Category Archives: Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

Rapat Kerja Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda provinsi Kalimantan Timur

Rapat Kerja Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan pada tanggal 26-27 Maret 2014, bertempat di Pendopo Kantor Bupati Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Penyelenggaraan rapat kerja Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini merupakan agenda Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten  Berau. Rapat Kerja ini resmi di buka oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Drs.H.Awang Faroek Ishak. Dalam Rapat Kerja Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur yang ini juga dipaparkan materi oleh beberapa narasumber dari pusat, yaitu yang pertama Kepala Badan Informasi dan Geospasial oleh Bapak Khafidz dan Bapak Teguh Fayakun yang memaparkan materi mengenai pengembangan data spasial menuju one map one data di Kaltim, yang kedua pemaparan materi mengenai urgensi percepatan tapal batas dan pembakuan toponimi dalam rangka tata kelola penataan wilayah yang disampaikan dari Dirjen PUM oleh Bapak Budiono dan Ibu Sumiati, kemudian pemaparan yang ketiga dari Dirjen OTDA oleh Bapak Teguh Setiabudi  dan Bapak Rosihan mengenai peningkatan tata kelola dan  pengembangan Penataan Daerah, kemudian pemaparan mengenai optimalisasi potensi wilayah melalui upaya pengembangan antar daerah yang disampaikan oleh Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri oleh Bapak Yusharto. Selain dihadiri oleh beberapa narasumber tersebut dalam Raker Biro PPWK ini juga dihadiri oleh Duta Besar Seychelles Bapak Nico Barito yang memaparkan mengenai implementasi pengembangan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Seychelles menyangkut Dukungan Promosi Pariwisata Kepulauan.

Rapat Kerja Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama ini mengikutsertakan seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kedua Provinsi ini mempunyai keterikatan kuat dan dalam implementasi pelaksanaan pembangunannya masih menghadapi hambatan/persoalan yang memerlukan solusi dan kerjasama. Dalam Rapat Kerja yang dihadiri oleh kurang lebih 250 peserta dan tamu undangan dari Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini, tampak hadir Bupati Berau HM Makmur HAPK dan Wakil Ahmad Rifai serta Asisten Pemerintahan Setdaprov Kaltim H Aji Sayid Fatur Rahman dan Asisten I Kaltara Zainudin HZ, Bupati Malinau Yansen TP serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaltim HM Aswin dan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Hj Rini Sukesi.  Dalam rapat Kerja Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur ini, di bagi ke dalam 3 (tiga) kelompok kerja, yaitu kelompok kerja batas, kelompok kerja toponimi, dan kelompok kerja kerjasama.

Dalam agenda Rapat Kerja yang dilaksanakan selama 2 (hari) ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Penegasan Batas antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Dirjen PUM. Selain itu dalam pembukaan Rapat Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 ini, Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama secara resmi juga melaunching website Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur. Dimana di dalam website Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama ini terdapat beberapa fasilitas layanan yang diberikan kepada publik. Diantaranya Fasilitas Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri, Permintaan Data dan Informasi, Klarifikasi Batas Wilayah, dll.

Pada hari ke-2 (dua) Rapat Kerja Biro PPWK, dilaksanakan diskusi dan perumusan kelompok masing-masing kelompok kerja yang dilaksanakan di Pulau Derawan. Selain itu pada hari kedua juga dilaksanakan kunjungan ke Pulau Derawan, Maratua dan Sekitarnya oleh Duta Besar Seychelles serta rombongan tamu dan undangan VIP lainnya.(sumber : http://biro-ppwk.kaltimprov.go.id)

Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kutai Hulu (Mahakam Ulu) diusulkan ke Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan, dalam upaya menjadikan kawasan perbatasan menjadi beranda depan, telah diupayakan dengan baik. Terutama dengan menata kawasan-kawasan desa/kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Respon awal pemerintah dengan mendorong terbentuknya kabupaten Nunukan, dan Malinau yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Barat, dari Kabupaten Kutai pada tahun 1999 yang lalu, telah mendorong percepatan pembangunan dikawasan tersebut.

Namun penataan ini perlu ditindak lanjuti dengan fokus pada kecamatan-kecamatan ring 1 (satu)  dan 2 (dua) yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, diantaranya ada di Pulau Sebatik, berbatasan dengan Negeri Sabah,   kecamatan Nunukan Selatan dan Hulu Kutai Barat yang berbatasan dengan Serawak, yang terasa lamban perkembangannya. Dalam jangka menengah  dan panjang, perlu diwujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kaltim baru yang dapat mensejajarkan perkembangannya dengan Negara Tetangga ini.

Ada 2(dua) DOB baru yang terus didorong pembentukannya oleh Pemerintah Provinsi, yaitu Kabupaten Kutai Hulu, yang berbatasan dengan Negeri Serawak dan Kota Sebatik dengan Negeri Sabah. Pada saat ini DOB Kota Sebatik memang masih dalam proses, terutama melalui pemekaran kecamatan, dan desa-desa yang ada disana. Sementara, itu yang paling siap diusulkan ke Pemerintah Pusat adalah kabupaten Kutai Hulu.
Gubernur Provinsi Kali

mantan Timur, Bapak H. Awang Faroek Ishak, telah menandatangani surat Nomor : 135/5703/BKPW-B/VI/2010 perihal pemekaran Kutai Barat, tanggal 22 Juni 2010 yang lalu. Surat ini di tujukan kepada Presiden RI. Dalam surat ini Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan permohonan untuk memekarkan Kabupaten Kutai Barat dengan membentuk DOB Kabupaten Kutai Hulu. Dengan menyatakan bahwa persyaratan Administrasi, teknis dan fisik telah terpenuhi, sesuai seperti yang dipersyaratkan oleh PP. Nomor 78 tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah.  Surat bersama lampiran berkas persetujuan DOB ini telah dibawa oleh Biro Tastawima, ke Depdagri, pada tanggal 5 Juli 2010. Sebelumnya  Presidium Pemekaran Kutai Hulu juga ke Jakarta.

Hasil konfirmasi terakhir,  Kabag Penataan Wilayah Biro Tastawima Setda Prov. Kaltim, Bapak Hamdhani kepada Bapak Drs. Indra Ramzi, M.Si. Subdit Penataan dan Pembinaan Pemekaran Wilayah III Depdagri,  mengatakan bahwa, berkas permohonan diatas telah diserahkan kepada Bapak Presiden RI. namun dia menyampaikan, hasil kelengkapan berkas masih memerlukan 3(tiga)persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yaitu : Potensi kecamatan yang menjadi cakupan wilayah, Monografi Kecamatan , dan Landasan Hukum Pembentukan Kecamatan, berupa Perda atau Peraturan Pemerintah.
Samarinda, Juli 2010. tastawima com
Fuad Asaddin, Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
zp8497586rq

PEMPROV RENCANAKAN PENANDA TANGANAN DUKUNGAN PEMBAHASAN MASALAHAN BATAS DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR Oleh : Ir. Fuad Asaddin, M.Si.

Permasalahan batas daerah merupakan permasalahan hulu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Batas merupakan tanda awal dan diakhirinya sebuah juridiksi penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa batas daerah yang pasti, yang memiliki legal aspek dan disepakati oleh daerah-daerah yang berbatasan, maka tidak ada batas kewenangan penyelenggaraan kewenangan wajib dan pilihan.

Artinya tidak ada pelayanan KTP, kejelasan hak Pemilukada masyarakat, perizinan, dan bentuk-bentuk pelayanan wajib maupun pilihan lainnya yang dapat dilakukan oleh Kabupaten/kota yang berbatasan, kecuali lingkup kewenangan pemerintahan yang lebih luas, seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Namun melihat jauhnya rentang kendali, menyebabkan lingkup pemerintahan yang lebih tinggi dalam menjalankan pelayanan-pelayanan terhadap kebutuhan dasar cendrung kurang efektif dan terabaikan. Akibatnya masyarakat yang tinggal dikawasan batas yang tidak jelas penyelesaiannya cendrung tertinggal, dan miskin, serta tidak berkembang. Mengingat pentingnya persoalan ini, maka perlu dilakukan upaya-upaya khusus untuk penegasan dalam upaya penetapan batas yang pasti.

Di Kalimantan Timur, persoalan batas daerah ini menimbulkan konflik pada daerah-daerah yang potensial, bahkan ada yang berimplikasi masalah hukum, dan menjadikan pejabat teknis yang bersangkutan dapat menjadi pesakitan. Beberapa contoh persoalan-persoalan batas yang mengarah kepada sengketa/konflik diantaranya adalah batas Kutim/Berau, Berau/Bulungan, Nunukan/Tana Tidung, Kukar/Balikpapan, Kukar/Samarinda, dan beberapa daerah Kabupaten/kota lainnya.

Beberapa Kasus Batas Daerah

Pada waktu yang lalu, Pemerintah Provinsi berupaya untuk melakukan penandatanganan kesepakatan memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk menyelesaiakn beberapa batas antar daerah, tertunda karena belum dipahaminya maksud dari Pelimpahhan tersebut. Seperti Kasus komplain Bupati Berau pada acara penandatanganan Surat Penyerahan Kesepakatan tersebut. Bupati Berau mempersoalkan kejelasan nama sebuah desa yang nemajadi kewenangan beliau. Namun hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nama desa Labuhan Pinang adalah memang merupakan wilayah Kabupaten Berau sesuai informasi yang kami dapat dari Tim PBD Kabupaten yang berbatasan maupun dari ijin pemegang KP Pertambangan di lokasi ruas batas yang bermasalah dan yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
b. Apabila desa Labuan Pinang tidak ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau, maka lokasi ijin KP Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau adalah merupakan wilayah Kabupaten Kutai Timur.
c. Permasalahan batas wilayah antara Kabupaten berau dengan Kabupaten Kutai Timur telah diketahui oleh Bupati Berau, mengingat pada saat akan dilakukan pelacakan pada tanggal 11 Agustus 2011 Bupati Berau yang memimpin rapat internal Tim PBD Kabupaten Berau
d. Pada tanggal 29 September 2011 Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Berau (Drs. H Syamsul Abidin, MM) melalui via telpon pukul 9.50 wite meminta penjelasan kepada Kabag Perbatasan (Muhammad Lutfi) maksud dan tujuan penandatangan surat pernyataan kesepakatan pada acara tanggal 28 September 2011, mengingat pada saat mau penandatangan tidak ada prolog/penjelasan dari moderator sehingga Bupati Berau meminta untuk ditunda.

Beberapa kasus lainnya seperti Berita Media pada lintas daerah, beberapa yang ada didalam catatan kami diantaranya adalah :

a. Balikpapan – Kukar (11 dan 12 Oktober 2011)

Pernyataan Walikota Balikpapan dalam media tanggal 11 Oktober 2011 perlunya DPRD dan Pemrov bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah batas Balikpapan – Kukar, terkait penyelesaian Tata Ruang Kota pada ruas Balikpapan Timur – Samboja, dapat diimformasikan sebagai berikut. Permasalahan ini bukan masalah batas, karena batas pada segmen dimaksud telah tuntas. Yang jadi persoalan adalah keinginan Balikpapan untuk meminta Pemerintah Kukar, untuk tidak mengizinkan aktivitas tambang pada lahan seluas sekitar sungai Wain yang berada di wilayah Kukar. Permintaan Pemkot Balikpapan selebar 500 sepanjang sungai Wain yang berada di Balikpapan dari batas Balikpapan kearah kabupaten Kukar diminta tidak di tambang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin, agar kawasan tersebut aman, dan tidak ada aktivitas yang dapat mengganggu persediaan/kelestarian sungai Wain. Daerah ini statusnya di Kukar bukan hutan lindung, sedangkan di Balikpapan hutan lindung. Dengan demikian semestinya menjadi kewenangan instansi terkait lainnya seperti BKLH, Dinas Pertambangan, Kehutanan dan lembaga terkait lainnya termasuk Biro PWK.

b. Kutim – Bontang;

Masyarakat Sidrap yang bermukim di Kutim, berkeinginan memasukkan wilayah tempat tinggal mereka (Desa domisili) ke Bontang. Persoalan ini telah lama difasilitasi oleh Pemprov. Persoalan bukan persoalan batas, karena batas dimaksud telah selesai de

ngan adanya ketetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri pada daerah domisili tersebut, tetapi persoalannya adalah aspirasi keinginan masyarakat bergabung ke Bontang, Masalah ini sudah difasilitasi Gubernur, dan telah diselesaikan bahwa persetujuan tergantung pada DPRD dan Pemkab Kutim. Pemprov Kalimantan Timur pada saat ini sedang menunggu perkembangan kerjasama yang pernah ditawarkan oleh Pemkab Kutim, dan kemudian direspon oleh Pemkot Bontang dalam konsultasi pada tanggal 22 Juli 2011 di Biro Penataan Wilayah dan Kerjasama. Namun sampai saat ini belum ada respon kembali, baik dari Kutim maupun Bontang.

c. Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung;

Sesuai dengan kewenangan yang ada pada Gubernur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 serta surat Bupati Nunukan yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung pada butir 4 disebutkan bahwa apapun yang menjadi Keputusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Pusat kedepan yang berkaitan dengan Tapal Batas Wilayah Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung itulah harus dihormati bersama.

Berkenaan hal tersebut, maka langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelesaian batas daerah Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung yaitu melalui win-win solution. Adapun tarikan batas dari Provinsi Kalimantan Timur sesuai hasil rapat teknis Tim Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tim PBD Provinsi menyepakati tarikan Batas Daerah antara Kab. Nunukan dengan Kab. Tana Tidung dimulai dari Muara Sungai Linuang Kayam (Pilar Terpasang/Pulau Mandul) menyusuri sungai Linuang Kayam sampai Muara Sungai Bengkawat dan selanjutnya menyusuri ke hulu Sungai Bengkawat hingga garis batas versi Kab. Nunukan (antara titik 4 dan 5), kemudian mengikuti tarikan garis batas Kab. Nunukan hingga ke hulu Sungai Lagub dan menyusuri ke hilir Sungai Lagub hingga ke Sungai Linuang Kayam yang selanjutnya mengikuti tarikan garis batas Undang – undang No. 34 Tahun 2007sampai ke garis batas versi Kab. Nunukan ( antara titik 11 dan 12 ) menuju ke titik 3 sampai ke titik 1 ( BA Kesepakatan 2007) yang selanjutnya menuju ke titik pertigaan kesepakatan tahun 2005.
Kemudian hasil tarikan batas tersebut pada tanggal 26 Agustus 2010 telah dikonsultasikan ke Bakosurtanal dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa tarikan batas dimulai dari titik kesepakatan (pilar terpasang) langsung mengikuti sungai Linuang Kayam sampai kemuara sungai Bengkawat dan selanjut menyusuri sungai bengkawat sampai hulu sungai tersebut. Kemudian hulu sungai Bengkawat ditarik lurus dengan arah azimuth 295° 4’ 17” menuju hulu sungai Lagob dan selanjutnya dari sungai lagob menuju sungai linuang kayam kemudian mengikuti hulu sungai linuang kayam dan ditarik lurus menuju titik 3 Berita Acara kesepakatan tahun 2007.

Rencana Penanda Tanganan Surat Kesepakatan Penyerahan

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan terkait batas wilayah diatas, perlu juga dilakukan pembahasan secara lebih luas hal-hal selain batas. Untuk mengatasi persoalan batas wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur diatas maka perlu dilakukan pertemuan secara khusus.

Guna menghindari persoalan batas wilayah tidak menjadi konflik yang berkepanjangan dan mengingat persoalannya sudah cukup lama dan belum ada titik temu/kesepakatan antara kedua Tim PBD Kabupaten yang berbatasan, maka untuk mempercepat penyelesaian permasalahan batas tersebut perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menyerahkannya ke Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan Gubernur dalam PP Nomor : 19 Tahun 2010 Jo. PP Nomor : 23 Tahun 2011, sehingga adanya kepastian hukum batas wilayah antara Kabupaten yang berbatasan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan (terutama pemberian pelayanan kepada masyarakat dan swasta).

Mendahului rencana diatas, akan dilakukan persiapan data, dan serangkaian pembahasan rapat batas yang membahas secara teknis, untuk mendapatkan gambaran jelas dan respon terhadap gagasan diatas. Realisasi rencana diatas akan dilakukan dalam rapat Sinkronisasi, yaitu Pertemuan Pejabat untuk menyepakati Program Penegasan Batas Kabupaten/kota setahun kedepan, di rencanakan akan dilakukan di Balikpapan. Dalam rapat ini diharapkan dapat dipimpin langsung Asisten Pemerintahan Provinsi, dengan menghadirkan Asisten I/Pejabat yang membidangi, yang berkenan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan ini, kepada Pemerintah Provinsi untuk diselesaikan permasalahannya.

Kedudukan Sinkronisasi ini sangat penting, karena selain sebagai wahana untuk menyampaikan sinkronisasi ruas-ruas yang akan diprogramkan tahun 2012, juga untuk menyampaikan hasil evaluasi, dan upaya menyelesaikan/atau rencana penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi selama 1 (satu) tahun sebelumnya. (Ir. Fuad Asaddin, M.Si., Kepala Biro Penataan Wilayah dan Kerjasama).

zp8497586rq

BIRO TASTAWIMA PERSIAPKAN PENANDATANGANAN KERJASAMA PROVINSI KALTIM – JATIM DI SURABAYA Oleh : Ir. Fuad Asaddin, M.Si.

Sejak beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Provinsi dan Kalimantan Timur telah menyiapkan naskah kerjasama dibidang transmigrasi. Kerjasama ini merupakan penjabaran dari Memorandum of Understanding kedua daerah, yang melingkupi beberapa sector. Secara teknis, kerjasama daerah diatas digarap oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kedua daerah, termasuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, dengan melibatkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pusat. Kerjasama ini difasilitasi oleh Biro Penataan Daerah, dan Kerjasama Prov Kaltim dan Biro Kerjasama Jatim.

Menindak lanjuti penanda tanganan kerjasama diatas, maka tanggal 21 Oktober 2011 kemarin, Pemerintah Provinsi Jatim, mengundang Pemerintah Daerah Kaltim untuk melakukan penandatanganan, pada tanggal 25 Oktober 2011 yang akan datang di Surabaya. Penandatanganan ini di lakukan bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden RI ke Surabaya. Namun kemudian datang informasi penundaan, sampai ada pemberihatuan lebih lanjut.

Kedua Pemerintah Provinsi ini bermaksud melakukan kerjasama dibidang transmigrasi. Disamping kedua Pemerintah Provinsi juga me

libatkan, Bupati Bulungan dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Maksud dan Tujuan kerjasama ini adalah, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan ketransmigrasian dalam rangka memberdayakan potensi daerah masing-masing. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Bidang-bidang yang dikerjasamakan meliputi: Komunikasi, informasi dan edukasi, survey potensi kawasan, penyediaan tanah, perencanaan kawasan dan tata ruang permukiman transmigrasi, penyiapan permukiman, pengerahan dan penempatan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tranmigrasi.

Kesepakatan Bersama ini nantinya akan dijabarkan lebih teknis, oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah daerah masing-masing kedalam Perjanjian Kerjasama. Lokasinya di Delta Kayan kabupaten Bulungan. Dalam hal ini kabupaten Bulungan akan menyediakan lahan dimaksud, sedangkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukungnya akan dibantu oleh kedua Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kerjasama ini direncanakan berlangsung selama 5(lima) tahun. (Ir. Fuad Asaddin, M.Si., Kepala Biro Penataan Wilayah dan Kerjasama).

zp8497586rq

PEMERINTAH PROVINSI MELAKSANAKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN WILAYAH NASIONAL DAN KALIMANTAN TIMUR Oleh : Ir. Fuad Asaddin, M.Si.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Sosialisasi Penataan Wilayah tanggal 1 November 2011 yang akan datang di Samarinda. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretarita Daerah Provinsi. Acara yang akan mengambil tempat di ruang serba guna Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ini direncanakan akan dihadiri oleh Bagian Pemerintahan yang membidangi Penataan Wilayah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten/Kota dan Tim Sukses Pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Acara ini diharapkan sebagai wahana sosialisasi kebijakan penataan wilayah, yang akan disampaikan oleh yang mewakili Depdagri, dan Pemerintah Provinsi. Dalam acara ini nantinya akan dipandu oleh Asisten I Pemerintahan, dengan mengetengahkan materi kebijakan Penataan Wilayah Nasional dan Kalimantan Timur, serta Tanya jawab. Narasumber 2(dua) orang dari Depdagri masing-masing Robert Mogawe (Kasubdid Penataan Wilayah II) akan menyampaikan materi Kebijakan Penataan Wilayah Nasional, dan Hendaryanto Kasubdit Wilayah I Direktorat Penataan Otsus dan DPOD, menyampaikan Kebijakan Penataan Wilayah di Kalimantan Timur. Peserta dapat menanyakan, dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap perlu, dalam acara 1(satu) hari ini.

Dari Sosialisasi ini diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat lebih mendalami dan menyamakan persepsi dan aksi terhadap ketentuan-ketentuan, procedur pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah, kebijakan pembentukan daerah baru, perkembangan dan permasalahan daerah-daerah pemekaran di Kalimantan Timur. Dengan sosialisasi ini diharapkan pemerintah lebih mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta pembentukan daerah otonomi baru lebih efektif dan tepat sasaran.

Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang banyak melakukan pembentukan daerah otonomi baru di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan luasnya dukungan wilayah, dan potensi daerah yang besar, serta tuntutan-tuntutan kesisteman baik karena tuntutan luasnya itu sendiri maupun karena posisi wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia di Sabah dan Serawak. Oleh karena itu pemahaman dan aksi yang tepat terhadap philosofi dan pelaksanaan pemekaran ini diperlukan oleh semua pihak yang berkompeten.
Pembentukan Daerah Baru

ejak di lakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 yang lalu, Pemerintah telah memekarkan sebanyak 205 buah DOB. Sehingga pada saat ini jumlah Provinsi, Kabupaten/kota di Indonesia meningkat dari sebanyak 319 menjadi 524 buah.(Tabel 1 dibawah).

Sampai dengan saat ini, dari beberapa Provinsi, dan Kabupaten/kota yang dimekarkan tersebut, dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah menunjukkan kecendrungan masih banyak yang belum berhasil. Untuk menghndari kegagalan yang lebih besar pembentukan daerah otonomi daerah baru kedepan, maka Pemerintah pada tahun 2007 yang lalu, melakukan moratorium yang menjadi dasar penghentian sementara pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia. Sementara itu, dalam tahun 2011 ini telah pula masuk usulan/wacana kurang lebih 146 usulan pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia, dan di Kalimantan Timur ada sebanyak kurang lebih 10 buah, usulan/wacana Pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Untuk mewujudkan pembentukan daerah otonomi baru yang lebih baik, maka pemerintah saat ini telah menyusun Desain Besar Penataan Wilayah di Indonesia tahun 2010-2025. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam penataan wilayah Indonesia Kedepan. Arahan dalam desain besar ini juga nantinya dijadikan acuan penting dalam penyempurnaan Undang-undang 32 tahun 2004 yang sedang diproses pada saat ini.

Penataan Wilayah

Penataan daerah adalah upaya untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan pelayanan public, melalui penataan kelembagaan, aparatur dan ketatalaksanaan dalam daerah otonom sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya secara optimal, seimbang dan lestari dalam upaya meingkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

Pemekaran (Pembentukan Daerah Otonomi Baru) minimal perlu mempertimbangkan 3(tiga) aspek penting yaitu geografis, demografis dan kesisteman. Pertama, aspek Geografis. Pemekaran perlu didukung dengan luasan wilayah tertentu, dengan topografi yang memungkinkan untuk dilakukannya berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah, pengembangan investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis. Demikian pula, status daerah bukan kawasan rawan bencana. Biasanya daerah-daerah rawan bencana, termasuk kawasan lindung, konservasi atau cagar alam juga perlu dipertimbangkan untuk tidak dimekarkan mengingat resiko dan faktor kendala yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan dikawasan tersebut.

Pertimbangan Kedua, adalah faktor demografis, yang meliputi jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk. Bagi Kalimantan Timur faktor demografis mungkin kendala terbesar, mengingat jumlahnya yang kecil, dengan kepadatan yang rendah dan distribusinya yang menyebar, sporadis dan tidak merata, biasanya dalam jumlah yang kecil. Pembentukan daerah otonomi baru, perlu dikembangkan secara efektif dan efisien, oleh karena itu biaya-biaya infrastruktur, aparatur, operasional, dan pembangunan perlu dilakukan secara cermat, agar biaya keperluan pemerintah tidak melebihi keperluan ongkos untuk pembangunan berbagai keperluan masyarakat.

Pertimbangan Ketiga, adalah faktor kesisteman. Beberapa faktor kesisteman yang diperlukan untuk pertimbangan pemekaran daerah adalah, Sistem pertahanan dan keamanan, sistem sosial ekonomi, sistem keuangan, sistem sosial politik, sistem administrasi publik dan sistem managemen pemerintahan. Pertanyaan yang perlu dijawab, apakah perlu dilakukan pemekaran karena alasan-alasan dari situasi-kondisi yang ada, memang terkendala dan menyulitkan bagi berkembangnya suatu penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik. Untuk ini diperlukan berbagai informasi, data dan fakta sebagai bahan kajian yang mampu merekomendasikan faktor-fakto kesisteman diatas.

Penatan daerah di Kalimantan Timur diperlukan sebagai acuan, untuk menata dan mengembangkan daerah-daerah agar dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan dukungan geografis, demografis dan kondisi kesisteman yang berkembang.

Penataan daerah perlu dilakukan secara seimbang, antara pembentukan, penggabungan dan penyesuaian atau mungkin penghapusan. Sikap kehati-hatian dalam melakukan pemekaran diperlukan, guna menghindari terjadinya penggabungan, atau penghapusan daerah yang telah dimekarkan. Alasan pertimbangan pemekaran perlu dibuat secara akuntabel, dengan mengidentifikasi permasalahan dan isyu-isyu yang akuntabel. Biasanya penggabungan, atau penghapusan daerah tidak gampang, karena terkait dengan beban biaya lembaga, dan aparatur,oleh karena itu rawan menimbulkan gangguan ketentraman, dan kerisauan.

Namun sebagai suatu realita, terkait dengan kemampuan pembiayaan dan kesinambungan pelayanan public pilihan ini tak dapat dihindari. Hal ini diperlukan dalam upaya menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan, dan tututan pelayanan public dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ir. Fuad Asaddin, M.Si., Kepala Biro Penataan Wilayah dan Kerjasama).

zp8497586rq