Category Archives: Biro Pemerintahan Umum

Rapat Koordinasi FKPD Se Kaltim dan se Kaltara

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis Tanggal : 2 April 2015

      Pukul : 09.00 Wita Tempat : Convention Hall Pemprov. Kaltim, Jl. M. Yamin Samarinda.

Materi yang akan dibahas pada Rakor tersebut adalah :

  1. Stabilitas Kemanaan dan Ketertiban di wilayah Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara
  2. Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara
  3. Tindaklanjut Tahun Pendaruratan Narkoba.
  4. Optimalisasi Target Ketahanan Pangan.
  5. Tindak lanjut kesepakatan Nasional Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam se Indonesi

Peserta Rapat Koordinasi sejumlah + 1.000 orang terdiri dari :

  1. FKPD Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara.
  2. Bupati/Walikota dan Dandim Kabupaten/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  3. Para Camat, Danramil, Babinsa Kabupaten/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  4. KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  5. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota se Kaltim dan se Kaltara.
  6. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara.

adapun susunan acara dapat di download DISINI 

UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Juga Telah Disahkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan dan diundangkan tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.

Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Untuk download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, silakan klik di sini.

UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Telah Disahkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang akhirnya disahkan dan diundangkan tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57.

Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

  1. Penyelenggara Pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam Undang-Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan Undang-Undang ini.
  2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan. Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diatur di dalam Perppu, yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 enam bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk itu Undang-Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis.
  3. Pasangan Calon. Konsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. Di dalam Undang-Undang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket.
  4. Persyaratan calon perseorangan.  Penambahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dimaksudkan agar calon yang maju dari jalur perseorangan benar-benar menggambarkan dan merepresentasikan dukungan riil dari masyarakat sebagai bekal untuk maju ke ajang Pemilihan
  5. Penetapan calon terpilih. Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
  6. Persyaratan Calon. Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang-Undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas.
  7. Pemungutan suara secara serentak. Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional yang diatur di dalam Perppu perlu disempurnakan mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu lama. Undang-Undang ini memformulasikan ulang tahapan menuju pemilu serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan penjabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada tahun 2019

Selain hal-hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan. Untuk download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, silakan klik 

 

Logo dan Tema HUT Ke 58 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

finish_kampanye

Logo untuk promosi dapat di download disini

Khusus Logo disini 

Deskripsi penjelasan penggunaan Logo di Sini

 

BANTUAN SERVER SIAK DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE KAB.MAHULU

server

Dalam rangka pembangunan database kependuudukan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya mewujudkan Database Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pelayanan public, perencanaan pembangunan pembangunan ,alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakkan hukum dan pencegahan criminal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan 1(satu) unit server SIAK dengan spesifikas server sebagai berikut :

  1. Server IBM X3550 M4-7914 j2a
  2. Windows Server 2008 Standard Edition R2 64bit
  3. UPS APC SUA 3000i
  4. Rack Server ABBA 19” 30 U 900m
  5. Layar Monitor 21” LED

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Plt. Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bapak Dr.Ir.H. Rusmadi, MS) dan Kepala Biro Pemerintahan Umum (Dra. Hj. Ismiati, M.Si) menyerahkan 1 (satu) unit Server SIAK kepada pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu(Paulus Liah).Pelaksanaan Serah Terima dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang oleh Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur sebagai pihak yang menyerahkan kepada Pemerintah Kabupatan Mahakam Ulu sebagai pihak penerima/pengguna.

Dalam arahanya Plt. Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengaharapkan agar bantuan Server SIAK yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Database Kependudukan dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya Database kependudukan yang akura dan dapat dipertanggungjawabkan di Kabupaten Mahakam Ulu.Harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat sejajar dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.Dengan diserahterimakanntya Server SIAK tersebut selanjutnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk menatausahakan dan melaporkan Barang pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.