Peningkatan pada indeks dibayar petani dipengaruhi oleh peningkatan pada indeks konsumsi rumah tangga  0,22 persen dan penurunan pada indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)  0,09 persen,” katanya. (rus/es/humasprov).

Bimtek Pengelolaan Persediaan

DSCF0377

DSCF0369Berdasarkan hasil Rapat Penyampaian Kesimpulan sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Lantai 5 Ruang Batiwakal Kantor Gubernur Prov Kaltim, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus Biro Perlengkapan diantaranya ;

1. Masih banyak SKPD/UPTD dalam penyusunan Laporan Persediaan tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
2. Pencatatan dalam kartu persediaan belum tertib.
3. Selisih antara jumlah fisik dan kartu barang yang ada, jumlahnya tidak sesuai.
4. Terdapat tiket retribusi yang tidak dicatat dan dilaporkan sebagai Persediaan.
5. Terdapat belanja barang bibit ternak yang tidak diperlakukan sebagai barang persediaan sehingga mutasinya tidak dicatat dan sisanya per 31 Desember 2015 tidak dilaporkan.
6. Terdapat stock benih yang belum terjual sampai 31 Desember 2015 belum dilaporkan sebagai persediaan walaupun pencatatan mutasinya lengkap.
7. Terdapat barang diserahkan ke masyarakat yang seharusnya dicatat sebagai persediaan karena belum diserahkan tidak dicatat sebagai persediaan.

DSCF0384Memperhatikan hal tersebut diatas, Biro Perlengkapan berinisiatif untuk mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persediaan untuk Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan Harapan Pelaksanaan Bimtek Pengelolaa Persediaan ;

Tema Kegiatan : Mari Kita Benahi Tatakelola Persediaan Yang Akuntabel dan Auditabel
Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Waktu Pelaksanaan : Selasa 15 Maret 2016

Tempat : Ruang Pertemuan Kesbangpol Lantai 2 Gedung B Kantor Gubernur Prov
Kaltim.

Tujuan Kegiatan :
– Memberikan Pemahaman tentang Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Diskusi / tanya jawab terkait Pengelolaan Persediaan Barang dan Permintaan Data BPK-RI Tahun Anggaran 2015.
– Mengenalkan Aplikasi Persediaan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.

Manfaat :
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Peserta Bimtek bisa membuat Laporan Persediaan sesuai dengan Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
– Peserta Bimtek mengerti perhitungan dengan Metode FIFO dalam pencatatan Persediaan.
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami dan menguasai Aplikasi Persediaan Barang untuk dapat diterapkan pada kegiatan Pengelolaan Persediaan hari di SKPD/UPTD masing-masing.

Pembicara/Pemberi Materi :
– Biro Perlengkapan.
– Biro Keuangan .
– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.
DSCF0401DSCF0384DSCF0400DSCF0476DSCF0489DSCF0497DSCF0500

MoU dan Kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK

SAMARINDA- Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan, Pemprov Kaltim terus   berupaya mewujudkan  pemerintahaan yang bersih, berwibawa   dan mendukung keterbukaan informasi publik  dengan   melakukan  penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan bekerjasama dengan 3 lembanga nasional, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standar Nasional (BSN) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Penandatanganan MoU  dan  kerjasama dengan KPPU, BSN dan PPATK ini dalam rangka mewujudkan Kaltim bebas korupsi, serta sebagai upaya dalam   menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” kata Awang Faroek Ishak dalam acara penandatanganan MoU dan kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK, yang berlangsung di Lamin Etam. Kamis (12/3).

Penandatanganan dilakukan Gubernur bersama M Nawir Messi Ketua KPPU, Bambang Prasetyo Kepala BSN dan Muhammad Yusuf PPATK.

Awang Faroek mengatakan kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPPU, BSN dan PPATK ini sangat penting, mengingat  setiap kegiatan usaha akan selalu bersinggungan dengan masalah korupsi. Apalagi praktik korupsi saat ini mengalami banyak perkembangan. Muncul praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan.

“Karena itulah,  kesepakatan ini dilakukan dalam upaya mencegah pencucian uang di lingkungann Pemprov Kaltim. Untuk itu, diharapkan kepada PPATK untuk membantu Pemprov Kaltim mencegah atau menemukan jika terjadi tindak pidana pencucian uang itu,” kata Awang Faroek.

Awang Faroek menambahkan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku tahun ini menuntut persaingan perdagangan yang semakin ketat terhadap barang dan jasa. Tidak semua negara ataupun daerah bisa dengan mudah menembus pasar internasional, jika produk barang dan jasa yang ditawarkan tidak memiliki standar yang diakui secara nasional maupun internasional.

 Apalagi Kaltim yang berdasarkan survei National University of Singapore (NUS) berada di peringkat ketiga nasional untuk urusan daya saing  (competitiveness province). Hal itu menunjukkan bahwa Kaltim memiliki potensi besar di bidang manufaktur modern,” ujar Awang Faroek.

Sementara terkait standarisasi, Awang Faroek menambahkan, Pemprov Kaltim dan kalangan dunia usaha di daerah, pada umumnya memerlukan pencerahan, binaan dan perkembangan standardisasi dari BSN. Harapannya agar kegiatan standarisasi dan perkembangan dunia usaha  terlaksana secara terarah dan terpadu,  khususnya untuk membantu pengembangan produk unggulan daerah agar sesuai standar, berkualitas dan berdaya saing tinggi sesuai tuntutan pasar dan tantangan era perdagangan bebas.

“Selain itu, juga diharapkan agar KPPU dapat memberikan materi dan pemahaman UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, dalam rangka menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Awang Faroek. (Sumber : biro-ppwk.kaltimprov.go.id)