Category Archives: Biro Pemerintahan Umum

Logo dan Tema HUT Ke 60 Provinsi Kalimantan Timur

60 TAHUN kaltim

Peringatan HUT ke-60 Provinsi Kaltim

SAMARINDA- Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak meminta kepada seluruh SKPD di lingkup Pemprov Kaltim terlibat dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-60 Provinsi Kaltim pada 9 Januari 2017 yang akan datang.

“Walaupun pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan peringatan pada tahun-tahun sebelumnya, diharapkan semua dinas, instansi dan lembaga untuk bersama-sama ikut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan HUT ke-60 Provinsi Kaltim,” pinta Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak saat memimpin rapat persiapan di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (13/10).

“Setiap SKPD harus bisa menjadi salah satu kepanitian dalam berbagai kegiatan lomba, dalam memeriahkan peringatan HUT Provinsi Kaltim dan tentunya disesuaikan dengan bidang SKPD yang bersangkutan, misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga(Dispora) Kaltim menjadi panitia berbagai cabang olahraga,” ujarnya.

 Awang Faroek berpesan, kegiatan dalam memeriahkan HUT Provinsi Kaltim, tidak harus dilakukan pada bulan Januari 2017, tetapi kegiatannya sudah bisa dilakukan sekarang, seperti pada rangkaian kegiatan Kaltim Bershalawat yang merupakan kerjasama Pemprov dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim  yang menghadirkan Majelis Ahbaabut Musthofa  Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf,  yang akan digelar Stadion Madya Sempaja Samarinda pada Kamis (20/10).

“Kaltim Bershalawat adalah rangkaian awal peringatan HUT Provinsi Kaltim ke-60, setelah itu boleh dilakukan berbagai kegaiatan lainnya, baik lomba olahraga tradisional,  gowes spektakuler, gerak jalan sehat, pasar murah, pameran pembangunan maupun kegiatan lainnya,” kata Awang.

Peringatan HUT Provinsi Kaltim ke-60 mendatang, Awang Faroek menginginkan agar kegiatanya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim baik itu dalam kegiatan  lomba berbagai cabang olahraga, maupun kegiatan sosial lainnya, misalnya bhakti sosial berupa pengobatan gratis bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan, kemudian   operasi bibir sumbing dan operasi katarak secara gratis.

“Peringatan HUT Provinsi Kaltim harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim yang ditandai dengan berbagai lomba maupun kegiatan bhakti sosial lainnya, oleh karena itu harus dilaksanakan semeriah mungkin meskipun dengan kesederhaaan,” kata Awang Faroek

Sejak terbit UU RI Nomor 24 Tahun 2013 PENYEBUTAN E- KTP BERUBAH MENJADI KTP-el

Penyebutan E-KTP ( electronic KTP ) berubah menjadi KTP elektronik dan disingkat KTP-el. Kartu Tanda Penduduk Elektronik , selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Perubahan penyebutan ini sesuai dengan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, masa berlaku KTP-el adalah seumur hidup untuk warga Negara Indonesia sedangkan bagi orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. “Masa berlaku KTP elektronik bagi WNI adalah seumur hidup, termasuk bagi KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang ini ditetapkan ,” . Meskipun berlaku seumur hidup, tetapi bila terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Perubahan elemen data penduduk antara lain perubahan tempat dan tanggal lahir, status, agama, pindah domisili, pekerjaan bahkan nama. Dengan adanya perubahan ini maka secara otomatis biodata dalam data saat rekam dulu harus diganti. Meskipun ada perubahan data tapi tidak akan mempengaruhi atau merubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena setiap warga pemegang KTP-el masing masing sudah memiliki NIK sendiri sendiri

Hasil Rumusan Rakernas Pencatatan Sipil Tahun 2016 di Pekanbaru yang ikuti Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur

Ditjen Dukcapil Kemendagri menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2016 di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, pada tanggal 24 – 26 Agustus 2016. Rakernas ini mengangkat tema ”Menuju Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Rakyatnya melalui Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Inovatif, Mudah, Cepat, Akurat dan Gratis”.

Untuk mengetahui hasil Rakernas tersebut, silakan download hasil rumusannya berikut ini:

 

Rumusan_Rakernas_Pencatatan_Sipil_Pekanbaru_2016

Diblokir Kemenkominfo, Situs Cek KTP Ilegal Tidak Dapat Diakses

Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil bergerak cepat menonaktifkan website cek KTP tidak resmi yang beralamat di ektp.cektkp.com. Situs yang beberapa hari terakhir marak beredar melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Facebook tersebut banyak digunakan masyarakat untuk mengetahui identitas seseorang hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pemblokiran website yang menggunakan data tidak valid tersebut dilakukan Kemenkoninfo atas permintaan resmi Kemendagri, Sabtu (27/08/2016).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. meminta masyarakat untuk tidak mengakses situs tersebut. Menurutnya, data yang ada di website tersebut hanya data penduduk usia di atas 17 tahun dan tidak valid karena menggunakan data lama.

“Untuk situs itu kita sudah cek, itu bukan dari Kemendagri. Kalau Kemendagri NIK yang tertera lengkap, sedangkan yang pada situs tersebut hanya dari umur 17 tahun ke atas,” tegas Prof. Zudan di sela-sela pagelaran wayang kulit di kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (27/08/2016).

Prof. Zudan juga menyampaikan, data penduduk aman di Sistem Database Kependudukan Nasional. “Data kita aman, traffic-nya aman, dan log-nya juga aman” tutup Zudan.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa situs cek KTP tersebut tidak resmi. “Kemendagri tidak pernah membuat situs tersebut”, tegas Mendagri.

Memastikan pemblokiran tersebut, Tim Media Dukcapil Kemendagri, Minggu (28/08/2016), mengunjungi laman website ektp.cektkp.com. Ternyata benar, situs tersebut tidak dapat diakses.

Laman situs tersebut hanya menampilkan kalimat “Oops! Maaf, akses anda ke halaman ini diblokir karena muatan konten negatif sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif”. Dukcapil***