Category Archives: Biro Pemerintahan Umum

BANTUAN SERVER SIAK DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE KAB.MAHULU

server

Dalam rangka pembangunan database kependuudukan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya mewujudkan Database Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pelayanan public, perencanaan pembangunan pembangunan ,alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakkan hukum dan pencegahan criminal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan 1(satu) unit server SIAK dengan spesifikas server sebagai berikut :

  1. Server IBM X3550 M4-7914 j2a
  2. Windows Server 2008 Standard Edition R2 64bit
  3. UPS APC SUA 3000i
  4. Rack Server ABBA 19” 30 U 900m
  5. Layar Monitor 21” LED

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Plt. Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bapak Dr.Ir.H. Rusmadi, MS) dan Kepala Biro Pemerintahan Umum (Dra. Hj. Ismiati, M.Si) menyerahkan 1 (satu) unit Server SIAK kepada pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu(Paulus Liah).Pelaksanaan Serah Terima dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang oleh Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur sebagai pihak yang menyerahkan kepada Pemerintah Kabupatan Mahakam Ulu sebagai pihak penerima/pengguna.

Dalam arahanya Plt. Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengaharapkan agar bantuan Server SIAK yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Database Kependudukan dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya Database kependudukan yang akura dan dapat dipertanggungjawabkan di Kabupaten Mahakam Ulu.Harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat sejajar dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.Dengan diserahterimakanntya Server SIAK tersebut selanjutnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk menatausahakan dan melaporkan Barang pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

 

Rapat Optimalisasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

dsc_9706
Rapat Optimalisasi Pencapaian SPM Pemdagri menghadirkan Nara Sumber Kepala Biro Pemerintahan Umum (Dra. Hj. Ismiati, M.Si) dan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si), diikuti oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Pejabat Struktural dan Staf Teknis yang menangani SPM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemerintahan Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri dan menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dengan jenis pelayanan Dasar adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan berdasarkan Permendagri 69 Tahun 2012 dengan indikator sebagai berikut :

  1. Cakupan penerbitan kartu keluarga nilai 100 % dengan batas waktu pencapaian tahun 2015
  2. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk nilai 100 % dengan batas waktu pencapaian tahun 2015
  3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran nilai 90 % dengan batas waktu pencapaian tahun 2020
  4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian nilai 70 % dengan batas waktu pencapaian tahun 2020.

Dalam paparannya, Kepala Biro Pemerintahan Umum (Dra.Hj. Ismiati, M.Si) menyatakan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim telah melaksanakan semua indikator yang terdapat dalam SPM tersebut dengan capaian yang cukup tinggi akan tetapi belum tertuang secara lengkap dalam laporan SPM, untuk itu agar Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan melaporkan SPM dapat segera menyusun SPM dimaksud karena merupakan urusan wajib dengan cara melakukan sharing kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten/Kota yang telah menyusun SPM dengan baik dan berkonsultasi ke Ditjen OTDA melalui Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. Sementara Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si) dalam paparannya mengatakan bahwa dalam menyusun SPM diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan bagian terkait lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di Bagian Organisasi Setda Kab/Kota selaku Pengampu SPM di daerah. Di Kota Bontang Instansi yang melaksanakan SPM dikumpulkan oleh Walikota Bontang dan menyusun rencana kerja dan strategi dalam rangka mencapai target SPM dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang, sehingga dengan Perda dimaksud menjadi acuan bagi intstansi pelaksana dalam menyusun rencana kerja dan menyusun anggaran.

Rapat Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

dsc_9593
Kamis 9 Oktober, Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan menghadirkan Nara Sumber dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yaitu Direktur Pencatatan Sipil (Amin Bhakti Pulungan, SH, MM) beserta Tim Teknis. Dalam sambutannya Gubernur menekankan pentingnya tertib administrasi kependudukan karena memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi yang sifnifikan dalam membangun kepemrintahan yang baik melalui penataan dan pengadministrasian data seluruh penduduk dengan benar, tertur dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui terib administrasi kependudukan akan memberikan pemenuhan hak-hak administratif penduduk seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakukan yang diskriminatif.

Sementara dalam laporannya, Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim(Dra. Hj. Ismiati,M.Si) mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya rapat Implementasi UU No. 24 Tahun 2013 adalah Terwujudnya harmonisasi dan persamaan persepsi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Provinsi Kalimantan Timur dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta sebagai upaya percepatan pencetakan KTP Elektronik di daerah Tahun 2014 yang telah dianggarkan melalui APBN-P 2014 mengingat masih banyak masyarakat yang belum memperoleh KTP Elektronik.
Rapat diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari unsur SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, Instansi Vertikal terkait serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim. Rapat membahas perubahan mendasar penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil pasca berlakunya UU No. 24 Tahun 2013, implementasi dan permasalahan di daerah serta membahas mekanisme pengelolaan APBN-P (mekanisme pencairan, pelaporan dan pertanggungjawab keuangan).

Berharap Peringkat Kaltim Meningkat dalam LPPD

timnas-ekppd
Kepala Biro Pemerintahan Umum Setprov Kaltim Hj. Ismiati Mengatakan Tim Nasional ( Timnas) Evaluasi Kinerja Penyelerenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) menaruh harapan besar kepada Pemprov Kaltim agar bias meningkatkan peringkat Laporan Penyelerenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kaltim 2013. Pada LPPD 2012, Kaltim mampu meraih peringkat ke tujuh.Peringkat tersebut patut dipertahankan bahkan ditingkatkan. Penetapan peringkat akan dilakukan pada Oktober 2014 ini.
Sehubungan hal itu, sejak 25 hingga 29 Agustus nanti, Timnas Evaluasi Kinerja Penyelerenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari Direktorat Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri melakukan validasi laporan penyelerenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kaltim dan Kaltara 2013 di Samarinda. “Timnas EKPPD berharap Kaltim bias mempertahankan prestasi yang telah diraih pada 2012.Karena itu diharapkan laporan kinerja pemerintahan yang dilakukan pemerintahan daerah di kabupaten/kota sesuai dengan bukti dilapangan. “ kata Ismiati setelah pertemuan antara Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak dengan Timnas EKPPD Kementrian Dalam Negeri di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Selasa(26/8).
Menurut dia, Pemrov Kaltim bersama kabupaten/kota se-Kaltim dan Kaltara telah menyampaikan laporan LPPD pada Maret 2014 ke Kementrian Dalam Negeri.Laporan tersebut merupakan penyampaian kinerja pemerintahan yang dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Laporan tersebut disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah diterima Maret, maka April, Mei dan Juni dilakukan pemeriksaan dokumen laporan tersebut sebanyak 33 provinsi kecuali Kaltara. Mengapa demikian, karena kabupaten/kota di Kaltara hingga saat ini masih masuk Kaltim.
“Pemeriksaan telah dilakukan menyeluruh. Termasuk terhadap kabupaten/kota se-Indonesia. Artinya, April hingga Juni itu adalah evaluasi awal.Ada 26 urusan wajib dan delapan urusan pilihan yang diperiksa Timnas EKPPD dengan indicator yang telah ditetapkan. Semua yang diperiksa sesuai dengan dokumen yang diserahkan masing-masing provinsi, termasuk Kaltim,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Ditjen Otda Kemendagri Diah Indrajati mengatakan, selama lima hari ke depan mereka akan melakukan evaluasi d Kaltim, dengan tujuan untuk mengetahui dokumen yang disampaikan Pemprov Kaltim.
“Memang ada 26 urusan wajib dan delapan urusan pilihan yang akan diperiksa kinerjanya, sesuai dengan penyelerenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun 26 urusan wajib tersebut, contohnya tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan tata ruang daerah, termasuk pekerjaan umum,” ujarnya. Kemudian mengenai delapan urusan pilihan, yakni kehutanan, perikanan, kelautan, energy sumber daya mineral dan transmigrasi, serta pariwisata. Kenapa disebut pilihan, sebab tidak semua daerah memiliki urusan tersebut.
Menurut dia, dari delapan urusan pilihan tersebut setiap daerah harus memilih dari pilihan itu yang menjadi daya saing daerah.Meski hanya ada satu pilihan yang menjadi focus untuk peningkatan daya saing daerah, tetapi bukan berarti pilihan lain tidak perlu ditingkatkan.
Melalui evaluasi saat ini, maka Timnas EKPPD akan mengklarifikasi apakah evaluasi yang dilakukan Pemprov Kaltim sesuai dilapangan.”Karena itu, selama lima hari ini, kami melakukan validasi data ke sejumlah kabupaten/kota.Setelah data dokumen tersebut sesuai makan akan disatukan dengan dokumen Pemprov Kaltim.Karena itu, pemprov, pemkab, dan pemkot harus saling kinerja yang baik dalam menyusun laporan tersebut,” jelasnya

Pelaksanaan HUT RI Ke 69

HUTRI

Samarinda, 18 Agustus 2014. Upacara Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung dengan penuh khidmat yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak selaku Inspektur Upacara dan Letnan Kolonel Inf. Sriyono sebagai Komandan Upacara. Peringatan Detik-detik Proklamasi ditandai dengan pembunyian sirine. Setelah pembunyian sirine dilanjutkan dengan Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan TImur H.M. Syahrun, HS, dan dilanjutkan Pembacaan Do’a oleh Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Timur Drs. H. Saifi, MPd. Pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih oleh Putera Puteri perwakilan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan melalui seleksi. Selain Pengibaran Bendera Merah Putih, juga diisi beberapa Lagu Kebangsaan yang dibawakan oleh 200 Putra-Puteri SMA Negeri 1 Samarinda. Berdasarkan pantauan di lokasi, para Undangan tampak dengan penuh khidmat mengikuti seluruh jalannya Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi. Pukul 17.00 Wita, Acara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dan Pukul 19.30 Wita dilaksanakan Acara Resepsi/Syukuran ditandai dengan Pemotongan Tumpeng oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Hadir dalam Acara Resepsi Para Muspida Tingkat I, Walikota Samarinda H. Syahrie Ja’ang dan beberapa Undangan lainnya. Sebelum Upacara Detik-detik Proklamasi, diawali Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Tanggal 16 Agustus 2014 Pukul 24.00.Beberapa Agenda lainnya tanggal, 14 Agustus 2014 dilaksanakan Acara Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil dan tanggal, 15 Agustus 2014 Upacara Pengukuhan Paskibraka. Tanggal 18 Agustus dilaksanakan Pawai Pembangunan yang diikuti berbagai elemen Masyarakat, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Kendaraan Hias dari beberapa perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kota. Tanggal 22 Agustus 2014, Pembukaan Pameran Pembangunan dan Kaltim Expo yang dilaksanakan di Stadion Sempaja Samarinda.(eka