Category Archives: Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

Gelar Pro Workshop Perizinan Daerah Dalam Rangka Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam

SAMARINDA - Dalam upaya persiapan peralihan operatorship wilayah kerja  Mahakam dari Total E&P Indonesie  (TEPI) kepada Pertamina Hulu Mahakam (PHM), pada 1 Januari 2018, Pemprov Kaltim bersama jajaran Pertamina menggelar Pra Workshop, khususnya terkait perijinan. Sedangkan workshop akan dilaksanakan pada 2-3 Febrruari 2017 di Balikpapan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Administarsi Pembangunan Setprov Kaltim H Ichwansyah saat memimpin rapat Pra Workshop Perizinan Daerah dalam Rangka Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam mengatakan, kegiatan ini untuk mempertegas persoalan terkait perijinan di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Harapannya agar berbagai perijinan yang ada bisa diteruskan dan hanya menyesuaikan dengan pengelola baru dan tidak harus melakukan proses perijinan dari nol.

“Jadi pra workshop yang kita lakukan hari ini hanya untuk mempertegas terkait perijianan baik itu dari  instansi dan lembaga maupun dari dinas terkait di lingkungan Pemprov Kaltim,” kata Ichwansyah usai memimpin rapat yang digelar di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/1).

Ihwansyah menjelaskan, meski akan ada  peralihan operatorship wilayah kerja  Mahakam dari Total E&P Indonesie  ke Pertamina Hulu Mahakam, namun  tidak ada perubahan wilayah kerja (lokasi), sumber daya manusia, aktivitas operasi dan berbagai aspek pendukung lainnya.

“Kita akan bantu agar proses penyesuaian perijinan nanti berjalan lancar, jangan sampai ada masalah, karena ini juga terkait dengan penerimaan daerah kita ke depan,” jelas Ichwansyah.

Selain itu, juga diharapkan adanya satu payung kebijakan demi kelancaran proses peralihan perijinan  dari Total E&P Indonesie  ke Pertanina Hulu Mahakam, sehingga tidak menghambat proses operasi dan produksi.

Acara dihadiri  Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Nasvar Nasar, Ketua Tim Persiapan Pengelolaan Mahakam (TPPM) Boyke Pardede, Koordinator peralihan izin/TEPI Nancy Y Munty, serta jajaran dari Pertamina Hulu Mahakam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kaltim Ir Riza Indra Riadi, Kepala Disnakertrans  H Fathul Halim, Kepala Biro Ekonomi Nazrin dan perwakilan  BPN.

Kaltim – DIY Tingkatkan Kerjasama Transmigrasi dan Pendidikan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus meningkatkan kerjasama dengan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi usai mendampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau kawasan transmigrasi di L3 Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, Minggu (8/1).

Menurut dia, Kaltim memiliki kawasan yang sangat luas dan memerlukan dukungan pertambahan penduduk guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dia menjelaskan DIY merupakan salah satu daerah yang selama ini sudah memiliki hubungan kerjasama dengan Kaltim terkait program transmigrasi dan pendidikan.

“Kehadiran Sri Sultan Hamengku Buwono X  ke Kaltim ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kerjasama, khususnya pengembangan kegiatan transmigrasi dan pendidikan,” kata Rusmadi.

Pengembangan program transmigrasi telah dilakukan Kaltim selama ini dengan mendatangkan warga dari DIY maupun beberapa provinsi di Jawa untuk kegiatan pertanian. Sementara kerjasama program pendidikan dilakukan Pemprov Kaltim karena banyak pelajar dan mahasiswa asal Benua Etam yang belajar di DIY.

Selain itu, banyak kegiatan ekonomi kerakyatan atau industri rumahan baik kerajinan maupun makanan ringan DIY yang dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha di Kaltim. “Kita sudah ada perjanjian antara kedua pihak. Ke depan perlu ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama,” ungkap

Fatur: Harus Ada Regulasi Khusus untuk Wilayah Perbatasan

SAMARINDA - Adanya perbedaan letak geografis  antara wilayah Kaltim dengan daerah di pulau Jawa, Pemprov Kaltim sangat memerlukan  regulasi khusus untuk mangatur situasi dan kondisi lingkungan setempat, khususnya untuk kawasan daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman mengatakan, ada beberapa beberapa kasus  dengan  menggunakan regulasi yang tidak mampu menampung kondisi di lapangan khususnya masyarakat pedalaman dan perbatasan di Kaltim. Contohnya  dari sisi biaya untuk wilayah pedalaman dan perbatasan cukup tinggi dan pembiayaan yang sama juga diberlakukan di semua daerah.

“Oleh karena itu untuk wilayah pedalaman dan perbatasan sangat diperlukan standar biaya khusus, belum lagi, masalah waktu  dimana pengadaan barang dan jasa tentunya harus ada ongkos tambahan, hal sangat berpengaruh. Apalagi kalau air surut, transportasi sangat sulit, bahkan untuk sampai ke tujuan memerlukan waktu yang cukup panjang, sementara kalau air normal transportasi hanya ditempuh dua atau tiga hari saja,” kata Fatur Rahman.

Dengan adanya kendala tersebut, kata Fatur tentu  kegiatan pelaksanaan pembangunan di perbatasan sangat terhambat, belum lagi penambahan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu sangat diperlukan regulasi khusus yang mengatur kondisi lingkungan setempat, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi dapat diatasi.

Fatur  mengatakan Pemprov Kaltim terus  memberikan perhatian sangat luar biasa terhadap pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman. Perhatian tersebut salah satunya diwujudkan dengan memberikan perhatian langsung melalui program pembangunan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kawasan perbatasan.

“Pemprov Kaltim sudah melakukan upaya memecah keterisolasian dengan memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan. Karena  kita terus berkomitmen  memajukan kawasan dengan bersinergi bersama program dinas dan instansti terkait,” kata Fatur.

Kaltim Miliki Potensi Kerjasama

SAMARINDA – Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Eropa Tengah dan Timur menilai bahwa Kaltim memiliki potensi dan peluang besar untuk dikerjasamakan dengan kawasan Eropa Tengah dan Timur di berbagai sektor.
Hal itu disampaikan Direktur Eropa Tengah dan Timur Kementerian Luar Negeri T.B.H Witjaksono Adji dalam pertemuan bisnis di Hotel Aston Balikpapan pada Senin (25/7).
Menurutnya, berbagai sektor tersebut seperti ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisatan, kesehatan, pendidikan dan sejumlah sektor lainnya.
“Kaltim ini kaya akan komoditi ekspor unggulan yang dapat masuk pasar negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur seperti CPO, karet dan seafood. Kaltim juga punya potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan dari kawasan Eropa tengah dan timur. Begitu juga dengan bidang pendidikan yang saat ini banyak mahasiswa dari Kaltim nempuh pendidikan di luar negeri dan masih banyak potensi lainnya yang bisa dikerjasamakan,” katanya.
Kemenlu berharap para pelaku bisnis di Kaltim dan pihak terkait lainnya dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur. “Kami akan mendukung dan mendorong peningkatan kerjasama dengan negara-negara dikawassan Eropa Tengah dan Timur,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menyambut baik untuk permasalahan kerjasama ekonomi dalam membangkitkan kembali perekonomian di Kaltim.
“Program kerjasama dengan negara-negara Eropa sudah dibahas. Pada prinsipnya, kami siap bekerjasama. Saya berharap, para pengusaha di Kaltim tidak hanya tinggal diam dalam menangkap peluang kerjasama dengan negara-negara di Eropa,” katanya.

Sosialisasi Pembakuan Nama Rupabumi

BALIKPAPAN - Pembakuan nama rupabumi baik unsur alami maupun unsur buatan dianggap penting dan strategis, sebagai suatu cara untuk tertib administrasi dalam membentuk kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan dan penginformasian suatu unsur rupabumi, terutama informasi mengenai letak geografis dan batas wilayah yang jelas, arti asal bahasa dan sejarah dari nama rupabumi.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang SDM Pendidikan dan Kebudayaan, Dr Sigit Muryono ketika membuka Sosialisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dan Rapat Sinkronisasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan se-Kaltim yang digelar Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama (BPPWK) Setprov Kaltim di Balikpapan, Rabu (20/7). Sosialisasi diikuti 200 peserta yang berasal daru unsur Tim Pembakuan Nama Rupabumi , Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta para Camat se-Kaltim. Sementara itu Narasumber yang diturunkan Tuti Agustina dari Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Ida Herliningsih dari Badan Informasi Geospasial.

Selain rupabumi, hal penting lainnya adalah kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang memuat tentang kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk.

“Semuanya harus dirinci mulai dari kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah,” kata Sigit Muryono.

Kepala BPPWK Setprov Kaltim Abu Helmi menambahkan, hasil pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Daerah priode Tahun 2015 oleh pemerintah melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri telah diterbitkan  Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Admi-nistrasi Pemerintahan dan pada tahun 2016 ini Pemerintah Pusat telah memverifikasi kembali untuk pemutahiran  data tersebut.

 “Pengetahuan dan persamaan persepsi terhadap kondisi rupabumi masing-masing daerah sangat diperlukan, untuk memudahkan memonitor kondisi dan optimasi pengembangannya. Bisa dibayangkan bagaimana bila unsur rupabumi tidak diketahui dan dikenal, pasti kurang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Sebaliknya bila unsur-unsur tersebut dibakukan dapat bermanfaat bagi pimpinan daerah, sebagai bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan,” katanya.

Sehubungan dengan itu Pemprov Kaltim melalui BPPWK lanjutnya, melakukan pembakuan  rupabumi sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan   Surat Edaran Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri Nomor 125.1/1785/PUM tanggal 16 Mei 2013 Hal Pedoman Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Nama Rupabumi Unsur Alami.