Category Archives: Biro Pemerintahan Umum

Pelantikan Penjabat Bupati Kutai Kartanegara di Lamin Etam

Tanggal 09 Juli 2015 Pukul 10.00 Wita , HM Chairil Anwar akan dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kutai Kartanegara, di Lamin Etam,Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Samarinda. Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak langsung yang mengambil sumpah dan melantik HM Chairil Anwar Dafip . Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.64-4544 tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015.

Untuk kelancaran acara pelantikan itu, protokoler Pemprov Kaltim telah melaksanakan geladi yang dihadiri H Awang Faroek Ishak dan HM Chairil Anwar, pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 Wita,  untuk melaksanakan tahapan-tahapan acara pengambilan sumpah di Lamin Etam.

Pelantikan selain dihadiri pejabat Pemprov  Kaltim juga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat di lingkungan Pemkab Kukar, juga Instansi Vertikal di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartangera.
HM Chairil Anwar merupakan asisten I Bidang Administrasi Hukum dan Pemerintahan Setkab Kukar. Melalui SK Mendagri tersebut, Chairil akan memimpin Kukar hingga terpilih bupati definitif hasil pilkada, rencananya dilaksanakan Desember 2015.DSC_0450

TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-70 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

Logo HUT RI 70 (warna)

Gerakan Nasional“Ayo Kerja” Pada 70 tahun Indonesia Merdeka

Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku

Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya

……………………………………………………

Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya

Untuk Indonesia Raya

Tujuh puluh Indonesia Merdeka adalah rakhmat tak ternilai dari Allah Yang Maha Kuasa. Kita meyakini sebagaimana para Bapak dan Ibu Bangsa Indonesia meyakini, bahwa Indonesia Merdeka adalah suatu jembatan emas untuk mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara, yakni: memiliki Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Harapan itu hanya bisa dicapai dengan kerja. Hanya melalui kerja sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Hanya melalui kerja, bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan sekaligus membangun raganya untuk kejayaan Indonesia Raya. Hanya melalui kerja, Republik Indonesia akan dapat berdiri kokoh untuk selama-lamanya dan mampu mewujudkan semua cita-cita mulia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Kerja yang dimaksud bukanlah semata-mata kerja biasa. Kerja haruslah dilakukan dengan keinsyafan akan kekuatan dari Persatuan Indonesia. Kerja yang dilakukan dengan gotong royong. Gotong royong dari seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Gotong royong bukan hanya urusan rakyat, para pemimpin-pun harus mampu memberi contoh bergotong royong dalam kerja. Karena kita yakin bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini dalam aras nasional, regional dan global memerlukan suatu upaya bersama yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gotong-royong dalam kerja seharusnya menjadi jiwa gerakan perayaan 70 tahun kemerdekaan Indonesia.

Melalui Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka, yang dicanangkan tepat di Nol Kilometer Indonesia di Kota Sabang ini, Presiden Joko Widodo bertekad menjadikannya sebagai titik tolak mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan gotong royong. Presiden Joko Widodo ingin menggunakan momentum perayaan 70 tahun Indonesia merdeka untuk memperbarui tekad dalam mewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia. Harapan para petani. Harapan para nelayan. Harapan kaum buruh, Harapan rakyat di kawasan perbatasan dan pulau- pulau terluar. Harapan dari segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan keinsyafan itulah, dari Nol Kilometer Indonesia ini Presiden Joko Widodo menyerukan: Ayo Kerja! Ayo Kerja! Ayo Kerja! Presiden Joko Widodo mengajak kerja bersama-sama untuk membuat harapan rakyat itu bisa terwujud. Gerakan “Ayo Kerja” ini merupakan satu langkah besar mewujudkan impian Indonesia Merdeka dalam arti sesungguhnya.

Ayo kerja bukanlah slogan semata melainkan sebuah pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan seperti halnya yang pernah dibayangkan oleh Bung Karno, Bapak Bangsa dan Proklamator Kemerdekaan bahwa “…pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan; pergerakan kita itu haruslah pada hakekatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai kesulur-sulurnya dan akar-akarnya.” Presiden Joko Widodo memiliki keyakinan yang sama bahwa pergerakan yang kita ingin bangun adalah pergerakan menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, ketertindasan, ketidakadilan, ketidak merdekaan serta membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100 persen. Itulah makna yang paling mendasar dari revolusi mental

Ayo Kerja! Sesungguhnya adalah perwujudan praktis dari gerakan revolusi mental yang juga dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya. Revolusi mental itu bukan hanya untuk rakyat namun harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral maupun konstitusional untuk bekerja jujur, tanpa pamrih, melayani rakyat secara paripurna.

Gerakan Nasional “Ayo Kerja” tidak ingin berhenti pada slogan ataupun perayaan semata, tapi gerakan ‘Ayo Kerja’ ingin menjadi gerakan nyata yang diharapkan mampu membangkitkan semangat rakyat dalam mewujudkan impian Indonesia Merdeka. Gerakan “Ayo Kerja” juga berupaya mendorong partisipasi seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat, turun tangan secara bersama-sama mewujudkan impiannya.

Dalam pencanangan Gerakan Nasional “Ayo Kerja” ini, Presiden Joko Widodo menyaksikan pembacaan impian Indonesia 70 Tahun ke depan dari salah seorang perwakilan anak bangsa di ujung paling barat Indonesia. Penulisan impian anak bangsa itu akan disimpan secara rapi dalam “Kapsul Waktu”. Membayangkan Indonesia 70 Tahun ke depan di harapkan bergulir di seluruh pelosok Indonesia: mulai dari desa-desa di pedalaman, kampung-kampung pesisir sampai dengan di kota-kota. Impian seluruh rakyat Indonesia dari 34 Provinsi akan disimpan dalam “Kapsul Waktu” yang rencananya perjalanannya berakhir di Provinsi Papua, tepatnya di ujung timur Indonesia, Merauke. Di Merauke inilah Presiden Joko Widodo akan menuliskan impiannya tentang 70 Tahun Indonesia ke depan dan menyimpannya dalam “Kapsul Waktu”. Membayangkan Indonesia masa depan melalui “Kapsul Waktu”, adalah menuliskan harapan tentang kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya. Tugas kita bersama untuk bergerak mewujudkannya.

Ayo Kerja!

Untuk download logo nya dapat buka website setneg RI dengan link

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8824

 

Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil

DSC_9558

Pada tanggal 19 s.d 20 Mei 2015 Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim melalui Bagian Kependudukan melaksanakan Pelatihan Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015 bertempat di ruang Rapat Tepian II Lantai II Kantor Gubernur Kaltim dengan peserta sebagai berikut :

  1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencata-tan Sipil Kab/Kota se Kaltim.
  2. Kepala Seksi Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim.
  3. 2 (dua) Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  4. Administrator Database (ADB) pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim

Kepala Biro Pemerinta-han Umum dalam arahannya diwakili oleh Kepala Bagian Kependudukan menekankan agar setelah mengikuti Bimtek ini Kabupaten/Kota dapat melakukan pencatatan buku register akta pencatatan sipil dengan baik dan arsip buku register dapat terdokumentasi dengan baik agar tidak menimbulkan dampak hukum dikemudian hari, selain itu dengan tertibnya pencatatan buku register pencatatan sipil maka akan terwujud tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Kasi Kematian pada Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan materi berkaitan dengan Kebijakan Pencatatan Sipil, berdasarkan UU 23/2006 dan UU 24/2013, Kebijakan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang salah satu Agenda Prioritas (AP) dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah “Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak” dengan target indikator sebagai berikut :

 

2015 2016 2017 2018 2019
75 % 77,5 % 80 % 82,5 %

Serta Langkah-langkah Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak dan dilanjutkan dengan diskusi membahas permasalahan pencatatan sipil di daerah.

Tim Teknis dari Direktorat PIAK melakukan uji coba pengembangan aplikasi SIAK untuk memudahkan ADB melakukan entry Kepemilikan Akta Kelahiran yang terintegrasi dengan SIAK sehingga melalui aplikasi ini dapat diketahui dengan cepat berapa besar cakupan kepemilikan akta kelahiran di suatu daerah dan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang pertama menggunakan aplikasi ini, untuk Akta Kelahiran yang diterbitkan sebelum Program SIAK, maka harus dientry satu persatu melalui buku register ke dalam SIAK untuk itu Pemerintah Pusat melalui APBN Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk honorarium petugas entry data register akta ke dalam SIAK.

Pelatihan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015

up3

Pada tanggl 7 Mei 2015 Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim melalui Bagian Kependudukan melaksanakan Pelatihan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015 bertempat di ruang Rapat Tepian I Lantai II Kantor Gubernur Kaltim dengan peserta sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota se Kaltim.
  2. Kepala Bagian Kependudukan Setda Prov. Kaltim beserta Staf.
  3. Kepala Bidang yang menangani Profil Perkembangan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  4. Kepala Seksi yang menangani Profil Perkembangan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  5. ADB pada Biro Permerintahan Provinsi Kaltim
  6. ADB pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim

Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya diwakili oleh Asisten Pemerintahan menekankan agar setelah mengikuti Bimtek ini Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyusun Profil Perkembangan Kependudukan dengan baik dan akurat sehingga dapat dipergunakan oleh perencana dan pengambil keputusan maupun pihak-pihak yang membutuhkan dalam menyusun program pembangunan di wilayahnya sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Direktur Pengembangan Kebijakan Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI menjelaskan mengenai Kebijakan Profil Perkembangan Kependudukan serta Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Perbaikan Data Anomali dan Data Ganda untuk kepentingan Pilkada Serentak Tahun 2015.

Guru Besar Fakultas Ekonomi pada Universitas Mulawarman Samarinda menjelaskan mengenai Indikator dan Analisa Data Kependudukan yang intinya bahwa kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan sebagai dasar pelaksanaan yang terkait dengan dasar kebijaksanaan pembangunan sekaligus dengan tujuan (penduduk sebagai subjek sekaligus menjadi objek pembangunan). Dengan tersedianya Profil Perkembangan Kependudukan secara komprehensif dengan data yang akurat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berwawasan kependudukan sehingga program pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

Kasie Pengembangan Wawasan Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI menjelaskan mengenai teknis penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan melalui Sistem berbasis database SIAK sehingga data yang diperlukan sebagaimana Permendagri 65 Tahun 2010 dapat tersaji lebih cepat dengan akurasi yang tinggi.

Kunjungan Kerja Bagian Kependudukan Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kunjungan1

Menindak lanjuti surat Sekretaris Daerah ProvinsiJawa Barat tanggal 20 April 2015 Nomor : 094/1863/Pem.Um hal Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan pertemuan pada tanggal 29 April 2015 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim pukul 09.00 s.d 11.30 wita. Tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

  1. Kepala Bagian Kependudukan Biro Pemerintahan Setda Prov. Jabar
  2. Kasubbag Administrasi dan Data Kependudukan Setda Prov. Jabar.
  3. Kasubbag Pencatatan Sipil Setda Prov. Jabar
  4. Bendahara APBN Dana Dekonsentrasi
  5. Administrator Database Kependudukan
  6. Staf Pelaksana subbagian Adm. Dan Data Kependudukan
  7. Staf Pelaksana subbagian Pencatatan Sipil

Tim ProvinsiJawa Barat diterima oleh Kepala Bagian Kependudukan mewakili Kepala Biro Pemerintahan Umum yang pada saat bersamaan sedang melakukan tugas kedinasan bersama Gubernur Kalimantan Timur. Maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan sharing pengalaman terkait penyelengaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta untuk mempererat silaturahmi antar Provinsi.

Program dan kegiatan Bagian Kependudukan Prov. Jabar tidak terlalu jauh berbeda dengan  program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Kependudukan Prov. Kaltim termasuk juga permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perekaman dan pencetakan KTP-el di Kabupaten/Kota seperti terbatasnya blangko KTP-el, jaringan yang sering down dan peralatan yang rusak namun perbaikannya lambat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, 626 Kecamatan, 641 Kelurahan dan 5.319 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 42.332.370 jiwa (data kemendagri semester 1 Tahun 2014). Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertarik dengan penilaian penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan motivasi penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga kedepannya, Pemprov. Jabar akan melakukan kegiatan serupa dengan apa yang telah dilakukan Pemprov. Kaltim.