Category Archives: Biro Pembangunan Daerah

Pendapatan Kaltim Masih Bergantung Ekspor Migas

SAMARINDA – Kegiatan ekspor merupakan komponen terbesar sumber pendapatan Kaltim, khususnya ekspor minyak dan gas bumi (migas) serta batubara. Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi pada Rakor Bappeda se-Kaltim dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2018 di Balikpapan, Selasa (7/3).

Menurut Rusmadi, kontribusi kegiatan ekspor tersebut terhadap pergerakan ekonomi Kaltim mencapai 50 persen dari keseluruhan komponen pendapatan daerah.

“Kegiatan ekspor kita ini mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 50 persen,” kata Rusmadi.

Karenanya, saat ekspor Kaltim menurun drastis akibat kondisi ekonomi global, maka terjadi konstraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) dalam dua tahun terakhir (2015-2016).

Utamanya terhadap dua komponen ekspor yakni migas dan batubara yang mengalami penurunan harga di tingkat dunia. Padahal ekonomi Kaltim sangat bergantung pada dua komponen tersebut.

Rusmadi menjelaskan berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional (Indonesia) yang tetap terjaga karena hampir 50 persen ekonomi ditopang konsumsi rumah tangga.

“Jadi kalau rumah tangga berpenghasilan cukup dan melakukan transaksi sehari-hari maka ekonomi terjaga. Namun konsumsi rumah tangga nasional berbeda dengan Kaltim yang tidak sampai 20 persen. Sisanya masih ditopang ekspor impor dan investasi,” ungkap Rusmadi.

Kedepan ujarnya, Pemprov terus memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan pertanian dalam arti luas sebagai lokomotif ekonomi Kaltim dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam baru terbarukan.

Utamanya pengembangan subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan dan perkebunan termasuk kehutanan (HTI).

Lawatan Raja Salman Ke Indonesia Juga Dirasakan Kaltim

BERKAH lawatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia, sejak kemarin (1/3), dirasakan Kaltim. Salah satu poin kerja sama yang dijajaki Pemerintah RI dengan Pemerintah Arab Saudi adalah investasi di bidang energi.

Saat ini, pemerintah sedang getol membangun proyek pengembangan dan pembangunan refinery (kilang minyak) baru. Satu dari dua proyek refinery baru itu berada di Bontang, Kaltim. Kini proyek grass root refinery (GRR) Bontang dalam tahap penawaran proyek yang dilakukan pada 28 Februari.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, Pertamina sedang menjaring investor yang akan mendanai proyek multitriliun itu. Sebanyak 95 pemodal dari seluruh dunia disebut-sebut telah menyatakan minat.

Perusahaan calon mitra tersebut merupakan perusahaan refinery, trading company, dan institusi finansial. Di antaranya, sebanyak 12 perusahaan migas berskala besar. Selepas mengumpulkan puluhan calon mitra strategis proyek GRR Bontang dalam penawaran proyek, sekarang Pertamina meminta perusahaan tersebut mengumpulkan request for information pada 2 April.

“Banyak yang berpartisipasi pada project expose (penawaran proyek) ini. Ada dari Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, maupun Indonesia. Yang pasti, kami ingin bermitra dengan perusahaan yang punya komitmen tinggi menuntaskan proyek pada 2023,” ujar Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina Rachmad Hardadi, Selasa (28/2).

Lebih spesifik, dalam daftar yang ikut penawaran proyek kilang Bontang, disebut Rachmad, salah satunya yakni Saudi Aramco, BUMN perminyakan Arab Saudi. Diketahui, Saudi Aramco sejak 2016 telah memastikan menjadi investor di proyek pengembangan kilang di Cilacap, Jawa Tengah.

Menurut dia, terdapat empat karakteristik utama calon mitra yang dikehendaki Pertamina. Adapun itu, memiliki rekam jejak yang kuat terhadap industri pengolahan minyak, utamanya keandalan operasional dan eksekusi proyek.

Di samping itu, korporasi tersebut juga dapat menyesuaikan struktur dan model bisnis yang dikehendaki Pertamina. BUMN yang bergerak di bidang migas itu menargetkan memperoleh mitra strategis pada 28 April 2017.

Setelah itu, Pertamina bersama mitra strategis akan memulai proses bankable feasibility study yang ditargetkan selesai awal 2018. Itu sekaligus menuntaskan pembentukan konsorsium.

Tahapan berikutnya, preliminary-investment decision 1 akan ditetapkan untuk menggambarkan perkiraan awal investasi proyek GRR Bontang. Tak hanya diperuntukkan guna kebutuhan minyak dalam negeri, produksi kilang itu akan diekspor ke dua negara tujuan, Filipina dan Australia.

DUKUNG PENUH

Tahap penawaran proyek kilang minyak baru di Bontang yang dilaksanakan Pertamina sekaligus mengakhiri kabar bakal dipindahkannya proyek itu ke Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Jauh sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Balikpapan, Desember 2016, juga memastikan tak ada pemindahan GRR Bontang.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut baik langkah progresif Pertamina yang akan menetapkan investor kilang di Bontang, bulan depan. Pemerintah daerah dalam hal ini, akan membantu penyelesaian persoalan keperluan lahan untuk proyek yang diestimasi menelan USD 8–10 miliar itu.

Setelah pengujung 2016, Faroek menerangkan telah meninjau lokasi rencana berdirinya kilang bersama wali kota Bontang. Lokasi proyek tersebut, terang dia, milik PT Badak LNG yang notabene BUMN.

“Jadi, tidak ada masalah. Dananya dari Pertamina pusat semua,” ujarnya, di Kantor Gubernur, kemarin (1/3) siang. Sekalipun, lanjut dia, persoalan di lapangan ada klaim masyarakat bahwa lahan tersebut belum dibebaskan.

Dalam kunjungan Raja Salman ke Indonesia, dia memang mendapat informasi bahwa kilang  Bontang turut ditawarkan Pemerintah RI. “Mudah-mudahan itu betul dan bisa segera dikerjakan. Tidak ada provinsi yang memiliki dua refinery, kecuali Kaltim,” imbuhnya.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan bersyukur kilang minyak Bontang turut masuk dalam rencana kerja sama yang akan dibiayai Arab Saudi. Yang bisa diperbuat Pemkot Bontang, yakni mendukung dari sisi regulasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bontang dengan menyesuaikan keberadaan proyek kilang tersebut.

Diketahui, total keperluan lahan proyek kilang minyak itu seluas 661 hektare. Sementara itu, khusus area pembangunan kilang tersebut sekira 468 hektare. Nah, yang jadi persoalan, dalam RTRW Bontang yang lama, kawasan industri hanya diakomodasi seluas 254 hektare. “Dalam revisi RTRW, kawasan industri diusulkan diubah menjadi 454 hektare,” terang Neni.

Sembari menunggu pembahasan rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW di DPRD Bontang, secara teknis pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kaltim. BKPRD Bontang pun telah menindaklanjuti konsultasi itu dengan melakukan perbaikan. “Ini tinggal menunggu surat rekomendasi gubernur sebagai hasil konsultasi itu,” ucap dia.

Dalam revisi RTRW itu, pemkot juga melakukan konsultasi Badan Informasi Geospasial sebanyak tiga kali. Saat ini, hasil perbaikan BKPRD Bontang dalam pengecekan BIG sebelum diterbitkan surat persetujuan peta rencana tata ruang.

“Kedua surat itu (gubernur dan BIG) menjadi syarat surat persetujuan substansi dari Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) bisa terbit,” jelasnya. Meski demikian, bahan revisi RTRW Bontang sudah diserahkan ke Kementerian ATR untuk dibahas secara informasi.

Bila berdasar RTRW lama, laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang menyebut, seluas 162 hektare telah diterbitkan sertifikat. Sementara itu, seluas 262 hektare dalam proses melengkapi administrasi. Jelas dia, ada klaim masyarakat yang muncul. Mereka memohon ganti rugi terhadap kepemilikan lahan tersebut. “Ada juga yang sudah di-enclave. BPN tidak berani menerbitkan sertifikat tanahnya sekira 100 hektare,” paparnya.(sumber : http://kaltim.procal.co)

Pemprov-Pertamina Gelar Pra Workshop Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam

#

Keterangan Gambar : Asisten Perekenomian dan Administrasi Pembangunan H Ichwansyah memimpin rapat Pra Workshop Perizinan Daerah dalam Rangka Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam. (umar/humasprov)

 

 

Berharap Berbagai Perijinan Dilanjutkan

SAMARINDA - Dalam upaya persiapan peralihan operatorship wilayah kerja  Mahakam dari Total E&P Indonesie  (TEPI) kepada Pertamina Hulu Mahakam (PHM), pada 1 Januari 2018, Pemprov Kaltim bersama jajaran Pertamina menggelar Pra Workshop, khususnya terkait perijinan. Sedangkan workshop akan dilaksanakan pada 2-3 Febrruari 2017 di Balikpapan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Administarsi Pembangunan Setprov Kaltim H Ichwansyah saat memimpin rapat Pra Workshop Perizinan Daerah dalam Rangka Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam mengatakan, kegiatan ini untuk mempertegas persoalan terkait perijinan di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Harapannya agar berbagai perijinan yang ada bisa diteruskan dan hanya menyesuaikan dengan pengelola baru dan tidak harus melakukan proses perijinan dari nol.

“Jadi pra workshop yang kita lakukan hari ini hanya untuk mempertegas terkait perijianan baik itu dari  instansi dan lembaga maupun dari dinas terkait di lingkungan Pemprov Kaltim,” kata Ichwansyah usai memimpin rapat yang digelar di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/1).

Ihwansyah menjelaskan, meski akan ada  peralihan operatorship wilayah kerja  Mahakam dari Total E&P Indonesie  ke Pertamina Hulu Mahakam, namun  tidak ada perubahan wilayah kerja (lokasi), sumber daya manusia, aktivitas operasi dan berbagai aspek pendukung lainnya.

“Kita akan bantu agar proses penyesuaian perijinan nanti berjalan lancar, jangan sampai ada masalah, karena ini juga terkait dengan penerimaan daerah kita ke depan,” jelas Ichwansyah.

Selain itu, juga diharapkan adanya satu payung kebijakan demi kelancaran proses peralihan perijinan  dari Total E&P Indonesie  ke Pertanina Hulu Mahakam, sehingga tidak menghambat proses operasi dan produksi.

Acara dihadiri  Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Nasvar Nasar, Ketua Tim Persiapan Pengelolaan Mahakam (TPPM) Boyke Pardede, Koordinator peralihan izin/TEPI Nancy Y Munty, serta jajaran dari Pertamina Hulu Mahakam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kaltim Ir Riza Indra Riadi, Kepala Disnakertrans  H Fathul Halim, Kepala Biro Ekonomi Nazrin dan perwakilan  BPN. (mar/sul/es/humasprov)

Perbankan Ditawari Bangun Tol Samarinda-Bontang

SAMARINDA – Rencana pembangunan jalan tol jalur Samarinda – Bontang sudah mendapat lampu hijau Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan jalan ini merupakan kelanjutan jalur tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99,2 kilometer yang mendapat dukungan pusat dan saat ini terus dikebut penyelesaiannya.

Bahkan pembangunan jalan tol ini rencananya hingga sampai ke KIPI Maloy Kutai Timur setelah melewati kawasan Sangatta dan Kaliorang serta Sangkulirang.

Karenanya, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mencoba menawarkan lembaga perbankan nasional untuk terlibat dalam pembangunan jalur tol dari Kota Tepian itu.

Tawaran itu disampaikan Gubernur Kaltim pada peresmian ATM Drive Thru Bersama di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (16/1).

“Saya tawarkan bank nasional untuk ikut membangun jalan tol Samarinda-Bontang. Jalan ini masuk proyek strategis nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan kota setelah tol Balikpapan-Samarinda yang ditarget rampung akhir 2018,” kata Awang Faroek Ishak.

Pelibatan lembaga perbankan milik negara ini menurut gubernur sangat penting, terutama dalam pembiayaan bersama dengan pola PPP (publik private partnership) atau kolaborasi pembiayaan pembangunan pemerintah dan swasta.

Apalagi lanjutnya, sesuai aturan yang menyebutkan pembangunan proyek nasional tidak bisa dibiayai lembaga perbankan milik daerah seperti BPD Kaltim.

“Biarlah pembangunan jalan-jalan daerah saja dikerjakan BPD Kaltim atau lembaga perbankan lokal. Tetapi untuk jalan tol ini saya ajak perbankan nasional membiayainya,” ujar Awang Faroek.

Panjang jalan tol Samarinda-Bontang ini ditaksir sekitar 94 km. Jalur jalan Samarinda-Bontang saat ini adalah 122 km.  Jalan Tol Samarinda – Balikpapan terbagi dalam 4 Seksi, yakni Seksi I : Palaran – Bandara Samarinda Baru (BSB) sepanjang 23,5 km, Seksi 2 : BSB – Sambera sepanjang 24 km, Seksi 3 : Sambera – Marangkayu sepanjang 22,5 km dan Seksi 4 : Marangkayu – Bontang sepanjang 24 km.

Bulan Depan Mulai Lelang Proyek

SAMARINDA - APBD Kaltim 2017 mengalami kemunduran. Bukan hanya nominal, juga waktu pengesahan peraturan daerah (perda) APBD. Itu pula yang membuat Kaltim bersama tujuh provinsi lain dinyatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlambat menetapkan.

Belakangan, Pemprov Kaltim mengklaim tak telat karena sudah mengesahkan pada 28 Desember. Tidak sampai melewati akhir tahun. Tapi, tidak demikian menurut Peraturan Mendagri Nomor 31 Tahun 2016.

Dalam pedoman penyusunan APBD 2017, selambat-lambatnya disahkan sebulan sebelum tutup tahun anggaran atau 30 November. Artinya, waktu pengesahan APBD Kaltim lewat hampir sebulan dari ketentuan itu.

Dalam perjalanan penetapan Perda APBD Kaltim, pada 2017 ini menjadi yang terlambat dalam kurun lima tahun belakangan. Biasanya dilaksanakan pada Oktober dan November. Bahkan, APBD 2015 disahkan pada Agustus. Yang dikhawatirkan dari keterlambatan itu, yakni belanja pembangunan yang ikut mundur. Secara otomatis, hasil pembangunan lambat dinikmati masyarakat.

“APBD tidak akan mengganggu tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kawan-kawan bisa cek ke rumah sakit dan tugas pelayanan lain,” ujar Sekprov Kaltim Rusmadi di ruang rapat gubernur, kemarin (3/1) siang. Semisal ada yang terganggu, berarti APBD memiliki konsekuensi. Nyatanya, terang dia, tidak.

Sampai sekarang, APBD Kaltim belum melewati tahap evaluasi di Kemendagri. Untuk tahapan tersebut, paling lama memakan waktu dua pekan. Dengan begitu, bila dokumen APBD baru diserahkan pemprov kepada kementerian, kemarin (3/1), hasil evaluasi baru keluar medio Januari.

Itu juga bila tak ada catatan dari kementerian. Jika sebaliknya, pemerintah daerah mesti memperbaiki sesuai arahan. Sebelum tahapan itu klir, lelang kegiatan pembangunan tidak bisa dijalankan.

“Saat memulai tahun anggaran baru ini, pemprov memastikan keuangan daerah aman. Yang jelas cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan (gaji personel dan biaya operasional),” tutur ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim itu. Tapi, menurut informasi yang dihimpun Kaltim Post, hingga kemarin, pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga non-PNS belum menerima gaji. Itu lantaran faktor administrasi yang tengah berproses.

Dari APBD 2016 setelah perubahan sebesar Rp 7,98 triliun, realisasi hingga tutup tahun anggaran Rp 7,53 triliun atau setara 94,28 persen. Itu berarti, sisa lebih perhitungan anggaran APBD 2016 sebesar Rp 467 miliar.

Dana hampir setengah triliun rupiah tersebut yang disebut-sebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pada awal tahun. Itu sembari menunggu dana transfer pusat ke daerah turun. “Dana itu likuid untuk menjaga roda pemerintahan dan pembangunan berjalan,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo telah berulang mewanti-wanti agar pemerintah daerah menggenjot daya serap anggaran. Salah satu caranya, yakni mengesahkan anggaran tepat waktu. Pemerintah pusat mengharapkan pada Desember sebelum masuk tahun anggaran baru, proses lelang sudah bisa dilaksanakan.

Dengan demikian, program pembangunan daerah sudah bisa “berlari”. Terlebih, saat pertumbuhan ekonomi yang melesu. Salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi daerah adalah dari belanja.

Terpisah, Ketua DPRD Kaltim M Syahrun HS mengakui, penetapan Perda APBD 2017 kurang ideal dari segi waktu. Ia pun meyakini pusat maklum sekalipun Kaltim mengesahkan pada 28 Desember. Terpenting, tak melewati 31 Desember.

Disebutnya, ada beberapa hal yang membuat APBD tidak cepat disahkan. TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim alot dalam membahas program strategis yang diakomodasi. Apalagi, di tengah kondisi keuangan daerah yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Jadi, ujar ketua Banggar itu, mesti jeli dalam menentukan program prioritas. Sembari, menunggu perkembangan pendapatan daerah untuk membiayai belanja. “Itu biasa, dinamika dalam membahas. Muaranya sama, untuk kepentingan rakyat,” kata politikus Golkar itu.

Keterlambatan ini, terang dia, tak sampai berdampak luas terhadap terganggunya layanan publik. Alung, begitu disapa, meyakini, bulan depan lelang kegiatan sudah bisa berjalan. Informasi dari pemerintah, seluruh dokumen lelang sudah disiapkan. Begitu evaluasi kementerian keluar, lelang langsung berjalan. Dengan asumsi rata-rata lelang berlangsung sebulan, pada Maret atau April sudah bisa penandatanganan kontrak pekerjaan. “Walaupun sedikit mundur pelaksanaan, tapi tidak jauh,” imbuhnya.

Lagi pula dalam APBD Kaltim 2017 sebesar Rp 8,09 triliun, alokasi belanja langsung sebagian besar tersedot untuk pembiayaan tujuh proyek dengan skema kontrak tahun jamak alias multiyears contract. Disebut-sebut, lebih Rp 500 miliar untuk itu. “Kalau itu tinggal bayar, tidak perlu lelang,” sebut dia.

Anggota Banggar lainnya, Syafruddin mengatakan, implikasi lambatnya APBD disahkan, disebutnya tak ada masalah. Lagi pula keterlambatan itu karena banyak hal. Bukan kehendak pemerintah daerah (pemda) dan DPRD. Ini ada kaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah yang menjadi amanat PP 18/2016. Pemda mesti menyusun aturan turunan berupa perda. “Perlu proses waktu. Perangkat daerah itu berkaitan dengan pembiayaan,” kata ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim itu.

Belum lagi, pusat memerintahkan pemprov untuk melakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013–2018. Itu merupakan landasan dasar. Dengan kondisi keuangan yang seret seperti sekarang, menjadi realistis mengevaluasi target yang dicanangkan saat RPJMD disusun.

“Jadi, tidak boleh juga menyamakan dengan tahun lalu. Saya kira ini dialami seluruh provinsi. Harusnya pusat memaklumi. Awalnya juga dari mereka (kebijakan OPD dan revisi RPJMD),” paparnya.

Sebelumnya, menghilangkan total keterlambatan pengesahan Perda APBD sesuai jadwal, tampaknya, masih mimpi. Terbukti, saat tahun anggaran 2017 sudah masuk per 1 Januari, masih ada delapan provinsi di Indonesia yang belum tuntas pengesahan APBD 2017-nya. Termasuk Kaltim. Itu berdasar rilis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Humas Setprov Kaltim Tri Murti Rahayu menerangkan, sebenarnya APBD Kaltim 2017 diketok tidak melampaui batas waktu 31 Desember. Proses pengesahan telah dilaksanakan pada 28 Desember dalam rapat paripurna ke-39 di DPRD Kaltim.

Namun, informasi dari Biro Keuangan Setprov Kaltim –sekarang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah– dokumen APBD 2017 sebesar Rp 8,09 triliun belum sempat diserahkan ke Kemendagri yang kemudian dilakukan evaluasi. Itu karena setelah disahkan, dokumen tersebut masih dirapikan. Dokumen tersebut baru diserahkan ke pusat kemarin (3/1). Hal itu yang ditengarai oleh Kemendagri, Kaltim dianggap belum mengesahkan APBD 2017. (sumber : http://kaltim.procal.co)