Category Archives: Biro Pemerintahan Umum

Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil

DSC_9558

Pada tanggal 19 s.d 20 Mei 2015 Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim melalui Bagian Kependudukan melaksanakan Pelatihan Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015 bertempat di ruang Rapat Tepian II Lantai II Kantor Gubernur Kaltim dengan peserta sebagai berikut :

  1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencata-tan Sipil Kab/Kota se Kaltim.
  2. Kepala Seksi Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim.
  3. 2 (dua) Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  4. Administrator Database (ADB) pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim

Kepala Biro Pemerinta-han Umum dalam arahannya diwakili oleh Kepala Bagian Kependudukan menekankan agar setelah mengikuti Bimtek ini Kabupaten/Kota dapat melakukan pencatatan buku register akta pencatatan sipil dengan baik dan arsip buku register dapat terdokumentasi dengan baik agar tidak menimbulkan dampak hukum dikemudian hari, selain itu dengan tertibnya pencatatan buku register pencatatan sipil maka akan terwujud tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Kasi Kematian pada Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan materi berkaitan dengan Kebijakan Pencatatan Sipil, berdasarkan UU 23/2006 dan UU 24/2013, Kebijakan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang salah satu Agenda Prioritas (AP) dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah “Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak” dengan target indikator sebagai berikut :

 

2015 2016 2017 2018 2019
75 % 77,5 % 80 % 82,5 %

Serta Langkah-langkah Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak dan dilanjutkan dengan diskusi membahas permasalahan pencatatan sipil di daerah.

Tim Teknis dari Direktorat PIAK melakukan uji coba pengembangan aplikasi SIAK untuk memudahkan ADB melakukan entry Kepemilikan Akta Kelahiran yang terintegrasi dengan SIAK sehingga melalui aplikasi ini dapat diketahui dengan cepat berapa besar cakupan kepemilikan akta kelahiran di suatu daerah dan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang pertama menggunakan aplikasi ini, untuk Akta Kelahiran yang diterbitkan sebelum Program SIAK, maka harus dientry satu persatu melalui buku register ke dalam SIAK untuk itu Pemerintah Pusat melalui APBN Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk honorarium petugas entry data register akta ke dalam SIAK.

Pelatihan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015

up3

Pada tanggl 7 Mei 2015 Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim melalui Bagian Kependudukan melaksanakan Pelatihan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015 bertempat di ruang Rapat Tepian I Lantai II Kantor Gubernur Kaltim dengan peserta sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota se Kaltim.
  2. Kepala Bagian Kependudukan Setda Prov. Kaltim beserta Staf.
  3. Kepala Bidang yang menangani Profil Perkembangan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  4. Kepala Seksi yang menangani Profil Perkembangan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  5. ADB pada Biro Permerintahan Provinsi Kaltim
  6. ADB pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kaltim

Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya diwakili oleh Asisten Pemerintahan menekankan agar setelah mengikuti Bimtek ini Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyusun Profil Perkembangan Kependudukan dengan baik dan akurat sehingga dapat dipergunakan oleh perencana dan pengambil keputusan maupun pihak-pihak yang membutuhkan dalam menyusun program pembangunan di wilayahnya sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Direktur Pengembangan Kebijakan Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI menjelaskan mengenai Kebijakan Profil Perkembangan Kependudukan serta Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Perbaikan Data Anomali dan Data Ganda untuk kepentingan Pilkada Serentak Tahun 2015.

Guru Besar Fakultas Ekonomi pada Universitas Mulawarman Samarinda menjelaskan mengenai Indikator dan Analisa Data Kependudukan yang intinya bahwa kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan sebagai dasar pelaksanaan yang terkait dengan dasar kebijaksanaan pembangunan sekaligus dengan tujuan (penduduk sebagai subjek sekaligus menjadi objek pembangunan). Dengan tersedianya Profil Perkembangan Kependudukan secara komprehensif dengan data yang akurat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berwawasan kependudukan sehingga program pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

Kasie Pengembangan Wawasan Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI menjelaskan mengenai teknis penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan melalui Sistem berbasis database SIAK sehingga data yang diperlukan sebagaimana Permendagri 65 Tahun 2010 dapat tersaji lebih cepat dengan akurasi yang tinggi.

Kunjungan Kerja Bagian Kependudukan Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kunjungan1

Menindak lanjuti surat Sekretaris Daerah ProvinsiJawa Barat tanggal 20 April 2015 Nomor : 094/1863/Pem.Um hal Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan pertemuan pada tanggal 29 April 2015 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim pukul 09.00 s.d 11.30 wita. Tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

  1. Kepala Bagian Kependudukan Biro Pemerintahan Setda Prov. Jabar
  2. Kasubbag Administrasi dan Data Kependudukan Setda Prov. Jabar.
  3. Kasubbag Pencatatan Sipil Setda Prov. Jabar
  4. Bendahara APBN Dana Dekonsentrasi
  5. Administrator Database Kependudukan
  6. Staf Pelaksana subbagian Adm. Dan Data Kependudukan
  7. Staf Pelaksana subbagian Pencatatan Sipil

Tim ProvinsiJawa Barat diterima oleh Kepala Bagian Kependudukan mewakili Kepala Biro Pemerintahan Umum yang pada saat bersamaan sedang melakukan tugas kedinasan bersama Gubernur Kalimantan Timur. Maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan sharing pengalaman terkait penyelengaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta untuk mempererat silaturahmi antar Provinsi.

Program dan kegiatan Bagian Kependudukan Prov. Jabar tidak terlalu jauh berbeda dengan  program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Kependudukan Prov. Kaltim termasuk juga permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perekaman dan pencetakan KTP-el di Kabupaten/Kota seperti terbatasnya blangko KTP-el, jaringan yang sering down dan peralatan yang rusak namun perbaikannya lambat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, 626 Kecamatan, 641 Kelurahan dan 5.319 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 42.332.370 jiwa (data kemendagri semester 1 Tahun 2014). Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertarik dengan penilaian penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan motivasi penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga kedepannya, Pemprov. Jabar akan melakukan kegiatan serupa dengan apa yang telah dilakukan Pemprov. Kaltim.

Rapat Koordinasi FKPD Se Kaltim dan se Kaltara

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis Tanggal : 2 April 2015

      Pukul : 09.00 Wita Tempat : Convention Hall Pemprov. Kaltim, Jl. M. Yamin Samarinda.

Materi yang akan dibahas pada Rakor tersebut adalah :

  1. Stabilitas Kemanaan dan Ketertiban di wilayah Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara
  2. Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara
  3. Tindaklanjut Tahun Pendaruratan Narkoba.
  4. Optimalisasi Target Ketahanan Pangan.
  5. Tindak lanjut kesepakatan Nasional Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam se Indonesi

Peserta Rapat Koordinasi sejumlah + 1.000 orang terdiri dari :

  1. FKPD Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara.
  2. Bupati/Walikota dan Dandim Kabupaten/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  3. Para Camat, Danramil, Babinsa Kabupaten/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  4. KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  5. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  6. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara.

adapun susunan acara dapat di download DISINI 

UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Juga Telah Disahkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan dan diundangkan tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.

Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Untuk download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, silakan klik di sini.