Category Archives: Biro Pemerintahan Umum

Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu di Ketahui

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Satu, Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013). KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

Dua, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

Tiga, Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakartaakan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

Empat, Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

Lima, Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

Enam, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

Tujuh, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

Delapan, Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

Sembilan, Stelsel Aktif

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

Sepuluh, Petugas Registrasi

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

Sebelas, Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013). Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Dua Belas, Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

Tiga Belas, Penambahan Sanksi

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013). Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013). Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013. Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota.

 

Penyerahan Printer KTP-El Ke Kab/Kota Se Kalimantan Timur

DSC_7329

Sebagai tindaklanjut hasil Rakornas Pencatatan Sipil Angkatan I di Hotel Gran Senyiur Balikpapan pada tanggal 28 – 30 September 2015. Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Koordinasi  dengan Disdukcapil Kab/Kota se Kalimantan Timur untuk  optimalisasi pelaksanaan hasil Rakornas utamanya cakupan pencatatan sipil khususnya cakupan pencatatan kelahiran anak dikalangan anak 0-18 tahun sesuai dengan kebijakan nasional, sebagai perwujudan Nawa Cita pertama pemerintah untuk menghadirkan negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui peningkatan pelayanan pencatatan sipil. Rapat di rangkai dengan penyerahan mesin cetak printer KTP-El  sebanyak 2 unit tiap kab/kota oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada seluruh Disdukcapil Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rapat kependudukan dan pencatatan sipil tanggal 7 Oktober 2015.  Printer tersebut merupakan bantun pemerintah pusat dalam rangka mendukung pencapaian target nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

RAPAT FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI BIRO DAN BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA SE – KALIMANTAN TIMUR

DSC_6567

Pada hari ini Rabu tanggal 09 September 2015, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong telah dilaksanakan Rapat Forum Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kab/Kota se Kaltim pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Narasumber sebagai berikut:

  1. Made Suwandi Msoc.sc, Ph.D
  2. Meiliana, SE, MM

Adapun hasil rekomendasi kesepakatan Rapat Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kab/Kota se Kaltim adalah sebagai berikut :

  1. Asisten Pemerintahan dan Kabag Pemerintahan Setda Kab/Kota se Kalimantan Timur sepakat meningkatkan komunikasi yang intensif antar pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam mengawal pelaksanaan UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah khususnya menyangkut peralihan kewenangan antar tingkatan/susunan pemerintahan.

 

  1. Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, Kabag Pemerintahan dan Kabag Organisasi Setda Kab/Kota se Kalimantan Timur mengawal pembentukan Tim P3D dan mendorong percepatan inventarisasi Personil, Pembiayaan, Sarana & Prasarana serta Dokumen yang akan dialihkan.

 

  1. Menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima P2D (Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

 

  1. Tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2016 di Kabupaten Berau.

 

Pelantikan Penjabat Bupati Kutai Kartanegara di Lamin Etam

Tanggal 09 Juli 2015 Pukul 10.00 Wita , HM Chairil Anwar akan dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kutai Kartanegara, di Lamin Etam,Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Samarinda. Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak langsung yang mengambil sumpah dan melantik HM Chairil Anwar Dafip . Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.64-4544 tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015.

Untuk kelancaran acara pelantikan itu, protokoler Pemprov Kaltim telah melaksanakan geladi yang dihadiri H Awang Faroek Ishak dan HM Chairil Anwar, pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 Wita,  untuk melaksanakan tahapan-tahapan acara pengambilan sumpah di Lamin Etam.

Pelantikan selain dihadiri pejabat Pemprov  Kaltim juga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat di lingkungan Pemkab Kukar, juga Instansi Vertikal di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartangera.
HM Chairil Anwar merupakan asisten I Bidang Administrasi Hukum dan Pemerintahan Setkab Kukar. Melalui SK Mendagri tersebut, Chairil akan memimpin Kukar hingga terpilih bupati definitif hasil pilkada, rencananya dilaksanakan Desember 2015.DSC_0450

TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-70 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

Logo HUT RI 70 (warna)

Gerakan Nasional“Ayo Kerja” Pada 70 tahun Indonesia Merdeka

Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku

Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya

……………………………………………………

Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya

Untuk Indonesia Raya

Tujuh puluh Indonesia Merdeka adalah rakhmat tak ternilai dari Allah Yang Maha Kuasa. Kita meyakini sebagaimana para Bapak dan Ibu Bangsa Indonesia meyakini, bahwa Indonesia Merdeka adalah suatu jembatan emas untuk mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara, yakni: memiliki Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Harapan itu hanya bisa dicapai dengan kerja. Hanya melalui kerja sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Hanya melalui kerja, bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan sekaligus membangun raganya untuk kejayaan Indonesia Raya. Hanya melalui kerja, Republik Indonesia akan dapat berdiri kokoh untuk selama-lamanya dan mampu mewujudkan semua cita-cita mulia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Kerja yang dimaksud bukanlah semata-mata kerja biasa. Kerja haruslah dilakukan dengan keinsyafan akan kekuatan dari Persatuan Indonesia. Kerja yang dilakukan dengan gotong royong. Gotong royong dari seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Gotong royong bukan hanya urusan rakyat, para pemimpin-pun harus mampu memberi contoh bergotong royong dalam kerja. Karena kita yakin bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini dalam aras nasional, regional dan global memerlukan suatu upaya bersama yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gotong-royong dalam kerja seharusnya menjadi jiwa gerakan perayaan 70 tahun kemerdekaan Indonesia.

Melalui Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka, yang dicanangkan tepat di Nol Kilometer Indonesia di Kota Sabang ini, Presiden Joko Widodo bertekad menjadikannya sebagai titik tolak mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan gotong royong. Presiden Joko Widodo ingin menggunakan momentum perayaan 70 tahun Indonesia merdeka untuk memperbarui tekad dalam mewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia. Harapan para petani. Harapan para nelayan. Harapan kaum buruh, Harapan rakyat di kawasan perbatasan dan pulau- pulau terluar. Harapan dari segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan keinsyafan itulah, dari Nol Kilometer Indonesia ini Presiden Joko Widodo menyerukan: Ayo Kerja! Ayo Kerja! Ayo Kerja! Presiden Joko Widodo mengajak kerja bersama-sama untuk membuat harapan rakyat itu bisa terwujud. Gerakan “Ayo Kerja” ini merupakan satu langkah besar mewujudkan impian Indonesia Merdeka dalam arti sesungguhnya.

Ayo kerja bukanlah slogan semata melainkan sebuah pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan seperti halnya yang pernah dibayangkan oleh Bung Karno, Bapak Bangsa dan Proklamator Kemerdekaan bahwa “…pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan; pergerakan kita itu haruslah pada hakekatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai kesulur-sulurnya dan akar-akarnya.” Presiden Joko Widodo memiliki keyakinan yang sama bahwa pergerakan yang kita ingin bangun adalah pergerakan menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, ketertindasan, ketidakadilan, ketidak merdekaan serta membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100 persen. Itulah makna yang paling mendasar dari revolusi mental

Ayo Kerja! Sesungguhnya adalah perwujudan praktis dari gerakan revolusi mental yang juga dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya. Revolusi mental itu bukan hanya untuk rakyat namun harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral maupun konstitusional untuk bekerja jujur, tanpa pamrih, melayani rakyat secara paripurna.

Gerakan Nasional “Ayo Kerja” tidak ingin berhenti pada slogan ataupun perayaan semata, tapi gerakan ‘Ayo Kerja’ ingin menjadi gerakan nyata yang diharapkan mampu membangkitkan semangat rakyat dalam mewujudkan impian Indonesia Merdeka. Gerakan “Ayo Kerja” juga berupaya mendorong partisipasi seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat, turun tangan secara bersama-sama mewujudkan impiannya.

Dalam pencanangan Gerakan Nasional “Ayo Kerja” ini, Presiden Joko Widodo menyaksikan pembacaan impian Indonesia 70 Tahun ke depan dari salah seorang perwakilan anak bangsa di ujung paling barat Indonesia. Penulisan impian anak bangsa itu akan disimpan secara rapi dalam “Kapsul Waktu”. Membayangkan Indonesia 70 Tahun ke depan di harapkan bergulir di seluruh pelosok Indonesia: mulai dari desa-desa di pedalaman, kampung-kampung pesisir sampai dengan di kota-kota. Impian seluruh rakyat Indonesia dari 34 Provinsi akan disimpan dalam “Kapsul Waktu” yang rencananya perjalanannya berakhir di Provinsi Papua, tepatnya di ujung timur Indonesia, Merauke. Di Merauke inilah Presiden Joko Widodo akan menuliskan impiannya tentang 70 Tahun Indonesia ke depan dan menyimpannya dalam “Kapsul Waktu”. Membayangkan Indonesia masa depan melalui “Kapsul Waktu”, adalah menuliskan harapan tentang kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya. Tugas kita bersama untuk bergerak mewujudkannya.

Ayo Kerja!

Untuk download logo nya dapat buka website setneg RI dengan link

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8824