Category Archives: Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

Rakornas Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pembakuan Nama RUpabumi

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional bertempat di Hotel Aryaduta Jl. Prapatan, Jakarta dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Sekretaris Daerah di Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Biro Pemerintahan/sebutan lain seluruh Indonesia, Kepala Bappeda seluruh Indonesia, dan Kepala BPPMD seluruh Indonesia. Dalam paparan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, mengatakan bahwa Kebijakan Nasional Pembakuan Nama Rupabumi adalah mendorong dan memfasilitasi terwujudnya tertib administrasi pemerintahan utamanya dalam pembakuan nama unsur rupabumi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan dan perlunya sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan percepatan pembakuan nama rupabumi di Indonesia.

Direktur Pemberdayaan  Pulau – Pulau Kecil, mengatakan bahwa mayoritas pulau kecil kita tidak memiliki identitas yang diakui secara nasional, menamakan pulau berarti memastikan fungsi pemerintahan kita berlaku di wilayah tersebut, dan status kepemilikan kita berlaku di wilayah negara diperkuat dengan adanya penamaan. Oleh sebab itu tertib administrasi perpulauan kita mejadi tujuan besar agenda kita.  Serta perlu penambahan penganggaran dalam rangka percepatan penyelesaian pembakuan Nama Pulau.

Pembakuan Nama Rupabumi dalam paparan Kepala Pusat mengatakan, bahwa penamaan rupabumi perlu memperhatikan kaidah Penamaan rupabumi perlu menggunakan bahasa Indonesia,  bahasa daerah, dan menghindari bahasa asing dengan diperhatikan kaidah bahasa Indonesia tentang pembakuan nama rupa bumi: ejaan Bahasa nasional harus diutamakan daripada bahasa asing agar jati diri bangsa dipertahankan.

Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pembakuan Nama Rupabumi dengan melaksanakan: Tim Nasional melakukan Pembinaan, Sosialisasi dan Bintek Pembakuan Nama Rupabumi di Indonesia; Panitia Provinsi memverifikasi data rupabumi dari kabupaten/kota; Panitia kabupaten/kota mendata atau menginventarisasi rupabumi di wilayahnya. Perlunya memperhatikan peraturan perundangan terkait penamaan rupabumi. Perlunya Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembakuan nama rupabumi dalam APBD. (Sumber : BPPWK)

Penyempurnaan Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov Kalimantan Timur dengan PT. Kereta Api Borneo

Penyempurnaan Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov Kalimantan Timur dengan PT. Kereta Api Borneo tentang Pemberian Beasiswa Masyarakat Kalimantan Timur untuk Belajar ke Rusia dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Agustus 2014, bertempat di Ruang Rapat Tuah Himba Lantai VI Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ir. Tri Murti Rahayu, M.Si selaku Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama ini juga dihadiri oleh beberapa instansi terkait dari Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, Biro Pembangunan Daerah Setda Prov. Kaltim, Inspektorat Wilayah Kalimantan Timur, DInas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daeran Provinsi Kaltim.

Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah merupakan bentuk tindak lanjut dari Memorandum dan untuk mempertegas  komitmen finansial dan komitmen-komitmen lain dari masing-masing Pihak sebagaimana tertuang dalam PKS ini sehubungan dengan pemberian program beasiswa oleh Perseroan kepada 50 (lima puluh) orang pelajar asal Provinsi Kalimantan Timur yang telah lolos seleksi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan hasilnya telah disetujui oleh Perseroan (“Pelajar Angkatan Pertama“) untuk masa akademik yang dimulai September 2014 dan berakhir pada tahun 2020.

Tujuan dari pemberian program beasiswa ini yaitu : Untuk menjamin tersedianya Sumber Daya Manusia di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kompetensi untuk mengoperasikan sarana dan prasarana perkeretaapian sehubungan dengan kebutuhan Perseroan, Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang infrastruktur pada umumnya dan bidang perkeretaapian pada khususnya, dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporasi dan Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Proses seleksi terhadap Pelajar Angkatan Pertama untuk penerimaan program beasiswa untuk Masa Pendidikan 2014 – 2020 telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dibantu oleh institusi pendidikan yang kredibel di Kalimantan Timur dan hasilnya telah disetujui oleh Perseroan.

Pelajar penerima beasiswa ini, wajib menjalani pendidikannya dengan baik dan sepatutnya di Universitas yang dituju untuk mencapai target akademis yang ditentukan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pelajar penerima program beasiswa wajib kembali ke Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan dan mengabdikan ilmu yang telah diperolehnya dengan bekerja pada Perseroan dalam suatu ikatan kerja yang bersifat wajib dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dari waktu ke waktu. (Sumber : BPPWK)

Rapat Koordinasi Regional III Inventarisasi Nama Unsur Rupabumi Alami

Rapat Koordinasi Regional III yang dilaksanakan oleh Ditjen PUM Kemendagri Dalam rangka inventarisasi nama unsur rupabumi alami dan guna terwujudnya tertib administrasi bidang Pembakuan Nama Rupabumi unsur alami di Indonesia. Rapat Koordinasi ini berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tanggal 18 – 20 Juni 2014 bertempat di Hotel Aston Belitung Jalan Pattimura Tanjung Pandan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dalam acara Rapat Koordinasi ini, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh, Dra. Endang Sugiatik, SE. M.Si selaku Kasubbag Toponimi Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama.

Sebagian unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur rupabumi buatan, yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia masih banyak yang belum diberi nama. Demikian pula dengan unsur rupabumi yang sudah  bernama, belum dibakukan baik dalam ejaan, tulisan,maupun ucapan. Berpindahnya wilayah administrasi unsur rupabumi di daerah akibat pembentukan provinsi/kabupaten/kota baru.

Tujuan Pembakuan Nama Rupabumi adalah Mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Indonesia; Menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mewujudkan adanya gazetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia; Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.

Unsur Rupabumi meliputi Alam (gunung, bukit, rawa, danau, tanjung, sungai, teluk), Buatan(bendungan, jalan, jembatan, pelabuhan, stasiun). Rupabumi dimaksud perlu diberi nama dan dibakukan serta dimasukkan dalam Gasetir Nasional. Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis, unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administrasi.

Inventarisasi unsur rupabumi alami terdiri atas : unsur alami di darat ; dan unsur alami di perairan/laut. Unsur alami di darat antara lain pulau (pembakuan nama pulau), gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, lembah, kawah, kaldera, dataran tinggi, gua, tanjung dan semenanjung. Unsur alami di perairan/laut antara lain air terjun, sungai, jeram, riam, muara/kuala, delta, gosong, danau, rawa, gunung bawah laut, palung, laguna, selat, teluk, atol,laut, dan sebagainya. (Sumber : Biro PPWK)

Rapat Teknis Ke-19 KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur/Peringkat Negeri Sabah

Rapat Teknis Ke-19 KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur/Peringkat Negeri Sabah dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2014 bertempat di Hotel Le-Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara. Tujuan dari dilaksanakannya Rapat Teknis Ke-19 KK/JKK Sosek Malindo ini dalam rangka merumuskan kebijakan yang ditempuh dalam kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia, khususnya kerjasama KK/JKK Pembangunan Sosial Ekonomi Perbatasan Indonesia – Malaysia antara Kalimantan Timur dan Sabah.  Dalam Rapat Teknis ini dihadiri oleh 44 orang Delegasi dari Jawatan Kuasa Kerja Peringkat Negeri Sabah yang diketuai oleh Datuk Asnimar Binti H. Sukardi, serta dari beberapa SKPD terkait dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir bagi Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Sosek Malindo, karena pada Tahun 2015 mendatang Sosek Malindo akan dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Utara yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia.

Penerimaan Delegasi dari Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah dan Penyambutan berupa makan malam di Hotel Le Grandeur, Jakarta, Indonesia. Rapat Teknis ini diawali dengan acara pembukaan, dimana didahului dengan laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Teknis ke-19 KK/JKK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Timur/Peringkat Negeri Sabah yang disampaikan oleh Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Tri Murti Rahayu, M.Si, kemudian sambutan pembukaan oleh Pengerusi JKK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah dan Sambutan Pembukaan oleh Ketua KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Drs. A.S. Fathur Rahman, M.Si.

Rapat Teknis ini resmi di buka dengan di tandai pemukulan Gong oleh Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Timur Drs. A.S. Fathur Rahman, M.Si selaku Ketua KK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur. Rapat Teknis ini bersifat tertutup yang dihadiri seluruh anggota Delegasi dan Peninjau/Pemerhati yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan Rapat Teknis ini dilaksanakan pembahasan Kertas Kerja 1-3 sesuai kelompok Kertas Kerja masing-masing sekaligus mengusulkan Kebijakan yang dituangkan dalam Kertas Kerja masing-masing. Kertas Kerja I (satu) mengenai Bidang Sosial Budaya, Kertas Kerja II (dua) Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan, dan Kertas Kerja III (tiga) Bidang Keselamatan/Keamanan, dan Pengurusan Sempadan/Perbatasan. Dari hasil Kertas Kerja 1-3 yang telah disepakati dalam Rapat Teknis ini, nantinya akan dimajukan pada Sidang Ke-19 JKK/KK Sosek Malindo untuk ditetapkan sebagai program bersama, yang berdasarkan agenda akan dilaksanakan pada Bulan September 2014 di Kuala Lumpur.

Penutupan Rapat Teknis ini bersifat terbuka yang dihadiri oleh seluruh Anggota Delegasi dan Undangan. Dalam acara ini dilaksanakan penyerahan hasil final Kertas Kerja kepada Ketua Delegasi JKK Sosek malindo Peringkat Negeri Sabah untuk dibahas lebih lanjut pada Sidang Ke-19 JKK/KK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltim dan ditetapkan sebagai program bersama. (Sumber : Biro PPWK)

Rapat Pembahasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Mahakam Ulu Dengan Kabupaten Kutai Barat

Rapat Pembahasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Mahakam Ulu Dengan Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, bertempat di Ruang Rapat Tuah Himba Lantai VI Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Rapat ini dipimpin langsun oleh Ir. Tri Murti Rahayu, M.Si selaku Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur. Rapat ini dihadiri oleh Tim PBD (Penegasan Batas Daerah) dari Kabupaten Mahakam Ulu, Tim PBD Kabupaten Kutai Barat, dan Tim PBD Provinsi.

Dari hasil rapat yang telah dilaksanakan ini, diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan data kepada Pemerintah Provinsi yang dijadikan acuan dalam pembuatan Peta Kerja di lapangan paling lambat pada minggu kedua bulan Juni tahun 2014.

Hasil Rapat kedua memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat melakukan pengumpulan data lapangan sebagai referensi dalam penegasan batas wilayah kedua kabupaten. Pengumpulan data lapangan dijadwalkan oleh Pemerintah Provinsi pada Minggu kedua bulan September 2014.

sumber : http://biro-ppwk.kaltimprov.go.id