Category Archives: Biro Pemerintahan Umum

Sejak terbit UU RI Nomor 24 Tahun 2013 PENYEBUTAN E- KTP BERUBAH MENJADI KTP-el

Penyebutan E-KTP ( electronic KTP ) berubah menjadi KTP elektronik dan disingkat KTP-el. Kartu Tanda Penduduk Elektronik , selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Perubahan penyebutan ini sesuai dengan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, masa berlaku KTP-el adalah seumur hidup untuk warga Negara Indonesia sedangkan bagi orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. “Masa berlaku KTP elektronik bagi WNI adalah seumur hidup, termasuk bagi KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang ini ditetapkan ,” . Meskipun berlaku seumur hidup, tetapi bila terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Perubahan elemen data penduduk antara lain perubahan tempat dan tanggal lahir, status, agama, pindah domisili, pekerjaan bahkan nama. Dengan adanya perubahan ini maka secara otomatis biodata dalam data saat rekam dulu harus diganti. Meskipun ada perubahan data tapi tidak akan mempengaruhi atau merubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena setiap warga pemegang KTP-el masing masing sudah memiliki NIK sendiri sendiri

Hasil Rumusan Rakernas Pencatatan Sipil Tahun 2016 di Pekanbaru yang ikuti Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur

Ditjen Dukcapil Kemendagri menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2016 di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, pada tanggal 24 – 26 Agustus 2016. Rakernas ini mengangkat tema ”Menuju Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Rakyatnya melalui Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Inovatif, Mudah, Cepat, Akurat dan Gratis”.

Untuk mengetahui hasil Rakernas tersebut, silakan download hasil rumusannya berikut ini:

 

Rumusan_Rakernas_Pencatatan_Sipil_Pekanbaru_2016

Diblokir Kemenkominfo, Situs Cek KTP Ilegal Tidak Dapat Diakses

Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil bergerak cepat menonaktifkan website cek KTP tidak resmi yang beralamat di ektp.cektkp.com. Situs yang beberapa hari terakhir marak beredar melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Facebook tersebut banyak digunakan masyarakat untuk mengetahui identitas seseorang hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pemblokiran website yang menggunakan data tidak valid tersebut dilakukan Kemenkoninfo atas permintaan resmi Kemendagri, Sabtu (27/08/2016).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. meminta masyarakat untuk tidak mengakses situs tersebut. Menurutnya, data yang ada di website tersebut hanya data penduduk usia di atas 17 tahun dan tidak valid karena menggunakan data lama.

“Untuk situs itu kita sudah cek, itu bukan dari Kemendagri. Kalau Kemendagri NIK yang tertera lengkap, sedangkan yang pada situs tersebut hanya dari umur 17 tahun ke atas,” tegas Prof. Zudan di sela-sela pagelaran wayang kulit di kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (27/08/2016).

Prof. Zudan juga menyampaikan, data penduduk aman di Sistem Database Kependudukan Nasional. “Data kita aman, traffic-nya aman, dan log-nya juga aman” tutup Zudan.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa situs cek KTP tersebut tidak resmi. “Kemendagri tidak pernah membuat situs tersebut”, tegas Mendagri.

Memastikan pemblokiran tersebut, Tim Media Dukcapil Kemendagri, Minggu (28/08/2016), mengunjungi laman website ektp.cektkp.com. Ternyata benar, situs tersebut tidak dapat diakses.

Laman situs tersebut hanya menampilkan kalimat “Oops! Maaf, akses anda ke halaman ini diblokir karena muatan konten negatif sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif”. Dukcapil***

plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kabag Kependudukan Mengikuti Rakernas , Optimalkan Data Kependudukan

zudan-arif-fakrulloh_1

PEKANBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil Kemendagri) mengadakan Rapat Kerja Nasional. Hal ini membahas tentang pemantapan pencapaian target nasional data kependudukan termasuk akta kelahiran.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan target pencapaian akta kelahiran anak usia 0-18 tahun adalah 77,5 persen.

“Rakernas ini untuk mengoptimalkan data kependudukan , saat ini sudah 67 persen akta kelahiran dari target 77,5 persen,” kata Zudan di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, (24/8).

Selain membahas akta kelahiran, Dukcapil Kemendagri juga menuntaskan perekaman data kependudukan sampai 30 September 2016 mendatang.

“Perekaman data ini sangat membantu dalam membersihkan data ganda, mudah-mudahan masyarakat dapat segera merekam data, sehingga ketunggalan data penduduk dapat kita peroleh,” ungkap dia.

Zudan menambahkan pemanfaatan data kependudukan ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Masyarakat akan mudah nantinya mendapatkan pelayanan publik, perencanaan pembangunan ke depan, pencegahan kriminal, serta terkait dengan penegakkan hukum.

“Untuk mengoptimalkan data kependudukan ini kita sudah meminta SKPD Pemda, Pemerintah Pusat, Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menggunakan alat baca (card reader) sebagai timbal balik laporan data kependudukan ke Dukcapil Kemendagri” jelas Zudan.

Adapun Kabupaten Sinjai menempati posisi tertinggi dalam kepemilikan akta kelahiran anak yang telah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2016 sebanyak 96.96 persen.

 

Pemanfaatan NIK Untuk Registrasi Kartu Prabayar Mulai Diterapkan

Jakarta - Kerjasama Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 7 provider seluler dalam pemanfaatan NIK sebagai instrumen registrasi kartu seluler prabayar sudah  mulai terimplementasikan di lapangan. Masyarakat yang akan membeli kartu perdana harus melakukan aktivasi kartu prabayarnya dengan menginput NIK sebagai basis registrasi. Pemanfaatan NIK dalam registrasi kartu perdana prabayar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti kenyamanan pelanggan, serta memberikan perlindungan kepada penduduk. Perlindungan tersebut terutama terkait dengan adanya gangguan SMS dari orang yang tidak dikenal, bersifat mengancam, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya. Ke depan, semua pemilik nomor seluler akan terdata secara bertahap dengan menggunakan NIK. Upaya yang telah dirintis Ditjen Dukcapil Kemendagri ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el untuk pencegahan kriminal dan penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut adalah jumlah akses dan registrasi data pelanggan kartu seluler prabayar dari sejumlah provider seluler yang sudah melakukan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan menggunakan NIK.

 

  1. Indosat Seluler mengakses 108.160
  2. Telkomsel mengakses 22.642
  3. Telkomsel Indihome mengakses 1.864
  4. XL Seluler mengakses 193
  5. Smartfren mengakses 179
  6. Hutchinson 3 Seluler mengakses 126
  7. Sampoerna Telecom mengakses 104

 

 

Jumlah total NIK yang diakses hingga saat ini adalah sebanyak 133.268 NIK.

 

Kemendagri menyampaikan terima kasih kepada 7 provider seluler tersebut atas kerjasama pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el, khususnya Indosat dan Telkomsel yang secara konsisten menggunakan NIK sebagai basis registrasi kartu prabayar. Dukcapil***