Category Archives: Biro Pemerintahan Umum

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat oleh Gubernur Kaltim

SAMARINDA – Pelantikan FX Yapan dan Edyanto Arkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat oleh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, Selasa (19/2) di Pendopo Lamin Etam Samarinda berjalan aman, tertib dan lancar.

Pelantikan dihadiri sejumlah perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, DPD RI, DPRD Kaltim, DPRD Kutai Barat, SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Barat, sejumlah petinggi partai politik dan masyarakat.

Gubernur Awang Faroek dalam sambutannya mengatakan bahwa waktu lima tahun bagi seorang pemimpin suatu daerah tidak akan cukup untuk melakukan perubahan-perubahan nyata dengan hasil maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jadi, lima tahun waktu kepemimpinan ke depan ini adalah waktu yang sangat berharga. Kita harus yakin dengan waktu tersebut, semua pembangunan akan berjalan dengan lancar,” katanya.

Melihat kondisi itu, Awang meminta Bupati Yapan dan Wakil Bupati Edyanto Arkan segera bergerak dan bekerja cepat serta melakukan langkah-langkah nyata menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021.

“Segera Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Barat. Sesuaikan dengan RTRW Provinsi yang baru dan segera jalin kerja sama, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh unsur Forkopimda, DPRD dan dinas/instansi terkait di pemerintahan, maupun kemitraan dengan berbagai komponen lain yang ada di dalam masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya di Kutai Barat,” katanya.

Awang berharap sejumlah sektor pembangunan yang telah berkembang dan mengalami kemajuan saat Kubar di bawah kepemimpinan sebelumnya yakni Ismail Thomas dan Didik Effendi dapat terus ditingkatkan dengan mengutamakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta membangun ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara maksimal.

“Selesaikan jalan dan jembatan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya, karena kedua infrastruktur ini sangat penting artinya dalam rangka memecahkan isolasi di Kabupaten Kutai Barat,” pesan Awang.

Sementara itu, Bupati Kubar FX Yapan menegaskan, bahwa dirinya dan Edyanto Arkan telah memiliki keinginan untuk mewujudkan masyarakat Kubar yang semakin adil, mandiri, sejahtera berbasiskan ekonomi kerakyatan serta memiliki program prioritas yakni terkait infrastruktur dan transportasi.

“Kami prioritaskan infrastruktur. kami akan manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin hingga memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Yapan.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat periode 2016-2021 ini juga melakukan penandatanganan pakta integritas yang menyatakan bahwa mereka akan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

DSCF0377

DSCF0369Berdasarkan hasil Rapat Penyampaian Kesimpulan sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Lantai 5 Ruang Batiwakal Kantor Gubernur Prov Kaltim, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus Biro Perlengkapan diantaranya ;

1. Masih banyak SKPD/UPTD dalam penyusunan Laporan Persediaan tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
2. Pencatatan dalam kartu persediaan belum tertib.
3. Selisih antara jumlah fisik dan kartu barang yang ada, jumlahnya tidak sesuai.
4. Terdapat tiket retribusi yang tidak dicatat dan dilaporkan sebagai Persediaan.
5. Terdapat belanja barang bibit ternak yang tidak diperlakukan sebagai barang persediaan sehingga mutasinya tidak dicatat dan sisanya per 31 Desember 2015 tidak dilaporkan.
6. Terdapat stock benih yang belum terjual sampai 31 Desember 2015 belum dilaporkan sebagai persediaan walaupun pencatatan mutasinya lengkap.
7. Terdapat barang diserahkan ke masyarakat yang seharusnya dicatat sebagai persediaan karena belum diserahkan tidak dicatat sebagai persediaan.

DSCF0384Memperhatikan hal tersebut diatas, Biro Perlengkapan berinisiatif untuk mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persediaan untuk Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan Harapan Pelaksanaan Bimtek Pengelolaa Persediaan ;

Tema Kegiatan : Mari Kita Benahi Tatakelola Persediaan Yang Akuntabel dan Auditabel
Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Waktu Pelaksanaan : Selasa 15 Maret 2016

Tempat : Ruang Pertemuan Kesbangpol Lantai 2 Gedung B Kantor Gubernur Prov
Kaltim.

Tujuan Kegiatan :
– Memberikan Pemahaman tentang Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Diskusi / tanya jawab terkait Pengelolaan Persediaan Barang dan Permintaan Data BPK-RI Tahun Anggaran 2015.
– Mengenalkan Aplikasi Persediaan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.

Manfaat :
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami Pengelolaan Persediaan Barang yang baik dan benar.
– Peserta Bimtek bisa membuat Laporan Persediaan sesuai dengan Gubernur Nomor 900/185/024-IV tentang Pengelolaan Persediaan.
– Peserta Bimtek mengerti perhitungan dengan Metode FIFO dalam pencatatan Persediaan.
– Peserta Bimtek dapat mengerti dan memahami dan menguasai Aplikasi Persediaan Barang untuk dapat diterapkan pada kegiatan Pengelolaan Persediaan hari di SKPD/UPTD masing-masing.

Pembicara/Pemberi Materi :
– Biro Perlengkapan.
– Biro Keuangan .
– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda.
DSCF0401DSCF0384DSCF0400DSCF0476DSCF0489DSCF0497DSCF0500

Perekaman KTP-el Capai 1.943.913 Orang

SAMARINDA- Perekaman KTP-el (KTP elektronik) per 31 Desember 2015 sudah mencapai 1.943.913 orang dengan wajib KTP sebanyak 2.197.959 orang dari jumlah penduduk sebesar 3.394.932 orang. Jika dipresentasekan angkanya sudah mencapai 90,29 persen.

Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman mengatakan saat ini perekaman terus dilakukan. Apalagi, KTP-el mulai tahun ini berlaku seumur hidup yang perekemannya dilayani di masing-masing kecamatan.

“Proses KTP-el hingga pencetakan dilakukan di masing-masing Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Jadi, mendaftar hari ini, berlakunya seumur hidup,” kata Aji Sayid Fatur Rahman dikonfirmasi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin kemarin.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia (WNI) masa berlakunya seumur hidup. Artinya, bagi WNI yang mencetak KTP sebelum diberlakukannya KTP-el secara otomatis mengikuti program baru, yakni statusnya tetap berlaku hingga seumur hidup. Meskipun ketika pencetakan berlakunya hanya lima tahun.

Pada prinsipnya semua kabupaten/kota sudah menjalankan dengan baik program nasional tersebut, karena  KTP-el sangat diperlukan. Apalagi umur setiap penduduk terus bertambah sehingga setiap tahun jumlah pembuat KTP-el pasti akan terus bertambah.

“Sesuai Pasal 101 huruf c bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24/2013 ditetapkan tetap berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470/748/Pem.Um.D tentang KTP-el Berlaku Seumur Hidup. Surat edaran ditandatangani Gubernur Awang Faroek Ishak pertanggal 15 Februari 2016. Penegasan ini mengacu pada Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Geliat Pemekaran Daerah Kembali Mencuat Jelang Pilgub

PADA 2013, DPR RI mengesahkan 65 wilayah untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB). Keputusan itu seakan menjadi yang terakhir bagi legislator penghuni Gedung Kura-Kura – istilah Gedung DPR di Jakarta– sebelum masa periode mereka habis pada 2014.

Kala itu, Berau Pesisir Selatan dan Paser Selatan masuk dalam pembahasan DOB bersama 63 daerah lain di Nusantara. Setelah itu nyaris tak ada pembahasan yang signifikan terkait pemekaran daerah. Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim-Kaltara, Hetifah Sjaifudian, menyebut pembahasan pemekaran wilayah sempat mandek.

Belakangan, Kemendagri memberikan napas terhadap rencana pemekaran itu. Pembahasan yang tadinya seakan mati suri, kembali hidup. Pemerintah pusat menelurkan produk bernama Desartada.

Produk tersebut sebagai gambaran penataan wilayah di Indonesia. Salah satunya kelayakan sebuah daerah untuk dimekarkan menjadi provinsi atau kabupaten/kota. Gedung Senayan pun kini kembali “gaduh”. Wakil rakyat membahas lagi wilayah yang sudah menjadi DOB maupun daerah yang akan dimekarkan.

Dari salinan data draf Desartada yang diperoleh Kaltim Post, jumlah pemekaran provinsi sebanyak 19 titik, kabupaten 192 titik, dan kota ada 49 titik. Sementara itu, usulan yang sudah masuk ke Komisi II DPR RI untuk pemekaran provinsi sebanyak 20 titik, kabupaten 120 titik, dan kota 20 titik.

Adapun Kaltim, dari draf itu, provinsi ini masih layak dimekarkan menjadi satu provinsi, tujuh kabupaten, dan satu kota (lihat grafis).

“Kajian  Kemendagri ini memang mengundang pro dan kontra. Sebab, belum tentu sebuah daerah itu menginginkan pemekaran. Tapi karena ada Desartada, seakan terjadi penggiringan opini,” ungkap Hetifah.

Anggota komisi pemerintahan itu mengaku telah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan.

Dalam rapat itu, sejumlah besar legislator mempertanyakan penyusunan kajian. “Sampai sekarang kami belum tahu secara detail, siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan Desartada itu,” katanya.

Meski demikian, kajian dari Kemendagri itu tak serta-merta diikuti oleh semua daerah. Desartada hanya sebagai kerangka acuan, sedangkan provinsi maupun kabupaten/kota berhak menolak.

Menurut dia, parameter kelayakan pemekaran dalam draf Desartada tersebut masih mengacu pada jumlah penduduk dan geografis. Harusnya penilaian pemekaran itu berdasarkan kebutuhan.

Dia mencontohkan, di Kaltara yang saat ini ibu kota provinsinya berada di Bulungan. Pemprov juga sudah mengusulkan Kecamatan Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi. “Nah, ini sebagai keperluan. Masak provinsi, ibu kotanya kecamatan. Ini yang perlu ditindaklanjuti segera,” jelasnya.

Selain itu, pemekaran wilayah juga perlu melihat kultur atau budaya warga setempat. Misalkan, dalam sebuah daerah itu terdapat kultur warga yang mayoritas sama, maka memungkinkan untuk dimekarkan. Jadi, suatu kultur tetap terjaga dalam satu daerah.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, sejatinya, Desartada tak sekadar membahas pemekaran daerah. Tapi juga soal peleburan kembali daerah pemekaran. Terlebih selama ini pemerintah tak pernah mengevaluasi daerah yang telah dimekarkan. Sebab, daerah pemekaran baru yang lambat berkembang alias kurang berkembang, maka tak menutup kemungkinan kembali dilebur.

“Selama ini memang belum pernah terjadi peleburan daerah yang sudah dimekarkan. Tapi tak ada salahnya mengambil langkah tersebut. Ini demi menyelamatkan daerah,” ungkapnya.

KTP-el Berlaku Seumur Hidup

IMG_6801

Mendagri Tjahjo Kumolo, Jum’at (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el). Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian. Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dua pasal dalam undang-undang ini mengatur masa berlaku KTP-el. Pasal 64 ayat (7) huruf a menjelaskan bahwa KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya, Pasal 101 huruf c menjelaskan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 juga berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang meski telah habis (tercantum) masa berlakunya. Melalui surat edarannya, Mendagri menghimbau para Menteri Kabinet Kerja, para Pimpinan Lembaga non Kementerian, serta para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia mematuhi ketentuan dimaksud dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai media agar dapat diketahui para penyelenggara layanan publik dan masyarakat.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2015 terkait KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Gubernur Awang Faroek Ishak segera mengeluarkan Surat Edaran. Gubernur telah mengeluarkan Surat Edaran bahwa KTP-el berlaku seumur hidup,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim HS Adiyat, Senin (22/2).Surat Edaran Nomor 470/748/Pem.Um.D tentang KTP-el Berlaku Seumur Hidup itu ditandatangani Gubernur Awang Faroek Ishak pertanggal 15 Februari 2016. Penegasan ini mengacu pada Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.